cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aristoni
Contact Email
yudisia@iainkudus.ac.id
Phone
+6287833733055
Journal Mail Official
yudisia@iainkudus.ac.id
Editorial Address
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX. 51 Kudus 59322 Telp. (0291) 432677 Fax. (0291) 441613
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus
ISSN : 19077262     EISSN : 24775339     DOI : 10.21043/yudisia
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Artikel yang diterima dan diterbitkan dalam Jurnal YUDISIA harus masuk dalam lingkup keilmuan bidang hukum dan hukum Islam. Bidang hukum mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : hukum materiil dan formil, tinjauan hukum dari aspek politik, sosial, ekonomi, antropologi, psikologi. Bidang hukum Islam mencakup (tapi tidak terbatas pada bidang) : fiqh, ushul fiqh, masail fiqhiyyah serta masalah fiqh kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 391 Documents
 33   34   35   36   37 
Paradigma Eklektisisme Kewarisan Dayak Ngaju Palangka Raya Kalimantan Tengah Syaikhu Syaikhu; Norwili Norwili; Rabiatul Adawiyah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i1.12757

Abstract

The urgency of this research arises from the existence of the Ngaju Dayak customary inheritance law which has its own characteristics that are unique to Indonesia, which are different from Islamic law and Western law/positive law. This paper will explain a thought that describes the paradigm of eclecticism of the Dayak Ngaju customary inheritance in regulating the various legal systems used by the Dayak indigenous people. The inheritance eclecticism as a form of accommodation for local customs created legal harmonization. The research approach used was qualitative descriptive and the data collection through interviews and field observations. The eclecticism paradigm of Dayak Ngaju traditional inheritance thinks out three concepts. First, the concept of eclecticism in this text is a concept of a mixture of Dayak Ngaju customs. Second, there is a spirit in Islamic law. Third, the concept of Dayak Ngaju traditional inheritance is an open concept with its plural development with the concept of Islamic law inheritance and positive law.Urgensi penelitian ini muncul karena adanya hukum waris adat suku Dayak Ngaju yang memiliki ciri yang unik di Indonesia yang mana berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat/hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sebuah pemikiran yang mendeskripsikan tentang paradigma eklektisime kewarisan adat Dayak Ngaju dalam mengatur berbagai sistem hukum yang dipakai masyarakat adat Dayak. Selain itu, Eklektisisme kewarisan sebagai bentuk akomodir adat lokal sehingga tercipta harmonisasi hukum. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paradigma eklektisisme kewarisan adat Dayak Ngaju melahirkan tiga konsep. Pertama, konsep eklektisisme  dalam teks ini merupakan sebuah percampuran adat Dayak Ngaju. Kedua,  ada semangat dalam hukum Islam. Ketiga, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan hukum positif.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional Hariyanto Hariyanto
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16206

Abstract

In general, the product of legislation is a work that is normative. So that everything that is normative is open to legal deviations. This potential deviation from the law will create what is called a legal error (legal gap). Therefore, this paper aims to formulate the character of legal products that are responsive and participatory (democratic) in the reform era. This paper is a library research or normative legal research. The approach used is a normative juridical approach. Data sources such as primary legal materials related to the issue of law formation. While secondary legal materials such as books, journals, and all secondary materials related to the focus of the study. The analysis uses the doctrinal method. This paper concludes that the responsive and participatory character of legal products in the reform era requires a public space that is free from the interests of political elites and power. There needs to be civil society involvement in the formation of laws and regulations, starting from the stage of drafting academic texts to public notification before the ratification of the legislation.Pada umumnya produk legislasi merupakan sebuah karya yang bersifat normatif. Sehingga semua yang bersifat normatif ini terbuka sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. Potensi penyimpangan dari hukum ini akan mencipatakan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (legal gap). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan merumuskan karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif (demokratis) dalam era reformasi. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data seperti bahan hukum  primer yang terkait dengan isu pembentukan hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti  buku, jurnal, dan semua bahan sekunder yang terkait dengan fokus kajian. Analisis menggunakan metode doktrinal. Tulisan ini menyimpulkan bahwa karakter produk hukum yang responsif dan partisipatif dalam era reformasi diperlukan ruang publik yang bebas dari kepentingan elit politik dan dominasi kekuasaan. Perlu adanya keterlibatan masyarakat (civil society) dalam pembentukan peraturan perundang-undangandari menyusun naskah akademik hingga mengadakan public hearing sebelum undang-undang disahkan
Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir dalam Mengeluarkan Zakat di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Shobirin Shobirin; Junaidi Abdullah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17144

Abstract

This research was conducted because the majority religion in Wedung Village Wedung District Demak Regency is Islam. However, zakat is only prioritized to be given to religious leaders, so the poor are excluded. The purpose of this study was to determine the legal awareness of the coastal Muslim community regarding issuing zakat, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data sources were obtained directly from interviews with informants in Wedung Village, and secondary data sources were obtained from relevant books and journals. All data or information obtained is then processed using descriptive data analysis techniques. The results of the research conclusions show that coastal communities in Wedung Village Wedung District Demak Regency have a good level of awareness in issuing zakat fitrah and maal every year because they consider issuing zakat as a religious obligation even though issuing zakat is not through LAZ and BAZNAS. Meanwhile, the factors that influence the formation of community awareness in Wedung Village to issue zakat are knowledge from madrasa benches, recitation assemblies, sermons, or lectures by clerics. Stages of change Legal awareness related to issuing zakat is manifested in the form of choices, actions, goals, and utilization of the local community.Urgensi Penelitian ini dilakukan karena agama mayoritas di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah Islam. Namun demikian, zakat hanya diutamakan diberikan kepada tokoh agama, sehingga orang-orang miskin dikesampingkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Muslim Pesisir terhadap mengeluarkan zakat, dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan secara langsung wawancara dengan para informan Desa Wedung, dan sumber data sekunder berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Semua data atau informasi yang didapat selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan maal setiap tahunnya sebab menganggap mengeluarkan zakat sebagai sebuah kewajiban beragama meskipun dalam mengeluarkan zakat tidak melalui LAZ dan BAZNAS. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat yaitu pengetahuan dari bangku madrasah, majelis-majelis pengajian, khutbah atau ceramah para kyai. Tahapan perubahan Kesadaran hukum terkait mengeluarkan zakat diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan dari masyarakat setempat.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG TERHADAP KEWARISAN ISLAM Erkham Maskuri; Endang Sriani
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16215

Abstract

The purpose of this research is to describe the level of public awareness in Sumowono District, Semarang Regency regarding Islamic inheritance law and its problems. This research is a qualitative Field Research with a deeper understanding of the facts or phenomena that arise and occur in the research object. The data were obtained through in-depth interviews with nine key figures in the Sumowono District, then an analysis was carried out by reducing irrelevant data, presenting the findings in the field and drawing conclusions. The results of this study indicate that the knowledge of the community in Sumowono District, Semarang Regency about Islamic inheritance law is relatively low, there are still facts about inheritance distribution that are not in accordance with the rules of Islamic inheritance law. This arises because there is still a lack of legal awareness in the community to carry out inheritance distribution according to Islamic inheritance law and the government and religious leaders have not maximized counseling.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terhadap hukum kewarisn Islam dan problematikanya. Penelitian ini merupakan Field Research kualitatif dengan memahami lebih mendalam kenyataan atau fenomena yang muncul dan terjadi pada objek penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan tokoh kunci di Kecamatan Sumowono kemudian dilakukan analisis dengan mereduksi data yang tidak memiliki relevansi, memaparkan data temuan di lapangan dan membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tentang hukum kewarisan Islam terbilang rendah, masih ditemukan fakta pembagian warisan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Kewarisan Islam. Hal itu muncul karena masih minimnya kesadaran hukum pada masyarakat untuk menjalankan pembagian waris sesuai hukum kewarisan Islam dan belum maksimalnya penyuluhan oleh pemerintah dan tokoh agama.
Implementation of Social Assistance In Communities Affected by The Covid-19 Pandemic In Penawangan District Grobogan Regency Maqasid Al-Syariah Perspective Luqman Nurhisam; Jaenal Arifin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.17207

Abstract

One form of government attention to the people affected by the Covid-19 Pandemic is by providing social assistance. The provision of social assistance is intended as an effort by the government to support community needs and restore health and nutrition. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the distribution of social assistance to the community in Penawangan District, Grobogan Regency and examine it from the perspective of maqasid al-syariah. The type of method used in this study is sociological juridical with a qualitative approach. The main data sources were obtained through observation and interviews with informants, while the secondary data sources used books and articles. The data and information obtained were then processed using data analysis techniques in the form of descriptive qualitative. The conclusions of this study indicate that the distribution of social assistance has not been fully effective and fair because some of the assistance provided is not on target. Furthermore, when viewed from the maqasid al-syariah provision of social assistance by the government to the community can be said to be of benefit because it can preserve the soul (hifdz an-nafs) and restore the economy of the people affected by the Covid-19 pandemic in Penawangan District Grobogan Regency.Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak Pandemi Covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah guna menopang kebutuhan masyarakat serta pemulihan kesehatan dan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis efektivitas pendistribusian bantuan sosial pada masyarakat di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan serta mengkajinya dalam perspektif maqasid al-syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para informan, sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku dan artikel. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian bantuan sosial belum sepenuhnya berjalan efektif dan adil sebab beberapa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Selanjutnya apabila ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah terhadap pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dikatakan bernilai kemaslahatan sebab dapat memelihara jiwa (hifdz an-nafs) dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan.
Distingsi Trilogi Hukum Terhadap Legalisasi Poligami Masyarakat Madura Sumarkan Sumarkan; Ifa Mutitul Choiroh; Basar Dikuraisyin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16216

Abstract

The issue of polygamy always gives rise to dualism in different contexts of understanding. On the one hand, the permissibility of polygamy has fair conditions that humans cannot do. But on the other hand, there is a value of humanism inherent in the practice of polygamy, which elevates the degree and dignity of women. The female population and high divorce rate cause many widows and abandoned children, thus requiring comprehensive research on polygamy. This study uses a qualitative approach where data is taken from polygamists, young Kiai, and the Pamekasan Regency DPRD as drafters of the Raperda, as well as primary data. Two findings were produced, namely, first, the practice of community polygamy was influenced by the social structure, namely 1) hereditary genetic factors 2) trying to save the fate of widowed women and their children 3) carrying out for legal reasons. Second, the results of the analysis found 1) legally speaking, the practice of polygamy in Pamekasan complies with the provisions of Articles 4 and 5 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Articles 57 and 58 KHI No. 1 the year 1991; 2) sociologically, the practice of polygamy has entered the space of the social structure, its presence has an effect on creating social order; 3) the practice of polygamy aims to create maslahah and reject mafsadah.Persoalan poligami selalu melahirkan dualisme konteks pemahaman yang berbeda. Satu sisi, kebolehan poligami memiliki syarat adilyang tidak akan mampu dilakukan oleh manusia. Namun disisi lain, terdapat nilai humanisme yang melakat dalam praktik poligami yakni mengangkat derajat dan martabat perempuan. Populasi perempuan dan angka perceraian yang tinggi, menyebabkan banyak janda dan anak terlantar, sehingga memerlukan penelitian komprehensif tentang poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diambil dari pelaku poligami, kiai muda dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebagai perumus Raperda, sekaligus sebagai data primer. Dihasilkan dua temuan yaitu pertama praktik poligami masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yaitu 1) faktor genetikal secara turun temurun 2) berupaya menyelamatkan nasib perempuan janda dan anak-anaknya 3) dilakukan karena alasan legal. Kedua, hasil analisis menemukan 1) secara yuridis, praktik poligami di Pamekasan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 KHI No. 1 tahun 1991; 2) secara sosiologis, praktik poligami telah memasuki ruang struktur sosial, keberadaannya berpengaruh untuk menciptakan keteraturan sosial; 3) praktik poligami bertujuan untuk menciptakan maslahah dan menolak mafsadat.
The Juridical Review of Fluctuations Land Lease Prices of The Pendem System In Kesilir Village Banyuwangi Veny Widayanti; Mahbub Ainur Rofiq; Lempang Hasibuan
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16858

Abstract

The pendem system is a land lease with a period of more than two consecutive years with depreciation payments, in the first year the rental price is normal, then for the next year, there is a depreciation of rental costs. Payment of rental fees can be made at the beginning, in the middle, or at the end of the rental period according to the agreement of the parties. however, there is an additional rental fee in the payment in the middle or at the end of the rental period which was not stated at the beginning of the agreement. The purpose of this study is to find out the legal validity of land leases with a pendem system based on Islamic law and the Indonesian Civil Code. This research is field research with a sociological juridical approach. The primary data were obtained from interviews with the parties, while the secondary data was obtained from books and journals that discussed land renting. The results of this study indicate that the terms of ijarah related to the clarity of the rental fee have not been fulfilled, because there are additional costs for payments in the middle or at the end of the lease period that were not stated at the beginning of the agreement. The addition contains an element of usury nasi'ah, which is an addition that is mentioned in the agreement for the exchange of goods in exchange for the delay in payment. The existence of these additional fees makes the transaction law invalid.Sistem pendem adalah sewa tanah dengan jangka waktu lebih dari dua tahun berturut-turut dengan pembayaran penyusutan, pada tahun pertama harga sewa normal, kemudian untuk tahun berikutnya terjadi penyusutan biaya sewa. Pembayaran biaya sewa dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir masa sewa sesuai kesepakatan para pihak. namun terdapat tambahan biaya sewa dalam pembayaran di tengah atau di akhir masa sewa yang tidak disebutkan di awal perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum sewa tanah dengan sistem pendem berdasarkan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas tentang persewaan tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat ijarah terkait kejelasan biaya sewa belum terpenuhi, karena terdapat biaya tambahan untuk pembayaran di tengah atau di akhir masa sewa yang tidak disebutkan di awal masa sewa. persetujuan. Tambahan itu mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang dengan imbalan keterlambatan pembayaran. Adanya biaya tambahan tersebut membuat hukum transaksi menjadi tidak sah.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Moch. Muhibbin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.15754

Abstract

The human perspective on marriage has become increasingly critical, especially in relation to equal rights between men and women. Several times Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was submitted to a judicial review to the Constitutional Court. There were 3 (three) Constitutional Court decisions that granted the applicant, namely the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children outside of marriage, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 relating to marriage agreements, and the Constitutional Court Decision Number 22 /PUU-XV/2017 relating to the age limit for marriage. The author examines the juridical aspect of the influence of 2 (two) Constitutional Court decisions, Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and Number 22/PUU-XV/2017 on elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children. This study uses a normative legal research methodology through a qualitative descriptive approach. The results of the study concluded that the two decisions legally have implications for the elimination of elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and childrenCara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki–laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penulis mengkaji aspek yuridis pengaruh 2 (dua) putusan MK, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua putusan tersebut secara yuridis berimplikasi terhadap penghapusan unsur diskriminasi serta pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak.
الاجتهاد الجماعي ودوره في حلّ النوازل Nurul Fattah
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.16876

Abstract

يأتي هذا البحث المتواضع محاولة للتعريف بالاجتهاد الجماعي وأهميته ودوره في الإفتاء وما يتعلق به. وبعد اطلاعنا على هذا الموضوع وذلك معتمدا على المنهج الاستقرائي والتحليلي برز لنا أن بين الفتوى والاجتهاد الجماعي صلة وثيقة ومهّمة في حلّ المشكلات الفقهية، ولإجابة عن أسئلة الناس، ولا يستقرّ الإفتاء في عصرنا الحديث إلّا مستعينًا به، وتظهر الحاجة إليه ماسةً بسبب كثرة وقوعالنوازل الفقهية المستجدة، وتَحَقُّقِ عَجْزِ الأُمّة عن إقامة الاجتهاد الفردي لِحَلّها، كما نرى اليوم، لذا ينبغي للعلماء المتأخّرين الالتفات إليه، والنظر فيه نظرًا تفحُّصيًا، واستعراضه في مباحثهم وكتبهم منفرداً شاملاً وافيًا.This study aims to explain ijtihad jama'i or collective ijtihad, its urgency, its role in the ifta' process, and other related matters. The method used in this research is a literature study with a qualitative approach. Sources of data were obtained by searching various literacies such as books, scriptures, and articles that are still relevant to this theme. After the data was obtained, an in-depth study was carried out and analyzed using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the study show that fatwa and collective ijtihad have a very close and strong relationship in efforts to solve various kinds of fiqh problems and answer questions from the public. Ifta' or the process of extracting and establishing fiqh law in the current era is difficult to achieve without using the collective ijtihad method, moreover, fiqh problems are increasingly complex, and continue to develop, giving rise to thousands of actual-contemporary fiqh cases and Muslims no longer have the ability to solve these problems independently through the approach of fardi ijtihad or individual ijtihad. Therefore, scholars or intellectuals should pay special attention to this theme (collective ijtihad) and be moved to examine it comprehensively and then present it in their discussions and books.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ijtihad jama’i atau Ijtihad Kolektif, urgensinya, perannya dalam proses ifta’ dan hal-hal lain yang terkait. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran berbagai literasi seperti buku, kitab, dan artikel yang masih ada relevansi dengan tema ini. Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan kajian mendalam dianalisa dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa antara fatwa dan ijtihad kolektif memiliki keterkaitan yang sangat erat dan kuat dalam upaya untuk memecahkan berbagai macam problematika fikih dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ifta’ atau proses penggalian dan penetapan hukum fikih di era sekarang ini sulit tercapai tanpa menggunakan metode ijtihad kolektif, terlebih lagi masalah-masalah fikih semakin kompleks, terus berkembang sehingga memunculkan ribuan kasus-kasus fikih aktual-kontemporer dan umat Islam sudah tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masala-masalah tersebut secara mandiri melalui pendekatan ijtihad fardi atau ijtihad perorangan. Oleh karena itu, seyogyanya bagi para ulama atau kaum intelektual agar memberi perhatian khusus terhadap tema ini (ijtihad kolektif) serta tergerak untuk menelitinya secara mendalam-komprehensif lalu menyajikannya ke dalam pembahasan dan buku-buku mereka.
Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh Muh. Luthfi Hakim
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v13i2.15908

Abstract

Ijbar rights provisions in the Marriage Law have not been able to have a significant impact on efforts to prevent cases of forced marriages from occurring. There are still many cases of abuse of forced marriage practices committed by parents against their children under the pretext of religion (Islam). This article aims to examine the concept of ijbar rights in the Marriage Law using the concept of Social Fiqh MA. Sahal Mahfudh. The type of method used in writing this article is normative juridical with a conceptual approach and statutory regulations. Data collection techniques are in the form of documentation by searching for data in the form of books, research results, and other literature related to the issue of ijbar rights in marriage. The results of the study show that in the concept of Social Fiqh the provisions on ijbar rights in the Marriage Law have relevance to current conditions and can be a solution to the misunderstanding of the majority of mujbir wali in interpreting the concept of ijbar rights. The concept of social Fiqh also views that the right of ijbar in the Marriage Law can prevent disputes between the mujbir wali and someone who is under his guardianship. Disputes between guardians and their daughters can be resolved by compromising the authority of the mujbir guardian and the rights of the child which also needs to be considered proportionally.Ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan masih belum mampu memberikan dampak signifikan dalam upaya mencegah terjadinya kasus  perkawinan paksa. Masih banyak dijumpai penyalahgunaan praktik-praktik kawin paksa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya dengan dalih agama (Islam). Artikel ini bertujuan untuk menelaah konsep hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dengan menggunakan konsep Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. Jenis metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptuan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dengan cara mencari data-data berupa buku, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang berkaitan permasalahan hak ijbar dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsepsi Fiqh Sosial ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki relevansi dengan kondisi saat ini dan mampu menjadi solusi atas kesalahan pemahaman mayoritas wali mujbir dalam memaknai konsep hak ijbar. Konsep Fiqh sosial juga memandang bahwa hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan dapat mencegah terjadinya perselisihan antara wali mujbir dengan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Perselisihan antara wali dengan anak perempuannya dapat diselesaikan dengan cara mengkompromikan antara kewenangan wali mujbir dengan hak anak yang juga perlu diperhatikan secara proporsional.

Page 35 of 40 | Total Record : 391

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 2 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 14, No 1 (2023): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 2 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 13, No 1 (2022): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 2 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 2 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 2 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10, No 1 (2019): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 2 (2018): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2018): Yudisia Vol 8, No 2 (2017): Yudisia Vol 8, No 1 (2017): Yudisia Vol 7, No 2 (2016): Yudisia Vol 7, No 1 (2016): Yudisia Vol 6, No 2 (2015): YUDISIA Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA Vol 5, No 2 (2014): Yudisia Vol 5, No 1 (2014): Yudisia Vol 4, No 2 (2013): Yudisia Vol 4, No 1 (2013): Yudisia More Issue