IJTIHAD
Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.
Articles
271 Documents
<![CDATA[Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam ]]>
<![CDATA[Mohammad Syifa Urrosyidin]]>;
<![CDATA[Mohammad Syamsul Arifin]]>;
<![CDATA[Devid Frastiawan Amir Sup]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (802.148 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.6742
<![CDATA[Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa konsep dasar dan konsep keadilan dalam hukum waris Islam untuk menjawab kontradiksi konsep yang dibawa oleh pemikir modernis Islam seperti Asghar Ali Enginer dan Zaitunah Subhan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat, konsep adil dalam waris Islam adalah konsistensinya memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak tanpa ada disparitas antara jenis kelamin atau usia. Semua memiliki hak waris dengan tiga kategori, yaitu bagian pasti (fardl), lunak (ta’shib), dan terhalang (hijb). Jadi, anggapan sebagian orang bahwa hukum kewarisan Islam yang beradasar pada al-Qur'an tidak sejalan dengan asas keadilan adalah tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan atau penyesuaian terhadap keadaan dan realitas zaman. Keadilan dalam Islam lebih bersifat universal untuk kelangsungan hidup seluruh manusia atas petunjuk dari Allah Swt.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DALAM KARYA ADAPTASI BERDASARKAN HUKUM TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Ikhsanul Fikri]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.724 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.6907
<![CDATA[Dalam menunjang kemajuan dunia seni dan sastra perlindungan hak ekonomi dalam karya adaptasi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena semakin hari bentuk-bentuk karya adaptasi semakin beragam dan harus tetap mengutamakan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuan penulisan adalah untuk menghindari pelanggaran hak cipta dalam adaptasi karya dan mengetahui mengenai pengaturan dan perlindungan hak ekonomi dalam adaptasi karya di Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bentuk penelitian normatif, karena mengkaji berbagai hukum positif tertulis dan tulisan-tulisan tentang Hak Cipta. Dari hasil penelitian, adaptasi karya merupakan karya yang dilindungi secara hukum. Namun agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi dalam mengadaptasi karya perlu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan pengalihan hak dalam bentuk jual putus atau lisensi. Jika pada akhirnya terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan dengan tetap mengutamakan mediasi.]]>
<![CDATA[SAHAL MAHFUDH’S THOUGHTS ON SOCIAL FIQH AND THE IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE ZAKAT ]]>
<![CDATA[putri qurrata ayun]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.747 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.6917
<![CDATA[This article discusses Islamic law and fiqh as a side of Islam that struggles a lot with the dynamics of classical and contemporary life. Jurisprudence related to the realities of everyday life is a treasure that is wide open to across time, time, and human development itself. In fact, the idea of fiqh is positioned more as an absolute and tsawabit science, so it becomes difficult to develop the spirit of ijtihad and renewal in a syumuli way. So that the practical and dynamic side of fiqh itself becomes empty and loses its spirit. This is where K.H Sahal Mahfudz tries to position fiqh as reason and analysis that is able to answer the problems of society in a more progressive and transformative manner. Social, social and cultural conditions are facts of the ummah which also need refreshment and shariah foundation. This alignment and dialectic of fiqh with the social life of society is what K.H Sahal Mahfudz raised and voiced as a form of revitalizing shariah teachings that are sensitive to the ummah. The concept of social fiqh offered by KH Sahal Mahfud is expected to be the actualization and optimization of fiqh as a system of values and behavior that continues to develop in society.Keywords : social fiqh, K.H Sahal Mahfudz, Revitalization of shariah]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN SAMPAH DALAM FIQIH LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Saipul Nasution]]>;
<![CDATA[Dinar Dipta]]>;
<![CDATA[SIti Nurul Wahdatun Nafiah]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (711.202 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v15i2.7141
<![CDATA[Pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran dari seluruh santriwati dalam memperhatikan dan melestarikan lingkungan di dalam pondok dan di masyarakat nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 serta pandangan fiqih lingkungan mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif-asosiatif. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data sekunder diambil dari buku, majalah, dan lainnya. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sistematika pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan penerapan aturan fiqih dalam pengelolaan sampah yang sudah ada dengan konsep maqasid syari’ah dan kaidah ushuliyah fiqhiyyah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.]]>
<![CDATA[الغرامة التأخيرية في ضوء مقاصد الشريعة ]]>
<![CDATA[Rais Abdulllah]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.838 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7282
<![CDATA[يفرض بعض المؤسسات المالية غرامة التأخير على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية، ويثير هذا جدلا واختلافا بين العلماء، واختلفت أقوالهم وآراءهم تبعا لاختلاف وجهة نظرتهم في تكييف الغرامة، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالجواز. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على غرامة التأخير من منظور مقاصد الشريعة الخاصة بالمال. وتنتهج هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي معتمدة على المراجع المكتبية. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج قضية غرامة التأخير من وجهة مقاصدية التي هي الغاية الأسمى من تشريع الأحكام. تؤكد نتائج الدراسة على منع غرامة التأخير لأنها زيادة يصعب تمييزها عن الربا.]]>
<![CDATA[Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Muhammad Syarif Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Tri Hidayati]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (554.567 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7335
<![CDATA[Kajian dalam tulisan ini dilatar belakangi bahwa saat ini kita telah masuk pada era disrupsi dengan fenomena revolusi industri 4.0, dimana bank syariah menjadi salah satu institusi dan pelaku industri yang harus merespon hal tersebut dalam operasionalnya. Respon positif yang perlu ditunjukkan adalah dengan melakukan manajemen resiko pembiayaan 4.0 dengan sinergi antara dinamisasi sistem dan soliditas regulasi merespon revolusi industri 4.0. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa upaya mewujudkan manajemen resiko pembiayaan 4.0 dengan melakukan dinamisasi sistem yang beradabtasi dengan era cyber, big data dan internet of things baik itu dalam manajemen resiko pada tahap screening ,monitoring maupun penanganan non performing financing seperti implementasi credit scoring. Sistem yang dinamis perlu pula didukung aspek yuridis agar memberikan kekuatan hukum dengan terwujudnya soliditas regulasi dengan hadirnya regulasi-regulasi yang merepresentasikan progresivitas hukum yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab OJK melalui rumusan POJK dengan bersinergi dengan DSN-MUI melalui fatwanya yang dilegitimasi oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[ANALISA OTORITAS LPPOM MUI PASCA DIBERLAKUKANNYA UU 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL: LEGALITAS, WEWENANG DAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Fauzul Hanif Noor Athief]]>;
<![CDATA[Darlin Rizki]]>;
<![CDATA[Angga Aprilio Prabowo]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.929 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7370
<![CDATA[Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjamin warga negaranya untuk mengekspresikan ritual keagamaan mereka, pemerintah menciptakan sistem jaminan halal. Sebelum tahun 2014, peraturan yang berlaku adalah KMA RI no. 519 tahun 2001 yang kemudian direvisi dengan UU 33/2014. Perubahan regulasi ini berdampak pada LPPOM MUI sebagai lembaga yang selama ini menjadi instrumen utama dalam penegakan sistem jaminan halal di Indonesia. Penelitian ini berusaha menganalisis kewenangan apa saja yang berubah setelah berlakunya undang-undang baru tersebut dengan menitikberatkan pada aspek legalitas, kewenangan dan keuangan. Dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa ketiga aspek tersebut telah mengalami perubahan. Legalitas LPPOM MUI semakin kuat, kewenangannya berkurang tetapi tidak setingkat LPH lainnya, dan alur dan kewenangan penetapan fee terpusat pada BPJPH dengan beberapa komponen biaya yang masih ditentukan berdasarkan kebijakan LPH terkait.]]>
<![CDATA[Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Salwa Fuadia]]>;
<![CDATA[Zulfatus Sa'diah]]>;
<![CDATA[Muhamamad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[Ihsan Hudiana]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (509.651 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7393
<![CDATA[Legal opinion memiliki peran dalam menyelesaikan kasus atau perbuatan melawan hukum, baik kasus hukum perdata maupun pidana. Masyarakat menggunakan legal opinion sebagai nasihat ketika mengalami suatu permasalahan hukum, yaitu dengan mendatangi penasehat hukum atau pengacara untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi legal opinion dalam menyelesaikan masalah hukum. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal opinion menjadi salah satu alternatif mudah dan murah yang dapat degunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukm. Legal opinion juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecah terbaik atas suatu masalah hukum yang sedang dialami. Sedangkan tujuan legal opinion adalah untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik secara inplisit maupun eksplisit, apabila terjadi berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap pembelakuan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat.]]>
<![CDATA[Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Agung Abdullah]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (439.047 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i2.7607
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya interpretasi hukum terhadap perumusan teks-teks yang telah memiliki kepastian hukum, terutama bagi penegak hukum yang bertujuan untuk menjaga nilai keadilan dan kemanfaatan hukum khususnya dalam bidang Ekonomi Islam. Sehingga penegak hukum yang dalam tuturannya dianggap mengetahui hukum (ius curia novit) mampu menyelesaikan permasalahan yang masuk berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal inilah yang kemudian dijadikan pokok bahasan sebagai kajian yang menarik tentang apa itu metode penafsiran sebagai bagian dari metode penemuan hukum, selain itu juga terdapat relevansi metode ijtihad sebagai salah satu cara dalam penafsiran hukum terhadap penerapan hukum Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang mencoba mendeskripsikan pentingnya interpretasi teks hukum (peraturan perundang-undangan) melalui metode deskriptif-analisis yang mengolah data secara kualitatif, sehingga dapat menghasilkan jawaban tentang pentingnya interpretasi hukum dan contoh penerapannya dalam Ekonomi Islam.]]>
<![CDATA[THE TRADITION OF THE PRACTICE OF MONEY LOANS WITH GUARANTEE OF RICE HARVEST IN THE TANGGA BOSI COMMUNITY: ANALYSIS OF MAQASHID SHARIA ]]>
<![CDATA[Asrul Hamid]]>;
<![CDATA[Resi Atna Sari Siregar]]>;
<![CDATA[Filda Elisa Nasution]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.759 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i2.7702
<![CDATA[The concept of borrowing and borrowing (al-qardh) in Islam is an approach to tabarru' to Allah with the aim of getting His pleasure. This is a form of concern for fellow human beings, especially for people who are struggling with life's difficulties, so that the loans given are able to ease the burden of life for those who are in trouble. Loans in Islam must be separated from commercial or profit-oriented elements, because it is a pure contract of mutual assistance as a form of devotion to Allah Swt. As for the tradition of the Tangga Bosi community, Siabu District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra, that when the rice planting season arrives, the majority of people who are farmers will borrow money from rice mill traders to provide capital for cultivating rice fields and also for daily needs with guaranteed yields. When the rice is harvested, it must be sold to the merchant who provided the loan at a price determined by the merchant. The results of the study concluded that the practice of borrowing and borrowing carried out by the Tangga Bosi community with the concept they agreed upon was not in accordance with Islamic teachings because of the taking of benefits or profits on one side, then guaranteeing the rice yields which could not be guaranteed to be successful or not (gharar). However, if you are in a state of urgency or emergency after all efforts have been made but no solution is found, then this kind of lending practice is allowed because it is feared that without this loan cultivation of rice fields will not work and will bring greater mafsadat so that it interferes with the five main elements of the goal shari'ah is established (maqashid shari'ah).]]>
