cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 14   15   16   17   18 
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020) Hariani, Nur Fitri; Ridwan, Muh. Saleh; Marilang, Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perdata anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni: pendekatan teologi normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil surrogate mother juga telah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat dibuktikan dengan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Anak hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri yang sah namun dalam hukum positif dan hukum islam anak hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak melalukan perbuatan zina secara langsung, namun esensi dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara, yaitu tidak boleh menggunakan nama ayah dalam nama anak tersebut, tidak berhak mendapat perwalian ketika ingin menikah, serta tidak berhak mewarisi harta dari orang tuanya. Meski demikian, anak tersebut masih bisa menjadi anak dari pasangan suami isteri tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.
Tinjauan Hukum Penatagunaan Tanah Pada Bangunan Gedung Usaha yang Berdiri di Kawasan Permukiman Fathansyah, Muhammad Alfa; Patittingi, Farida; Nur, Sri Susyanti
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 telah sejalan dengan regulasi bangunan komersial dan pengawasan pemerintah daerah terhadap bangunan komersial di kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif tipe sosio yuridis yang terdiri dari penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris dengan mendapatkan dan menganalisa data primer dalam bentuk hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di bangunan gedung usaha yang berdiri di kawasan permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Bangunan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan populasi seluruh bangunan gedung usaha di Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan penggunaan lahan pada bangunan komersial yang berada di kawasan pemukiman belum dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang pengelolaan penggunaan tanah. Hal ini terlihat dari masih adanya hal-hal yang belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan, misalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun penyelengaraan penataan ruang dalam pembangunan gedung usaha di kawasan permukiman telah berjalan, banyaknya jumlah gedung usaha pada kawasan permukiman menandakan bahwa pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Bangunan belum berjalan baik dan optimal karena apabila hal ini terjadi terus menerus dan terjadi pada kawasan perumahan/permukiman yang lain, maka fungsi kawasan perumahan/permukiman tidak menutup kemungkinan dapat berubah seluruh kawasan dan fungsinya.                                                                                Kata Kunci: Penatagunaan Tanah, Bangunan Gedung Usaha, Kawasan Permukiman. This study aims to determine whether the implementation of Government Regulation No. 16 of 2004 has been in line with commercial building regulations and local government supervision of commercial buildings in residential areas. This study uses a socio-juridical type of qualitative approach consisting of normative legal research and empirical legal research by obtaining and analyzing primary data in the form of interviews with interviewees. This research was conducted in business buildings that stood in residential areas, the Office of Spatial Planning and the National Land Agency of Makassar with a population of all business buildings in Makassar. The results of this study are the management of land used in commercial buildings located in residential areas has not been implemented properly and thoroughly in accordance with Government Regulation No. 16 of 2004 concerning land use management. This can be seen from there are still things that have not been implemented properly according to the provisions, for example the use and utilization of land must be in accordance with the Regional Spatial Plan. Although spatial planning has been implemented in the construction of business buildings in residential areas, the large number of business buildings in residential areas indicates that the supervision of the Spatial Planning and Building Services has not been running well and optimally because if this happens continuously and occurs in other housing / settlement areas , then the function of the housing / settlement area does not rule out the possibility of changing the entire area and its functions. Keyword: land use, business buildings, residential areas
Eksistensi hibah yang Diperhitungkan sebagai warisan (Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam) Amirullah, Amirullah; Sultan, Lomba; Supardin, Supardin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi antara hibah dan warisan, untuk mengetahui kedudukan kompilasi hukum islam dalam hukum nasional serta untuk mengetahui analisis terhadap hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan syariah yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadist, serta dasar hukum Islam lainnya yang disepakati. Pendekatan yuridis formal yakni pendekatan masalah dengan berlandaskan kepada hukum utama yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan system hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Serta pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dengan institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Artinya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait dengan hibah.Jenis penelitian digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jika dikhususkan pada penelitian hukum, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berorientasi pada bahan hukum tertentu yakni hukum tertulis atau hukum tercatat.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hibah dan warisan memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya. Kemudian Kompilasi Hukum Islam ini memuat hukum materil berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya mereka yang beragama Islam. Alasan-alasan tersebut sudah cukup menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim- hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan pada intinya apa yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia Aliah, Khairun Inayah; Sultan, Lomba; Fatimah, Fatimah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22974

Abstract

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan hukum dan Pendekatan Normatif. Sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Hakim. Data sekunder serta data Tersier. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi. Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Nafkah iddah dan nafkah mut’ah dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang mengganggap sunnah.  (2) Persperktif Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut’ah adalah pada dasarnya sejalan dengan yang diungkapkan oleh para ulama dalam Islam yang juga mewajibkan keduanya. (3) Implikasi pemberian nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan istri yang ditalak oleh suaminya, bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng Aprinda, Ririn Aprinda; Kurniati, Kurniati; Syamsuddin, Rahman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23079

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan ialah adalah pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)analisis maqasid al syari’ah terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan.2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin.Sedangkan faktor pendukung terjalinya kerjasama yang baik dengan instansi lain .Kata Kunci : Hukum Islam, Bimbingan Perkawinan, Perceraian
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) Rachmatulloh, Mochammad Agus; Syafiuddin, Chafidz
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23752

Abstract

The age of marriage for men and women is 19 years. If there is an age deviation, the marriage can only be carried out after obtaining a marriage dispensation from the court. There are many applications for dispensation from marriage in Indonesia, each year there is a significant increase. The reason that is often put forward is that the relationship between the prospective bride and groom is very close, parents are afraid that they will fall into acts that are contrary to religion. The number of cases is high and to anticipate disparities in the handling of cases, as well as the process of adjudicating has not been regulated in a clear and detailed manner, so that the administration of justice runs smoothly, the Chief Justice of the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. In this regulation, there are new provisions that regulate the procedure for examining cases that are different from the previous one. It is important to know about child marriage through the mechanism for applying for a marriage dispensation, it is interesting to discuss how the practice of applying for a marriage dispensation is carried out in court. The study method used was a normative legal research method, with a statutory approach, and PMA primary legal materials Number 5 of 2019. The application for a marriage dispensation was based on urgent reasons, accompanied by supporting evidence and listening to all interested parties. The examining judge is a single judge, with the classification having a decision letter as a juvenile judge or other provisions. In the examination, judges and substitute clerks may not use trial attributes, use language and methods that are easy for children to understand and understand. The legal considerations that must be contained in the determination are that they have given advice and heard the statements of interested parties, otherwise the determination will be null and void. The decision was taken after careful and comprehensive consideration, still based on legal facts, and involving the child for whom dispensation was requested, based on the spirit of preventing child marriage. Everything is done in order to realize a fair determination for children and all interested parties.
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar Gunawan, Andi Agung; Indrawati, Dara; Adhyanti Mirzana, Hijrah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota makassar dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual kepolisian selalu mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dimana polisi selalu memperhatikan kepentingan anak, bukan hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Kifliansyah, Baso; Marilang, Marilang; Talli, Halim
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ​​± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of ​​:±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of ​​:±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) ​​Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syari’at Islam Alis, Sulfi; Sultan, Lomba; Syamsuddin, Rahman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Makassar Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran hak kebebasan berpendapat di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan dua pendekatan yakni; Yuridis normatif dan Teologi normatif (syar’i), Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.
The Tradition of Surrendering Penne Anreang in a Bugis Suppa Marriage Muchsin, Agus; Anwar, Wirani Aisiyah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.26444

Abstract

Penne anreang is a hereditary tradition that is carried out during weddings, the Suppa community assumes that the penne anreang tradition is a social aspect because it is seen as something important and has high traditional values. The impact if this tradition is not carried out will have an impact on social sanctions in the community itself, such as ridicule and gossip from neighbors and people in the area. This study aims to analyze the tradition of submission of penne anreang which is reviewed in Islamic law. The results show that this tradition looks so simple but from its simplicity, many messages will be conveyed, for example, people are required to respect and respect each other. Knowing the rights and obligations as husband and wife, how to deal with problems both in domestic life, the realization of the wife's responsibility in navigating the household ark, being able to serve her husband both physically and mentally, as well as in society. Seeing from the meaning implied in the submission of penne anreang, it can be concluded that this tradition is still carried out and does not conflict with the teachings of Islam because every meaning that will be conveyed all leads to goodness

Page 16 of 21 | Total Record : 205

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue