cover
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Articles 374 Documents
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN REL KERETA API (STUDI DI KECAMATAN TANETE RILAU, KABUPATEN BARRU). . RISALDI; HERI TAHIR; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.784 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan (2)  untuk mengetahui faktor penghambat proses pengadaan tanah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) materi pembelajaran PKn yang berkontribusi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi peserta didik yaitu :(1) Proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Karena pelaksanaan atau proses pengadaan tanah untuk rel kereta api tersebut dilaksanakan tanpa mengacu sepenuhnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam proses pembentukan tim penilai, batasan waktu dan nilai dan bentuk ganti kerugian (2) Faktor penghambat proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelalaian yang dilakukan baik oleh instansi yang memerlukan tanah, tim persiapan maupun panitia pengadaan tanah dalam melaksanakan tugasnya serta ketidakjelasan aturan mengenai jumlah bentuk ganti kerugian. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak yang berhak atau masyarakat. Yaitu adalah berbagai kondisi dan respon masyarakat yang berhak banyak menimbulkan penghambat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Rel Kereta Api   ABSTRACT: This study aims to determine (1) the process of land acquisition for the benefit of railroad construction in Tanete Rilau District, Barru District based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and (2) to determine the inhibiting factors the land acquisition process. To achieve this goal the researcher uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis. The results showed that: (1) Civics learning materials that contribute to the development of students' democratic values are: (1) The process of land acquisition for railroad construction in Tanete Rilau District, Barru Regency is not in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition For Implementation of Development in the Public Interest. Because the implementation or process of land acquisition for the railroad is carried out without fully referring to the prevailing laws and regulations, especially in the process of establishing an assessment team, time limit and value and form of compensation (2) Factors inhibiting the land acquisition process for the construction of railroads Tanete Rilau District, Barru Regency, namely internal and external factors. Internal factors are negligence carried out by agencies that need land, preparation teams and land acquisition committees in carrying out their duties and unclear rules regarding the number of forms of compensation. External factors are factors that come from the right parties or the community. That is the various conditions and responses of the people who have the right to cause many obstacles. Keywords: Land Procurement, Railway Construction
STUDI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PISING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN . NURDALIA; HERI TAHIR; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.2 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) perencanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan bersamaan dalam perencanaan penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Pising yang selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa. 2) pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan oleh pemerintah desa Pising yang terdiri dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur sarana kantor desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa pising kepada pemerintah kabupaten Soppeng yang tergabung dalam pertanggungjawaban APB Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, pembangunan   ABSTRACT: This study aims to determine the planning, implementation and accountability of the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. This research is a qualitative descriptive study. To achieve the research objectives, researchers use data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the results of the study were then processed using qualitative analysis to determine the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. The results of this study indicate that: 1) planning the use of village fund allocation is carried out simultaneously in the planning of Village APB preparation by the Pising Village Government which is then discussed in the APB Village discussion meeting. 2) the implementation of the use of village fund allocations was carried out in three forms of activities by the Pising village government consisting of the implementation of government, the construction of village office infrastructure and community empowerment. 3) accountability for the use of village funds allocation is carried out by the village government pising to the Soppeng district government which is incorporated in the Village APB accountability carried out at the end of the fiscal year. Keywords: Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Accountability, Development
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU DERMAWAN DWI PUTRA; . RIFDAN; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.775 KB)

Abstract

: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik, (3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 10 orang pegawai dan 5 orang tokoh masyarakat dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru telah menunjukkan hasil yang baik, hal ini karena dibandingkan dengan Kelurahan lain yang ada di Kabupaten Barru Kelurahan Mallawa telah meraih prestasi sebagai Kelurahan dengan pelayanan administrasi terbaik se Kabupaten Barru pada tahun 2017, (2) Faktor penghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu terdiri dari faktor internal meliputi, (a) sarana dan prasarana yang belum memadai, (b) masih ada pegawai yang belum mahir menggunakan komputer, (c) tidak semua pegawai menerapkan disiplin waktu, sedangkan faktor eksternal meliputi (a) masyarakat yang kurang melengkapi data yang dibutuhkan, (b) masyarakat yang cenderung bersikap tidak sabaran pada saat pelayanan, (3) Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan publik di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru meliputi, (a) mengatasi keterbatasan sarana yang kurang memadai dengan menggunakan sarana lain untuk mengolah data yang mempunyai fungsi yang sama, (b) meningkatkan kinerja pegawai dengan melatih sikap disiplin, (c) melakukan pelatihan mandiri. Kata Kunci    : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik ABSTRACT: This study aims to find out: (1) To determine the performance of employees in public services, (2) To determine the factors that hinder the performance of employees in public services, (3) To find out the efforts made to improve employee performance in public services. To achieve this goal the researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 10 employees and 5 community leaders and using the informant determination technique namely snowball .. The results of the study show that: (1) Employee performance in public services in Kecamatan Mallawa District Mallusetasi Barru Regency has shown good results, this is because compared to other villages in Barru District Mallawa Village has achieved achievements as the Village with the best administrative services in Barru Regency in 2017, (2) Factors inhibiting employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency, which consists of internal factors including, (a) inadequate facilities and infrastructure, (b) there are still employees who are not yet proficient at using computers, (c) not all employees apply time discipline, while external factors include ( a) people who lack me complete the data needed, (b) people who tend to be impatient at the time of service, (3) Efforts made to improve employee performance in public services in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency include, (a) overcoming the inadequate facilities with using other means to process data that has the same function, (b) improve employee performance by practicing discipline, (c) conducting independent training. Keywords: Performance, Employees, Public Services
PERGESERAN NILAI GOTONG ROYONG DI DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR RISKA NILAWATI; HASNAWI HARIS; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.665 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk gotong royong di Desa Tamasaju (2) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai gotong royong di Desa Tamasaju (3) untuk mengetahui peran pemerintah setempat dalam mempertahankan nilai gotong royong di Desa Tamasaju. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 7 orang yaitu Kepala Desa Tamasaju, sekretaris Desa Tamasaju, Tokoh Adat, dan empat orang masyarakat Desa Tamasaju. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan tehnik analisis data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk gotong royong di Desa Tamasaju pada masalalu di Desa Tamasaju jika dibandingkan dengan sekarang sangat jelas mengalami pergeseran dari yang dahulunya masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dengan dasar kekeluargaan namun sekarang berubah ke sistem upah. (2) Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai gotong royong, adalah kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, pola pandang masyarakat yang berubah, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai gotong royong adalah memberikan himbauan dan memotivasi masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan budaya gotong royong yang telah ada dan di junjung tinggi secara turun temurun oleh orang tua terdahulu. Kata Kunci : Pergeseran, Gotong Royong   ABSTRACT: This study aims (1) to determine the form of mutual cooperation in Tamasaju Village (2) to determine the factors that influence the shift in the value of mutual cooperation in Tamasaju Village (3) to find out the role of the local government in maintaining the value of mutual cooperation in Tamasaju Village. To achieve this goal, the study used data collection techniques through observation, interviews, and documentation by taking 7 people, namely the Tamasaju Village Chief, Tamasaju Village Secretary, Customary Leader, and four Tamasaju Village people. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative data analysis techniques. The results of the study showed that: (1) The form of mutual cooperation in Tamasaju village in the village of Tamasaju when compared to now is clearly experiencing a shift from what was once the community highly respected mutual cooperation on the basis of kinship but now changes to the wage system. (2) Factors that cause a shift in the value of mutual cooperation, is the busyness of the community in meeting the needs of life, the changing patterns of view of society, and the progress of science and technology. (3) The government's efforts to maintain the value of mutual cooperation are to encourage and motivate the community to maintain and preserve the culture of mutual cooperation that has existed and has been upheld for generations by past parents.Keywords: Shift, Mutual Cooperation  
PERANAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PERDA KOTA MAKASSAR NO. 6 TAHUN 2013 . NURSIAH; MANAN SAILAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.066 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013, (2) Mendeskripsikan proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari Perda Kota Makassar no. 6 tahun 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang disabilitas, Staf Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kepala Humas Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar, dan Penyandang Disabilitas/Cacat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dinas Sosial Kota Makassar di bidang Rehabilitasi Penyandang disabilitas telah berjalan baik dalam penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab dengan peranan yaitu melalui kerja sama dengan pihak panti sosial, memberikan dukungan, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 2) Proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota makassar no. 6 tahun 2013 terdapat pada pasal 36 ayat 1 yaitu melalui proses rehabilitasi medik, poses rehabilitasi pendidikan, proses rehabilitasi pelatihan, dan proses rehabilitasi sosial. Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas  ABSTRACT: This study aims to: (1) Describe the role of social service to persons with disabilities in terms of Perda Makassar no. 6 of 2013, (2) Describe the process of fulfilling the rights of persons with disabilities in terms of the Makassar City Regulation no. 6 years 2013. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. With primary data source are Disability Rehabilitation Section Head, Disability Rehabilitation Staff, Head of Public Relations of Bina Daksa Wirajaya Makassar Social Institution, and Disabled / Disabled Persons. The data have been obtained from the results of research processed using qualitative analysis techniques with interactive models. The results of this study indicate that: 1) Makassar Social Affairs Department in the field of Disability Rehabilitation has been running well in the settlement of obligations and responsibilities with the role that is through cooperation with social institutions, provide support, allocate budget, foster and supervise the fulfillment of rights persons with disabilities. 2) The process of fulfilling the rights of PwDs in terms of Makassar city regulation no. 6 of 2013 is contained in Article 36 paragraph 1 that is through the process of medical rehabilitation, education rehabilitation post, rehabilitation process training, and social rehabilitation process. Keywords: Roles, Social Services, Persons with Disabilities
PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MATA PELAJARAN PKN DI SMPN 1 BARAKA KABUPATEN ENREKANG ROSMALA DEWI; MUHAMMAD AKBAL; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.312 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) minat baca peserta didik pada mata pelajaran PKn di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. 2) Kendala-kendalah yang dihadapi peserta didik dalam menggunakan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. 3) upaya yang di lakukakn pihak sekolah untuk meningkatkan minat membaca peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif  yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Yang menjadi sumber data primer adalah peserta didik kelas VII dan VIII yang berjumlah 47 peserta didik dan pengelolah perpustakaan yang berjumlah 2 orang, dan guru mata pelajaran PKn berjumlah 2 orang di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari  pengelolah perpustakaan yang berupa data-data yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Minat baca peserta didik pada mata pelajaran PKn di perpustakaan SMP Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang berada pada kategori rendah. Hal ini berdasarkan jawaban dari 47 sampel jawaban tertinggi adalah 26 peserta didik atau 56% dengan predikat kadang-kadang atau rendahnya keinginan membaca buku pelajaran PKn di perpustakaan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dalam menggunakan perpustakaan sekolah di SMPN 1 Baraka Kabupaten Enrekang meliputi a) Kesulitan mencari buku, b) Ruang baca yang kurang luas, c) Perpustakaan sering tutup, dan d) Buku yang tidak lengkap. 3)Upaya yang di lakukan pihak sekolah untuk meningkatkan minat membaca peserta didik dalam pemanfaatan perpustakaan sekolah di SMP Negeri 1 Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Pertama, upaya guru meliputi : 1) melakukan pembelajaran di perpustakaan dan, 2) memberikan motivasi kepada peserta didik. Kedua, upaya pengelolah perpustakaan meliputi:1) penginformasian buku baru, 2) menyediakan koleksi yang menarik untuk peserta didik, 3) bersikap baik kepada peserta didik yang berkunjung keperpustakaan. Kata Kunci : Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah, Minat Baca Mata Pelajaran PKn ABSTRACT: This study aims to find out: 1) students' reading interest in Civics Education at Baraka 1 Junior High School, Enrekang Regency. 2) The obstacles faced by students in using the school library at Baraka 1 Junior High School, Enrekang Regency. 3) the effort carried out by the school to increase students' reading interest in utilizing the school library at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. This research is a qualitative descriptive research method that is used to examine the condition of natural objects in which the researcher is a key instrument. This qualitative research understands social phenomena from the perspective of participants. Therefore, this study intends to provide a clear picture of the problem under study, namely the Utilization of the School Library in Improving the Reading Interest of Civics Subjects at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency and the primary data sources are students of class VII and VIII totaling 47 participants there were 2 students and library management, and 2 PKn subject teachers at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. Secondary data sources are data obtained from library administrators in the form of data relating to library utilization at Baraka 1 Public Middle School in Enrekang Regency. The results of this study indicate that: 1) Students' reading interest in Civics subjects in the library of Baraka 1 State Middle School in Enrekang Regency is in the low category. This is based on the answers of 47 samples, the highest answer is 26 students or 56% with the title sometimes or low desire to read Civics textbooks in the library. 2) The constraints faced by students in using the school library at Baraka 1 Junior High School in Enrekang Regency include a) Difficulty finding books, b) Less extensive reading room, c) Library often closes, and d) Incomplete books. 3) Efforts made by the school to increase students' reading interest in utilizing the school library in Baraka 1 State Middle School in Enrekang Regency, namely First, the teacher's efforts include: 1) learning in the library and, 2) giving motivation to students. Second, library management efforts include: 1) informing new books, 2) providing interesting collections for students, 3) being kind to students who visit the library. Keywords: Utilization of School Library, Interest in Reading Civics Subjects
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DESA DESA DI DESA MASSILA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE . HASNIATI; LUKMAN ILHAM; ANDI KASMAWATI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.559 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan. (1) Untuk mengetahui penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil informan sebanyak 7 orang yaitu Kepala Desa Massila, Ketua BPD. Sekertaris BPD, dan empat masyarakat Desa Massila. Data yang telah di peroleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penggunaan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana desa, adapun penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Belum berjalan secara efektif karena pembagian ketentuan 30% digunakan untuk biaya oprasioanal pemerintah desa dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008. sedangkan dalam pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Telah sesuai dengan peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 bahwa semua pemasukan dan pengeluaran sebagai akibat di berikanya Alokasi Dana Desa harus di catat dan dibukukan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak transparan dan Laporan Pertanggung Jawaban di satukan dengan pelaporan APBDesa lainya. (2) Kendala  dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Massila Kecamatan Patimpenga Kabupaten Bone, yaitu terlambatnya pencairan dana, penentuan waktu yang kurang tepat serta terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga menyebabkan adanya pembangunan yang tidak terlaksanan. Sedangkan kendala dalam pertanggung jawaban ADD yaitu terlambatnya panitia pelaksana dalam mengumpulkan laporan.                                       Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Alokasi Dana Desa   ABSTRACT: This study aims. (1) To know the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. (2) To know the obstacles in the use and accountability of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. By taking informants as many as 7 people namely Village Head Massila, Chairman of BPD. Secretary of BPD, and four communities of Massila Village. The data has been obtained from the results of research processed using qualitative data analysis techniques with three main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results showed that: (1) The use and accountability of Village Fund Allocation, while the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has not been effective yet because the 30% division is used for rural government operational costs and 70% is used for community empowerment activities that are not in accordance with regional regulation number 11 in 2008. while in account of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpeng District, Bone District. It has been in accordance with regional regulation number 11 of 2008 that all income and expenditure as a result in the grant of Village Fund Allocation must be recorded and recorded in the form of accountability report. Although the implementation is not transparent and the Report of Responsibility is united with the reporting of other APBDesa. (2) Obstacles in the use of Village Fund Allocation in Massila Village, Patimpenga Sub-district of Bone District, namely the late disbursement of funds, improper timing and the limited facilities and infrastructures resulting in the development of non-implementation. While the obstacle in the responsibility of ADD is the delay of the organizing committee in collecting the report.                     Keywords: Implementation, Local Regulation, Village Fund Allocation
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ENREKANG (STUDI DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN ENREKANG) MUHAMMAD SUAIB NASIR; . MUSTARING; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.907 KB)

Abstract

ABSTRAK. Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang (Studi di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Skripisi ini dibimbing Oleh Lukman Ilham dan  Mustaring. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,(1) Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Enrekang oleh Baznas Enrekang, (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan pelaksanaan pendayagunaan zakat di Kabupaten Enrekang dan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan zakat dalam hal ini pendayagunaan zakat oleh Baznas Enrekang di Kabupaten Enrekang telah berjalan dan telah dirasakan asas manfaatnya. Namun penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. (2) Faktor pendukung pengelolaan zakat yaitu adanya legalitas, dukungan pemerintah, dan asas manfaat. Adapun faktor penghambat yaitu sosialisasi belum maksimal, belum maksimalnya peran UPZ, keberadaannya sempat mendapatkan cemoohan dan penolakan, fokus pengumpulan masih terbatas, minimnya pengetahuan tentang amil, kurangnya kesadaran membayar zakat. Kata Kunci : Pendayagunaan, Pengelolaan Zakat   ABSTRACT. Management of Zakat in Enrekang Regency (Study in the Amil Zakat Agency of Enrekang Regency). Pancasila Education and Citizenship Study Program Faculty of Social Sciences Makassar State University. This script was guided by Lukman Ilham and Mustaring. This study aims to find out, (1) Utilization of Zakat in Enrekang Regency by Baznas Enrekang, (2) Factors affecting the implementation of Zakat Management in Enrekang District. This type of research uses descriptive qualitative method, describing the implementation of zakat utilization in Enrekang District and the factors that influence zakat management in Enrekang Regency. Data collection techniques are through observation, interviews, documentation. From the results of the study showed that (1) zakat management in this case the utilization of zakat by Baznas Enrekang in Enrekang Regency has been running and the principle of benefits has been felt. However, this research cannot measure the success of improving welfare and reducing poverty. (2) supporting factors for zakat management, namely legality, government support, and the principle of benefit. The inhibiting factors are socialization that has not been maximized, the role of the UPZ has not been maximized, its existence could get ridicule and rejection, the focus of collection is still limited, lack of knowledge about amil, lack of awareness of paying zakat.Keywords: Utilization, Management of Zakat
KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP PARA PACCELAYYA DI LINGKUNGAN PALLENGU KELURAHAN PALLENGU KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO . IKBAL; ANDI KASMAWATI; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.492 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat kesadaran lingkungan hidup para pacce’layya di Lingkungan Pallengu Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2). Upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah dalam meningkatkan kualitas garam dan pengawasan  di Lingkungan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknink pengumpulan data dari hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). tingkat kesadaran lingkungan hidup para  paccelayya masih kurang hal tersebut terlihat dari (a) masih dilihat limbah sampah (b) menunjukkan sikap acuh terhadap limbah sampah pada tambak garam. (c) menunjukkan kurangnya kerja sama antara individu/kelompok dalam menanggulangi limbah sampah (2) upaya kelompok/individu untuk mengatasi limbah sampah untuk meningkatkan kualitas garam dan pengawasan paccelayya (a) Memberikan peralatan dari segi mesin pompa air untuk mendapat air yang bersih (b) Mendata luas lahan tambak garan untuk mengefektifkan pengelolaan.(c) Mendata hasil garam untuk mengecek kualitas garam yang dihasilkan (d) Disiplin dalam bekerja dalam rangka efisiensi peralatan di tambak garam. Kata Kunci: Kesadaran, Lingkungan Hidup.  ABSTRACT: This study aims to determine (1) the level of environmental awareness of the pacce'layya in the Environment Pallengu Kelurahan Pallengu District Bangkala Jeneponto Regency. (2). Group / individual effort to overcome waste waste in improving salt quality and supervision in Pallengu Environment Bangkala District Jeneponto Regency. This research is a qualitative descriptive study. Teknink data collection from the results obtained by using qualitative descriptive analysis with three main components, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The results showed that: (1). the level of environmental awareness of the paccelayya is still less visible from (a) still seen waste waste (b) showing indifference to waste waste in salt pond. (c) shows the lack of cooperation between individuals / groups in dealing with waste waste (2) group / individual effort to overcome waste waste to improve salt quality and paccele supervision (a) Provide equipment in terms of water pump machine to obtain clean water ) Record area of brackish pond to streamline management (c) Collect salt yield to check the quality of salt produced (d) Discipline in working in order to improve equipment efficiency in salt ponds.Keywords: Awareness, Environment.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DESA SALUKANAN KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG ZUL FIRMAN .H; . RIFDAN; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.414 KB)

Abstract

masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta Dperkim-TR dan 23 orang masyarakat di Desa Salunan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A,Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Banguan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden kurang mengetahui akan adanya  Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, B,Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden tidak memahami akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah  persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparatur terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola berprilaku hukum didalam masyarakat. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Izin Mendirikan Bangunan  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) community legal awareness of aspects: A, Knowledge of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in managing Building Permits (BMI), B, Understanding the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang District in handling Building Permit (IMB) C, The attitude of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB (2) Constraints faced by the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB), To achieve the objectives The researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation.With primary data sources are the village apparatus, staff in charge of IMB in Baraka sub-district, related services DPMPTSP and Dperkim-TR and 23 people in the village of Salunan, Baraka District, Enrekang District. which has been obtained from the results of the study processed with n using participatory descriptive analysis techniques. From the results of the study showed that; (1) Legal awareness of aspects: A, The level of public knowledge of the obligations in managing the Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents are not aware of the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 114 is not aware of the existence of the Regional Regulation. B, The level of public understanding about the benefits and purpose of managing Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents did not understand the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this was evidenced by the number 147 did not understand the Regulation The area. C, The level of public attitudes regarding requirements and procedures related to Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 92 disagreeing about the requirements and procedures related to the regulation. (2). The constraints faced by the community in managing the IMB are the lack of knowledge and understanding, in this case the role of the relevant apparatus is needed as soon as possible to carry out socialization as a form of socialization to the community of the importance of IMB in terms of the benefits and usefulness of the IMB itself, so that it will have a good impact towards attitudes and patterns of legal behavior in society. Keywords: Legal Awareness, Building Permit