cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 14   15   16   17   18 
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PAILIT DALAM PENYELESAIAN HAK-HAK KARYAWAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN UNDANG UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Devi Susanto; Hasnati Hasnati; Fahmi Fahmi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3912

Abstract

The Manpower Law and the Bankruptcy Law are both specifically regulating laws and regulations, so that in practice the priority principle cannot be used because the two laws have the same position. This of course results in a conflict of norms which creates legal uncertainty for workers in obtaining their rights. The formulation of the problem in this research is the Obligations of Bankrupt Companies in Settling Employee Rights in terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, and the Legal Consequences of Bankruptcy Company Obligations in Settling Employee Rights in Review From Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions, the authors applied a deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the Obligations of the Bankrupt Company in Resolving Employee Rights in terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the Company still has responsibilities that must be fulfilled to employees. , both before and after the bankruptcy declaration was passed. Prior to the issuance of the bankruptcy decision, the Company is responsible for paying the outstanding employee's wages and other rights in full before the Company loses its authority to manage and transfer its assets by the curator. Employees are entitled to severance pay, period of service pay, and compensation, in addition, employees are also entitled to wages payable before and after the bankruptcy decision. Based on Article 39 paragraph (2) Bankruptcy explains that since the date of pronouncement of the bankruptcy declaration, the wages payable before and after the pronouncement of bankruptcy constitute a debt of bankruptcy assets. This provision is then strengthened by other provisions, namely Article 95 paragraph (4) of the Manpower Law which states that when a company is declared bankrupt, the wages and other rights of the worker / laborer are a debt with payment precedence. Legal Consequences of Bankruptcy Company Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 13 No. 2 November 2020 243 Obligations in Settling Employee Rights In terms of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, the company represented by the board of directors still has the duty to assist in resolving bankruptcy assets at the request of the curator. This is done to achieve the aims and objectives of the Company for bankruptcy so that debts to creditors, including employees as preferred creditors, can be realized. Employees as Creditors who are privileged in this case depend heavily on the actions taken by the curator because employees do not have the authority to carry out the execution of material guarantees like those of the Separatist Creditors.
TINJAUAN YURIDIS UNSUR POKOK PERJANJIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN FRANCHISE Yurida Zakky Umami; Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3907

Abstract

Waralaba (franchise) merupakan salah satu cara yang dapat dianggap efektif bagi Indonesia yang tengah membangun perekonomiannya sebagai cara untuk mempertahankan diri untuk dapat bersaing pada perekonomian dunia. Seiring berjalannya waktu, waralaba atau franchise mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi metode yang banyak di gunakan untuk memasuki dunia bisnis. Franchise adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Waralaba atau franchise menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Waralaba atau franchising dilakukan melalui perjanjian lisensi, yaitu izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu, dengan membayar sejumlah royalti. Berdasarkan kategori dari unsur-unsur perjanjian, maka perjanjian franchise harus memenuhi unsur-unsur essensialia, naturalia dan accidentalia, dan unsur-unsur dalam perjanjian franchise, yaitu adanya para pihak, ada persetujuan antara para pihak, persetujuan bersifat tetap bukan suatu perundingan, ada tujuan yang hendak dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, berbentuk lisan atau tulisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Selain itu, perjanjian franchise haruslah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, terdapat objek yang akan difranchisekan, karena sebab yang halal, terdapat tujuan perjanjian, terdapat ketentuan pembayaran royalty kepada franchisor. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam perjanjian franchise antara lain adalah, Hak Merek, Paten, dan Hak Cipta.
KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PERIZINAN RUMPON Muchamad Arif Agung Nugroho
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3913

Abstract

Pemerintah sedang membatasi pemasangan rumpon di seluruh wilayah perairan Indonesia dengan mengeluarkan Permen KKP No. 26/Permen-KP/2014 karena disinyalir rumpon dapat merusak ekologi laut. Pemasang rumpon wajib memiliki SIPR (Surat Izin Pemasangan Rumpon). Khusus untuk rumpon yang dipasang di Jalur Penangkapan Ikan I, SIPR-nya dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota yang diatur lebih lanjut dalam Perda. Penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut tentang kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Pemda Kota Semarang siap mengatur perizinan rumpon dalam Perda? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemda Kota Semarang dalam mengatur perizinan rumpon. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Bagi sivitas akademika, penelitian ini memberi manfaat berupa penambahan pustaka tentang perizinan rumpon; (2) Bagi pemerintah, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber Naskah Akademik dalam pembuatan Perda tentang perizinan rumpon; (3) Bagi masyarakat, penelitian ini memberi manfaat sebagai sumber informasi tentang perizinan rumpon. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Data yang diambil adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Hasil penelitan yang diperoleh adalah bahwa Pemda Kota Semarang belum memiliki Perda yang khusus mengatur tentang perizinan rumpon, artinya Pemda Kota Semarang belum siap dalam mengatur perizinan rumpon.
KONFLIK AZERBAIJAN DENGAN ARMENIA ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL Anna Yulia Hartati
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3909

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang konflik Azerbaijan dengan Armenia dalam konteks Hukum Internasional. Konflik di antara kedua negara tidak terlepas dari faktor sejarah. Dalam semua keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi Uni Soviet (terutama keputusan tanggal 10 Januari 1990 dan 3 Maret 1990), dengan jelas disebutkan bahwa perbatasan antara RSK Azerbaijan dan RSK Armenia tidak dapat diubah sama sekali. Setelah pembubaran Uni Soviet dan kemerdekaan Azerbaijan dan SSR Armenia, keduanya menjadi subyek hukum internasional. Wilayah yang dicakup oleh NKAO (Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast) tetap menjadi bagian dari Azerbaijan sampai 26 November 1991, ketika Azerbaijan mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya. Setelah pembubaran Uni Soviet, sesuai dengan prinsip “uti possidetis juris” (penghormatan terhadap keutuhan wilayah) hukum internasional, dengan deklarasi kemerdekaan Republik Azerbaijan dan pengakuannya di kancah internasional, Nagorno-Karabakh dan wilayah sekitarnya telah diterima di dalam perbatasan Republik Azerbaijan. Nagorno-Karabakh merupakan wilayah administratif independen dimana secara de facto diakui sebagai bagian dari wilayah Azerbaijan namun secara de jure diakui sebagai bagian dari wilayah Armenia. Hal ini mengakibatkan kedua negara memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh yang berujung pada kemunculan konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Oleh karena itu upaya negosiasi sebagai resolusi konflik antara kedua belah pihak tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang.Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan dan studi pustaka/riset Pustaka.
BELANJA ONLINE DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (Suatu Telaah UU No 8 Tahun 1999) Muhammad Shidqon Prabowo; Nurma Fatmawati
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v13i2.3910

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendal membahas tentang perlindungan hukum pada konsumen dalam melakukan transaksi online.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan masyarakat Hasil Penelitian ini adalah Upaya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam transasksi online dengan pelaku sesusia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi Kustanto, Anto; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4489

Abstract

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggun dan penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya.
Analisis Praktik Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Persaingan Usaha (Studi Komparatif Sambel Lombok Resto Dan Rocket Chicken Kota Brebes) Shidqon Prabowo, M.; Muhyidin, M.
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4494

Abstract

Penelitian ini merupakan kualitatif-deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah owner / pemilik franchise Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Brebes, karyawan dan karyawati Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Brebes. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Tekhnik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil temuan yang diperoleh adalah Praktik Bisnis Franchise / Waralaba Sambel Lombok Resto dan Rocket Chicken Pendiriannya diawali dengan adanya suatu agreement atau perjanjian franchise atau waralaba antara pihak manajemen (franchisor) dengan investor atau mitra (franchisee). Dalam Praktiknya di kedua merk tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu untuk Sambel Lombok Resto tidak ada Royalty fee perbulan sedangkan di Rocket Chicken memungut Royalty fee tiap bulan adalah sebesar 4% untuk tahun pertama dan 5% untuk tahun kedua dan seterusnya. Adapun strategi dari kedua restoran tersebut agar tetap eksis ditengah banyaknya competitor yang sangat banyak dapat di rangkum sebagai berikut :dengan mengikuti Dinamika Perkembangan Pasar yang ada, dengan mengetahui keinginan konsumen dan berusaha untuk mewujudkan keinginan konsumen, selalu berinovasi terhadap produk yang di perdagangkan, selalu mempelajari kompetitor yang ada, jangan sampai lengah dan tertinggal.
Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nurdin, Nazar; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4490

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan tipologi penanganan kasus korupsi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada tahun 2012 dan 2013. Secara khusus, ada tiga contoh kasus yang disorot publik yang kala itu menjerat para kepala desa yaitu di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawacara kepada sejumlah informan. Semua data baik primer, sekunder, dan tambahan lainnya dikumpulkan, diolah lalu analisis data menjadi satu kesimpulan. Bantuan Raskin merupakan program pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan warganya. Pada tahun tersebut, pemerintah menjual Rp 1.600 perkilo yang kemudian didistribusikan ke masyarakat miskin. Di sinilah para oknum kepala desa bermain dengan menaikkan harga jual, hingga menyunat jumlah beras yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan para kepala desa terjerat kasus ini. Lima faktor ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya, kebutuhan pribadi, pengalihan untuk acara adat, politik desa dan faktor administrasi
Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Via Media Daring Di Tengah Pandemi Covid-19 Susanto, Joko; Andaniswari, Okky
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4498

Abstract

Abstrak
Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide) Pirmansyah, Redi; Martindo Merta, M.; Nugroho Akbar, Tri
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i1.4491

Abstract

Keberadaan anak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai generasi penerus, Akan tetapi permasalahan saat ini masih sering dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak anak tak terkecuali anak yang baru saja dilahirkan, yaitu berupa kekerasan yang menimbulkan kematian yang dilakukan oleh ibu kandung. Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan, kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan negara ialah; ‖melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Pernyataan tersebut menjadi sebuah landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan terhadap anak di Indonesia.

Page 16 of 28 | Total Record : 271

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue