Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 1 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SIUP DI KOTA TANGERANG SELATAN ]]>
<![CDATA[Agus Nugraha]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.6
<![CDATA[AbstractRule of law as one of the principles in the principle of good governance is the main pillar in ensuring the implementation of quality public service, including in the service of issuing a Trading Business License (SIUP). The Purpose of this research is to describe and analyze the application of the rule of law principle in the service of issuing SIUP by the Regional Governent of South Tangerang City. This research uses an empirical juridical method with qualitativ descriptive data analysis techniques. The results of the study show that the application of the rule of law principle in the public service of issuing SIUP in South Tangerang City is still not optimal. This is due to a vacuum of norms, namely the absence of regulation regarding the SIUP Issuance Service Standards which were prepared in a participatory manner in accordance with Act No. 25 of 2009 concerning Public Services.AbstrakRule of law sebagai salah satu prinsip dalam prinsip good governance merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan penerbitan SIUP oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan publik penerbitan SIUP di Kota Tangerang Selatan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) yakni belum adanya pengaturan mengenai Standar Pelayanan Penerbitan SIUP yang disusun secara patisipatif sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.]]>
<![CDATA[SISTEM EKONOMI BERDASARKAN KOPERASI DALAM KONSTITUSI: MENGGALI PEMIKIRAN KOPERASI HATTA ]]>
<![CDATA[M Sofyan Pulungan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.2
<![CDATA[AbstractOne of Mohammad Hatta's contributions to Indonesia was the selection of an economic system based on cooperatives as contained in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of NRI. Hatta's thinking about cooperatives is still very relevant which was proven by the use of the rationale in the Constitutional Court Decision No .28 / PUU-XI / 2013 regarding the request for a judicial review of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This study aims to determine what influences are believed to have contributed to the thinking of the Hatta cooperative. This study uses normative legal research methods with a historical approach. The results of the study found 3 (three) main influences for Hatta's cooperative thinking, namely: first economic and political thinking developed in Europe when Hatta settled there, secondly, the influence of the implementation of the colonial economic system by the Dutch East Indies Government. Third, the influence of the customs of the Indonesian people who have conformity with the values and principles of cooperatives. AbstrakSalah satu sumbangan pemikiran Mohammad Hatta bagi Indonesia adalah dipilihnya sistem ekonomi berdasarkan koperasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran Hatta mengenai koperasi masih sangat relevan, hal ini dibuktikan dengan digunakannya landasan pemikiran tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materiil Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja yang diyakini telah memberikan kontribusi bagi pemikiran koperasi Hatta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis (historiscal approach). Hasil penelitian menemukan 3 (tiga) pengaruh utama bagi pemikiran koperasi Hatta, yaitu: pertama pemikiran ekonomi dan politik yang berkembang di Eropa selama Hatta menetap di sana, kedua, pengaruh penerapan sistem ekonomi kolonial oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Ketiga, pengaruh adat istiadat masyarakat Indonesia yang memiliki kesesuaian dengan nilai dan prinsip koperasi. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI ARTIS CILIK: STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Nabiyla Risfa Izzati]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.9
<![CDATA[Abstract The issue of child labour in Indonesian labour law is nothing new. However, children who work in the entertainment industry, or the so-called child artist, have never been seen as a social problem. Yet, many of the parents of these child artist make their children as a source of lucrative source of income by utilizing the talents and and interests possessed by their children. Not to mention the bitter fact that many these child artists have to give up education, time to play and rest, because of their busy work in the entertainment industry. Can this be categorized as a form of child exploitation, especially economic exploitation? This research discuss the legal protection of child artist in Indonesia, as well as the comparison with the United States.AbstrakIsu pekerja anak maupun anak yang bekerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia bukan merupakan hal baru. Namun, anak-anak yang bekerja di industri hiburan, atau yang biasa disebut sebagai artis cilik, tidak pernah dilihat sebagai permasalahan sosial. Padahal, banyak juga orang tua artis cilik yang menjadikan anaknya sebagai sumber pendapatan yang menggiurkan dengan memanfaatkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anaknya. Belum lagi fakta pahit bahwa banyak artis cilik yang harus merelakan pendidikan, waktu bermain dan istirahat, karena kesibukannya bekerja di industri hiburan. Apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak, utamanya eksploitasi ekonomi? Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap artis cilik di Indonesia, serta perbandingannya dengan Amerika Serikat. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN MELALUI DIYAT DAN SAYAM PADA PERADILAN ADAT ACEH ]]>
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.5
<![CDATA[AbstractDiyat and Sayam sentences have greatly benefited the victims and have become part of the Aceh traditional Qanun but the subject of the criminal offenses to be punished diyat and sayam have not been regulated in detail. This study aims to understand the concept of protection policies for victims of criminal acts of abuse in Aceh and the prospect of the protection of victims of abuse through diyat and sayam in Aceh. This study uses a normative juridical legal research method and with a statute and conceptual approach. The results of the research indicate that the concept of legal protection against victims of abuse in both national criminal law and adat Qanun and Qanun Jinayat in Aceh has not received special attention. The Aceh Government must reconstruct the Qanun on fostering traditional life and customs by reconsidering diyat or dheit, sayam and suloh as a form of settlement of criminal acts of persecution through customary justice and including peusijuek and pemat jaroe as the last resort of the settlement. AbstrakHukuman diyat dan sayam sangat menguntungkan korban dan telah menjadi bagian dari Qanun adat Aceh namun subjek tindak pidana yang akan dijatuhkan hukuman diyat dan sayam belum diatur secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kebijakan perlindungan korban tindak pidana penganiayaan di Aceh dan prospek perlindungan korban penganiayaan melalui diyat dan sayam di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan baik dalam hukum pidana nasional, Qanun adat maupun Qanun jinayat di Aceh belum mendapat perhatian secara khusus. Pemerintah Aceh harus merekonstruksi Qanun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan mempertimbangkan kembali diyat atau dheit, sayam dan suloh sebagai salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui peradilan adat serta memasukkan peusijuek dan pemat jaroe sebagai akhir penyelesaian perkara.]]>
<![CDATA[DISKURSUS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DALAM PENEMPATAN DI MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Adnan Hamid]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.8
<![CDATA[AbstractThe increase in the number of Indonesian workers who work abroad to become migrant workers, among others, is driven by economic problems and / or the difficulty of getting employment in the country, while at the same time the demands of life must be fulfilled. The purpose of this article is to analyze the policies taken by the government in the placement and protection of Indonesian workers who work abroad as migrant workers. In this article, the author conducts a normative juridical study with a study of various Acts and regulations that apply specifically to Indonesian workers who work in Malaysia. From the results of the study, it shows that Indonesian workers who works as migrant workers are in Malaysia and most of those migrant workers are officially undocumented or known to be illegal migrant workers and thus have an impact on the protection of migrant workers themselves. Based on the foregoing, the author concludes that the government must strive to provide protection to Indonesian workers who work as migrant workers by, among other things, carrying out various revisions to Acts and regulations and must be pro-active in carrying out the bilateral agreement with the receiving country. AbstrakPeningkatan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri untuk menjadi pekerja migran, antara lain didorong oleh permasalahan ekonomi dan/atau sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di dalam negeri, sementara pada saat yang sama tuntutan hidup harus tetap terpenuhi. Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Di dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dari hasil penelitian, menunjukkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran terbanyak berada di negara Malaysia dan sebagian besar pekerja migran tersebut adalah tidak berdokumen resmi atau dikenal dengan pekerja migran ilegal sehingga berdampak pada perlindungan bagi pekerja migran itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkesimpulan agar pemerintah harus berupaya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran dengan antara lain melakukan berbagai revisi peraturan perundang-undangan dan harus pro aktif dalam melakukan perjanjian bilatera dengan negara penerima.]]>
<![CDATA[TANAH UNTUK KEADILAN SOSIAL : PERBANDINGAN PENATAAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BEBERAPA NEGARA ]]>
<![CDATA[Imam Koeswahyono]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4
<![CDATA[AbstractThe essential meaning of the comparison of land management system in several countries: China, Ghana, Ethiopia and Indonesia relates to ideas in the framework of social justice land arrangement in an effort to find similarities and differences between the laws of land being compared. In addition, it provides an objective rational explanation of the causes of differences both in philosophy, conception, legal politics, regulation and equality between land laws in the three countries. With a conceptual and comparative approach, using the theory of access to obtain justice, this study aims to broaden the horizons for the study of land law that philosophy and conception of national land law (HTN) based on Customary Law with methods of adaptation and integration of the philosophy of Pancasila into Customary law and law national land is a necessity so that the goal of reforming the national land law access to reform and asset reform can realize the essence of social justice. AbstrakMakna komparasi pengaturan penataan pertanahan di beberapa negara: Cina, Ethiopia, Ghana serta Indonesia berkaitan dengan ide/gagasan dalam kerangka penataan tanah yang berkeadilan sosial sebagai upaya mencari persamaan dan perbedaan di antara hukum tanah yang diperbandingkan. Di samping itu, memberikan penjelasan secara rasional obyektif penyebab terjadinya perbedaan baik secara falsafah, konsepsi, politik hukum, pengaturan dan persamaan di antara hukum tanah pada tiga negara tersebut. Dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menggunakan teori akses untuk memperoleh keadilan, kajian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala pandang bagi pengkajian hukum tanah bahwa falsafah dan konsepsi hukum tanah nasional (HTN) berbasis Hukum Adat dengan metode adaptasi dan integrasi filosofi Pancasila ke dalam hukum Adat dan hukum tanah nasional merupakan sebuah keniscayaan agar tujuan pembaruan hukum tanah nasional akses reform dan asset reform mampu mewujudkan esensi keadilan sosial.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN TARIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Dakhoir]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.7
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to analyze the form of companies that are obliged to implement CSR in regulating tariffs and how to actualize CSR management that can provide a sense of justice and legal certainty for the community. This article uses the normative research method, with a statutory approach. Based on the theoretical analysis, it is concluded that the form of the regulation of CSR tariffs in Indonesia concerning companies that are required to carry out corporate social responsibility is a company in the form of a limited liability company, as stated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which later expanded its meaning through the decision of the Constitutional Court by considering every company that runs its business has the potential to damage nature and the environment therefore is obliged to carry out CSR. As for the legal certainty, the management of CSR funds is still unclear and has not set concrete limits or tariffs on the percentage of CSR funds. AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bentuk perusahaan yang wajib melaksanakan CSR dalam pengaturan tarifnya serta bagaimana mewujudkan pengelolaan CSR yang dapat memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis teoritis, disimpulkan bahwa bentuk pengaturan hukum tarif CSR di Indonesia mengenai perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperluas maknanya oleh Putusan MK dengan melakukan pertimbangan terhadap setiap perusahaan yang menjalankan usahanya berpotensi terjadi kerusakan alam dan lingkungan maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun mengenai kepastian hukum pengaturan pengelolaan dana CSR  masih sumir dan belum menetapkan batasan atau tarif konkrit tentang jumlah persentase dana CSR.]]>
<![CDATA[PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Setyo Widagdo]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.10
<![CDATA[Abstract The ratification of an international treaty is an important action of a nation because it will determine the involvement of that nation in the international agreement. Law No.24 Year 2000 concerning International Treaties regulates about ratification, both in terms of internal (article 9) and external (article 1 number 2). The purpose of this article is to analyze whether ratification of an international agreement according to Law No.24 Year 2000 is “approval†or “confirmationâ€? And what is the appropriate action or form of such ratification? The results shows that the ratification of an international agreement, if view from an external procedure must be interpreted as a form of “confirmationâ€. Whereas from the internal procedure point of view, ratification must be interpreted as an “approval of the DPRâ€. This can also be interpreted as a "confirmation" from the legislature to the President, so that the President conducts a ratification in an external sense.  AbstrakPengesahan terhadap perjanjian internasional merupakan suatu tindakan penting dari suatu negara, karena akan menentukan keterikatan negara tersebut dalam perjanjian internasional. Dalam UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, telah diatur tentang pengesahan ini, baik pengesahan dalam arti internal (Pasal 9) maupun pengesahan dalam arti eksternal (Pasal 1 angka 2). Tujuan penulisan artikel ini menganalisis  tentang apakah pengesahan perjanjian internasional menurut UU No 24 tahun 2000 tersebut merupakan “persetujuan†ataukah merupakan “konfirmasi†? dan apa bentuk hukum yang tepat dari tindakan pengesahan tersebut ?. Adapun hasil dari pembahasan adalah bahwa pengesahan terhadap perjanjian internasional, jika dilihat dari prosedur eksternal, maka harus dimaknai sebagai “konfirmasiâ€, yakni perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Sementara itu, pengesahan sebagai prosedur internal harus dimaknai sebagai “persetujuan DPR†, yang juga dapat dimaknai sebagai “konfirmasi†dari legislatif kepada Presiden, agar Presiden melakukan pengesahan dalam arti eksternal.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HARTA PRIBADI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gideon Paskha Wardhana]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.1
<![CDATA[AbstractThis research is intended to understand the purpose of the adoption of the doctrine of piercing the corporate veil ("PCV") and the concept of shareholders' personal liability in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT 2007"), and to measure the effectiveness of the legal protection This research is a normative juridical study conducted through library research and analyzed by qualitative research methods on secondary data by comparing with the application of the PCV doctrine in the Netherlands. The results of the study shows that the responsibility of shareholders in a PT is only limited to the number of shares they have in the company where the company itself becomes an independent legal entity separate from its shareholders. At present, the characteristics of limited liability and separate legal entities are often misused to create a shield for shareholders so that they can avoid personal liability for their illegal actions. AbstrakPenelitian ini ditujukan guna memahami tujuan dari diadopsinya doktrin piercing the corporate veil (“PCVâ€) dan konsep pertanggungjawaban harta pribadi pemegang saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 2007â€), serta guna mengukur efektifitas dari perlindungan hukum yang diberikan melalui penerapan doktrin PCV tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisa dengan metode penelitian kualitatif atas data sekunder yang ditemukan, serta dengan melakukan perbandingan dengan penerapan doktrin PCV tersebut di negara Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham pada suatu PT, hanya terbatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di dalam perseroan dan perseroan itu sendiri menjadi badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Saat ini, karakteristik pertanggungjawaban terbatas dan badan hukum yang terpisah ini sering disalahgunakan untuk menciptakan tameng bagi para pemegang saham agar mereka dapat menghindar dari kewajiban pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan. ]]>
<![CDATA[KONTESTASI NEGARA, AGAMA MAYORITAS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH ]]>
<![CDATA[Mirza Satria Buana]]>;
<![CDATA[Ellisa Vikalista]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.3
<![CDATA[AbstractThis paper aims to scrutinize the issue relating to the relationship between state and religion which tend to be problematic. Religion is believed to be one of the most important moral-transcendental forces in society. However, in the setting of modern world, the government is also required to carry out its administrative activities in a neutral, non-discriminatory manner and free from certain religious majority biases. In other words, the government can neither privilege one religion, especially the majority one nor discriminate the minority one. This is a socio-legal research which addresses problems through inter-disciplinary approaches. Libertarian political theories will be presented to complement legal and human rights theories related to religious and state relations. The texts in the legislation are seen through their socio-political meaning and purpose by pre-text-text-context analysis. This writing offers secularity options which are inclusive models of secularism. Ideally, the state is in a neutral position in public space, where the state may not be too active in regulating the religious aspects of the majority religion, except in the ihktiar to maintain legal pluralism and affirmative action for vulnerable groups. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengurai permasalahan terkait relasi agama dengan negara yang cenderung problematik. Agama dipercaya sebagai salah satu kekuatan moral-transendental penting dalam bermasyarakat, namun pemerintah juga dituntut untuk menjalankan kegiatan administratifnya secara netral, non-diskriminatif dan terbebas dari bias mayoritas keagamaan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio-legal yang mencandra permasalahan lewat pendekatan inter-disipliner; teori-teori politik libertarian akan dipaparkan untuk melengkapi teori-teori hukum dan HAM terkait relasi agama dan negara. Teks-teks dalam perundang-undangan dicari makna dan tujuan sosio-politiknya, lewat analisa pre-text – text – context.Tulisan ini menawarkan opsi sekularitas yang merupakan model inklusif dari sekularisme.Idealnya, negara berada dalam posisi netral dalam ruang publik, dimana negara tidak boleh terlalu aktif mengatur aspek-aspek keagamaan pemeluk agama mayoritas, kecuali dalam ihktiar untuk menjaga pluralisme hukum dan affirmative action bagi kalangan rentan.]]>
