cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 15   16   17   18   19 
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG EKSISTENSI MAPPERE DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA KANAUNGAN KECAMATAN LABBAKANG KABUPATEN PANGKEP SARINA .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.504 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui  persepsi masyarakat tentang adat mappere dalam perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, 2) mengetahui pelaksanaan adat mappere sehingga masih eksis sampai saat ini, 3) mengetahui nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriftif kualitatif untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang eksistensi mappere dalam adat perkawinan di Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, pelaksanaan adat mappere, nilai-nilai sosial masyarakat. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: 1. Persepsi masyarakat Desa Kanaungan Kecamatan Labbakang kabupaten Pangkep Terhadap Eksistensi Mappere dalam Perkawinan  tergolong positif dan mendukung, mengingat  mappere Tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat  serta norma  agama, 2. Pelaksanaan adat Mappere sebelum akaq nikah mempelai laki-laki berayun enam kali putaran karena dia yang mendirikan ayunan, tapi pada saat duppa pere’ (diayungkanlah kedua mempelai secara bergantian) masing-masing diayung enam kali putaran, tiga kali putaran dengan menggunakan  sarung panjang ,dan tiga kali  menggunakan tali panjang, sebelum kedua mempelai diayung ada ritual terlebih dahulu yaitu macera manu( mengambil darah ayam dari jenggernya) dilanjutkan dengan menaikkkan kue tujuh  macam dan lappa-lappa tujuh buah sebagai pengikut ayunan, 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat mappere adalah nilai sosial dalam  masyarakat yaitu nilai kebersamaan dan memperarat tali kekeluargaaan ,nilai kerja sama dalam bentuk gotong royong dan adapun nilai religius  yaitu nilai kesyukuran dan nilai agama.Kata kunci: Persepsi, Mappere, Adat PerkawinanABSTRACT: This study aims to: 1) determine the public perception of customary marriages in the village mappere in the District Kanaungan Labbakang Pangkep, 2) determine a custom implementation mappere that still exist today, 3) determine the values of society. The study used data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis to determine the public perception of the existence of mappere in traditional wedding in the village of the District Kanaungan Labbakang Pangkep, implementation mappere customs, social values of society. The results of this research showed that: 1. The public perception Kanaungan village district subdistrict Pangkep Labbakang Mappere Against Existence in Marriage relatively positive and supportive, given mappere It is not contrary to social values in society and religious norms, customs Mappere 2. Implementation of the bride before marriage akaq man swinging six rounds because he who set up the swing, but when duppa pere '(diayungkanlah the bride alternately) each diayung six rounds, three rounds by using a glove length, and three times using a long rope, before diayung the bride and groom are the rituals beforehand that Macera manu (chicken blood draw from the comb) followed by cake menaikkkan seven kinds and lappas-lappas seven as followers swing, 3. the values contained in a custom implementation mappere is social value in the community is that common values and to the ropes memperarat keluargaaan, the value of cooperation in the form of mutual assistance and as for the religious values a value gratitude and religious values.Keywords: Perception, Mappere, Customary Marriages  
EFEKTIFITAS MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SINJAI NURHIDAYAT, MUH.; MUIN, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.416 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3725

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sinjai guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Sinjai telah efektif, karena pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016. (2) Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai Belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh dari data Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan bahwa dari 129 Kasus yang ditangani, hanya terdapat 9 (Sembilan) Kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan. Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Kasus Perceraian  ABSTRACT: This study aims to determine, the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. To achieve these goals then the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases in the Religious Court of Sinjai. Efforts that have been made by the Religious Court of Sinjai to streamline mediation in settling divorce cases. The results show that: (1) The mediation process in divorce cases in Sinjai Religious Court has been effective, because the implementation of mediation in the Religious Court of Sinjai based on the prevailing regulation is PERMA No. (2) The impact of mediation on divorce cases in the Sinjai Religious Court has not been maximally seen in terms of the outcome, it is reinforced by the data obtained from the Sinjai Religious Court data showing that of the 129 Cases handled, there are only 9 (Nine) Cases that have reached an agreement to make peace with the mediation process. Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce Cases
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN FORUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA) HARDIYANTI BAHAR; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.664 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1). Mengetahui latar belakang dari eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (2). Mengetahui Persepsi masyarakat terhadap eksistensi forum keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode angket, wawancara,dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis deskriptif. sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah informan utama. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kita atau mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan 32 masyarakat yang terpilih sebagai informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Latar belakang dari eksistensi Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa disebabkan karena faktor meningkatnya tingkat kejahatan dikalangan masyarakat, kurang seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak kejahatan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum 2. Persepsi masyarakat Desa Panciro pada umumnya sangat setuju dan mendukung keberadaan Forum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam upaya  memberantas pencurian, minuman keras, perjudian dan perzinahan, karena dengan adanya Forum Kemanan dan Ketertiban Masyarakat ini keadaan masyarakat aman dan jarang terjadi kejahatan dikalangan masyarakat di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten GowaKata Kunci : Persepsi Masyarakat, Forum Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat This study aimed (1). Knowing the background of the existence of public order and security forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa. (2). Knowing the public perception of the existence of public order and security forum in the village Panciro Bajeng District Subdistrict Gowa.Desain study is a case study that is one strategy in a qualitative study. To get the data in this study using the data collection process by the method of questionnaires, interviews, documentation. Technical analysis of the data used in this research is descriptive analysis techniques. The main data sources that can be used as an answer to the problem of research. The primary data source is meant key informants. Determination of the informant by purposive sampling, the sampling technique with a certain considerations. We choose as a sample by choosing people who actually know or have the competence to research topics we or those who are directly involved in social interactions studied, and 32 people were selected as informants extra is that they can provide information not directly involved in social interaction under study. The results of this study indicate that 1. Background of the existence of the Public Order and Safety Forum in the village Panciro Bajeng District of Gowa due to factors increasing crime rate among the public, law enforcement officers are less serious in tackling crime and the decreasing public confidence in the law enforcement agencies 2. public perception Village Panciro generally strongly agree and support the existence of the Forum for Security and public Order in an effort to combat theft, liquor, gambling and adultery, because with the Forum Security and public Order is the state of the community is safe and rare crime among the people in the village Panciro Subdistrict Bajeng GowaKeywords: Public Perception, Forum Security and Public Order
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE MELINDAH .; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.996 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. (2) Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berjalan cukup Baik. Hal ini dapat terlihat dari tahap perencanaan berupa aparat Pemerintahan telah melakukan musyawarah dalam hal perencanaan ADD, dan melakukan pembuatan RPJMDes, serta pembuatan RKPDes Sebagaimana Peraturan daerah tentang ADD yang dapat menjadi arahan bagi Tim Pelaksana Desa dalam menjalankan ADD baik dalam hal pengalokasian dana serta tujuan penggunaan dana. (2) Beberapa hambatan dalam pelaksanaan ADD yang ditemui yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dan kondisi cuaca di lingkungan desa seperti musim hujan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setiap permasalahan yang mereka dapatkan dalam proses pelaksanaan ADD di Desanya dapat di selesaikannya dengan adanya bimbingan dan konsultasi dengan pihal-pihak yang terkait seperti tim Pembina tingkat kabupaten dan tim Pembina tingkat kecamatan.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa  ABSTRACT: This study aims to determine (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. (2) Barriers in Implementing Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used consist of primary data and secondary data. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone regency, and Barriers in the Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 on the Village Fund Allocation In District Libureng Bone District , The results showed that: (1) Implementation of Regional Regulation No. 11 of 2008 concerning Village Allocation Fund (ADD) in District Libureng Bone regency runs quite Good. It can be seen from the planning stage in the form of personnel administration has to be consulted in planning ADD, and do manufacture RPJMDes, as well as the manufacture RKPDes As local regulation of ADD can be a direction to the Executive Team Village in running ADD both in terms of allocation of funds and purpose of use fund. (2) Some of the obstacles encountered in the implementation ADD ie reporting of accountability and weather conditions in the village as the rainy season may hamper the implementation of the development undertaken. Every problem that they get in the process of implementation of ADD in his village can selesaikannya with their guidance and consultation with pihal-parties, such as team Pembina Pembina district and sub-district level teams.Keywords: Village Fund Allocation
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PEMBATASAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA KUPA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU HARIATI .; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.614 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengaenai pembatasan perkawinan di bawah umur dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pembatasan perkawinan di bawah umur di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer melalui wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, Kepala KUA setempat dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) setempat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur ini masih kurang, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan ankanya yang masih di bawah umur. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu (a) faktor ekonomi, (b) faktor rendahnya tingkat pengetahuan, (c) faktor kemauan sendiri, serta (d) faktor pergaulan bebas.Kata Kunci: Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur   ABSTRACT: This study aims to determine the level of legal awareness of the community regarding the limitation of underage marriage and the factors that affect the level of legal awareness of the community regarding the limitation of underage marriage in the village of Kupa Mallusetasi District Barru regency. Sources of data used in this study are primary data sources through interviews with underage marriage offenders, underage marriage parents, local KUA Chief and a local Marriage Assistant Officer (PPPN). The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) the level of public knowledge about underage marriage is still lacking, the low level of knowledge of parents, children and society causes the tendency to marry ankanya who are still under age. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community regarding underage marriage are (a) economic factors, (b) factors of low knowledge level, (c) own volitional factors, and (d) free association factors.Keywords: Restriction of Underage Marriage
PERANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PANGKAJENE TERHADAP PEMBINAAN ANAK PIDANA NURKHALIDA .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.354 KB)

Abstract

Peneilitian ini bertujuan untuk mengetahui perannan Rumah Tahanan Negara terhadap pembinaan anak pidana di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajene, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara kelas IIB Pangkajenen dalam sistem pembinaan anak pidana. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 orang, 40 Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene dan 3 orang anak pidana, Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yakni penentuan sampel dilakukan secara selektif, sesuai dengan kebutuhan dalam populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, 6 orang pegawai yang  dianggap mempunyai peran secara langsung terhadap pembinaan anak pidana dan 3 orang Anak Pidana. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana sudah berperan ditandai dengan terlaksananya pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap anak pidana, meskipun proses belajar mengajar formal belum terlaksana dikarenakan jumlah anak pidana untuk kejar paket tidak memenuhi jumlah batas minimal kelas yang telah ditetapkan yaitu 20 orang sehingga untuk sementara belum ditindak lanjuti 2) Hambatan yang hadapi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana adalah (1) Kurang pahamnya pegawai Rutan terhadap peranan Rumah Tahanan dalam melakukan pembinaan terhadap anak pidana, (2) Terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene secara umum, dan pembinaan anak pidana secara khusus, (3) Keterbatasan fasilitas yang tersedia.Kata Kunci : Rumah Tahanan, Pembinaan Anak Pidana  this research aims to determine the role of the State Prison coaching criminal children in State Prison Pangkajene IIB class, and to investigate the barriers faced State Prison Pangkajenen class IIB in guidance systems of criminal child. The population in this study amounted to 43 people, 40 Employees State Prison Class IIB and 3 children Pangkajene criminal, Sampling technique in this research is using purposive sampling the sampling is done selectively, in accordance with the needs of the existing population. The sample in this study as many as nine people, six employees are deemed to have a direct role to the development of children and 3 Children penal Code. This study concluded that 1) State Prison Class II B Pangkajene Against Development of Children Criminal been instrumental marked by the implementation of personality development and independence of children a crime, although the learning process has not formally implemented because the number of children a criminal to pursue a package does not meet the minimum limit class that has been set as 20 people so for a while yet followed up 2) Barriers faced State Prison class II B Pangkajene against development of children crime is (1) Less pahamnya employees Rutan on the role of the House of Detention in fostering the child a criminal, (2 ) the limited number of employees who served in State Prison Class IIB Pangkajene in general, and in particular criminal child development, (3) Lack of facilities availableKeywords : House of Detention , the Child Guidance Criminal
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA AL-QUR’AN BAGI CALON PENGANTIN A. NURAULIA M; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.078 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dan berjumlah pegawai negeri 3 orang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Deskripsi Kualitatif melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an Bagi calon pengantin. Di KUA Kecamatan Bulukumpa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Di KUA Kecamatan Bulukumpa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin, meliputi yaitu (1) pelaksanaan peraturan daerah ini No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca Al-Qur’an bagi calon pengantin masih dilaksanakan di KUA di Kecamatan Bulukumpa, (2) faktor pendukung terhadap pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2003 dalam tes baca Al-Qur’an di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.Kata Kunci : Perda, Baca Al-Qur’an, Pengantin This study aims to determine, Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on the Smart Read Quran for the bride and groom in the District KUA Bulukumpa Bulukumba, and civil servants amounted to 3 people in the District Office of Religious Affairs Bulukumpa, to achieve the purpose the researchers used data collection techniques through a qualitative description, documentation, observation, and interviews. Data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to determine Bulukumba Implementation Regional Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an For the bride and groom. In the District KUA Bulukumpa.Hasil research shows that, in the District KUA Bulukumpa in implementing Bulukumba District Regulation No. 6 of 2003 on intelligent read the Qur'an for the bride, include: (1) the implementation of these regulations No. 6 of 2003 on clever read the Qur'an for the bride and groom are still held at KUA in District Bulukumpa, (2) factors supporting the implementation of regional legislation no 6 of 2003 in the Qur'an reading test in the Office of Religious Affairs in the District Bulukumpa Bulukumba.Keywords: Regulation, Read the Qur'an, Bride
PEMBINAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2008 DI KOTA MAKASSAR HAMSYUKUR .; FIRMAN UMAR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.084 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. 2) Bagaimanakah daya dukung pembinaan anak jalanaan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. 3) Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui secara utuh bagaimana proses atau tahapan pembinan anak jalanan yang telah dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang (instansi) yang terkait dengan pembinaan anak jalanan yakni Dinas Sosial Kota Makassar. Dalam hal ini adalah Kepala Rehabiltasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Seksi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar, dan Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang terjun langsung dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar sebagai implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, mencakup : a) Rehabilitasi sosial; b) pemberdayaan, c) bimbingan lanjutan, dan d) partisipasi masyarakat. 2) Daya dukung yang dimiliki Dinas Sosial Kota Makassar dalam pembinaan anak jalanaan berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008, meliputi : a) tersedianya regulasi atau peraturan perundangan terkait dengan pembinaan anak jalanan, b) terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta, utamanya perusahaan swasta yang mau menampung anak jalanan yang telah menjalani pelatihan,  c) tersedianya petugas lapangan dalam pembinaan anak jalanan, dan d) tersedianya sarana-prasarana dalam mendukung pembinaan anak jalanan. 3) Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Makassar dalam penerapan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, berupa : a) urbanisasi yang tinggi utamnaya dari daerah sekitar (Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto); b) kondisi keluarga yang miskin; c) kondisi sosial berupa sempitnya peluang pekerjaan; d)  perubahan sosial berupa memudarnya nilai kerja keras, mentalitas menerabas, dan mental peminta-minta.Kata Kunci : Anak Jalanan ABSTRACT: This study aims to determine: 1) How the form of street children development based on Local Regulation No.2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar. 2) What is the carrying capacity of the children's guidance based on Local Regulation No.2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar City. 3) What are the obstacles in the implementation of Local Regulation no. 2 Year 2008 on the Development of Street Children in Makassar. Data collection techniques that are used are observation, interview and documentation. While the data analysis techniques used in this study is descriptive qualitative analysis intended to know the whole how the process or stage of street children who have been done by the social office of Makassar City. The population in this study are the people (agencies) associated with the guidance of street children namely Makassar Social Service Office. In this case is the Head of Social Rehabilitation of Makassar City Social Service, Head of Section of Street Children Development in Makassar City, and Social Service Officer of Makassar City who directly participated in the implementation process of Regional Regulation No. 2 Year 2008. Based on the research result, the guidance of street children conducted by the Social Service of Makassar City as the implementation of Regional Regulation No.2 Year 2008, includes: a) Social rehabilitation; b) empowerment, c) further guidance, and d) community participation. 2) The carrying capacity of Makassar City Social Office in the guidance of the children of the road based on the Regional Regulation No.2 Year 2008, covering: a) the availability of regulation or regulation related to the guidance of street children, b) the establishment of cooperation with private parties, willing to accommodate street children who have undergone training, c) the availability of field officers in the guidance of street children, and d) availability of facilities to support the construction of street children. 3) Obstacles faced by the Social Service of Makassar City in the implementation of Local Regulation no. 2 Year 2008 on the Development of Street Children, in the form of: a) high urbanization utamnaya from the surrounding areas (Maros, Pangkep, Gowa, Takalar, Jeneponto); b) poor family condition; c) social conditions in the form of narrow job opportunities; d) social change in the form of the waning of hard work value, the mentality of the crush, and the mentality of the beggar.Keywords: Street Children
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA SMA NEGERI 1 GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR NILASARI .; ANDI KASMAWATI; . MUSTARING
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.472 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kurikulum 2013 Pada SMA Negeri 1 Galesong Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 4 orang guru dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara belum berjalan secara efektif  sebab banyak persyaratan yang belum terpenuhi. Selain itu, sebagian guru belum memahami secara subtantif Kurikulum 2013 dan sebagian lagi belum memahami pendekatan strategi pembelajaran dengan baik, (2) Hambatan yang dialami guru dalam implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Galesong Utara yaitu, (a) masih terbatasnya program pelatihan untuk guru (b) kompetensi guru belum merata tentang tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain silabus dan RPP Kurikulum 2013, (c) Tidak terlaksananya pembelajaran autentik, (3) Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, (a) peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop, (b) penyediaan sarana dan fasilitas penunjang Kurikulum 2013, (c) Ragam atau peningkatan desain RPP guru.Kata Kunci : Implementasi, Kurikulum 2013 ABSTRACT: This study aims to find out the implementation of Curriculum 2013 At SMA Negeri 1 Galesong Utara. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 4 teachers and using the technique of determining the informant that is snowball. The results showed that: (1) Implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara has not run effectively because many requirements that have not been fulfilled. In addition, some teachers have not understood substantially the Curriculum 2013 and some have not understood the approach of learning strategy well, (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of Curriculum 2013 in SMA Negeri 1 Galesong Utara is, (a) still limited training program for teachers (b) uneven teacher competence on the level of knowledge and skill in designing syllabus and RPP of Curriculum 2013, (c) Unauthorized learning, (3) Efforts by teachers to overcome the obstacle that is, (a) improvement of teacher competence through training or workshop, (b) provision of facilities and supporting facilities Curriculum 2013, (c) Variety or improvement of RPP teacher design.Keywords: Implementation, Curriculum 2013
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PAREPARE GHINA UMNIATI; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.367 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, hasil dari Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang pegawai Satpol PP dan 7 orang penanggungjawab di beberapa lokasi Kawasan Tanpa Rokok . Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis non-statistik yaitu secara deskriptif. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan ke masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan spanduk banner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan yang terkait dan pengawas 2) Hasil dari Pelaksanaan Penegakan Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi serta semakin banyak instansi swasta yang mengajak bekerjasama untuk terwujudnya kawasan tanpa rokok sedangkan hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan 3) Hambatan yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki Smooking Room.Kata Kunci: Peranan, Satpol PP, Kawasan Tanpa Rokok ABSTRACT: This study aims to determine the efforts made by the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in the city of Pare Pare, the results of Execution Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No Smoking in Parepare conducted by Civil Service Police Unit, and obstacles faced in the Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare. To achieve these objectives the researchers used a technique of collecting data through interviews and documentation. This study used a qualitative approach and type of research is a case study. Informants in this study are 10 municipal police employees and seven people responsible in some locations Regions Without Cigarettes. Data analysis technique used is non-technical, namely descriptive statistics. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. Results showed that: 1) the efforts of Civil Service Police Unit in the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking is coaching the form of socialization directly by visiting the region without cigarettes and gave an appeal to the people not to smoke in an area forbidden to smoke, the installation of the sign smoking ban in the form of stickers and banners banners as well as cooperating with certain government and supervisor 2) Results of Implementation of the Enforcement Regulation No. 9 2014 About No Smoking conducted by the Civil Service Police Unit is increasing public knowledge about smoking area also increase the awareness of the public to comply with a growing number of private institutions are invited to cooperate for the realization of the region without cigarettes, while the results of surveillance efforts undertaken 3 ) barriers Faced by Civil Service Police Unit Enforcement Regional Regulation No. 9 of 2014 About No smoking in the city of Pare Pare is still a lack headcount municipal police and infrastructure municipal police are still lacking and the resistance of the External municipal police that the public is less aware of local regulations smoking area and there is a lack of public awareness to comply with the rules in addition to the many government agencies that do not have smooking Room.Keywords: Role, municipal police, No Smoking 

Page 17 of 38 | Total Record : 374

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue