cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 391 Documents
 32   33   34   35   36 
HAK OPSI DAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM HUKUM KEWARISAN Lina Kushidayati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i2.684

Abstract

KOMPARASI SYARAT KEABSAHAN “SEBAB YANG HALAL” DALAM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN PERJANJIAN SYARIAH Tri Wahyu Surya Lestari; Lukman Santoso
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i2.3240

Abstract

Social relation is a basic need for human beings in the society. Since members of the society are coming from various backgrounds, there should be rules or regulations to be followed by the members of the society. The rules aim at creating safety and comfort in the society and also maintaining a good and harmonious social relation. One of the rules is agreement. There are 3 sub-systems of law in Indonesia i.e. Western Law, Customary Law and Islamic Law. Prior to an agreement, there are requirements needed to be fulfilled so the agreement can be effective as a rule. One of the requirements is “legal cause” which should be studied further by each side due to some differences in conventional agreement and agreement based on Islamic Law in order to prevent unnecessary misunderstanding.
Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan di Dunia Virtual Faris Islami Wibisono; Dian Aries Mujiburohman; Sudibyanung Sudibyanung
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13849

Abstract

The problems that occur in the virtual world are very complex. One of the most troubling problems in everyday life is cybersex. So, the purpose of this study is to analyze the actions and policies of cybersex countermeasures. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that cybersex is a crime of sexuality or immorality that occurs in the virtual world. Although physically the victim did not experience this, it had an impact on the victim's mental and psychological state. Especially those who are the dominant victims of women. Law enforcement actions cannot move freely in monitoring activities in the virtual world because there are conditions that are their private area so that in eradicating cybersex criminals it is less effective. The main factor is that the victim does not want to report the crime to law enforcement. On the other hand, cybersex activities or accessing pornographic sites have been carried out since a young age, so prevention depends on active participation in reporting to law enforcement and parental supervision of information technology such as smartphones and the like.Permasalahan yang terjadi terhadap dunia virtual sangat kompleks. Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan dalam kehidupan sehari hari yaitu cybersex. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis tindakan dan kebijakan penanggulangan cybersex. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cybersex merupakan kejahatan seksualitas atau tindak asusila yang terjadi di dunia virtual. Walaupun secara fisik si korban tak mengalami hal demikian, namun berimbas pada mental serta psikologi si korban. Terutama yang menjadi korban dominan dari kalangan wanita. Tindakan penegak hukum tidak bisa bergerak bebas dalam memantau kegiatan di dalam dunia virtual karena ada kondisi yang merupakan wilayah privasi mereka, sehingga dalam memberantas pelaku kejahatan cybersex kurang efektif. Faktor utamanya adalah si korban tidak mau melaporkan atas tindak kejahatan kepada penegak hukum. Di sisi lain kegiatan cybersex atau mengakses situs pornografi sudah dilakukan sejak belia, maka pencegahan bergantung terhadap partisipasi aktif terhadap pelaporan kepada penegak hukum dan pengawasan orang tua terhadap teknologi informasi seperti ponsel pintar dan sejenisnya.
Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Muhammad Zainal Abidin; Inna Fauziatal Ngazizah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13998

Abstract

Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 on Handling of Homeless and Beggars. This regulation outlines the implementation of handling procedures and sanctions for homeless, beggars, and givers. The objective of issuing this regulation is to reduce the number of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta. The problem is regarding the criminalization of homeless and beggars as well as those who give goods or money. Therefore, this study mainly discusses the process of issuing and implementing the regulation on handling of homeless and beggars in the Special Region of Yogyakarta, and the implementation of Regional Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 1 of 2014 seen from maqasid al-shariah perspective. This was an empirica normative legal research using a sociological-normative approach. The data were collected through interviews, documentation and observation, with an analysis using Miles Hubberman’s interactive model. The results showed that: the process of issuing the regulation on handling of homeless and beggars was done in four plenary meetings and approved by seven factions. The implementation of the regulation on handling of homeless and beggars is comprised of preventive measures, coercive measures, rehabilitation and social reintegration. In terms of maqashid al-shari’ah perspective, the regulation on handling of homeless and beggars in Yogyakarta has fitrah content, al-samahah (tolerance), al-musawah (justice), al-hurriyah (freedom).Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan tata cara penanganan dan sanksi bagi gelandangan, pengemis, dan pemberi. Hal ini menjadi topik pembicaraan yang menarik ketika regulasi yang ada seharusnya memberikan aturan yang jelas namun mengandung konten yang dapat diperdebatkan. Persoalannya adalah mengenai kriminalisasi gelandangan dan pengemis serta pemberi barang atau uang. Oleh karena itu, penelitian ini terutama membahas tentang proses penerbitan dan pelaksanaan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 dilihat dari perspektif maqashid al-syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan peraturan tentang penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dalam empat rapat paripurna dan disetujui oleh tujuh fraksi. Selain itu, Pelaksanaan pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari tindakan preventif, tindakan paksaan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sedangkan, perspektif maqashid al-syari’ah, pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta memiliki kandungan fitrah, al-samahah (toleransi), al-musawah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan).
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah Fuad Riyadi; Faiqul Riyan Anggara
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14290

Abstract

Environmental protection and management is one of the concerns of the Kudus Regional government. As a concrete efforts to protect the environment, the Kudus Regional Government made Regent Regulation Number 7 of 2017 concerning Delegation of Authority for Signing Environmental Protection and Management Permits to the Head of the Housing and Settlement Areas and Environment Agency (PKPLH). The PKPLH Office as an institution that implements Regent's Regulation Number 7 of 2017 in providing recommendations for environmental protection and management permits in Kudus city. Islam instructs its adherents to maintain the benefit of the environment, so that it can benefit society and not cause mafsadat. This study aims to determine the efforts of the Kudus Government in protecting the environment through Regent Regulation Number 7 of 2017 and its relevance to Bi'ah Fiqh. This research is an empirical juridical research based on a qualitative approach. The sources of data used are primary data (interviews with the Head of the PKPLH Office in Kudus Regency), and secondary data, including Regent Regulation Number 7 of 2017, journal articles, books and so on. The results of this study indicate that the PKPLH Office in implementing Regent Regulation Number 7 of 2017 is as a giver of approval or signing of permit recommendations such as Amdal, UKL-UPL, or SPPL relevant to Fiqh Bi'ah. Because protecting the environment is an obligation as the realization of faith, scientific reflection, the embodiment of morality through conservation and restoration of ecosystems or the environment.Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu konsen pemerintah Daerah Kudus. Sebagai bentuk kongkrit upaya melindungi lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kudus membuat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Dinas PKPLH sebagai lembaga yang mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dalam memberikan rekomendasi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Kudus. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menjaga kemaslahatan lingkungan, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan mafsadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kudus dalam melindungi lingkungan hidup melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 dan relevansi dengan Fiqh Bi’ah. Penelitian ini berupa jenis penelitian yuridis empiris dengan basis pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data yang digunakan berupa data primer (wawancara dengan Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus), dan data sekunder antara lain Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017, artikel jurnal, buku dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas PKPLH dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai pemberi persetujuan atau penandatanganan rekomendasi izin seperti Amdal, UKL-UPL, ataupun SPPL relevan dengan Fiqh Bi’ah. Karena menjaga lingkungan adalah kewajiban sebagai realisasi keimanan, refleksi keilmuan, perwujudan akhlaqul karimah melalui aksi konservasi dan restorasi ekosistem atau lingkungan hidup.
Analisis Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan) Muh. Nadratuzzaman Hosen; Andar Zulkarnain Hutagalung; Muhammad Amin Suma
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13721

Abstract

The research aims to analyze and examine the problematic factors of the philosophical, sociological, and juridical problems of the Law on Halal Product Guarantees and the Law on Job Creation and analyze the implementation constraints based on the facts and how they are sustainable. The research method used in this research is the normative juridical method. The results of the study found that halal certification in the Law on Halal Product Assurance must be intervened by the government to maintain the interests of maslahah , especially consumer protection for the halalness of a product, the government is also required to act as a facilitator, regulator, and supervisor. Other factors that cause derivative regulations from the Law on Halal Product Assurance are also constrained, namely: sectoral ego and overlapping regulations, government competence where BPJPH is the leading sector, and overlapping interests. The results of this study also show that the new sanctions arrangement in the Law on Job Creation does not reflect legal certainty, the change in the form of administrative sanctions in the Law on Job Creation sees only the ease of doing business without considering the impact of the violation committed; the regulation is still weak and allows business actors to violate statutory norms; shows the loss of the authority of sharia which is the spirit of the Law on Halal Product Guarantee. Therefore, to strengthen the Law on Halal Product Assurance and the Law on Job Creation, technical implementing regulations are needed that can strengthen and accommodate existing weaknesses.Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor problematika permasalahan filosofis, sosiologis dan yuridisnya dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan menganalisis kendala implementasinya berdasarkan fakta dan bagaimana keberlanjutannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa sertifikasi halal dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal wajib di intervensi oleh pemerintah demi untuk menjaga kepentingan maslahah khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan suatu produk, pemerintah juga diharuskan sebagai fasilitator, regulator dan pengawas. Faktor lain yang menyebabkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal juga terkendala yaitu: ego sektoral dan tumpang tindih regulasi, kompetensi pemerintah dimana BPJPH sebagai leading sector, tumpang tindih kepentingan. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan sanksi baru dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja tidak mencerminkan kepastian hukum, perubahan bentuk sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Cipta  Kerja lebih melihat hanya sisi kemudahan berusaha tanpa memberikan pertimbangan dampak pelanggaran yang dilakukan; masih lemahnya pengaturan dan memungkinkan pelaku usaha melanggar norma undang-undang;  menunjukkan hilangnya wibawa syariah yang menjadi ruh dari Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diperlukan peraturan pelaksanaan teknis yang mampu memperkuat dan mengakomodir kelemahan-kelemahan yang ada.
Regulasi Hukum Terhadap Penerapan Program Reforma Agraria dalam Lingkup Kehutanan Putri Intan Ayuningutami; Fatma Ulfatun Najicha
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.12899

Abstract

Indonesia is rich in forestry resources, based on data from the Directorate General of Forestry Planning and Environmental Management (PKTL) of the Ministry of Environment and Forestry, the total forested land area of Indonesia is 94.1 million ha or 50.1% of the total land area. Due to its breadth, it is not uncommon for conflicts to arise in the forestry sector. Therefore, one form of effort in overcoming conflicts related to the scope of forestry is the existence of a government program in the form of Agrarian Reform. The purpose of this paper is to describe the legal basis, forms of programs and obstacles in implementing agrarian reform. The method used is normative juridical by examining secondary data obtained from literature searches that are public and related to the issues taken, namely forestry agrarian reform. The results of the study in this paper are that the form of the agrarian reform program in the form of social forestry has not produced maximum work, even though this movement has been intensified in remote areas. But overall, social forestry is still considered as a symbol of claims in favor of local communities and/or customary law communities.Indonesia kaya akan sumber daya kehutanan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Karena luasnya tersebut, maka tidak jarang timbul berbagai konflik dalam lingkup kehutanan. Maka dari itu, salah satu bentuk upaya dalam mengatasi konflik-konflik yang terkait lingkup kehutanan yaitu dengan adanya program pemerintah berupa reforma agraria. Tujuan dari tulisan ini yaitu memaparkan mengenai dasar hukum, bentuk-bentuk program dan hambatan dalam melaksanakan reforma agraria. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literatur yang bersifat publik dan berkaitan dengan isu yang diambil yaitu reforma agraria kehutanan. Hasil kajian dalam tulisan ini yaitu bentuk program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial belum menghasilkan kerja yang maksimal, walaupun gerakan ini sudah digencarkan di daerah-daerah terpencil. Namun, program reforma agraria yang berupa perhutanan sosial sering diibaratkan sebagai simbol tuntutan keberpihakan pada masyarakat lokal masyarakat hukum adat.
Menyoal Moratorium Sawit : Prospek dan Tantangan Nabila Luthvita Rahma; Muhammad Amien Rois; Amalya Nur Hidayah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.13712

Abstract

The government's policy of issuing Presidential Instruction Number 8 of 2018 concerning Suspension and Evaluation of Oil Palm Plantation Permits and Improvement of Oil Palm Plantations can be interpreted as a step in structuring oil palm plantations in Indonesia as well as providing legal certainty. This paper aims to determine the achievements of the palm oil moratorium based on the Presidential Instruction Number 8 of 2018 and to find out the prospects and challenges faced by the government in implementing the palm oil moratorium program. To answer these problems, this paper uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. While the data sources used are secondary data in the form of Presidential Instruction Number 8 of 2018 and others. The results of this study can be concluded that the implementation of the Presidential Instruction regarding the Palm Oil Moratorium has positive implications, especially in preventing the rate of deforestation. The prospect of implementing a palm oil moratorium based on Presidential Instruction Number 8 of 2018 has achieved a conducive business climate and resolved overlapping problems related to palm oil business permits. In addition to these prospects, the government also faces difficult challenges, namely the potential for agrarian conflicts that are still high and law enforcement in a sustainable manner in the oil palm plantation sector it self.Kebijakan pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dimaknai sebagai langkah dalam penataan perkebunaan sawit di Indonesia sekaligus memberikan kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui capaian moratorium sawit berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan untuk mengetahui prospek dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program moratorium sawit. Untuk menjawab permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dan lainnya. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit membawa implikasi positif terutama dalam mencegah laju deforestasi. Prospek dari pemberlakuan moratorium sawit berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 telah tercapainya iklim usaha yang kondusif dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih terkait izin usaha sawit. Selain prospek tersebut pemerintah juga menghadapi tantangan yang tak mudah yakni potensi konflik agraria yang masih tinggi dan penegakan hukum secara berkelanjutan di bidang perkebunan kelapa sawit itu sendiri.
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Muhaimin Muhaimin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14314

Abstract

Natural resources, including minerals, have actually been determined in Islam, which are found in the Qur’an and Hadith. Activities of mining in the general living are carried out for the benefit of the prosperity of civilization. On the other hand however, there’s an unavoidable fact that some mining activities have an impact of which causing significant constant environmental damage. Within that framework, the MUI made a reference of mining activities with the issuance of Fatwa Number 22 of 2011 concerning Environmental-Friendly Mining. This study aims to provide an ethical-juridical basis on how mining should be carried out, through exploring the deepest meaning of the MUI fatwa no. 11 of 2011 using the maqashid al-shari’ah scientific journal article. This research is considered to be categorized as library research (literature study), using descriptive-analytic presentation technique. A detailed explanation of the MUI fatwa on Environmental-Friendly Mining will be presented along with an exploration of legal sources and their arguments. And then that exact exploration is analyzed through the Maqashid Al-Syariah approach. The results of this study indicate that the mentioned MUI Fatwa has based itself on the objectives of Islamic law, that are, efforts to protect and develop the public importance and maintaining of environment which is mandated as mankind’s task on earth.Sumber daya alam termasuk pertambangan sebenarnya sudah diatur dalam Islam, yakni terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis. Aktivitas dalam pertambangan dalam kehidupan dilakukan demi kepentingan kemakmuran masyarakat. Namun tidak bisa dihindari bahwa adanya kegiatan pertambangan memberikan dampak di sisi lain yakni dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan secara terus menerus. Dalam kerangka itu, dibuatlah acuan aktifitas pertambangan oleh MUI dengan dikeluarkannya Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan etis-yuridis tentang bagaimana seharusnya penambangan itu dilakukan, melalui penelusuran makna terdalam dari fatwa MUI No. 11 tahun 2011 dengan menggunakan kajian maqashid al-syari’ah. Penelitian ini termasuk kategori library research (kajian literatur), dengan menggunakan teknik penyajian deskriptif-analitik. Paparan secara detail fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan akan dikemukakan dengan disertai eksplorasi sumber hukum dan dalil-dalilnya. Lalu eksplorasi itu dianalisis melalui pendekatan Maqashid Al-Syari’ah. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI tersebut, telah mendasarkan diri kepada tujuan dirumuskannya hukum Islam, yakni upaya melindungi dan mengembangkan kepentingan umum serta memelihara lingkungan yang diamanahkan sebagai tugas manusia di muka bumi.
Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur’an dan Kesetaraan Gender) Mochomad Nadif Nasruloh; Taufiq Hidayat
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.14325

Abstract

Patriarchy is a perspective that places men as superior over women. The problem lies in understanding the Qur'an Surah An-Nisa 4:34 which causes discriminatory-patriarchal treatment of wives. This article aims to answer 2 (two) main questions. First, about the implications of understanding the text of the Qur'an on patriarchal culture in the household. Second, regarding the meaning of Surah an-Nisa verse 34 in the discourse on the equality of husband and wife. Methodologically, this article uses a qualitative article method with literature study and content analysis techniques. The findings in this article, firstly, the interpretation of classical interpretations strengthen patriarchal culture and give legitimacy to husbands to force their wives to take on the role of domestic workers and only focus on three things, namely wells, mattresses and kitchens. Second, the husband's leadership in the household is not leadership that makes the husband authoritarian, but in the form of leadership that provides protection to his wife. There is no superior and no inferior party.Patriarki merupakan cara pandang yang menempatkan lelaki sebagai lebih utama (superior) di atas perempuan. Persoalannya terletak pada pemahaman terhadap Al-Qur’an Surat An-Nisa 4:34 yang menimbulkan perlakuan diskriminatif-patriarkis terhadap istri. Artikel ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) persoalan utama. Pertama, tentang implikasi pemahaman teks Al-Qur’an terhadap budaya patriarki dalam rumah tangga. Kedua, tentang pemaknaan Surat An-Nisa ayat 34 dalam diskursus kesetaraan suami istri. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode artikel kualitatif dengan studi kepustakaan serta teknik analisis isi. Adapun hasil temuan dalam artikel ini, pertama, corak penafsiran tafsir klasik mengokohkan budaya patriarki dan memberikan legitimasi kepada suami untuk memaksa istri mengambil peran sebagai pekerja domestik dan hanya berkutat pada tiga hal, yakni sumur, kasur dan dapur. Kedua, kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah kepemimpinan yang menjadikan suami bersikap otoriter, namun berupa kepimpinan yang memberikan pengayoman kepada  istrinya. Tidak ada pihak yang superior dan tidak ada pula pihak yang inferior.

Page 34 of 40 | Total Record : 391

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue