Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 271 Documents

20 21 22 23 24

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DALAM PASAL 114 AYAT (2) DAN PASAL 119 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Fachri Wahyudi
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Sejarah mencatat hukuman mati telah ada dan sudah digunakan sejak lama serta yang paling diperdebatkan. Saat ini hukuman mati di Indonesia masih diberlakukan dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana khusus, salah satunya adalah mengenai narkotika. Hal ini menimbulkan perdebatan, satu sisi pidana mati melanggar HAM, disisi lain negara harus berperang melawan narkotika. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika dalam pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pandangan HAM dan hukum Islam mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Hasil penelitian ini adalah pidana mati menjadi salah satu pidana yang diancamkan dan menjadi pidana terberat terhadap pengedar narkotika, diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, meskipun adanya pertentangan mengenai pidana mati terhadap pengedar narkotika yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Namun jika ditelusuri secara mendalam baik dari segi HAM dan hukum Islam, pengedar narkotika merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bahkan kejahatan ini telah melanggar HAM dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat serta bertentangan dengan hukum Islam.Kata Kunci: Pidana Mati, Pengedar Narkotika, HAM, Hukum Islam

Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo Achmad Arif; Haerul Akmal; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penangggulangan money politic Pilkada Ponorogo. Money politic dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum, namun sampai saat ini belum ada alternatif kongkrit dalam penyelesaiannya di tingkatan pemilih. Penelitian ini selain untuk mengetahui peran KPU Ponorogo juga untuk memberikan saran dan solusi untuk Pilkada yang LUBER dan JurDil sebagaimana amanah dari konstitusi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan money politic. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo. Data-data yang faktual KPU Kabupaten Ponorogo dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan money politic di Kaubupaten Ponorogo. Hasil analisis data dari penelitian normatif dan empiris kemudian dikombinasikan dalam rangka mencari jawaba atas peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan money politic dalam Pilkada di Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Ponorogo, memiliki peran aktif dalam menanggulangi money politic yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap penduduk yang telah memiliki hak pilih. Keyword: KPU, Ponorogo, Pilkada, Money Politic

REALITA PENERAPAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DI NEGARA MINORITAS MUSLIM Anwar Fatoni; Mohammad Ghozali; Mulyono Jamal; Hendri Setyo Wibowo
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Dominasi Barat selama 300 tahun terakhir, telah membuat kita merasakan empat ideologi utama, yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan kesejahteraan negara (the welfare state), di mana semua itu telah gagal dalam ilmu ekonomi karena sistem ekonomi tersebut cenderung ke arah sekulerisme. Semua sistem itu berdasar pada premis Barat bahwa agama dan moralitas tidak relevan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pencarian para ilmuwan terhadap sistem ekonomi yang terbaik terus dilakukan, hingga pada akhirnya para ekonom mulai melirik sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Sistem ekonomi Islam diciptakan oleh para Muslimin bukan hanya diperuntukkan bagi kaum muslim tapi juga bagi seluruh umat manusia. Yang dapat dibuktikan dengan adanya beberapa karakteristik dalam sistem ekonomi Islam yang bersifat universal. Hingga tidak sedikit dari Negara minoritas Muslim yang telah mengadopsi sistem ekonomi Islam ini untuk dijadikan salah satu sistem perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya. Salah satunya ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah. Singapura, Filipina, Amerika Serikat, dan Inggris adalah contoh dari Negara-negara minoritas muslim yang mengadopsi sistem ekonomi syariah dalam rangka melepaskan diri dari krisis yang melanda.

FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce) Muannif Ridwan
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

E-commerce merupakan model jual beli kontemporer, memberikan banyak efisiensi dan efektivitas dalam operasinya, antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung seperti pada jual beli konvensional, sehingga mengurangi biaya, mempersingkat waktu, memperluas jangkauan bisnis, dan manfaat lainnya. Hal ini diperlukan adanya kepastian hukum dari perspektif Islam, agar menjadi sah dan memiliki nilai ibadah. E-commerce tidak ditemukan dalam buku-buku fiqh klasik, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan hasil ijtihad dalam bentuk fatwa resmi. Kepastian hukum dari e-commerce menjadi hal penting yang dinantikan umat Islam, agar segala kegiatan di bidang bisnis khususnya dapat terlaksana sesuai tuntunan ajaran Islam. Tulisan ini menjelaskan kaidah-kaidah fiqh yang relevan dalam merumuskan / menentukan hukum e-commerce dan bagaimana hukumnya yang sah dalam bisnis syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan bagian dari ranah hukum Islam, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan primernya adalah Nash (Qur’an dan Sunnah), kaidah-kaidah fiqhiyah, ushul fiqh, hasil Ijtihad (fiqh), perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan bahan sekundernya berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli terutama kajian tentang e-commerce. Adapun analisis data menempuh metode deskriptif, artinya alat analisis dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah fiqh yang relevan dengan objek kajian. Hasil akhir dari penelitian ini adalah hadirnya kaidah-kaidah fiqh sebagai epistemologi hukum Islam yang tepat dalam menggali dan merumuskan ketentuan hukum e-commerce. Kemudian digeneralisasikan sebagai aturan umum yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis e-commerce. Terakhir, pembuktian bahwa Islam sebagai agama yang universal, dinamis, elastis, lengkap, dan cocok untuk setiap tempat waktu, benar-benar terbukti hingga akhir zaman.

Land Acquisition in the Job Creation Law in the Perspective of Islamic Ownership Theory (an Analysis with the Concept of Istimlak and Milk al-daulah) Husnul Mirzal; Muhammad Wicaksono Hasdyani Putra; Shally Nur Rasyida
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The Job Creation Law is one of the priority program proposed by the executive to the legislature. Since it was proposed by the executive to be discussed by the legislature, this law has generated protests from some people because some of the articles in it are considered controversial, including the chapter on land acquisition. This study wanted to look at some of the provisions of the Land Acquisition chapter in Job Creation Law in the perspective of istimlak and milk al-Daulah. The study used a qualitative method with a normative-juridical analysis approach to the library data sources. The results of this study indicate that there are several problems in the chapter of land acquisition in the Job Creation Law in terms of the concept of Istimlak and milk al-daulah, namely the addition of letters regarding the criteria of public interest and in the elimination of analysis of environmental impacts on land objects of acquisition. The addition of the criteria for land to be the object of acquisition contradicts the concept of Istimlak because the intended use of the land to be acquired does not meet dharuriyah criteria, while the elimination of obligations for environmental impacts analysis is contrary to milk al-daulah because it can cause harm to humans and the universe.

The Influence of Religiosity On Consumer Behavior in Purchasing Halal Label Cosmetics Fadhila Tianti Mudi Awalia; Setiawan Bin Lahuri
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The development of halal lifestyle trends is now making the increased demand for halal products, including cosmetics. A product that is used almost every day by women. However, there are still many cosmetics in circulation that are not halal certified.This research conducted at UNIDA Gontor for Girls where the population consisted of students, lecturers and staff. A structure questioner is designed with 5-scale Likert to collect primary research data. From 260 respondents, 245 questionnaires are selected from the proportional stratified random sampling method. Multiple regression analysis is used as statistical techniques for the purpose of data analysis using statistical package for social science (SPSS) version 21 to process data and answer the problem formulation.The results of this study reveal that religiosity influences consumer purchasing behavior towards halal labeled cosmetics, and the higher the level of one’s religiosity, the more consistent he will behave in accordance with religious teachings. And explains the relationship of 5 dimensions of religiosity (ideology, practice, knowledge, experience and consequence) to consumer behavior on purchasing halal cosmetics simultaneously and partially, and the five dimensions of religiosity significantly influence consumer purchasing behavior towards halal labeled cosmetics.

Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Shariah Enterprise Theory (SET) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Sudirman Sudi
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The purpose of this study is to describe Corporate Social Responsibility (CSR) based on Shariah Enterprise Theory (SET) and the impact of analyzing it in increasing public trust by internalizing elements of faith and trust. Absolute ownership is in the hands of Allah Almighty, humans are only given the mandate for the available resources, because human nature is as khalifatullah fil ardh (Allah's representative on earth). Because at this time, there are still many businesses that only have a profit oriented orientation solely with the aim of prioritizing parties related to the company, but forgetting the impact and consequences of the company's activities. The current phenomenon is that the implementation of CSR Employment activities is carried out only as a fulfillment of obligations. The results show that CSR based on SET is not only a solution to social conflicts, but is able to give the community trust in the company, then a positive image will be able to be increased and have a value of sustainability or sustainability.Keywords: CSR, SET, Social Conflict, Trust

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA LATAR BELAKANG SEJARAH DAN PERKEMBENGANNYA Harman Harman; Jumni Nelli; Azni Azni
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tidak dapat dipungkiri bahwa Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Sayangnya, informasi terkait hal tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam Indonesia. Oleh karenanya, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia dilihat dari sudut latar belakang sejarah dan perkembangannya. Secara spesifik makalah ini akan mengkaji dua produk hukum perkawinan Islam yaitu UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian dalam makalah ini disusun melalui pendekatan literature review. Literatur yang dikaji bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui mesin pengindeks Google Scholar.

ANALISIS PENGARUHISLAMIC BRANDING, HARGA, ELECTRONIC WORD OF MOUTH, DAN COUNTRY OF ORIGIN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE PRODUK KECANTIKAN DENGAN MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Generasi Y dan Generasi Z di Jawa Tengah) ichdha atsnaul millah
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Islamic branding, harga, electronic word of mouth, dan country of origin terhadap keputusan pembelian dan pengaruh mediasi minat beli. Penelitian ini menggunakan data primer yang didistribusikan kepada 100 responden milenial dan generasi z yang berdomisili di Jawa Tengah. Pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian yang diperoleh secara simultan variabel Islamic branding, price, electronic word of mouth, dan country of origin berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan keputusan pembelian. Secara parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, kecuali variabel Islamic branding yang berpengaruh positif dan tidak signifikan. Sedangkan untuk variabel keputusan pembelian, secara parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan, kecuali variabel Islamic branding yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan pengaruh mediasi minat beli terhadap variabel bebas pada variabel terikat dapat memediasi semua kecuali variabel Islamic branding.

TELAAH NILAI-NILAI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HADITS MUADZ BIN JABAL Syaifullahil Maslul; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Hadits Muadz bin Jabal adalah salah satu hadits yang sangat populer. Hadits ini membahas tentang pengiriman Muadz bin Jabal ke Yaman berkaitan dengan penanganan perkara atau hakim. Muatan dalam hadits ini berkenaan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana tertuang dalam percakapan Rosululloh dengan Muadz bin Jabal. Penelitian ini hendak menelaah nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam hadits Muadz bin Jabal dan korelasinya dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual (conceptual approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Hadits Muadz bin Jabal. Pertama, Putusan harus memiliki pertimbang atau dasar hukum. Kedua, Ius Curia Novit atau hakim dianggap paling tahu hukumnya dan ketiga, asas hakim tidak boleh menolak perkara karena ketiadaan hukum.

Page 22 of 28 | Total Record : 271

20 21 22 23 24

Filter by Year

2012 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA