Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November.
Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Articles
271 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA PENOLAKAN TIMNAS ISRAEL PIALA DUNIA U-20 DI INDONESIA PERSEFEKTIF HAM DAN KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Badrih, Badrih]]>;
<![CDATA[Babussalam, Basuki]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v16i2.8762
<![CDATA[Piala dunia U-20 FIFA 2023 direncanakn diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Mei-11 Juni 2023. Namun dari FIFA (Federation Internationale de Football Association) membatalkan drawing Piala dunia U-20 yang rencananya digelar di Bali pada 31 Maret 2023. Federasi sepak bola Indonesia PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), menyebut gencarnya penolakan terhadap Israel menjadi sebab FIFA membatalkan drawing tersebut. Dalam urusan piala dunia, FIFA memiliki aturan yang harus ditaati oleh anggotanya dalam perhelatan Piala dunia U-20 2023. Timnas Israel masuk ke putaran Piala dunia U-20 2023 dan mempunyai hak untuk bertanding pada laga tersebut, namun tidak disambut positif oleh sebagian masyarakat Indonesia kerena Israel sebagai Negara penjajah Pelestina. Di dalam konstitusi pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran hukum sesuai dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.  Apakah timnas Israel berhak bertanding pada piala dunia U-20 2023 presfektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Bagaimana presfektif konstitusi UUD NRI 1945 terkait timnas Israel bertanding pada piala dunia U-20 2023 di Indonesia?Kata kunci: piala dunia U-20 2023, Israel, ham, konstitusi]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Dari Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Engracia, Levina Viola]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10162
<![CDATA[The rise of cases of sexual abuse of minors continues to increase. Tanjungpinang is a capital in Riau Islands Province, Tanjungpinang is a growing city in this Province, Tanjungpinang city does not seem to be a friendly city for women and especially minors. Sexual abuse of minors can be either verbal or non-verbal. Children who experience such abuse will experience the impact of feeling humiliated for others. Sexual harassment is a harassing behavior or act committed by a person or group to others who are directly related to the party they are involved in and from these actions can reduce the dignity and self-esteem of someone they are offended. So it is necessary to improve child development, because besides being sensitive also during the growth period children need more love and attention from parents and family so that from this love and attention the needs and rights of children are basically fulfilled optimally. Children should be able to grow and develop into intelligent, moral and physically and spiritually healthy human beings. Because after all, children are the future leaders of the nation's successor, rights of the child are fundamentally fulfilled optimally. Children should be able to grow and develop into intelligent, moral and healthy human beings.Keywords: Sexual Abuse, Parenting, Child Rights, Tanjungpinang]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan ]]>
<![CDATA[harahap, Arifuddin muda]]>;
<![CDATA[Sitorus, Kamilatun Nisa]]>;
<![CDATA[Aulia, Riza]]>;
<![CDATA[Angriani, Devi]]>;
<![CDATA[Chandra, Ahmadil]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v16i2.8068
<![CDATA[Penelitan ini mengenai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang terus bertambah dengan adanya eksploitasi dan keberadaan pekerja anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan hokum ketenagakerjaan, dan literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun hasil penelitian ini adalah kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak dibawah umur. Pekerja anak sangat beresiko putus sekolah, terlantar, dan masauk dalam situasi membahayakan diri sehingga mengancam tumbuh kembang yang maksimal. Dalam pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Salah satu cara penting menuju perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak yang sesunggguhnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang bekerja untuk anak.]]>
<![CDATA[Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 Terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Rizky]]>;
<![CDATA[Donri, Wahyu]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10060
<![CDATA[Citra Pokok Negara Hukum adalah dengan ditegakkanya hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan keselarasan antara aturan hukum yang tertulis dengan aparatur penegak hukum yang menegakan hukum tersebut. Setiap aparatur penegak hukum memiliki perannya masing-masing diantaranya adalah Profesi Hakim yang representasi wakil tuhan di muka bumi. hakim adalah puncak harapan akhir bagi masyarakat diluar sana yang sedang mencari keadilan. Maka untuk mencerminkan hakim yang berkeadilan untuk memutus sebuah perkara harus diikuti dengan proses persidangan yang benar dan baik sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau yang sering disebut sebagai hukum acara dan diikuti dengan Pedoman Etika Profesi Hakim. Kode etik hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah agung dengan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Diantara bentuk pedoman tersebut adalah Hakim Harus bersifat arif dan bijaksana yang mana bentuk implementasinya adalah Tidak mengadili perkara yang memiliki unsur Konflik Kepentingan serta menjalankan asas Independensi dan immparsialitas yang menjadi pondasi untuk mewujudkan hakim yang berintergritas tinggi termasuk yaitu hakim mahkamah konstitusi. Asas Independensi dan immparsialitas Hakim Konstitusi Tentang Kode Etik dan perilaku hakim konstitusi telah diatur juga sebagaimana yang termaktub di dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Hakim Konstitusi memiliki kebebasan atas dasar keilmuannya untuk mengadili sebuah perkara yang memposisikan dirinya berada di tengah tidak memihak kepada siapapun termasuk kepada pihak yang berpakara yang dimana hakim hanya berpihak kepada kepentingan hukum ini lah sebagai bentuk Menjalankan asas independensi dan immparsialitas sebagai Hakim konstitusi. Hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus sebuah persoalan atau sengketa hukum harus independen tidak boleh terintervensi dari pihak luar manapun dan immparsialitas hakim tidak dibenarkan dalam hukum untuk tendensius atau pilih kasih terhadap para pihak yang bersengketa karena hakim konstitusi menjalankan hukum untuk tegaknya nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebab hakim konstitusi dan hakim peradilan lainnya memiliki tiga beban yang sangat berat yaitu beban kepada hukum, beban kepada orang yang berperkara dan yang terakhir beban kepada tuhan. Diantara Putusan badan peradilan yang sedang hangat dibahas di publik saat ini yaitu Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dinilai hakim tidak menjalankan kode etiknya berupa Independen dan immparsial dalam proses persidangannya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebab mengandung cacat formil di dalamnya ini dibuktikan dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023.Kata Kunci: Akibat Hukum, Putusan MKMK, Putusan Mahkamah Konstitusi]]>
<![CDATA[Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Badan Pertanahan Nasional Di Surabaya ]]>
<![CDATA[Rahmadani, Lisa Putri]]>;
<![CDATA[Supriyo, Agus Agus]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10535
<![CDATA[Pelaksanaan pendaftaran tanah tiap daerah merupakan tanggung jawab pemerintah yang menjelaskan salah satunya kegunaan sertifikat tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dan manfaat yang terjadi. Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hambatan dalam pelaksanaannya seperti belum tercapainya tujuan dalam pencapaian target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), karena banyak pemohon yang belum terdaftar, kurangnya fasilitas untuk pelaksanaan pendaftaran dan kurangnya komunikasi antara kantor BPN dan masyarakat yang kurang paham mengenai adanya program PTSL. Untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mengaktivasikan NIK yang tidak valid agar dapat mengajuakan pemberkasan untuk pendaftaran program PTSL, mengoptimalkan proses pemberkasan dari pihak Desa agar pengentrian oleh staf kantor BPN bisa segera dilakukan dan cepat selesai.]]>
<![CDATA[Upaya Tindakan Korektif Sebagai Bentuk Progresivitas Prosedur Dalam Menyelesaikan Maladministrasi Ombudsman ]]>
<![CDATA[Faatihah, Nayla Magisterani]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9732
<![CDATA[INTISARIOmbudsman ialah suatu Lembaga negara independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja pelayanan publik agar terhindar dari penyalah gunaan kekuasaan. Adanya kehadiran ORI diharapkan mampu untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tahapan pemeriksaan laporan masyarakat kepada ombudsman yaitu tahapan pemeriksaan dan verifikasi, tahap pemeriksaan dan tahap resolusi serta monitoring. Adanya laporan masyarakat menandakan terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap pihak terlapor maupun suatu instansi tertentu dengan kata lain hal ini termasuk maladministrasi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan  ombudsman mengenai adanya maladministrasi yaitu dengan  menggunakan tindakan korektif atau suatu tindakan perbaikan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur tindakan korektif bagi Ombudsman dalam menyelesaikan maladministrasi. Penelitian ini mengguakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Tindakan korektif terhadap maladministrasi ini dipahami sebagai masukan dari Ombudsman sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk terlapor atau instansi terkait. Sebelum Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, tindakan korektif menjadi pilihan yang tepat untuk menangani maladministrasi.Kata Kunci: Ombudsman, Tindakan korektif, MaladministrasiABSTRACTOmbudsman is an independent state institution that has the authority to oversee the performance of public services in order to avoid abuse of power. The presence of ORI is expected to be able to oversee the implementation of public services. The stages of examining community reports to the ombudsman are the examination and verification stage, the examination stage and the resolution and monitoring stage. The existence of community reports indicates that there is abuse of authority against the reported party or a certain institution, in other words, this includes maladministration of public services. The ombudsman's efforts regarding maladministration include corrective action or corrective action. Thus, the purpose of this study is to analyze corrective action procedures for the Ombudsman in resolving maladministration. Penelitian ini mengguakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Tindakan korektif terhadap maladministrasi ini dipahami sebagai masukan dari Ombudsman sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk terlapor atau instansi terkait. Sebelum Ombudsman mengeluarkan rekomendasi, tindakan korektif menjadi pilihan yang tepat untuk menangani maladministrasi.Keywords: Ombudsman, Corrective actions, Maladministration]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Wanita Yang Melakukan Aborsi Hasil Dari Tindak Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Syahputri, Della]]>;
<![CDATA[Raihan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Adji, Vipta]]>;
<![CDATA[HOSNAH, ASMAK UL]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.9972
<![CDATA[Tindakan penguguran kandugan (aborsi) merupakan tindakan yang dilarang dalam norma sosial maupun norma agama, pada kebanyakan wanita umumnya merasa bahagia mengetahui dirinya hamil, tetapi tidak untuk sebagian wanita. Wanita korban pemerkosaan umumnya akan melakukan aborsi untuk mengurangi beban yang mereka derita ataupun masalah kesehatan lain. Aborsi sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena praktik yang lazim menyembunyikan prosedur tersebut. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur dan memberikan pengecualian bagi korban perkosaan, namun tindakan melakukan aborsi tetap dilarang keras dalam KUHP, apapun kondisinya. keadaan. Akibatnya, banyak korban perkosaan yang masih dicurigai dan berpotensi menimbulkan dampak hukum. Peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan kurangnya koherensi dan sinkronisasi, khususnya terkait dengan pengaturan aborsi dalam kasus perkosaan. Jadi, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum di indonesia bagi wanita yang melakukan pengguguran kandungan hasil dari tindak pemerkosaan.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DAN PELECEHAN BERBASIS TEKNOLOGI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 452/PID.SUS/2022/PN TJK) ]]>
<![CDATA[syah, bagas muzekki]]>;
<![CDATA[ramadan, suta]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v16i2.7873
<![CDATA[Abstract The current rampant cases of fading are really concerning especially with the development of technology which also affects the ease of spreading information which is then misused to spread things that are not good or aim to threaten and pressure victims by spreading content that is not good related to victims, the goal is that to find out the factors that caused the Defendant to commit the crime of spreading and harassment based on electronic technology and to find out the basis for the judge's considerations in imposing a criminal decision in the case of the crime of spreading and harassment based on electronic technology. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the library. The types of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is by studying documents. Analysis of legal materials using interpretation or arrest. The results of the research show that the Crime of Technology-Based Dissemination and Harassment has been regulated in Article 27 Paragraph 1 of the ITE Law that Every Person intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes Electronic Information and/or Electronic Documents that have contents that contain against decency. Keywords : Criminal Law, Harassment, Electronic Technology.]]>
<![CDATA[Peran Dan Implementasi Hukum Perikanan Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Ekosistem Dan Kesejahteraan Nelayan ]]>
<![CDATA[Salim Siregar, Emiel]]>;
<![CDATA[Pangaribuan, Darnita]]>;
<![CDATA[Umami Pasaribu, Liza]]>;
<![CDATA[Prayuda Sitorus, M. Aldi]]>;
<![CDATA[Fiqri Hidayat, Riyan]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10547
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran dan implementasi hukum perikanan dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mempertahankan ekosistem perikanan, hukum perikanan memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan yang berkelanjutan dan perlindungan sumber daya perikanan melalui regulasi dan kebijakan yang tepat. Namun, kolaborasi antara pemerintah, nelayan, ilmuwan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks seperti penegakan hukum yang lemah, konflik kepentingan, dan perubahan iklim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif yang menafsirkan masalah hukum. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang hukum perikanan dan menjelaskan peran dan implementasi dari hukum perikanan. hukum perikanan dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengelola sumber daya perikanan dengan bijaksana dan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan nelayan]]>
<![CDATA[MENANAMKAN NILAI-NILAI KETAATAN HUKUM PADA GENERASI “Z†DENGAN METODE “GERCEPS†]]>
<![CDATA[SANTOSO, ARIS PRIO AGUS]]>;
<![CDATA[Habib, Muhamad]]>
<![CDATA[ Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31942/jqi.v16i2.8324
<![CDATA[Belakangan ini peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum yang dilakukan oleh Generasi “Z†semakin merusak moral. Menurunya kesadaran hukum pada Generasi “Z†ini merupakan gejala perubahan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Oleh sebab itu, pentingnya kesadaran untuk membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang sangat diharapkan. Peranan pemuda dalam pembangunan bangsa, terutama dalam pembangunan hukum memang diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada generasi “Z†dengan metode “GERCEPSâ€. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Library Research yang diperoleh dari data sekunder. yang dikelola dengan metode grounded theory. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa upaya menanamkan nilai-nilai ketaatan hukum pada Generasi “Z†dengan metode “GERCEPS†yaitu dengan kompilasi metode; games, education, reward, case study, exercise, play, dan social dynamics.]]>
