cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Sudirman
Contact Email
muh.sudirman@unm.ac.id
Phone
+6281355035326
Journal Mail Official
tomalebbi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn dan Hukum FIS-H UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : 29623685     DOI : https://doi.org/10.56680/jt.v12i4
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tomalebbi merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan Hukum dengan fokus dan ruang lingkup kajian adalah pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Ekonomi, Hukum Tata Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Ilmu Pendidikan, Teknologi pendidikan dan pemebelajaran, Manajemen Pendidikan, Media pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 374 Documents
 16   17   18   19   20 
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU NARKOBA ANAK DIBAWAH UMUR DI YAYASAN KELOMPOK PEDULI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG MAKASSAR ., ERNAWATI; TAHIR, HERI
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.054 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3732

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Keefektifan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkoba Anak dibawah Umur di YKP2N Makassar (2) Kendala yang dihadapi YKP2N Makassar dalam melaksanakan rehabilitasi Sosial. 3) Upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh YKP2N Makassar belum terlaksana secara efektif hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator efektivitas yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta perubahan nyata. 2) Kendala yang dihadapi YKP2N dalam melaksanakan rehabilitasi sosial antara lain kurangnya dukungan dari orang tua klien, belum adanya penerimaan diri yang dimiliki klien dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. 3) upaya yang dilakukan YKP2N Makassar dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, melakukan pertemuan dengan keluarga klien, melakukan pendekatan dengan klien, mengikutsertakan staf dalam berbagai pelatihan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Pecandu  Narkoba, Anak Dibawah Umur  ABSTRACT: This study aims to determine 1) The Effectiveness of Social Rehabilitation of Underage Narcotics Drugs in Age at YKP2N Makassar (2) Constraints faced by YKP2N Makassar in implementing social rehabilitation. 3) Efforts made by YKP2N Makassar in overcoming these obstacles. This research is a qualitative descriptive research. Technique of collecting data obtained through observation, interview, and documentation. Data obtained from the research results obtained by using descriptive qualitative analysis. The results of the research indicate that: 1) Social Rehabilitation implemented by YKP2N Makassar has not been implemented effectively as seen in the implementation of the overall unfulfilled effectiveness indicator in this indicator of target accuracy, timeliness and real change. 2) Constraints faced by YKP2N in implementing social rehabilitation include lack of support from client's parents, lack of client's self-acceptance and limited human resources available. 3) efforts by YKP2N Makassar to overcome these obstacles are to meet with client's family, approach with clients, engage staff in various training, and cooperate with various parties. Keywords: Social Rehabilitation, Drug Addicts, Underage Children
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI DESA GANTARANG KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO NURHIDAYAT .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.042 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang , 2) Sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, 3) Perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dan 4) Upaya-upaya yang harus dilakukan dala kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang, Kec. Kelara, Kab.Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Gantarang yang berjumlah  739 KK, dan sampel sebanyak 30 KK yang dilakukan secara sengaja dengan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukuan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tergolong rendah karena pengetahuan hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%, pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 20%, sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 40% dan perilaku hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan 0%. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu: meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan infomasi kepada masyarakat tentang akibat nikah yang tidak dihadapkan KUA, dan dapat menumbuhkan kesadaran  hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum.Kata Kunci    : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Kepemilikan Akta Perkawinan.This study aims to determine: 1) Knowledge and understanding of the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang, 2) The attitude of the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang, 3) Conduct the legal community in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang Subdistrict Kelara Jeneponto and 4) efforts should be made dala ownership Gantarang marriage certificate in the village, district. Kelara, Kab.Jeneponto. This study is a qualitative descriptive study and the population in this study is the village community Gantarang totaling 739 households, and a sample of 30 families were committed intentionally by certain criteria using purposive sampling technique. Dilakukuan data collection with in-depth interviews and documentation. The research result of public awareness in the ownership of a marriage certificate in the village Gantarang District of Kelara Jeneponto relatively low because of legal knowledge society in the ownership of a marriage certificate 0%, the understanding of the legal community in the ownership of a marriage certificate 20%, the attitude of the legal community in the ownership of a marriage certificate 40% and behavior the legal community in the marriage certificate of ownership 0%. Efforts should be made in the marriage certificate of ownership: increasing public knowledge and understanding of legal marriage certificate in possession, provide information to the public about the consequences of marriage which are not faced KUA, and to generate awareness about the law society for not doing things that violate the law.Keywords: Legal Awareness, Community, Owners of Marriage Act.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE SRI AGUSTINA; M. ARSYAD MAF’UL
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.125 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dalam pelayanan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tanete riattang timur kabupaten bone dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan penyelenggaraa  pemerintahan di kecamatan tanete riattang timur kabupaten bone dalam pelayanan masyarakat yang berfokus pada ketepatan waktu pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dalam ketepatan waktu pelayanan masih ada keterlambatan namun masih lebih sering tepat waktu. Kesopana dan keramahan dalam memberikan pelayanan sudah terlaksanan dengan baik. Di kantor Kecamatan ini juga sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dengan cara memberikan pelayanan gratis, tanpa pungutan biaya. Hanya saja fasilitas pencipta kenyamanan di kantor ini masih minim, dikarenakan bangunan kantor yang kurang luas dan kurangnya sarana prasarana. 2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riattang Timur yaitu: a) Faktor Pendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terdiri dari (1) Kepemimpinan Camat, (2) Lingkungan Kerja. b) Faktor penghambat pemberian pelayanan yang masyarakat yaitu minimnya sarana dan prasarana kecamatan.Kata Kunci: Penyeleggaraan Pemerintahan  ABSTRACT: This study aims to investigate the implementation of governance in the Eastern District of Tanete Riattang Bone regency in community service and the factors that affect public services in the district of East Riattang Tanete Bone regency. Researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to examine the implementation of governance in the sub Tanete Riattang eastern districts bone and the factors that influence it. The results showed that: 1) Implementation of the government in the district penyelenggaraa Tanete Riattang east district bone in community service that focuses on the timeliness of service, courtesy and hospitality in providing services, access to services, convenience in obtaining services. In timeliness of services there is still a delay but still more often on time. Kesopana and hospitality in providing services has been undone by a well. At the district office is also already provide convenience to the people who want to do service by providing free services, free of charge. Only the creator of comfort in the office facility is still minimal, due to the less spacious office buildings and the lack of infrastructure. 2) Factors Influencing Government Conduct in the Public Service in the District Tanete East Riattang namely: a) Supporting factors governance in public service in the District Tanete East Riattang consisting of (1) Leadership Head, (2) the Work Environment. b) Factors inhibiting the public service delivery is poor facilities and infrastructure sub-district.Keywords: Implementation of Governance
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS MAKASSAR) GUNAWAN, REGITA NOVITA; BASRI, HASAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.466 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3721

Abstract

ABSTRAK: Persoalan tindakan kekerasan bukan merupakan sesuatu hal yang asing, berbagai macam bentuk kekerasan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik dilihat secara langsung, dilingkungan sekitar, maupun melalui pemberitaan dimedia massa, dan ironisnya kekerasan juga terjadi dalam komunitas terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga (rumah tangga). Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar. 2) Untuk mengetahui upaya penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Makassar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui tingkat kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir 2011 hingga 2015 masih sering terjadi yaitu berjumlah 132 perkara, Hal yang mempengaruhi meningkatnya perkara KDRT ini juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, karakter seseorang, ekonomi, dan juga pergaulan. 2) Penyelesaian perkara pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang telah sampai pada pengadilan negeri makassar, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi. Serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan KDRT yaitu berdasarkan pada 2 faktor yaitu faktor yuridis dan juga faktor non-yuridis. Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  ABSTRACT: The issue of violence is not an alien thing, various forms of violence occur in the life of society, whether viewed directly, around the environment, or through mass media coverage, and ironically the violence also occurs in the smallest community in the family ). This study aims to 1) To determine the level of Domestic Violence that occurred in the Makassar District Court. 2) To know the effort of settlement of Domestic Violence at Makassar District Court and Judge's consideration in deciding the decision. Researchers use data collection techniques through documentation, and interviews. The data have been obtained from the results of the research processed by using qualitative analysis to determine the level of physical violence in the household and the settlement of physical violence in the household. The results of this study indicate that: 1) the criminal act of physical violence within the scope of households in the Special Class IA District Court Makassar in the last 5 (five) years 2011 to 2015 is still common, amounting to 132 cases, Things that affect the rise of cases of domestic violence is also affected by communication factor, character of person, economy, and also association. 2) Settlement of criminal cases Violence in households that have reached the district court of Makassar, ie through the stage of the trial / letigasi. As well as judges' consideration in imposing criminal prison sentences against perpetrators of domestic violence and knowing that the decision was in accordance with Law no. Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence is based on two factors namely juridical factors and also non-juridical factors. Keywords: Criminal Violence in the Household
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU (STUDI DI DESA PAKATTO KECAMATAN BONTOMARANNU KABUPATEN GOWA) MATHIAS FANDY SETIAWAN; LUKMAN ILHAM
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.456 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: (1) Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, (2) Faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang jumlah keseluruhannya adalah 9 orang, teknik sampel yang digunakan sebanyak 9 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peranan LPMD dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah mengatasi permasalahan dengan baik dalam pembangunan. 2). Faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia, rendahnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa terpadu dan faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu sumber daya aparatur desa, partisipasi masyarakat dan sumber dana desa.Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembangunan, Desa.This study aims to provide an overview of: (1) The role of institutions rural community empowerment in addressing the problems of integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu Gowa, (2) inhibiting factors and driving in promoting integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu District Gowa. The method used is a qualitative descriptive study, the population in this study were all official institutions rural community empowerment which in aggregate was 9, a technique used as a sample 9 informant. By using purposive sampling technique that is based on consideration of its implementation to achieve certain goals. The data collection was done by using in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study show that: 1). LPMD role in promoting integrated rural development in the Village Pakatto Bontomarannu District of Gowa is as the voice of the community, as a driver of community participation and public services have to overcome the problems well under construction. 2). Inhibiting factor is the quality of human resources, low nongovernmental towards integrated rural development and the driving factor in improving the unified village development personnel resources of the village, community participation and funding sources of the village.Keywords: Role of Rural Community Empowerment Institution (LPMD), Development, Rural
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) MENURUT UU NO.13 TAHUN 2003 (STUDI PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA, SULBAR DI KOTA MAKASSAR RINTO, EDUARDUS; MUSTARI, .
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.417 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi tentang: (1) Perlindungan hukum bagi pekerja Outsourcing menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, Sulbar di kota Makassar, (2) Hak – hak pekerja Outsourcing di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, Sulbar di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Dan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling (Sampel Pertimbangan) ini karena peneliti menganggap bahwa responden yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti, yaitu sebanyak 13 orang, dimana 10 orang dari pihak pekerja outsourcing yang sudah memiliki pengalaman cukup lama sebagai pekerja outsourcing, 1 orang dari perusahaan outsourcing, dan 2 orang unsur pimpinan di PT. PLN. Pengambilan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pada PT. PLN (Persero) wilayah Sulsel, Sultra, Sulbar di kota Makassar belum berjalan secara maksimal. Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan pekerja, tidak ada kewenangan dari PT.PLN  untuk melakukan penyelesaian sengketa karena antara PT.PLN dengan pekerja outsourcing secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penerima pemborongan pekerjaan, walaupun peraturan yang dilanggar adalah  peraturan perusahaan pemberi kerja (PT.PLN), misalnya terjadi perselisihan atau perkelahian diantara pekerja yang terjadi di wilayah kerja (PT. PLN). (2)  Hak – hak yang diterima oleh pekerja outsourcing di PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra, dan Sulbar di kota Makassar belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan terutama peraturan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan, dimana belum semua pekerja outsourcing telah mendapatkan semua haknya, seperti yang dialami oleh beberapa security yang tidak mendapatkan hak cuti. Berikut ini merupakan hak-hak yang harus terpenuhi oleh suatu perusahaan yang mempekerjakan pekerja outsourcing, diantaranya :a).hak penandatanganan kontrak kerja, b).hak – hak pekerja outsourcing, dan c).hak mendapatkan bantuan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Alih Daya (Outsourcing)
PERAN GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SMA NEGERI 1 SOPPENG SAFITRI, DINDA; MUSTARI, .; SUYITNO, IMAM
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.126 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana bentuk pengimplementasian pendidikasn antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng, (2) Mengetahui hambatan apa yang dihadapi oleh duru dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di SMA Negeri 1 Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Focus penelitian yaitu peran guru secara intrakurikuler dan ekstrakurkuler dengan hambatan internal dan eksternal. Tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan penelitian, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi dengan metode sedangkan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Soppeng dibagi menjadi dua bentuk kegiatan yaitu program antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler yang berpatokan kepada RPP dan IPK (Indikator Pencapaian Komulatif). Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengadaan kantin kejujuran, pembacaan ikrar kejujuran pada saat upacara bendera, seminar antikorupsi serta pramuka wajib bagi siswa SMA Negeri 1 Soppeng. 2) Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal yaitu kemampuan guru mengimplementasikan pendidikan antikorupsi kurang direncanakan dari segi RPP yang meliputi materi, strategi dan alokasi waktu yang digunakan. Hambatan eksternal yaitu kemampuan peserta didik yang belum memahami materi pembelajaran serta bentuk pengimplementasian pendidikan antikorupsi yang diberikan oleh guru belum terimplementasikan dengan baik oleh peserta didik. Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Anti Korupsi ABSTRACT: This study aims to: (1) Know how the implementation of anti-corruption educator conducted by teachers in SMA Negeri 1 Soppeng, (2) Knowing what obstacles faced by duru in the implementation of anticorruption education in SMA Negeri 1 Soppeng. This research uses qualitative method with qualitative descriptive research type. The research focuses on the role of teachers in intracurricular and extracurricular with internal and external barriers. Phase of activity is the stage of planning, implementation phase and stage of research report writing, data sources used are primary and secondary data. Instrument used in this research is interview guide sheet, data collection procedure that is observation, interview and documentation. Checking the validity of the data is triangulation by the method while data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that: 1) The form of implementation of anti-corruption education conducted by teachers in SMA Negeri 1 Soppeng is divided into two forms of activities, namely anticorruption program in intrakurikuler activities based on RPP and IPK (Indicator of Achievement of Cumulative). Extracurricular activities such as honesty canteens, honesty at the flag ceremony, anticorruption seminar and the obligatory scout for students of SMA Negeri 1 Soppeng. 2) Obstacles in the implementation of anti-corruption education is divided into two namely internal obstacles that is the ability of teachers to implement anticorruption education is less planned in terms of RPP which includes materials, strategies and time allocation used. External barriers are the ability of learners who do not understand the learning materials and the form of implementation of anti-corruption education provided by the teacher has not been implemented properly by the learners. Keywords: Implementation, Anti Corruption Education 
KESADARAN HUKUM MEMBAYAR RETRIBUSI BAGI PENGUNJUNG WISATA BENTENG ROTTERDAM KOTA MAKASSAR BAU PARAWANSA; FIRMAN UMAR; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.166 KB)

Abstract

ABSTRAK: Kesadaran Hukum Membayar Retribusi Bagi Pengunjung Wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Manan Sailan dan Firman Umar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi dan (2)  untuk mengetahui factor yang dominan bagi kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat kesadaran hukum pengunjung tentang retribusi masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pengetahuan hukum dan pemahaman hukum (2) Faktor yang dominan bagi kepatuhan pengunjung dalam membayar retribusi yaitu adanya aturan membayar retribusi untuk masuk dan pengunjung membayar retribusi, akan tetapi mengenai pemahaman pengunjung terhadap retribusi tersebut sebagian besar pengunjung belum mengetahui tentang retribusi. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengunjung, Retribusi.   ABSTRACT: Legal Awareness Paying Levy For Visitor Visitor of Rotterdam Fort of Makassar City. Thesis Department of Education Pancasila and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. Guided by Manan Sailan and Firman Umar. This study aims to determine: (1) Legal awareness of visitors in paying levies and (2) to determine the dominant factor for compliance with visitor law in paying retribution. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The result of the research shows that: (1) The level of legal awareness of visitor about retribution is still low it is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case legal knowledge and legal understanding (2) The dominant factor for visitor compliance in paying retribution is there is a rule of paying retribution to enter and visitor pay retribution, but regarding visitor understanding to retribution most of visitor not yet know about retribution.Keywords: Legal Awareness, Visitor, Retribution
PROSEDUR PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA RINA SULISTINA WAHID; IRSYAD DAHRI; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.756 KB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, (2) mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 4 orang Staf Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta 3 orang pemohon, dan data sekunder berupa UUPA dan SOP BPN untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di Kantor Pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 sampai 20 hari, penerbitan sertifikat. (2) Hambatan-hambatan dalam Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yaitu hambatan internal: sumber daya manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Adapun hambatan eksternalnya: banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan Pajak-Pajak yang harus dibayarkan. Kata Kunci: Prosedur, Balik Nama, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah  Abstract: This study aims to: (1) find out the procedure for implementing the name of the land title certificate in the Land Office of the Bulukumba Regency, (2) find out the obstacles that arise in the implementation procedure of the name of the land title in the Bulukumba District Land Office . This research uses qualitative descriptive research. The approach used is a qualitative approach. By using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data source consisted of primary data, namely 4 staff members of Bulukumba District Land Office Staff, and 3 applicants, and secondary data in the form of BAL and BPN SOP to find out the Procedure for Reverse Name of Land Rights Certificate at the Land Office of Bulukumba Regency. The results of the study show that: (1) The Procedure for Reversing the Name of Land Rights Certificate can be done through several stages, namely: registration of land title certificate, inspection of files in the Land Office, payment of registration fees for land rights, processing, recording and correspondence with a period of 7 to 20 days, certificate issuance. (2) Obstacles in the Implementation Procedure Name of Land Rights Certificate, namely internal barriers: insufficient human resources (HR), and the number of applications submitted at the Bulukumba Regency Land Office. As for external barriers: the number of heirs whose homes are far apart, and there are arrears in taxes that must be paid. Keywords: Procedure, Behind Name, Certificate of Ownership of Land 
BENTUK PENDEKATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA DI DESA TAMBANGAN KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA IRFAN, MUHAMMAD; AGUS, ANDI ACO; SUDIRMAN, MUHAMMAD
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.362 KB)

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana konsep pendekatan pendidikan karakter dalam keluarga. (2) Bentuk pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan dalam keluarga. (3) Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dialami keluarga (orang tua) dalam penanaman pendidikan karakter pada anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengambil 7 orang informan sebagai data primer yaitu satu keluarga setiap dusun di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konsep pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan di dalam keluarga yaitu: pengajaran agama yang menekankan pada pembentukan ahklak, pengajaran nilai-nilai lokal, hidup dalam kesederhanaan  (tallasa kamase-mase), karakter anak sebagai salah satu penilain cerminan keluarga   dan  pengajaran langsung orang tua sebagai teladan. (2) Bentuk pendekatan pendidikan karakter yang diterapkan dalam keluarga yaitu, Kejujuran, Keteladanan, Kedisiplinan, Kesopanan. MendukungKegiatan Anak dan Cinta Anak-Anak (3) Penghambat pendidikan karakter, faktor internal yaitu keluarga dan faktor bawaan dan faktor eksternal  Lingkungan,  teman sebaya dan media massa. Kata Kunci: Pendekatan, Pendidikan Karakter, Keluarga. ABSTRACT: Forms of Character Education Approach in the Family in Tambangan Village, Kajang Sub-District, Bulukumba District. Essay. Department of Education Pancasila and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. Carried by the guidance of H. ibn and H. This study aims to determine (1) How the concept of character education approach in the family. (2) Form of character education approach applied in the family. (3) To identify what are the inhibiting factors experienced by the family (parents) in the cultivation of character education in children. To achieve that goal, the researcher uses data collection technique through observation, interview, and documentation by taking 7 informants as primary data that is one family each hamlet in Tambangan Village, Kajang Sub-district, Bulukumba Regency. Data obtained from the results of the research processed using qualitative data analysis techniques with three main components, namely data reduction, data presentation, conclusion, and verification. The result of the research shows that: (1) The concept of character education approach applied in the family is: the teaching of religion which emphasizes the formation of ahklak, the teaching of local values, life in simplicity (tallasa kamase-mase), the child character as one of the reflection family and direct parental teaching as role models. (2) The form of character education approach applied in the family that is, Honesty, Exemplary, Discipline, Decency. Supporting Children's Activities and Love of Children (3) Inhibiting character education, internal factors of family and innate factors and external factors Environmental, peers and mass media. Keywords: Approach, Character Education, Family.

Page 18 of 38 | Total Record : 374

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025) Volume 12, Nomor 3 (September 2025) Volume 12, Nomor 2 (Juli 2025) Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) Volume 11, Nomor 4 (Desember 2024) Volume 11, Nomor 3 (September 2024) Volume 11, Nomor 2 (Juli 2024) Volume 11, Nomor 1 (Maret 2024) Volume 10, Nomor 4 (Desember 2023) Volume 10, Nomor3 (September 2023) Volume 10, Nomor 2 (Juli 2023) Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue