cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
PALASTREN
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 466 Documents
 22   23   24   25   26 
KONTESTASI IDENTITAS MELALUI PERGESERAN INTERPRETASI HIJAB DAN ABSTRAK JILBAB DALAM AL QUR’AN Suhendra, Ahmad
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i1.976

Abstract

Artikel ini membahas reinterpretasi yang relevan tentang jilbab. Jilbab adalah pakaian yang telah ada jauh sebelumIslam datang. peradaban Yunani dan Romawi juga akrab dengan jilbab sebagai pakaian kain yang dikenakan oleh perempuan. Bahkan, di beberapa daerah, perempuan sangat ketat memakai  jilbab jika dibandingkan dengan aturan yang diberikan Islam. Setiap peradaban dan agama memiliki interpretasi yang berbeda, seperti orang orang diIndonesia.Apresiasi masyarakat Indonesia pada jilbab juga bergeser.Kata kunci: Hijab, Sejarah, Wanita, Identitas. This article  discusses relevant reinterpretation on veil. Veil is a costume that have existed long before Islam came. Greek and Roman civilization are also familiarwith the veil as a cloth worn by women. In fact, in someareas, women are very tight wearing this if it is compared with the given rules of Islam. Every civilization and religions have its different interpretations, like people inIndonesia and also Indonesian society appreciation on itis also shift.Keywords: hijab, history, veil, women, Identity.
SEKSISME PEREMPUAN DALAM BUDAYA POP MEDIA INDONESIA Farihah, Irzum
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i1.985

Abstract

Kehadiran perempuan dalam media bagaikan buah simalakama. Di satu sisi, Media dapat berfungsi sebagai wadah aktualisasi diri bagi perempuan, namun di sisi yang lain seringkali perempuan hanya dilihat sebelah mata bagi para laki-laki maupun mesin-mesin yang memproduksinya sebagai sebuah obyekobjek. Mediacenderung  mereduksi perempuan hanya semata persoalan tubuh. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana permasalahan seksisme perempuan dalam media. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menyimpulkan bahwa, seksisme dalam media berasal dari pandangan bias gender terhadap perempuan  baik dalam masyarakat umum maupun pelaku industri media, terutama  melalui chanel-chanel saluran kapitalisme. kata kunci: Perempuan, Media The presence of women in the media makes an awry conditions. In one side, tThe media may seencan serve asa forum for women’s self-actualization, but on the othersidehand women are oftenly  only seen onnext to the eye for the men and machines that produce as an objects. Themedia tend to reduce women merely as a body issues. Thise article aimed to explore the women sexism in media.Through the qualitative method, this article  concludesthat sexism in the media formed by rom the view ofgender bias against women in both the public and themedia industry players  especially through the channel of capitalism.keywords: Women, Media
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DAN SIRRI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Dewi, Siti Malaiha; Rahayu, Rahayu; Kismartini, Kismartini; Yuniningsih, Tri
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6357

Abstract

Pernikahan dini di pedesaaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara sirri, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara sirri, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender  yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway.  Dengan demikian, collaborative governance  berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama.
DEHUMANISASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM PRAKSIS POLIGAMI : DIALEKTIKA ANTARA NORMATIVITAS DAN HISTORISITAS Hariyanto, Hariyanto
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i1.935

Abstract

Praktek di lingkungan masyarakat etnis dan agamanon-Muslim, konsep poligami dalam Islam memiliki tujuan yang berbeda. Berbagai pernikahan dalam Islam bertujuan, antara lain, untuk menghin dari praktik yangmengarah pada dehumanisasi perempuan . Namun,masalah poligami masih menjadi isu kontroversial di beberapa kalangan. Selain itu, banyak orang lebih memilih praktik poligami ilegal daripada dengan izin resmi. Telah ada kesenjangan antara konsep dan praktek poligami yang ideal. Aturan mengenai poligami tidak bisa efektif dalam mengatur masyarakat. Selain itu, hal ini dipengaruhi oleh sejarah perkawinan masyarakat pra-Islam, pola budaya patriarki mata pencaharian dimasyarakat, dan kesalahpahaman dari sumber-sumber agama (Islam) karena pengaruh budaya .kata kunci: Poligami, Dehumanisasi, Perempuan.
PEREMPUAN DALAM RELASI KUASA TAFSIR AL QUR’AN : TELAAH ATAS CORAK TAFSIR UMMU SALAMAH R.A Mahmudah, Nur
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i2.993

Abstract

Hindun bint Abi Umayyah (Ummu Salamah) merupakansahabat perempuan terpenting kedua setelah Aishah yang paling banyak terlibat dalam penafsiran al-Qur’an. Artikelini merekonstruksi tafsir Ummu Salamah dalam halsumber tafsir, sumber dan nilai sanad serta karakteritiktafsir. Studi ini menghasilkan sejumlah kesimpulan Sumber tafsir yang digunakan oleh Ummu Salamah terdirisejumlah sumber eksternal maupun internal. Kualitas sanad tafsir merentang dari s}ah}i>h, h}asan dan dha‘i>f. TafsirUmmu Salamah menafsirkan berbagai ayat baik yang berkaitan dengan aspek teologis, hukum maupun sosial.Secara khusus, untuk tafsir yang bersumber dari Nabi,mayoritas bersumber dari pertanyaan Ummu Salamahkepada Nabi atas beberapa ayat al-Quran. Upaya UmmuSalamah ini dalam satu sisi dapat mewakili keterlibatanperempuan dalam memahami dan menafsirkan al-Quran.Di samping itu, juga ditemukan adanya ayat-ayat yang secara spesifik berbicara untuk menjawab protes Ummu Salamah yang diabadikan dalam al-Quran. Kata Kunci: Penafsiran Perempuan, Teks Suci, UmmuSalamah
MENEGAKKAN HAM MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA Rochaety, Nur
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i1.996

Abstract

Realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu:substansi, struktur dan budaya. Dalam substansi, produk hukum yang tersedia saat ini adalah Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 Tahun 2007tentang Tindak Pidana Perdagangan dalam artikel Persons. Tulisan ini mencoba untuk melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan baik di rumah, tempat kerja  dan juga dalam masyarakat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi  pria dan wanita. Melalui metode penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik,seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah. kata kunci: Perlindungan hukum, perempuan, korbankekerasan The Real life of the community showed that in the legal field,the problem of violence against women and protection ofwomen victims of violence are not sufficient. Various factorsaffect the law enforcement process, namely: the substance,structure and culture. In substance, legal products availabletoday are Law Number 23 of 2004 on the Elimination ofDomestic Violence, and the Law Number 21 Year 2007concerning the Crime of Trafficking in Persons.This articlefocused on kinds of  violence against women either athome, the workplace, and in society as a manifestation ofthe bargaining power imbalance in the relationship betweenmen and women. Through qualitative research method theresearcher would like to know forms of violence againstwomen include physical, sexual, economic, political, andpsychological appearence which can be done either byindividuals, communities and countries. This article showsthat the law enforcement to protect the women is still low.Keywords: legal protection, women, violence victims
ISLAM DAN PENYANDANG DISABILITAS : TELAAH HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA Sholeh, Akhmad
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i2.968

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya terhadap pendidikan. Melalui metode kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sensitif terhadap disabilitas.Kata Kunci:Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan.The research aimed to describe the Islamic view against persons with disabilities and their accessibility to education. Through qualitative method, this research will find the Islamic view against persons with disabilities and accessibility to education. The research finding that the Islamic view that education is right and obligation to all men, without exception, including persons with disabilities. 3 Persons with disabilities are part of the human who have rights and obligations equal basis learning and studying. But in reality the opportunity and facilities for persons with disabilities received less attention. Likewise, the policies issued that less sensitive to disability.Keywords:Disability, Accessibility, Education.
PERAN PUBLIK PEREMPUAN DALAM PARLEMEN (STUDI ANALISIS REPRESENTASI WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM LINTAS SEJARAH INDONESIA) Zahra, Fatimatuz
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v7i2.1015

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi sebuah kebutuhan tak terelakkan, sebab berbagai problematika mengenai perempuan harus dan bisa diatasi oleh perempuan itu sendiri. Pada pemilu pertamadalam sejarah Indonesia 1955, perempuan bukanhanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemiluitu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggotaparlemen (DPR). Kebijakan kuota 30% perempuan yang diberlakukan mulai tahun 2004 justru banyak sekalianggota legislatif perempuan yang berperan sebagai“ganjal kursi” supaya partai tersebut lolos affirmative account. Artikel ini mengkaji analisis representasi wakilrakyat perempuan dalam persentase vokalitas serta peran aktif wakil rakyat perempuan tersebut dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa menyangkut perempuan.Kata kunci: Keterwakilan, perempuan, analisis representasi The representation of women in parliament becomes an inevitable requirement, since various problems concerning women should and could be overcome by women themselves. History has proven in the 1955general election, the first election in the history of Indonesia, women not only have the right to vote andchoose, but even there the women who participatedfight party, namely the Indonesian Women Party / PartyWomen People. In the election, 19 women were electedto parliament (DPR). Since 2004, formally enacted Actrequirement for any political party that put forward legislative candidates who will compete in the elections,mandatory composition is 30% female and 70% male.This is precisely, makes the boomerang at a later date,with this requirement actually a lot of women legislatorswho serve as «padding seat» in order to qualify foraffirmative account of the party. And later on, whenthey were elected precisely is not based on an intentionto fight for women in various domains. Starting payattention to these problems, the authors moved to writeabout the analysis of the representation of the femalerepresentatives. Percentage vokalitas and the active roleof women representatives of the nation in solving variousproblems relating to women.Keywords: representation, women in parliament, paddingseat
PENGATURAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Purwanti, Ani
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v6i1.980

Abstract

Kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan diIndonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk mengoptimalkan pencapaiannya.Hal ini berarti bahwa kita harus terus mencoba mengurangi masalah kesehatan reproduksi perempuan,khususnya agar perempuan di daerah pedesaan dapat menikmati dan menerima pelayanan kesehatan yang maksimal, dan juga dapat mengakses dan mengontrol apa yang menjadi hak mereka. Mengingat pentingnya kesehatan reproduksi, selain peraturan di atas, ada berbagai salinan peraturan atau kebijakan publik sebagai kepedulian pemerintah untuk memajukan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan peraturan hukum reproduksi perempuan masih lemah di Indonesia, walaupun adabeberapa peraturan yang baik. Beberapa faktor yang menyangkut struktur dan budaya hukum disebabkan oleh implementasi reproduksi wanita masih belum berkembang.Kata kunci: Peraturan Pelaksanaan, Kesehatan Reproduksi Perempuan. Reproductive heatlh of women has become one of healthproblems befalling women in Indonesia. Governmentand society ought to take responsibility to optimize itsaccomplishment. It means we have to continue to tryto reduce the problems of women reproduction health,especially women in rural area can enjoy and accept maximize service of health and also can access and controlwhat becomes their rights. Considering the importanceof reproduction health, besides the regulations above,there are various copy regulations  or public policy existas governmental caring from to move forward health ofreproduction. Implementation of the legal regulation ofwomen reproduction is still weak in Indonesia, eventhoughthere are some good regulations. Some factors concerninglegal structure and culture caused of implementation ofwomen reproduction are still under-developed.Keywords: Implementation Regulations, ReproductiveHealth Of Women.
OTORITAS PEREMPUAN MENOLAK RUJU’ DALAM PENDEKATAN GENDER DAN MASLAHAH Al-As'ary, M. Khoirul Hadi
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v8i1.936

Abstract

Penelitian ini akan membahas tiga masalah; pertama,mencoba untuk mengetahui kesenjangan keterampilan istri untuk menolak ruju’; kedua, mencari bolehnya rujuk dalam perspektif gender. Ketiga, mencoba untuk membangun paradigma ushul fiqh berbasis gender yang dapat merekonstruksi artikel-artikel pada Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari kajian ini adalah ; pertama, bahwa ada aturan yang digunakan oleh Ulama Indonesia modern dalam memberikan celah untuk menolak rujukdalam artikel  hukum Pernikahan dalam Kompilasi hukum Islam. Kedua, dengan menggunakan pendapat ulama seperti teori Thufi dalam memahami konteks masalah dalam menolak suami. Ketiga, membangun paradigma ushul fiqih Kompilasi Hukum Islam berbasis gender dalam membangun kompilasi hukum Islam yang ramah terhadap perempuan.kata kunci: kompilasi hukum islam, gender, rekonsiliasi.

Page 24 of 47 | Total Record : 466

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2024): PALASTREN Vol 16, No 2 (2023): PALASTREN Vol 16, No 1 (2023): PALASTREN Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN Vol 14, No 1 (2021): PALASTREN Vol 13, No 2 (2020): PALASTREN Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN Vol 12, No 1 (2019): PALASTREN Vol 11, No 2 (2018): PALASTREN Vol 11, No 1 (2018): PALASTREN Vol 10, No 2 (2017): PALASTREN Vol 10, No 1 (2017): PALASTREN Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN Vol 9, No 1 (2016): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 2 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 8, No 1 (2015): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 2 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 7, No 1 (2014): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 2 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 6, No 1 (2013): PALASTREN Vol 5, No 2 (2012): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 4, No 1 (2011): Jurnal Palastren (Januari - Juni) Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Palastren (Juli - Desember) Vol 3, No 1 (2010): Jurnal Palastren (Januari - Juni) More Issue