cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 533   534   535   536   537 
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI NASABAH BANK DIGITAL DALAM HAL SIMPANAN TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Mahesa Maura
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahesa Maura, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mauramahesa@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas tentang tidak adanya aturan bagaimana Tanggung Jawab Bank Digital dalam hal Jumlah Simpanan Nasabah Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Beberapa bank digital menawarkan bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan, dimana tanggung jawab tersebut merupakan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, juga menggunakan pendekatan peraturan perundang–undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank digital terkait simpanan nasabah tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan terbatas pada kesalahan yang dilakukan, dan merupakan tanggung jawab yang berbasis pada liability based on fault. sebab bank yang tidak menerapkan bunga ketetapan LPS telah melanggar UU Perbankan dan Peraturan LPS. Maka bank harus bertanggungjawab secara penuh atas dana nasabah. Ditambah bahwa bank tidak menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 sehingga risiko yang berdampak fatal dapat dihindari. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan adalah Bank yang menerapkan bunga diatas ketetapan LPS harus menginformasikan dan memberikan kepastian dalam kontrak; Menurunkan bunga penjaminan hingga sesuai bunga penjaminan ketetapan LPS; atau Merevisi Undang-Undang Perbankan dengan menambahkan pasal terkait pembatasan dan larangan memberikan bunga diluar ketetapan LPS. Dengan pembatasan tersebut, maka LPS maupun OJK dapat mengambil tindakan tegas dalam mencegah adanya dana nasabah yang tidak dijamin berdasarkan bunga penjaminan Kata Kunci: bank digital, perlindungan hukum, nasabah, lembaga penjamin simpanan Abstract This research discussed the absence of regulation regarding the liability of digital banks in the case of a deposit without any guarantee from Indonesia Deposit Insurance. Some digital banks offer higher interest rates than what has been set by the deposit insurance, while this is the liability of the deposit insurance. This research employed a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. The research results reveal that the liability of digital banks regarding deposits not guaranteed by deposit insurance is only restricted to a fault. Setting the interest rate at the rate not set by the deposit insurance is considered to violate Banking Law and the Regulation of Indonesia Deposit Insurance. Therefore, banks in this case are fully responsible for clients’ deposits. Moreover, the banks concerned do not apply any risk management according to the Regulation of Financial Services Authority Number 18/POJK.03/2016 to avert any potential risks. For preventive protection, banks should give information and guarantee certainty on the contract before raising the interest rate, should reduce the interest rate to the rate agreed upon by the deposit insurance, or should revise Banking Law by adding a new article concerning limitation and prohibition of setting interest rate exceeding the rate set by the deposit insurance. With this limit, the deposit insurance or Financial Services Authority can take strict measures to avert any possibility of a deposit saved without any guarantee from the deposit insurance. Keywords: Digital Banks, Legal Protection, Bank client, Indonesia Deposit Insurance
IMPLEMENTASI KONVENSI BURUH MIGRAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DI HONG KONG SELAMA PANDEMI COVID-19 Fikrie Kurnia Rachman
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fikrie Kurnia Rachman, Hikmatul Ula, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fikriekurnia@student.ub.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak-hak PMI di Hong Kong selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan Konvensi Buruh Migran 1990. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak-pihak terkait, yaitu dua pekerja migran Indonesia yang bertempat di Hong Kong, aktivis sekaligus pemegang jabatan ketua Asosiasi Buruh Migran Internasional, dan KJRI Hong Kong. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan hukum yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam implementasinya, pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung melewati perwakilannya yaitu KJRI Hong Kong telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya ini. Beberapa di antaranya adalah melakukan pembagian ribuan masker untuk para PMI, meningkatkan pelayanan dengan tidak menerapkankebijakan Work From Home (WFH) dan mengeluarkan beberapa produk hukum untuk mempermudah proses pemulangan PMI. Namun Pemerintah Indonesia kurang optimal dalam mengimplementasikan Konvensi Buruh Migran untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Terutama dalam menerapkan pasal 25 poin Ketiga dan Pasal 28 Konvensi Buruh Migran 1990. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk merehabilitasi para pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang melanggar hak-hak mereka sebagai pekerja migran dan yang laporannya tidak diselesaikan oleh KJRI Hong Kong. Entah itu dengan ganti rugi berupa materiil maupun pemberian pekerjaan yang lebih layak di dalam atau di luar negeri. Pemerintah Indonesia juga harus mengkaji dan merevisi Undang-Undang yang berlaku agar hak-hak yang dijamin dan dilindungi menjadi lebih luas dan detail, terutama pada masa-masa yang tidak biasa (irregular). Kata Kunci: PMI di Hong Kong, COVID-19, Pemerintah Indonesia, Konvensi Buruh Migran 1990 Abstract This research aims to investigate the responsibility held by the Indonesian Government to fulfill the rights of migrant workers in Hong Kong amidst the COVID-19 pandemic according to the Migrant Workers Convention 1990. This research employed juridical-empirical methods by interviewing two migrant workers from Indonesia working in Hong Kong, activists, the Chief of the International Migrant Workers Association, and the Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong. This research also collected data from books, journals, articles, and related sources of law. The research result reveals that the Indonesian Government has directly and indirectly taken some measures through the Consulate General of Indonesia in Hong Kong by distributing thousands of face masks to migrant workers, improving services and enforcing a work-from-home scheme, and making several legal products to help send migrant workers back to their homeland. However, the government of Indonesia has not optimally implemented this convention to protect migrant workers in Indonesia, especially implementing Article 25 point 3 and Article 28 of the Migrant Workers Convention 1990. As a result, the Indonesian Government can be held liable for helping rehabilitate the migrant workers who receive unfair treatment violating their rights with their report left neglected by the Consulate General of Indonesia in Hong Kong. Apart from the redress that the government has to provide by providing decent jobs domestically or abroad, the Government should also review the current statute concerned to ensure that their protected rights are more extensive, especially amidst irregular conditions. Keywords: Indonesia Migrant Workers in Hong Kong, COVID-19, Indonesian Government, Migrant Workers Convention 1990
IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA (STUDI DI PT PETROKIMIA GRESIK) Wahyu Firmansyah Maarif
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Firmansyah Maarif, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H.P Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: swahyuf@gmail.com Abstrak Badan usaha milik negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Proses implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut tidak lepas dari peran pekerja. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah perusahaan, namun juga memiliki peran sebagai pemangku kepentingan yang kedudukannya setara dengan perusahaan yang harus dipenuhi segala macam haknya utamanya terkait remunerasi dan kesejahteraan. Hubungan setara antara perusahaan dan pekerja tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan dengan pekerja di PT Petrokimia Gresik terdiri atas kebijakan skema remunerasi bagi pekerja serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja yang telah disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan/kewajaran. Hambatan berupa 5 hambatan strategis dan 98 hambatan teknis. Upaya mencegah hambatan didasarkan atas upaya preventif melalui LKS Bipartit dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan berdasarkan upaya represif melalui penyediaan aplikasi Petrostar, Mekanisme Keluh Kesah serta penerapan Peraturan Disiplin Karyawan. Kata Kunci: tata kelola perusahaan yang baik, hubungan kerja, hubungan industrial Abstract A State-Owned Enterprise is obliged to implement the principles of good corporate governance in the domain of a company of the enterprise of the state pursuant to the provision of the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (henceforth referred to as the Regulation of BUMN Minister) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUMN). The process of the implementation of good corporate governance is inseparable from the role of employees. Workers not only do instructions of the company they work at but they also serve as stakeholders that receive remuneration and welfare on equal footing with those of the company. The connection between the company and its employees also serves as the indicator in the implementation of the principles of good corporate governance in the domain of BUMN according to the Decree of the Secretary of BUMN Minister Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation in the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The research results reveal that the implementation of the principles of good corporate governance in this corporate relation between the company and its employees in the case of PT Petrokimia Gresik involves the policy of remuneration scheme for workers and the fulfillment of welfare rights for workers that have been adjusted to the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness. Furthermore, there are also five hindrances in the strategies and 98 technical hindrances. Preventive measures are taken through LKS Bipartite and the implementation of the Anti-Bribery Management System, while preventive measures take into account Petrostar application, grievance mechanism, and the implementation of Discipline for employees. Keywords: good corporate governance, work relations, industrial relations
ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA, SINGAPURA DAN INDIA) Rifelia Rachma Septiani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rifelia Rachma Septiani, Yuliati, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rifeliarachmas@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan pengaturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia, yang tidak memberikan definisi mengenai frasa ”memperjualbelikan” maupun klasifikasi tindakan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan terkait perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan ideal untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia dimasa yang akan datang? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan peraturan ideal untuk mencegah perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasanya terdapat perbedaan terkait transplantasi dan ketentuan pidana tentang perdagangan organ tubuh manusia antara Indonesia, Singapura dan India. Peraturan ideal untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu perundang-undangan Indonesia perlu mengatur secara khusus mengenai klasifikasi tindakan yang termasuk dalam perdagangan organ tubuh manusia, serta dibutuhkan kebijakan untuk mengatasi perdagangan organ tubuh manusia di dunia siber, dan pembaharuan ketentuan mengenai transplantasi organ. Kata Kunci: perdagangan organ tubuh manusia, transplantasi, kesehatan Abstract This research investigates the incompleteness of regulation regarding human organ trade seen from the perspective of positive law in Indonesia, where the phrase ‘trade’ is not further defined or the classification of action regarding human organ trade is not provided. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: (1) How is the problem of human organ trade regulated in the positive law of Indonesia? (2) What is the ideal regulation to overcome human organ trade in the time to come? This research also identifies, analyzes, and discovers ideal regulations to avert human organ trade. With a normative method and statutory, comparative, and case approaches, this research reveals that there are differences in transplantation and criminal provisions regarding the human organ trade between Indonesia, Singapore, and India. The ideal measure to take to tackle this issue is to include the matter in the related statute related to the classification of action into human organ trade and there should be policies that deal with this trade taking place in the cyber world while amending the legal provision concerning organ transplantation also needs to be taken into account. Keywords: human organ trade, transplantation, health
EFEKTIFITAS PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI BUYER REJECT SHOP DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PELAKU USAHA DI KABUPATEN PASURUAN) Noval Fajri Hamdani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Noval Fajri Hamdani, Setiawan Wicaksono, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: novalfajri72@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Reject Shop dimana adalah cacat produk. Berawal dari adanya proses transaksi e-commerce sampai penerimaan pesanan buyer, paketnya diantarkan melalui kurir ke alamat yang tertera di aplikasi Tiktok Shop. Setelah paket tiba ternyata terdapat cacat produk. Sedangkan barang tersebut tidak bisa direfund atau return karena pihak seller mencantumkan aturan secara sepihak dan mengandung klausula eksonerasi pada tokonya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c. Reject Shop di Tiktok Shop rentan karena salah terima produk, rusak atau cacat dan produk tidak lengkap. Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Efektifitas praktik reject shop di Tiktok Shop? Dan Apa hambatan dan solusi buyer reject shop terhadap klausula eksonerasi di Tiktok Shop berdasarkan perspektif Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Dari hasil penelitian di atas, Praktik reject shop di Tiktok Shop diawali dengan adanya transaksi jual beli di aplikasi Tiktok Shop, karena beberapa toko di Tiktok Shop dalam deskripsinya menggunakan klausula yang mengandung klausula eksonerasi hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir a, b, dan c dalam UU No 8 Tahun 1999. Kata Kunci: reject shop, klausula baku, perlindungan konsumen Abstract This research studies the reject shop issue related to product defect, departing from an e-commerce transaction process to the receipt of buyer’s items, where the package was delivered to the address stated on the TikTok shop app. Upon arrival, the item was found to have a defect, but it was not refundable or returned, considering that the seller unfairly declared that the item concerned could not be returned. This rule also carries the clause of exoneration in the shop, which contravenes Article 18 Paragraph (1) letters a, b, and c. This reject shop issue is often related to receiving wrong goods, damaged, defective, or incomplete items. This research focuses on the effectiveness of reject shop practices in TikTok shop and hampering factors in and the solution to buyer reject shop regarding the exoneration clause in TikTok shop according to Article 18 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research results show that reject shop practices in TikTok shop started with sale and purchase transactions in TikTok shop application since several shops on TikTok describe that they refer to the clause of exoneration, contravening Article 18 Paragraph (1) letter a, b, and c of Law Number 8 of 1999. Keywords: reject shop, standard clause, consumer protection
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAFSIRAN PENGHINAAN PADA PASAL 240 AYAT (1) TENTANG PENGHINAAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Rake Qilya Wandita
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rake Qilya Wandita, Abdul Madjid, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 69 Malang e-mail: rakeqilyaw@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini tujuan penulis adalah untuk menganalisis makna pengertian penghinaan dan mengkaji batasan makna pengertian penghinaan pada Pasal 240 ayat (1) Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Lembaga Negara KUHP. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelurusan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan serta mengkaji bahan-bahan hukum yang ada di internet yang terkait dengan permasalahan. Sedangkan pada teknik analisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik teologikal dan teknik interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembentukan KUHP terkait dengan pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara telah diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan budaya di Indonesia. Makna penghinaan dalam pasal 240 ayat (1) ini multitafsir dikarenakan tidak ada batasan dan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk pada penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Makna dari PENGERTIAN penghinaan dalam pasal 240 ayat (1) terhadap pemerintah dan lembaga negara adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Dalam pasal tentang tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara tersebut tidak menyebutkan secara tegas, dan pasti tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Batasan dari makna penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara ini bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, ICCPR, dan Pendapat para ahli. Dengan adanya penjelasan dalam pengertian dan batasan yang jelas akan meminimalisir adanya kriminalisasi terhadap masyarakat. Kata Kunci: tindak pidana penghinaan, pemerintah, lembaga negara, kitab undang-undang hukum pidana Abstract This research analyzes the interpretation of insult in Article 240 Paragraph (1) concerning Insult to Government and State Institutions in Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code based on a Normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and the Internet for related resources. All the materials were analyzed using theological and grammatical interpretations. The analysis results reveal that amendments taking place in the formulation of the Penal Code regarding the article concerning insult to the government and state institutions have been intended to fit the culture of Indonesia. The meaning of insult in Article 240 Paragraph (1) is prone to multi-interpretations due to the absence of scopes and forms of measures taken against insult to the government and state institutions. The meaning of insult in Article 240 Paragraph (1) that may disrespect or defame the government or state institutions may also refer to blasphemy or slander. However, this article does not clearly mention what conduct can be classified as an insult. The limitation of the definition of insult in this context can be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Penal Code, ICCPR, and experts’ thoughts. Clear definitions and limitations of meaning are expected to help reduce criminal offenses in society in this context. Keywords: insult as a criminal offense, government, state institutions, penal code
URGENSI PENAMBAHAN KLAUSA PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI ALASAN PERSEKUSI DALAM PERJANJIAN PENGAKUAN PENGUNGSI 1951 Azzara Khanza Winindita Ramadhania
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azzara Khanza Winindita Ramadhania, Agis Ardhiansyah, Fransiska Ayulistya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azzarakhanza@gmail.com Abstrak Kerusakan lingkungan oleh perubahan iklim menyebabkan manusia terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Skripsi ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan bagi pengungsi perubahan iklim. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya manusia yang melakukan migrasi akibat tidak memadainya tempat tinggal mereka terdahulu. Pengaturan pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi Tahun 1951, namun mereka yang diakibatkan oleh perubahan iklim tidak masuk ke dalam unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi. Kekosongan hukum ini juga terbukti dari kasus yang terjadi di Kiribati dan Vanuatu. Oleh karenanya, Peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penduduk yang melakukan migrasi akibat Climate Change berdasarkan Hukum Internasional? (2) Apakah urgensi penambahan klausa pengaturan tentang climate change refugees dalam Hukum Internasional?. Metode penelitian dalam penulisan skrispi ini menggunakan yuridis normatif. Penulisan dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pengungsi perubahan iklim disertai oleh contoh kasus guna memperjelas isu hukum yang diambil dengan menggunakan bahan pustaka yang sudah ada. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa walaupun climate change refugees tidak termasuk ke dalam pengungsi dalam Konvensi, terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan pemberian perlindungan hak asasi manusia, seperti prinsip non-discrimination atau kewajiban Negara untuk menghormati, memenuhi, mempromosikan hak asasi manusia setiap individu. Urgensi penambahan klausa ini didasari oleh beberapa ketentuan internasional yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak-hak asasi manusianya. Dalam penambahannya, Penulis mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, serta politis. Kata Kunci: pengungsi, pengungsi perubahan iklim, perlindungan hukum, kekosongan hukum Abstract Environmental damage due to climate change has forced inhabitants to leave for a better way of life. This research discusses the issue concerning the protection of refugees affected by climate change. This research problem departed from the protection provided for refugees as victims of climate change. There is an increasing number of migrants leaving their hometowns due to shrinking residential spaces where they used to stay. Refugee-related issues are governed by Refugee Convention 1951, but refugees as the victims of climate change are not included in the aspects set out in the convention. This legal loophole can also be seen in the case of Kiribati and Vanuatu. Departing from this issue, this research studies: (1) the legal protection of the law for people migrating to another place due to climate change according to international law and (2) the urgency to add a clause concerning climate change refugees to international law. This research employed a normative-juridical method. Legislation regarding refugees as the victims of climate change and case studies were analyzed to clarify the legal issue. The research materials were obtained from library research. Research approaches involved statutory, case, and conceptual. The research result concludes that climate change refugees do not belong to the refugees set out in the convention. There have been some aspects that can serve as the basis for protecting human rights such as the non-discriminative principle or the responsibility of the state to respect, fulfil, and promote human rights for every person. The urgency to add a clause has been based on several international provisions implying that every person is entitled to his/her human rights. In terms of the addition, the author considers philosophical, juridical, and political fundaments. Keywords: refugees, climate change refugees, legal protection, legal loophole
IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2021 DALAM PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN, TAMAN BACA ATAU SUDUT BACA PADA TEMPAT PARIWISATA DI KABUPATEN KEDIRI Neiska Alifia P
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Neiska Alifia P, Haru Permadi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: neiskapalvanka@student.ub.ac.id Abstrak Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri mewajibkan adanya Perpustakaan, Taman Baca atau Pojok Baca di Kabupaten Kediri. Namun, Lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri belum memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berusaha menggali mengenai efektivitas penerapan Pasal 13 Perda Perpustakaan dan hambatan dalam penerapannya dari sudut pandang Pemerintah Daerah dan Pengelola lokasi. Pertanyaan utama dalam tulisan ini berusaha mencari penyebab belum di implementasikannya penyediaan perpustakaan pada tempat wisata dengan pendekatan sosiologis empiris dengan analisa utama menggunakan teori efektifitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyebab utama belum dilaksanakannya kewajiban tersebut adalah belum adanya sosialisasi sehingga pengelola lokasi wisata tidak mengetahui adanya kewajiban, ketiadaan sosialisasi diakui oleh Dinas Perpustakaan sehingga proses penegakan Perda belum dilaksanakan. Sedangkan,factor penghambat implementasi Pasal 13 yaitu pada faktor Penegak telah ada Dinas yang menaungi pelaksanaan namun tidak berjalan efektif, faktor sarana dan prasarana yang diperlukan menunjukkan kekurangan, serta faktor kebudayaan yang pada dasarnya terdapat kesadaran dan budaya membaca di Kabupaten Kediri namun belum terfasilitasi dengan baik karena kurangnya sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah. Kata Kunci: efektivitas, peraturan daerah, perpustakaan Abstract The provision of Article 13 of Regional Regulation of the Regency of Kediri requires the establishment of a Library, Reading Space, or Reading Corner in the Regency of Kediri. However, the location in this regency has not met these criteria. Departing from this issue, this research aims to delve into the implementation of Article 13 of the Regional Regulation concerning Libraries and the hindering factors in the implementation seen from the perspective of the Regional Regulation and location manager. The question raised in this study is intended to reveal the causing factor of the absence of libraries in tourist spots. With a socio-empirical approach and the theory of effectiveness of law as the instrument of analysis, this research shows that this absence is mainly caused by a lack of introduction to society, and it leaves the tourist spot manager not aware of the obligation of providing the library or reading space. Another hindering issue is that the agency concerned is not working effectively, and despite reading awareness and culture in the regency of Kediri, they are not well accommodated. Keyword: effectiveness, regional regulation, library
URGENSI PENGATURAN MANAJEMEN KESELAMATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN KERAMAIAN UMUM DI INDONESIA Fernanda Rafid Kholifudin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fernanda Rafid Kholifudin, Bahrul Ulum Annafi, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Fernandarafid@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas mengenai urgensi pengaturan keselamatan dalam menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi tidak adanya aturan yang mengatur mengenai manajemen keselamatan dalam pengendalian keramaian umum di negara republik Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teologis. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kegiatan keramaian umum seringkali diterpa permasalahan-permasalahan seperti isu kericuhan, anarkis maupun permasalahan berdesak-desakan akibat gagalnya pihak penyelenggara dan pihak yang berwenang untuk berkoordinasi dan melakukan pengawasan dalam kegiatan keramaian umum. Hal ini terjadi karena tidak adanya pedoman Standard operating procedur (SOP) dalam menjalankan kegiatan keramaian umum seperti dalam hal bagaimana tindakan medis, standarisasi ticketing, standarisasi bangunan dan pedoman jalur evakuasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu maka dibutuhkannya suatu regulasi mengenai manajemen keselamatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Kata Kunci: izin, pengendalian, keramaian Abstract This research discusses the urgency of the regulation regarding safety in terms of guaranteeing and giving protection to the people of Indonesia. This research departed from the absence of regulation governing safety management and control over crowds in public places in Indonesia, leaving a legal loophole. This research employed a normative-juridical method and statutory and historical approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data analyzed using systematic and theological interpretations. The research results have found that activities that involve crowds in public places often end up with riots or violence, creating more uncontrollable crowds due to the failure of activities that lead to disputes between event organizers and authorities due to poor coordination in supervising activities that involve the crowd in public places. This issue is also triggered by the absence of standard operating procedure (SOP) in terms of medical measures, ticketing standardization, building standardization, and evacuation pathways. Therefore, regulations concerning safety management are required to guarantee protection for people in general. Keywords: regulation, management, crowd
PEMBENTUKAN IMPERATIVE ENFORCEMENT TREATY UNTUK MENANGANI SAMPAH PLASTIK DI LAUT ASIA PASIFIK Ida Bagus Ayodya Maheswara
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Bagus Ayodya Maheswara, Adi Kusumaningrum, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maheswaraibam@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan urgensi pembentukan imperative enforcement treaty untuk menangani sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik dengan meninjau aspek kepentingan ekonomi politik negara-negara di kawasan tersebut. Topik ini diambil karena Asia Pasifik merupakan regional penghasil sampah plastik di laut terbesar di dunia, di samping itu masih belum adanya hukum internasional dengan skala regional yang mengatur permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode dekriptif analitis dan penafsiran sistematis. Hasil riset menunjukkan bahwa negara-negara yang berada pada regional Asia Pasifik memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut baik pada sektor pendapatan negara, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Terkait dengan penanganan sampah plastik di laut melalui sudut pandang basis legal, Negara-negara di Asia Pasifik telah berpartisipasi aktif pada politik internasional dengan meratifikasi beberapa aturan internasional dan telah membentuk hukum nasional terkait pelestarian lingkungan laut, namun belum berjalan efektif karena secara fakta empiris, jumlah sampah plastik di laut yang tersebar di Asia Pasifik terus menunjukkan peningkatan. Oleh sebab itu pembentukan imperative enforcement treaty diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum pada lingkup Asia Pasifik dalam menangani permasalahan sampah plastik di laut. Kata Kunci: imperative enforcement treaty, kepentingan ekonomi politik, Regional Asia Pasifik Abstract This research aims to elaborate on the urgency of forming an imperative enforcement treaty to deal with plastic waste in the sea in the regional Asia Pacific by looking at the economic and political aspects of the states within this area. This topic departed from the fact that the Asia Pacific is the biggest contributor of waste worldwide and from the absence of international law at a regional level governing this problem. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using a descriptive analysis and systematic interpretation. Research results show that the states in the Regional Asia Pacific heavily rely on marine resources in terms of the sector of state revenue, workforce, and food security. Regarding plastic waste handling as seen from the perspective of the legal basis, the states in the Asia Pacific have actively participated in international politics by ratifying several international rules and have formed the national law regarding the conservation of marine environment. However, it has not been effectively implemented since, empirically, the amount of plastic waste in the sea scattered across Asia Pacific keeps increasing and there has not been any international law governing the management of plastic waste polluting the sea. Therefore, the formulation of an imperative enforcement treaty is required to fill the legal loophole within the scope of Asia Pacific in dealing with plastic waste problems. Keywords: imperative enforcement treaty, political-economic interest, Regional Asia Pacific

Page 535 of 563 | Total Record : 5629

 533   534   535   536   537 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue