cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 18   19   20   21   22 
PENERAPAN TATA TERTIB DI SMP NEGERI 2 WATANSOPPENG HIDAYATULLAH, AINUN; SAILAN, MANAN; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.486 KB)

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kepatuhan siswa terhadap tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng, (2) mengetahui upaya mengatasi terjadinya pelanggaran tata tertib pada siswa di SMP Negeri 2 Watansoppeng, dan (3) mengetahui perilaku siswa setelah penerapan tata tertib di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Watansoppeng. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) siswa SMP Negeri 2 Watansoppeng belum sepenuhnya mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah tersebut. Tingkat kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah bervariasi yang disebabkan perbedaan karakter pada masing-masing siswa, (2) Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi pelanggaran tata tertib pada siswa adalah melakukan sosialisasi tata tertib kepada siswa, dan upaya penindakan atau penarapan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, di antaranya melalui peringatan tertulis, pencatatan dibuku pelanggaran, dan siswa membuat surat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran tata tertib, (3) terjadi perubahan perilaku yang signifikan kearah yang positif pada perilaku siswa yang sering melakukan pelangaran setelah penerapan tata tertib sekolah. Kata Kunci: Penerapan, Tata Tertib  ABSTRACT: This study aims to (1) find out the students' adherence to the rules in Watansoppeng Junior High School 2, (2) find out the efforts to overcome the occurrence of disciplinary violations in students at Watansoppeng Middle School 2, and (3) find out the behavior of students after the application of discipline at Watansoppeng Middle School 2. This type of research is qualitative descriptive carried out at Watansoppeng Middle School 2. Data sources used are primary and secondary data with procedures for collecting data through observation, interviews and documentation. While data analysis techniques through the process of data reduction, data verification data presentation, and conclusion drawing. The results showed that; (1) students of SMP Negeri 2 Watansoppeng have not fully complied with and implemented the school rules. The level of student adherence to varied school discipline is due to differences in character in each student, (2) Efforts carried out in order to overcome violations of discipline in students is to socialize the rules to students, and enforcement efforts or the imposition of strict sanctions against students those who committed violations of the rules, including through written warnings, bookkeeping violations, and students made a written statement not to repeat violations of the rules, (3) a significant change in behavior towards the behavior of students who often violated after applying orderly school. Keywords: Application, Code of Conduct
TINJAUAN HUKUM TERHADAP DENDA PERSALINAN DI LUAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA LABAE KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG NISMASARI, IKA; SUYITNO, IMAM; HERI, RIRIN NURFAATHIRANY
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.391 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Alasan pemilihan tempat bersalin oleh ibu di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, (2) Dasar hukum adanya pungutan denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengambil 13 orang informan sebagai  sumber data primer yang terdiri dari 3 dari pihak Tenaga Kesehatan dan 10 dari masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) Alasan pemilihan tempat persalinan oleh ibu adalah pengetahuan ibu mengenai persalinan yang aman, biaya persalinan, dukungan keluarga, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, dan usia ibu pada saat melahirkan. (2) Pungutan denda Terhadap Persalinan yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan tanpa dibantu oleh tenaga kesehatan  pada saat melahirkan merupakan pungutan liar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal Tersebut dikarenakan tidak adanya jasa tindakan pelayanan maupun jasa sarana yang menjadi dasar adanya pembayaran kepada pihak Tenaga Kesehatan. Sedangkan biaya persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan termasuk pembayaran terhadap retribusi jasa umum. Biaya tersebut telah diatur dalam  pasal 7 Huruf F  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Tarif Pelayanan Persalinan bahwa tindakan di luar sarana 2 X biaya jasa sarana pada persalinan di dalam sarana. Kata Kunci: Persalinan, Denda, Fasilitas Pelayanan Kesehatan  ABSTRACT: This study aims to find out: (1) Reasons for the choice of place of birth by mothers in Labae Village, Citta District, Soppeng District, (2) Legal basis for fines levied on delivery outside health care facilities in Labae Village, Citta District, Soppeng Regency. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documentation by taking 13 informants as primary data sources consisting of 3 of the Health Personnel and 10 from the community. While secondary data is obtained from legislation and documents. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: (1) The reason for choosing a place of delivery by the mother is the knowledge of the mother regarding safe delivery, the cost of childbirth, family support, access to health care facilities, and the age of the mother during childbirth. (2) The collection of fines on childbirth which are carried out outside health care facilities without the assistance of health personnel during childbirth is illegal fees and does not have a clear legal basis. This is due to the absence of services and service facilities that are the basis for payment to the Health Personnel. While the cost of childbirth outside health care facilities that are assisted by health workers during childbirth includes payment of general service fees. The fee has been regulated in Article 7 Letter F of Soppeng Regency Local Regulation Number 13 of 2017 concerning Amendment to Soppeng Regency Local Regulation Number 4 of 2012 concerning Public Service Levy regarding the Service Tariff of Delivery that acts outside of means 2 X facility fees for labor in labor within means. Keywords: Childbirth, Fines, Health Care Facilities
FUNGSI PENGAWASAN DALAM KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG HUSNAYAINI, .; AGUS, ANDI ACO; RIFDAN, .
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.156 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai  ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning. Keywords: Supervision, Employee Performance
TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BARRU (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BARRU) .B, UMYATUL UMRAH; TAHIR, HERI; MUIN, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.111 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru.(2) Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut : pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam unndang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya serta pelaksanaannya kurang disiplin. Selain itu, pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat. Kata Kunci: Putusan, Pidana Bersyarat, Hakim  ABSTRACT: This study aims (1) to find out the judge's consideration in imposing conditional crimes in the Barru District Court. (2) To find out the supervision of the implementation of a conditional criminal decision at the Barru District Court. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used is descriptive qualitative. The results of the study show (1) consideration of the judge in deciding conditional crimes in the Barru District Court as follows: legal considerations (juridical) such as the indictment of the public prosecutor in the form of an indictment or charge containing the formulation of a criminal act against the defendant, the defendant's statement in the form of what stated by the defendant in accordance with what he did or knew himself or experienced by himself, witness testimony is in the form of what the witness stated before the court and could be one of the evidence and articles in the criminal act laws. Consideration in terms of non-legal (non-juridical) in the form of sociological and psychological considerations, and the judge examines in advance the existence of aggravating and mitigating elements. (2) Supervision of the implementation of conditional criminal decisions has not been carried out effectively in the absence of specific rules governing sanctions for conditional criminal supervision, both juridical and administrative supervision and lack of discipline. In addition, the supervision is only in the form of reports and notifications from prosecutors regarding the imposition of conditional crimes. Keywords: Decision, Conditional Criminal, Judge
TINJAUAN KRIMINOLOGIS FENOMENA PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DI KABUPATEN BANTAENG MAR'AH SHALEHA; FIRMAN MUIN; RIRIN NURFAATHIRANY HERI
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.724 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng, (2) upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Bantaeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengambil 11 orang informan sebagai data primer yang terdiri dari 2 anak pelaku tindak pidana senjata tajam, 2 dari pihak kepolisian, 2 dari pihak rumah tahanan, dan 5 keluarga. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Latarbelakang seorang anak melakukan kejahatan penggunaan senjata tajam diapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik. Diantara berbagai faktor tersebut, 35% lingkungan menjadi faktor anak melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam yaitu teman-teman bergaul anak, kemudian 27% tingkat pendidikan yaitu putus sekolah, selanjutnya karena faktor keluarga 28%, dan kondisi ekonomi anak 10% (2) upaya pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantaeng yaitu dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan dan patroli rutin, selain itu keluarga juga perlu menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, memberikan perhatian dan pengawasan serta penanaman nilai-nilai agama, budi pekerti dan disiplin. Penanganan hukum dilakukan oleh Kepolisian Resor Bantaeng  dan upaya pembinaan oleh Rutan Kelas IIB Bantaeng. Penanggulanganya membutuhkan kerjasama antara setiap elemen yaitu orangtua, guru disekolah, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kata Kunci: Kriminologi, Senjata Tajam, Anak.  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) the factors behind the phenomenon of the use of sharp weapons by children in Bantaeng Regency, (2) prevention, handling, and countermeasures carried out by parties related to the use of sharp weapons by children in the District Bantaeng. To achieve this goal the researcher used a descriptive qualitative approach to the type of case study research using data collection techniques through interviews, observation and documentation by taking 11 informants as primary data consisting of 2 children who committed crimes of sharp weapons, 2 from the police, 2 from the detention house, and 5 families. The data obtained is then presented descriptively. The results of this study indicate that: (1) The background of a child committing a crime in the use of sharp weapons can be influenced by environmental, economic, educational level, family circumstances and physical conditions. Among these various factors, 35% of the environment becomes a factor for children to commit crimes using sharp weapons, namely friends hanging out with children, then 27% education level, namely dropping out of school, then because of family factors 28%, and economic conditions of children 10% (2) prevention efforts carried out by the Bantaeng Resort Police by providing socialization, counseling and routine patrol, besides that the family also needs to create harmonious family conditions, giving attention and supervision and planting religious values, manners and discipline. Legal treatment is carried out by Bantaeng Resort Police and coaching efforts by the Bantaeng Class IIB Detention Center. The response requires collaboration between each element, namely parents, teachers in schools, law enforcement officials and the local government so that similar incidents do not happen again. Keywords: Criminology, Sharp Weapons, Children.
PENERAPAN SISTEM GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SRI WAHYUNINGSIH; LUKMAN ILHAM; IRSYAD DAHRI
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.697 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,(1) Penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar (2) Kendala penerapan sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem gugatan sederhana telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ditinjau dari aspek kriteria perkara dan prosedur tahapan beracara gugatan sederhana, namun belum cukup efektif dalam hal limitasi waktu penyelesaian dimana terdapat satu perkara yang melebihi batasan waktu penyelesaian yakni lebih dari 25 hari sejak sidang pertama. (2) Penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Makassar terdapat kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya (a) kendala internal tidak adanya peraturan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi khususnya upaya paksa terhadap putusan-putusan gugatan sederhana, (b) kendala eksternal yaitu domisili tergugat yang pada blangko pendaftaran hanya berdasarkan keyakinan penggugat sehingga memunculkan kemungkinan tergugat telah pindah domisili dan berbeda yuridiksi hukum dengan penggugat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana membuat pihak berperkara tidak paham mengenai alur proses penyelesaian perkara. Kata Kunci : Penerapan, Gugatan Sederhana, Wanprestasi,  ABSTRACT: This study aims to determine, (1) Application of a Small Claim Court system in the settlement of a case of default in the Makassar District Court (2) Constraints in the application of a Small Claim Court in Settlement of Default Cases in the Makassar District Court. This type of research uses descriptive normative method with data collection techniques, namely through observation, interviews, documentation. From the results of the study indicate that (1) The application of a simple lawsuit system has attempted to fulfill the requirements for simple lawsuit settlement in accordance with PERMA Number 2 of 2015 in terms of Case criteria and procedure for the stages of a lawsuit are simple, but not effective enough in terms of limitation of the time of settlement where there is a case that exceeds the time limit for completion of more than 25 days from the first trial. (2) The application of a simple lawsuit in the settlement of a default case in the Makassar District Court has internal and external constraints in its implementation (a) internal constraints in the absence of clear regulations regarding the mechanism of execution, especially forced efforts against simple lawsuit, (b) external constraints, namely The defendant's domicile, whose registration is only based on the plaintiff's conviction, raises the possibility that the defendant has moved domicile and different legal jurisdictions with the plaintiff and the lack of socialization regarding the procedure for settling a simple lawsuit makes the litigant unaware of the process of settlement. Keywords: Application, Simple Suit, Default
IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IIB MAMUJU SULAWESI BARAT YUNI ULFA DIAYANTI; LUKMAN ILHAM; HASNAWI HARIS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.445 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat, dan 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian kualitatif, sumber data primer yaitu informan penggugat sebanyak 2 orang, hakim 3 orang dan panitera 2 orang dan data sekuder yaitu dokumen, buku, jurnal dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat; (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju adalah: a) Faktor dari pihak pengadilan yaitu kurangnya hakim dan pegawai, luasnya wilayah hukum, hakim berada diluar pada saat jadwal sidang karena adanya kegiatan dinas luar, sidang sering ditunda dan tidak  sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, tidak adanya Posbakum, Panitera lambat membuat berita acara sehingga hakim lambat membuat putusan dan biaya perkara sering tidak sesuai dengan SOP. b) Faktor dari pihak penggugat/tergugat adalah tidak hadir saat persidangan, tidak dapat menghadirkan saksi, alamat tergugat yang tidak jelas, jauhnya wilayah tempat tinggal dan belum semua daerah terjangkau teknologi informasi.  Kata Kunci: Implementasi, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Perceraian  ABSTRACT: This study aims to determine 1) the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts of Class II B Mamuju West Sulawesi, and 2) Factors affecting the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Mamuju. To achieve this goal the researcher used a qualitative descriptive approach, a type of qualitative research, a primary data source, namely 2 plaintiff informants, 3 judges and 2 court clerks and secondary data namely documents, books, journals and legislation. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) The application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Class II B Mamuju West Sulawesi has not been effective. This is due to several factors, namely factors from the Court and factors from the plaintiff / defendant; (2) Factors that influence the application of simple and fast principles and low costs in the divorce case in the Mamuju Religious Court are: a) Factors on the part of the court, namely the lack of judges and employees, the extent of the jurisdiction, the judge being outside at the hearing due to external service activities , hearings are often postponed and not in accordance with a predetermined time schedule, absence of Posbakum, Registrar is slow to make minutes, so judges are slow to make decisions and court fees are often not in accordance with SOP. b) Factors from the plaintiff / defendant are not present at the trial, unable to present witnesses, address of the defendant that is unclear, far from the area of residence and not all areas of information technology are affordable. Keywords: Implementation, Simple Fast and Low Cost Principle, Divorce
PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 (K13) MATA PELAJARAN PPKn DI SMAN 4 MAKASSAR ENRI RUSNAENI; FIRMAN UMAR; ANDI ACO AGUS
Jurnal Tomalebbi Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.) Pelaksanaan kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar 2.) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. 3.) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer sebanyak 4 orang guru mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar belum berjalan secara efektif disebabkan karena sebagaian guru belum menguasai kurikulum 2013 berupa RPP, silabus, KI-KD, prota, prosem, indikator, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar. (2) Hambatan yang dialami guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar meliputi beberapa hal yakni: a. Guru masih kurang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti MGMP tingkat kabupaten kota, dan lainnya. b. minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn seperti buku pegangan baik guru maupun peserta didk dan kurangnya LCD di sekolah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMAN 4 Makassar. (3) Upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu: a. Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan atau workshop tentang kurikulum 2013 seperti pelatihan MGMP dan diskusi antara guru tentang kurikulum 2013. b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum 2013 se perti buku revisi kurikulum 2013 dan LCD misal penggunaan LCD secara bergilir. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kurikulum 2013, Pendidikan Kewarganegaraan   ABSTRACT: This study aims to determine 1.) Implementation of the 2013 PPKn Subject Curriculum at SMAN 4 Makassar 2.) Obstacles experienced by teachers in implementing the 2013 curriculum on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar. 3.) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum. To achieve these objectives the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with primary data of 4 PPKn subject teachers at SMAN 4 Makassar. The results of the study on the 2013 Curriculum Implementation on PPKn subjects at SMAN 4 Makassar showed that: (1) Implementation of the 2013 Curriculum PPKn subjects in SMAN 4 Makassar had not been effective because some teachers had not mastered the 2013 curriculum in the form of RPP, syllabus, KI-KD, prota, prosem, indicators, learning methods, learning strategies, learning approaches and assessment of learning outcomes. (2) Obstacles experienced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects at SMAN 4 Makassar include several things, namely: a. Teachers are still lacking in training such as the district level MGMP, and others. b. the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum in PPKn subjects such as the handbook of both teachers and students and the lack of LCD in schools which is one of the factors inhibiting the implementation of the 2013 PPKn subject curriculum at SMAN 4 Makassar. (3) Efforts made by PPKn subject teachers in overcoming the obstacles faced in the implementation of the 2013 curriculum, namely: a. Improving teacher competencies through training or workshops on the 2013 curriculum such as MGMP training and discussions between teachers on the 2013 curriculum. B. Provision of facilities and infrastructure to support the implementation of the 2013 curriculum such as the 2013 curriculum revision book and LCD for example the use of LCD in rotation. Keywords: Implementation, 2013 Curriculum, Citizenship Education
PERAN ORANGTUA DALAM MENANAMKAN SIKAP DISIPLIN ANAK DI DESA KALIMPORO KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO NELI AMELIA GUNTUR; ANDI KASMAWATI; MUHAMMAD SUDIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.898 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bentuk pendisiplinan anak yang dilakukan keluarga di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto,  (2) Faktor yang Pendukung dan Penghambat  penanaman disiplin anak lingkungan keluarga di di Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Focus penelitian yaitu bentuk pendisiplinan  anak. Tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap hasil laporan, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber sedangkan analisis data yang digunakan yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Orang tua tetap mengawasi anaknya baik dari segi waktu maupun perilaku,  (2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam penanaman disiplin dibagi menjadi faktor yaitu kurangnya konsistensi orang tua dalam memberikan keteladanan dan karena kesibukan kerja. Kata Kunci: Peran Orang tua, Sikap Disiplin, Anak  ABSTRACT: This study aims to describe: (1) Forms of child discipline carried out by families in Kalimporo Village, Bangkala Subdistrict, Jeneponto Regency, (2) Supporting and Inhibiting Factors for planting children's family environment discipline in Kalimporo Village, Bangkala District, Jeneponto District. This study uses a qualitative approach with the type of descriptive analysis research. Focus of research is the form of child discipline. The activity phase is the planning stage, the implementation phase, and the report results stage, the data sources used are primary and secondary data. The instrument used in this study is the interview guide sheet, the procedure of data collection, namely observation, interviews and documentation. Checking the validity of the data is technical triangulation and source triangulation while the data analysis used is explaining, describing, and describing according to the problem. The results show that (1) parents keep an eye on their children both in terms of time and behavior, (2) Supporting and Inhibiting Factors in planting discipline are divided into factors namely lack of consistency of parents in giving exemplary and because of work busyness. Keywords: Role of Parents, Discipline Attitude, Children  
TRADISI MANGARU SUATU WARISAN BUDAYA MASYARAKAT NEPA-MEKAR KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF) MUSTAFID MANAN SAILAN; FIRMAN UMAR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.431 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 2) Tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Untuk tujuan tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengungkap: Eksistensi tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; tujuan dari tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar; dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Eksistensi tradisi Mangaru  pada masyarakat Nepa Mekar telah mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dinamika perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, baik ditinjau dari segi pemainnya, dari segi pelaksanaan pertunjukkannya, maupun dari segi pakaian para pemainnya, serta dari segi cara penggunaan senjata tajam.2. Tujuan tradisi Mangarupada masyarakat Nepa Mekar, yakni:(a) sebagaiajang memilih orang-orang tua lelaki kesatria untuk menjadi pemimpin, pelindung, dan pengayom masyarakat;(b) sebagai ungkapan persembahan puji-pujian dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;(c) sebagai ajang silaturrahim dan maaf-memaafkan setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan sebulan lamanya; dan(d) sebagai ungkapan persembahan menyambut tamu kehormatan.3. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaru pada masyarakat Nepa Mekar, yakni: nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan, dan nilai hukum. Nilai tersebut terakumulasi dalam kesatuan utuh  dalam setiap pertunjukkannya, sehingga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian terjaga dengan baik, dan lebih penting tidak terjadi kekacauan serta konflik di dalam masyarakat dalam setiap pertunjukkannya. Kata Kunci: Tradisi Mangaru, Budaya ABSTRACT: This study aims to reveal: 1) The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 2) The aim of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; 3) The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. For this purpose researchers use data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The data that has been obtained from the research results is processed using qualitative analysis to reveal: The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; the purpose of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community; and the values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community in the District of Lakudo, Central Buton Regency. The results showed that: 1. The existence of the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community has undergone changes and shifts according to the dynamics of change and the shifting needs of the community, both in terms of the players, in terms of the performance of the performances, and in terms of the clothes of the players, and in terms of how to use them. sharp weapon. The goal of the Mangarupada tradition is the Nepa Mekar community, namely: (a) as well as choosing the parents of knighted men to be leaders, protectors, and guardians of the community, (b) as an expression of praise and thank God Almighty; (c ) as a place of silaturrahim and forgiveness after completing the fasting month of Ramadan; and (d) as an expression of offerings to welcome guests of honor. The values contained in the Mangaru tradition in the Nepa Mekar community are: religious values, moral values, courtesy values, and legal values. This value is accumulated in the whole unity in each show, so that security, peace and peace are well maintained, and more importantly there is no chaos and conflict within the community in every performance. Keywords: Mangaru Tradition, Culture

Page 20 of 38 | Total Record : 374

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue