Jurnal Hubungan Internasional
Jurnal Hubungan Internasional is a scientific journal published twice a year, every June and December. JHI invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JHI published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Corporate Social Responsibility Against NGO’s Advocacy: The Case of Wilmar International towards Greenpeace ]]>
<![CDATA[Luthfiani, Novera]]>;
<![CDATA[Hidayatullah, Nur Luthfi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.73066
<![CDATA[This study is conducted to fill the gap of the literature regarding how a Multinational Corporation’s (MNC) corporate social responsibility (CSR) strategy, in this case Wilmar International can be used to stop the pressure from Non-Governmental Organizations’ (NGOs) advocacy, such as Greenpeace. The use of CSR is generally done as a form of corporate compliance with the government and responsibility to the local society. The researchers argue that Wilmar International’s CSR could be used to stop pressure from Greenpeace, although not for a long time. In this study, the researchers used a descriptive qualitative method to explore this case, with literature studies from various journal articles, as well as data from documents in the form of reports from Wilmar International and Greenpeace. After conducting an in-depth analysis of Wilmar’s various responses to Greenpeace, it has been proven that Wilmar fulfills all aspects of CSR. On the economic and philanthropic aspects, it is still not enough to stop the pressure from Greenpeace. Nevertheless, the legal and ethical aspects of Wilmar International’s CSR has successfully stopped Greenpeace’s pressure. This study found that when MNCs have implemented CSR tangibly with transparency, it could be used to stop the pressure of NGOs’ advocacy. Keywords: Wilmar International; Greenpeace; Corporate Social Responsibility; Multinational Corporation; Non-Governmental Organization.]]>
<![CDATA[Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024 ]]>
<![CDATA[Larasati, Abigail]]>;
<![CDATA[Novriest Umbu Walangara Nau]]>;
<![CDATA[Indra Wisnu Wibisono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.73134
<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menjadi isu lingkungan lintas batas utama di kawasan Asia Tenggara, menimbulkan dampak signifikan bagi negara-negara tetangga. Penelitian ini menganalisis peran diplomasi lingkungan Indonesia melalui implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dalam mengatasi kebakaran dan lahan pada periode 2020- 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi literatur, dokumen resmi, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional, meningkatkan sistem monitoring, dan mempercepat koordinasi regional dalam penanganan kebakaran hutan. Meski demikian, tantangan masih terjadi dalam bidang kapasitas institusional dan koordinasi lintas sektor. Simpulan penelitian ini menegaskan peran positif diplomasi lingkungan Indonesia melalui AATHP dalam pengurangan dampak kebakaran hutan dan lahan, dengan kebutuhan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat nasional dan regional. Kata Kunci: Diplomasi Lingkungan; AATHP; Kebakaran Hutan; Indonesia; ASEAN.]]>
<![CDATA[Potential ASEAN-Japan Collaboration for Regional Missile Test Confidence-and Security-Building Measures ]]>
<![CDATA[Haykal, Maula Mohamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.74809
<![CDATA[This paper explores the possibility of a regional Confidence-and Security Building Measure (CSBM) focused on long-range missile tests. Currently, the Indo-Pacific region is marked by the proliferation of long-range surface (land and sea) strike missiles by both major powers and smaller states, including member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The paper seeks to determine whether a CSBM initiative—originally a concept developed in Europe—between ASEAN and other countries in the region is feasible. Using Japan—a trusted ASEAN partner—as a case study, this paper applies the criteria proposed by David Capie and Paul Evans for creating a successful CSBM in the Asia-Pacific region to examine whether an ASEAN-Japan collaboration on missile test CSBMs would be viable. The paper begins by describing the current regional dynamics, followed by a brief overview of the CSBM concept. The subsequent section presents three arguments supporting the viability of ASEAN Japan collaboration on CSBMs, while also discussing potential obstacles that could hinder this partnership and the broader socialization of missile test CSBMs across the region. Keywords: CSBM, long-range surface strike missiles, Indo-Pacific, ASEAN, Japan.]]>
<![CDATA[Strategi Ofensif Hamas 7 Oktober 2023 sebagai Respons Tekanan Struktur Internasional ]]>
<![CDATA[Farihah Nurfaizatush Sholihah]]>;
<![CDATA[Husain, Nabilah Ulfamadani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.75196
<![CDATA[Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling lama dan kompleks dalam sistem internasional modern, dengan eskalasi signifikan terjadi pada serangan militer Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan ini tidak hanya berdampak pada dinamika regional tetapi juga memetakan ulang aliansi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Hamas melalui perspektif Realisme Struktural Kenneth Waltz, dengan fokus pada bagaimana tekanan struktural sistem internasional—seperti ketimpangan distribusi kekuasaan, fragmentasi aliansi, dan lemahnya penegakan norma global—memicu serangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-analitik dengan pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber sekunder, termasuk literatur akademik, dokumen kebijakan, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords meminggirkan Palestina secara politik dan ekonomi, menciptakan ancaman eksistensial bagi Hamas. Isolasi strategis dan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan norma mendorong Hamas mengadopsi kekerasan sebagai strategi self-help dalam sistem anarkis. Simpulan penelitian ini mengonfirmasi bahwa serangan Hamas merupakan respons rasional terhadap tekanan struktural, sekaligus mengisi kekosongan akademis dalam kajian konflik Timur Tengah melalui lensa Realisme Struktural. Kata Kunci: Abraham Accords; Hamas; Konflik Israel-Palestina; Realisme Struktural; Sistem Internasional.]]>
<![CDATA[Gerakan Masyarakat Adat Tobelo dalam Upaya Menekan Kebijakan Pengelolaan Tambang PT.IWIP di Halmahera ]]>
<![CDATA[Husen, Ivana Mutmainah]]>;
<![CDATA[Nugraha, Imam Fadhil]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.75341
<![CDATA[Ekspansi masif industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera, Maluku Utara, telah memicu ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi nasional dan pemenuhan hak-hak komunitas lokal. Fenomena ini menghadirkan ancaman human security yang bersifat multidimensional, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tulisan ini mengkaji bagaimana masyarakat adat Tobelo bertransformasi dari penerima dampak pasif menjadi subjek politik aktif melalui gerakan nirkekerasan dalam merespons kapitalisme ekstraktif. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teori aksi nirkekerasan Gene Sharp, studi ini menganalisis strategi resistensi yang dikembangkan masyarakat. Hasil riset menunjukkan bahwa gerakan ini bersifat strategis dan sistematis, ditandai dengan penegasan hukum adat sebagai tandingan terhadap regulasi negara yang merugikan, penolakan militerisasi dan kriminalisasi, serta pembangunan ketahanan ekonomi alternatif yang menolak model pembangunan eksklusif dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak partisipatif. Resistensi nirkekerasan ini merepresentasikan perjuangan kolektif untuk merebut kembali kedaulatan atas ruang hidup dan pengetahuan, serta menegaskan bahwa kekuatan sejati terletak pada penarikan konsensus dan kepatuhan secara kolektif. Kata Kunci: Masyarakat Adat; Nirkekerasan; Pertambangan Nikel; Human Security; Halmahera.]]>
<![CDATA[Strategi Bantuan Kemanusiaan Indonesia pada Bencana Siklon Mocha di Myanmar di Masa Kepemimpinan Junta Militer ]]>
<![CDATA[Maharani, Az Zahra]]>;
<![CDATA[Setiawan, M. Chairil Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.75956
<![CDATA[Bencana alam yang terjadi dalam situasi politik yang tidak stabil menimbulkan tantangan kompleks dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan pada Bencana Siklon Mocha 2023 di Myanmar yang saat itu berada di bawah kepemimpinan junta militer. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konsep bantuan kemanusiaan dan diplomasi bencana. Hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan dua strategi utama. Strategi jangka pendek dilakukan melalui mekanisme bilateral untuk memenuhi kebutuhan darurat, dengan tetap menjaga hubungan diplomatik yang tertutup dengan otoritas junta. Sementara itu, strategi jangka panjang dilakukan melalui mekanisme multilateral bersama AHA Centre untuk meningkatkan stabilitas kawasan serta memperkuat posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Temuan ini menawarkan perspektif baru dalam studi bantuan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait praktik pendekatan senyap dan diplomasi bencana dalam situasi politik domestik yang kompleks. Kata Kunci: Bantuan Kemanusiaan, Diplomasi Bencana, Junta Militer, Siklon Mocha.]]>
<![CDATA[Geopolitical Pressures and Digital Sovereignity: Indonesia’s Strategic Response to US-China Data Hegemony ]]>
<![CDATA[Herlanda, Mohammad Dzaky]]>;
<![CDATA[Wirawan, Rendy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.76019
<![CDATA[Data security has become a new arena of geopolitical competition amid global digital transformation, particularly between the United States and China. In this power struggle, developing countries such as Indonesia occupy a vulnerable yet strategic position. Using Indonesia as the main case study, this research analyzes the geopolitical dynamics of data through an analytical framework that integrates data geopolitics, technology dependency theory, and a hybrid hard-soft digital power approach. The study maps how China exerts digital influence through the expansion of digital ecosystems and infrastructure, while the United States does so through privacy concerns and international standards. Indonesia responds with multilateral digital diplomacy, national cyber infrastructure development, and legislation such as the Personal Data Protection (PDP) Law. Findings show that Indonesia seeks to preserve digital sovereignty through a digital non-alignment strategy, maintaining technological autonomy by avoiding excessive dependence on any major technological power bloc. This concept modernizes the historical Non- Aligned Movement in the context of today’s “digital Cold War” between the US liberal market model and China’s state-driven surveillance model. However, the strategy’s success depends on policy coherence, technological capacity, and global bargaining power. Overall, the study highlights both the strategic opportunities and structural challenges faced by developing states in achieving data sovereignty. Keywords: Geopolitics of Data, Digital Sovereignty, Cybersecurity, Digital Pressure.]]>
<![CDATA[Difusi Norma Kerja Sama Pencucian Uang ASEAN: Adaptasi Selektif terhadap Norma Internasional Anti-Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Sitepu, Qory Fizrianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.76029
<![CDATA[Pencucian uang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, ASEAN mengadopsi dua norma keamanan internasional yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara, yaitu United Nations (UN) Vienna Convention tahun 1988 dan Statement of Principles tahun 1988 sebagai landasan pembentukan kerangka kerja sama dalam memerangi pencucian uang di kawasan. Namun, ASEAN tidak sepenuhnya mengadopsi kedua norma internasional tersebut dan melakukan sejumlah penyesuaian. Artikel ini menggunakan Teori Difusi Norma dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana kedua norma internasional tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka ASEAN melalui tiga tahapan difusi, yaitu framing, grafting, dan pruning, selama proses pembentukan norma kerja sama anti-pencucian uang di ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan ASEAN terhadap norma internasional anti-pencucian uang mencerminkan proses difusi yang bersifat selektif dan adaptif. Alih-alih mengadopsi secara penuh kerangka global, ASEAN menafsirkan ulang norma-norma tersebut dengan membingkai isu pencucian uang sebagai ancaman keamanan bersama, mengadaptasikan prinsip integritas keuangan global dengan nilai-nilai regional seperti non intervensi dan konsensus, serta menyaring elemen-elemen yang dianggap bertentangan dengan kepentingan domestik dan sensitivitas politik kawasan.Kata Kunci: ASEAN; ASEAN Way; Difusi Norma, Pencucian Uang]]>
<![CDATA[Korea’s Balloon War: Symbolic Activism and Propaganda Amid Nuclear Tensions ]]>
<![CDATA[Kusumawikan, James William]]>;
<![CDATA[Subhan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.77268
<![CDATA[Balloon propaganda in the Korean Peninsula has long served as a symbolic confrontation between North and South Korea, but the recent “trash balloon war” in 2024 marks a significant shift in both intensity and strategic messaging. This research explores how balloon activism—particularly by North Korean defector- activists—functions as psychological warfare and symbolic resistance in the broader context of inter-Korean rivalry. Through the lens of the Propaganda Model and Symbolic Politics Theory, the study examines how non-state actors utilize symbolic tools to influence public narratives, challenge ideological boundaries, and provoke state-level responses. It also highlights how balloon campaigns, though often framed as humanitarian efforts, can escalate diplomatic tensions and feed into militarized stalemates. By analyzing key events, discourse, and reactions from both Koreas, this study offers a deeper understanding of how seemingly low-tech propaganda tools can carry high-stakes implications. The findings contribute to broader discussions on civil activism, media politics, and geopolitical signaling in the region. Keywords: Balloon Propaganda; Inter-Korean Conflict; Symbolic Politics; Civil Activism.]]>
<![CDATA[Strategic Leverage Indonesia terhadap Eksepsionalisme Tiongkok-Amerika Serikat di Laut Cina Selatan ]]>
<![CDATA[Isti Nur Rahmahwati]]>;
<![CDATA[Kuswardini, Seftina]]>;
<![CDATA[Candrawati, Mayang Dini ]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v18i2.77835
<![CDATA[Meningkatnya ambisi maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun terakhir memantik dilema ketidakamanan bagi AS. Kompleksitas ini terfragmentasi dimana rivalitas Tiongkok-AS mengarah pada persaingan diskursif untuk menjadi negara eksepsional, yang berpotensi mengancam keamanan maritim di Asia Tenggara, termasuk wilayah perairan Indonesia. Perairan Indonesia, termasuk Natuna Utara, merupakan jalur perdagangan maritim strategis di Asia Tenggara. Persinggungan klaim Tiongkok dengan perairan Natuna Utara dan kehadiran militer AS di Laut Cina Selatan menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis untuk mengambil kebijakan luar negeri yang strategis dan selektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana Indonesia menerapkan strategic leverage dalam menginterpretasikan dan menentang eksepsionalisme Tiongkok-AS di Laut Cina Selatan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategic leverage Indonesia terhadap eksepsionalisme Tiongkok-AS di Laut Cina Selatan dengan mengadopsi landasan pemikiran eksepsionalisme K.J. Holsti dan politics of leverage H. Richard Friman. Menggunakan metode kualitatif berbasis critical discourse analysis (CDA) oleh Norman Fairclough, penelitian ini menunjukkan bahwa rivalitas Tiongkok-AS di Laut Cina Selatan memperlihatkan adanya upaya untuk memperebutkan identitas sebagai negara-negara eksepsional. Dengan posisinya yang strategis, Indonesia menggunakan tiga instrumen strategic leverage: naming, shaming, sanctioning dalam menginterpretasikan dan menentang eksepsionalisme Tiongkok-AS di Laut Cina Selatan. Kata Kunci: Eksepsionalisme; Strategic Leverage; Rivalitas; Laut Cina Selatan; Diskursus.]]>
