cover
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
Pertimbangan Etika Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10976

Abstract

Kontrak bisnis bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari hubungan bisnis yang sehat. Secara mendalam pertimbangan etika yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis, serta implikasi dari pertimbangan etika tersebut terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Dari kejujuran dan kepercayaan hingga tanggung jawab sosial perusahaan, pertimbangan etika ini membentuk fondasi untuk kontrak bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang bermartabat, meminimalkan risiko, dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna E-Banking abdul rosid, Eva wahyuni
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10040

Abstract

INTISARIKejahatan dunia maya sudah banyak terjadi sejalan dengan berkembanganya teknologi elektronik,para pelaku ini memanfaatkan keahliannya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Tujuan dilakukan penelitian ini  untuk mengetahui bagaimana peratuan perundang-undangan yang melindungi nasabah bank pengguna internet banking  dan tangung jawab yang di berikan bank terhadap nasabah yang mengalami dalam penggunaan E-banking.metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang di lakukan disimpulkan bahwa : 1. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan, adalah UUD 1945 (Pasal 1 ayat 3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, 2. Mekanisme perlindungan dan tanggungjawab yang diberikan pihak bank terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam pengguna internet banking, 3 macam bentuk Perlindungan terhadap nasabah pengguna layanan internet banking yang diberikan oleh pihak bank.[1]
Implementasi Hukum Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ( Umkm ) Di Pasar MMTC Medan Saragih, Desvita; Manurung, Yeni Festriana; Barus, Sindari br; Hasyim, Hasyim
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.11162

Abstract

Pasar MMTC Medan adalah pusat perdagangan utama di Sumatera Utara yang menjadi tempat bagi banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjalankan bisnis mereka. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun mereka menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penerapan hukum yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi hukum dalam mendukung UMKM di Pasar MMTC Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif yang telah diambil, seperti upaya pemerintah daerah dalam mempermudah proses perizinan usaha, masih banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan perizinan. Untuk mengatasi masalah ini, perlunya peningkatan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum melalui program yang mudah dipahami oleh UMKM, seperti pelatihan, lokakarya, poster, dan spanduk, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan dukungan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh untuk UMKM, agar mereka dapat beroperasi dengan lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka.
Penegakan Hukum Terhadap Pencoretan/Vandalisme Pada Fasilitas Umum Di Yogyakarta Law Enforcement Against Doodling/Vandalism At Public Facilities In Jogyakarta Hartanti, Hartanti; Ethika, Takariadinda Diana; Hamid, Muhammad Rigam; Paryadi, Paryadi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10961

Abstract

Tujuan penelitian ini  untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadapa pelaku corat-core/vandalis pada fasilitas umum di Yogyakarta dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan corat-coret pada fasilitas umum. Penelitian ini  jenisnya termasuk  penelitian hukum normatif, obyek yang dikaji adalah kaedah atau aturan hukum, dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis dan pendekatan kasus,  data yang digunakan adalah data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, Analisa data diskriptif kualitatif.Penegakan hukum terhadap pelaku corat-coret terlebih dahulu dilakukan verifikasi dari objek dan substansi aksi corat-coret tersebut,  apakah objek tersebut dimiliki oleh perorangan/pribadi atau merupakan fasilitas umum Selanjutnya, apakah objek tersebut dari sisi substansi nya menimbulkan efek keindahan atau malah pengrusakan yang dapat dilakukan penindakan sesuai pasal 200 KUHPidana atau Peraturan Daerah nomer 2 Tahun 2017,  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018. Kalau pelaku masih sekolah maka dilaporkan kepada kepala sekolah, juga orang tua dipanggil diminta untuk mengawasi anak-anaknya. Pelaku juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku diminta untuk menghapus/membersihkan  corat-coret yang sudah dilakukan.  Kalau pelaku ada unsur pidana seperti dalam contoh kasus mereka membawa senjata tajam maka diserahkan pada kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Kata Kunci: Corat-coret, Penegakan Hukum
Tantangan : Implementasi Kebijakan Hukum Restitusi Sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Indonesia Musofiana, Ida; Hetiyasari, Hetiyasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12512

Abstract

Hak-hak asasi pelaku kejahatn mulai dari status sebagai tersangka, terdakwa bahkan sampai terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hakhak asasi kepada korban dalam ranga pemulihan dari kerugian atau penderitaan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tantangan implementasi kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelian ini menggunakan yuridis normative, mengkaji aspek aturan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini didapatkan bahwa pentingnya pemberian restitusi bagi korban. Mengingat korban selama ini hanya diwakilkan oleh aparat penegak hukum. Meski adanya pengajuan ganti rugi oleh penuntut umum, namun tidak semuanya mengerti akan prosedur pengajuan ganti rugi atas terjadinya tindak pidana. Bagi korban sangat dibutuhkan mendapat ganti kerugian tanpa pandang usia, latar belakang Pendidikan dan status sosial.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Az Zahra, shantika Vidia
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10176

Abstract

       Abstrak ini mengulas penerapan asas legalitas dalam konteks putusan perkawinan beda agama di Indonesia dengan fokus pada kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan antaragama menjadi tantangan hukum yang signifikan, membutuhkan pendekatan yang cermat terhadap prinsip-prinsip legalitas. Artikel ini mengeksplorasi berbagai putusan pengadilan yang menggambarkan dinamika dan interpretasi asas legalitas dalam menyelesaikan konflik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan utama, memberikan kerangka kerja hukum untuk menyelesaikan ketidaksesuaian agama di dalam perkawinan. Pemahaman mendalam terhadap peran asas legalitas dalam putusan pengadilan ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait penyelesaian perkawinan lintas agama di Indonesia.
Aspek Hukum Kontrak Elektronik (Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital) Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12368

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Karakteristik utama kontrak elektronik meliputi kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bentuk transaksi, baik domestik maupun lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik, mengupas tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menganalisis prospek pengembangannya di Indonesia.Tantangan utama dalam implementasi kontrak elektronik meliputi tiga aspek kritis: pertama, perlindungan keamanan data pribadi yang sering kali menjadi isu sensitif dalam transaksi digital; kedua, jurisdiksi hukum dalam konteks transaksi lintas negara yang memerlukan kerangka hukum harmonis antara negara-negara; dan ketiga, validitas bukti elektronik yang masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, kontrak elektronik memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang mampu meningkatkan transparansi dan otomatisasi dalam proses kontraktual.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi persoalan jurisdiksi lintas negara, penguatan regulasi terkait keamanan data, dan peningkatan kapasitas teknologi hukum yang mencakup edukasi bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum digital yang inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan kontrak elektronik dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan langkah strategis yang terencana, kontrak elektronik dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing global Indonesia di era digital.    
Analisis Kriminologi Pada Faktor Penyebab Maraknya Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Kota Tanjungpinang fatimah, siti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.10204

Abstract

Kemudahan mengakses pada situs judi online membuat semakin banyaknya permasalahan sosial yang timbul. Mahasiswa di anggap sebagai agen perubahan dan berasal dari golongan kaum intelektual dalam pandangan masyarakat sehingga terjebaknya mahasiswa dalam permainan judi online akan menjadi catatan buruk citra diri seorang mahasiswa bagi pandangan masyarakat. Permainan judi di kategorikan sebagai tindak criminal yang mana sebuah tindak kejahatan merupakan bentuk dari adanya fenomena sosial yang umum terjadi, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat dalam kriminologi kontrol sosial sebuah tindak kejahatan seperti permainan judi online pada kalangan mahasiswa tentunya ada faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut maka dalam penelitian ini di rumuskan masalah berupa bagaimana analisis kriminimogi pada faktor penyebab maraknya perjudian online di kalangan mahasiswa kota tanjungpinang. Dengan mengkunakan metode penelitian normative kualitatif yang memfukuskan pengkajian masalah pada studi literatur berupa bahan bacaan. Mengahasilkan pembahasan penelitian berupa terdapat 4 faktor yang di nilai paling berpengaruh dalam mendorong mahasiswa kota Tanjungpinang melakukan permainan judi online yaitu faktor lingkungan, kelemahan kesadaran hukum, kemudahan kases dalam memperoleh situs judi online, dan kelemahan dalam beragama. Sehingga dapat di simpulkan bahwa perlunta control diri dan perhatian khusus kepada para aparat hukum untuk mengendalikan faktor penyebab maraknya permainan judi online yang menjebak para mahasiswa di kota Tanjungpinang.
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penolakan Pemakaman Jenazah Korban Covid-19 Dalam Perspektektif Hukum Positif aini, siti nur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.11219

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindakan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 merupakan isu krusial dalam konteks pandemi global. Penolakan ini terjadi akibat kekhawatiran masyarakat akan penularan virus, yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman dan informasi yang benar. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan penolakan pemakaman ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk dimakamkan dengan layak. Artikel ini mengkaji aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam memastikan hak tersebut terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah diskriminasi terhadap korban Covid-19. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penolakan Pemakaman, Hukum Positif
Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan E-Commerce Di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota budi, eko
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.11997

Abstract

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern berupa penipuan e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan e-commerce dari perspektif kriminologi dan untuk mengetahui cara penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce di Polres Kediri Kota serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penipuan e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris serta objek penelitiannya di wilayah Polres Kediri Kota. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab penipuan e-commerce antara lain adanya faktor iseng-iseng, minimnya pelaku yang tertangkap, faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, ketidaktahuan pembeli, dan faktor kesempatan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kediri Kota mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Kendala yang dihadapi antara lain kesulitan mendapatkan bukti digital, perbedaan pendapat antar penegak hukum tentang penipuan e-commerce, kemampuan penyidik, kesadaran masyarakat, keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran, sarana prasarana dan media pembayaran yang sulit dilacak. Implikasinya adalah penipuan e-commerce ini sulit diberantas maka diperlukan peran masyarakat dan steakholder lainnya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan e-commerce di wilayah Polres Kediri Kota.Kata Kunci: penipuan, e-commerce, Polres Kediri Kota.