cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 13   14   15   16   17 
Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia Muhlashin, Ias
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18114

Abstract

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara). Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie). Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negaranya dari kedakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghorma terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi satu kesatuan dalam sistem hukum dengan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.  
The Equation on the Justice for Migrant workers: The Urgency of Protection on Prevention Smuggled Migrant worker based on Indonesian laws Narwastuty, Dian; Sirait, Yohanes Hermanto; Alim R, Kevin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21630

Abstract

Indonesia’s marine territory has become a big challenge for the Government of Indonesia to manage it. Nowadays, Indonesian marine has lot of regulation in the sea. But it’s cannot prevent the basic interest of all people that earnings life from there. A lot of migrant has been smuggled in and by Indonesian’s marine territory. The main concerns that arouse are: how should government give an equation for Indonesian migrant workers that are smuggled and how should the government put migrant workers protection to supply the equation for them. These questions will solve by a normative juridical study on the protection of natural resources and the resources of Indonesian fisherman. The study uses normative legal research which elaborated with conceptual approach from numbers of regulations that apply in marine labor law and employment law. This research is also complemented by a literature approach in the form of Indonesian legal literature and marine journals to address the issues raised in this paper. The findings in practice prove that the government should give more attention for the fisherman’s welfare and protection related to fish catching. The objective protection for Indonesian marine resources is from regulated all the regulation to develop Indonesia economic from Maritime sector. It is all needed to make a new system in legal protection for Fisherman and Marine Resources in Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa) hasbi, hasbi; Supardin, Supardin; Kurniati, Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.19049

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah, yaitu:  1) Bagaimana jenis pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 2) Bagaimana persyaratan pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 3) Bagaimana prosedur pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan dan kemufsadatan. 2) dorongan seks yang tinggi menjadi salah satu syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat penting adalah persetujuan dari istri serta surat pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami karena poligami dapat menambah beban tanggung jawab. 2) perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran hukum akan dampaknya perkawinan poligami,serta diperlakukan aturan yang jelas yang mengatur tentang suami yang punya  kemampuan seksual yang tinggi. 
KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH Mutawalli, Muhammad; Moenta, Andi Pangerang; Hasrul, Muhammad
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18072

Abstract

This study aims to explain the political party authority in withdrawing support for the regional head candidate in elections, as well as providing an understanding of sanctions that targeted political parties who withdrawn or revoked their political stance by applicable regulations. This study using a legal perspective on the authority of political parties in withdrawing support and Authority Theory, Democracy Theory, Rule of Law Theory, Decision Making Theory, and Sanction Theory as supported theories. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this study uses empirical normative legal research methods. Data obtained and collected through books, journals, theses, and recent dissertations, interviews, and articles related to the problem. The research method in this study combines elements of normative and empirical law and data. This research is qualitative research used in library observation. This research concludes that the authority of political parties regarding the withdrawal of support for a prospective regional head candidate pair explained in three stages or processes, including the first stage is before registering candidates to the KPU, the second stage is the stage after registering with KPU, and last is the stage after the determination of a prospective pair of candidates by the KPU. Among the existing stages, there is a full space for political parties to participate and room for the KPU to organize regional head elections. So concerning the withdrawal of support, political parties are not allowed arbitrarily to withdraw or vice versa regarding their support for prospective pairs of candidates. Referring to the applicable regulations, the forms of sanctions that can be given to political parties that withdraw or revoke a candidate pair are criminal sanctions and administrative sanctions. Where administrative sanctions are considered to be less firm against political parties, in contrast to criminal sanctions (ultimum remedium) or as a last resort that is much firmer but only aimed at the leaders or leaders of the heads of the central political parties who deliberately make withdrawals. Keyword: Political Parties, Withdrawal of Support, Prospective Regional Head Candidates.
Urgensi Kesadaran Hukum Masyrakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Nurum, Munawir; Lutfi, Mukhtar; Asni, Asni
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18963

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam praktek wakaf produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan hukum dan pendekatan sosiologis. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data Perwakafan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa dan wawancara kepada Tokoh masyarakat dan Pemerintah dalam hal ini yaitu KUA kecamatan Tompobulu. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjukan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait prengelolaan wakaf produktif masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data perwakafan terdapat 95 lokasi wakaf, tetapi belum ada yang di kelola secara produktif. hal ini Karena masyarakat masih memiliki pradigma wakaf yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif seperti sosialisasi hukum wakaf, atau pemerintah melakukan strategi inovatif seperti melakukan lelang wakaf. Sehingga praktek pengelolaan wakaf produktif itu dapat berjalan di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa. Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Wakaf Produktif, Paradigma Masyarakat.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional Aidil, Andi Muhammad; Salenda, Kasjim; Alimuddin, Alimuddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19467

Abstract

                                                 Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman dosen FAI Unismuh Makassar terhadap fatwa MUI dan fatwa majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan bank konvensional dengan sub masalah: 1) Bagaimana kedudukan fatwa MUI  dan fatwa Tarjih tentang penggunaan Bank Konvensional. 2) Bagaimanakah persfektif dosen FAI Unismuh Makassar terhadap bank konvensional. 3) Faktor apa saja yang menjadi pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen FAI Unismuh Makassar.                 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah field research kualitatif deskriftif, dengan tiga pendekatan yaitu: Pendekatan syar’i, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan yuridis empiris Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Dosen di Unismuh Makassar. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)perspektif dosen Unismuh Makassar terhadap bank konvensional yaitu: Mereka semua paham tentang produk dalam bank konvensional menngandung bunga yang diharamkan dan semuanya setuju akan hal itu, namun bank konvensional memilki keunggulan yang belum bisa dipenuhi oleh lembaga keuanan syariah, seperti fasiltas/kemudahan menjaukau disetiap daerah berbeda dengan lemabaga keuangan syariha hanya ada di kota-kota.2)kedudukan fatwa MUI  dan fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid tentang penggunaan Bank Konvensional yaitu: fatwa  mengenai pengharaman bunga bank diwilayah kampus unismuh Makassar terkhusus untuk dosen FAI Unismuh Makassar mereka semua sepakat tentang fatwa yang ada dan harus dipatuhi, namun ada situasi kondisi tertentu secara individu yang harus jadi pertimbangan dalam penerapan fatwa tersebut.3)Faktor pendorong penggunaan bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar yaitu: Faktor kemudahan/fasilitas, faktor gaji/pendapatan yang dihasilkan dari luar kampus Unismuh, dan faktor beasiswa menjadi faktor darurat dalam penggunaan bank konvensional.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya dosen Unismuh Makassar dalam memahami penggunaan  bank konvensional bukan dari sisi manfaatnya saja namun selalu mengedepankan faktor hukum dalam setiap tindakan yang harus dilakukan. 2) Terkait tentang pemahaman kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang pengharaman bunga bank sekiranya bisa dimaksimalkan bukan hanya dalam wilayah kelembagaan saja namun dalam bentuk perorangan/pribadi. 3) Sehubungan dengan Faktor penggunaan bank konvensional tinggal dimaksimalkan, yaitu dengan cara sebisa mungkin menghindari peraktek bunga yang ada dibank konvensional.Kata kunci : Fatwa, Bunga Bank, Bank Konvensional
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan Azis, Muh. Ilham; Musyahid, Achmad; Fatmawati, Fatmawati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.22481

Abstract

Penelitian ini merupakan field research kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian lapangan (field research) maka metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Teologi Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Sayyid atau Syarifah. Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Data Tersier Sumber data tersier ini dimaksudkan sebagai bahan penunjang sumber dan primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui Observasi, Interview (wawancara), dan dokumentasi.Selanjutnya data pada penelitian ini menggunakan Riset Lapangan dengan melalui wawancara serta observasi, sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep Kafaah dalam perkawinan keturunan Sayyid di Sulawesi Selatan masih mempertahankan konsep Kafaah nasab. (2) Kriteria Kafaah yang ada dalam masyarakat Sayyid ada tiga, yang pertama agama yaitu seorang Syarifah tidak sekufu dan tidak dibenarkan menikah dengan seseorang yang berbeda agama, yang kedua nasab seorang syarifah tidak sekufu dengan laki-laki yang non sayyid, dan yang ketiga Aliran seorang syarifah ahlussunnah wal jamaah tidak sekufu dengan laki-laki yang yang bukan ahlussunnah wal jamaah . (3) Hukum Islam dalam permasalahan kafaah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab./ Namun semua tetap mendasarkan pada faktor agama yang diharuskan pada kesepadanan dalam perkawinan selain faktor yang lain (nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan).Implikasi Penelitian Konsep (1) kafaah hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. (2) Dalam sistem perkawinan, persoalan nasab hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak mengarungi bahtera rumah tangga, asalkan calon mempelainya adalah seorang muslim yang memiliki akhlakul  karimah. (3)Perlunya merelevansikan hukum yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam fiqih munakahat dengan kafaah yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat serta perkembangan zaman. Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Kafaah, Praktik Perkawinan Sayyid
Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo Arrahmania, Musbirah; Asis, Abd; Muin, Audyna Mayasari
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.19541

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya.Kata kunci—Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan 
Perlindungan Hukum Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Mengalami Kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Nasruddin, Maghfirah; Haeranah, Haeranah; Ilyas, Amir
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.20246

Abstract

ABSTRAKPenelitian Ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Anak Didik Pemasyaratan yang mengalami kekerasan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Kabupaten Maros dan untuk menganalisis faktor penghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Kabupaten Maros. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan korban kekerasan yang diterapkan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah mengasingkan pelaku kekerasan terhadap anak ke dalam sel pengasingan (tutup sunyi) karena melakukan kekerasan terhadap anak didik pemasyarakatan merupakan pelanggaran disiplin berat (2) Faktor yang menghambat pemberian perlindungan hukum bagi anak didik pemasyarakatan adalah faktor sarana dan fasilitas umum di lingkungan lembaga pembinaan khusus anak yang digunakan masih secara bersama-sama oleh anak didik pemasyarakatan dan warga binaan yang lain (dewasa) dan faktor biaya yang menyebabkan hingga saat ini belum dapat dilaksanakan pemisahan lembaga pembinaan khusus anak dan dewasa.
Politik Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan dalam Menangani Kebakaran Hutan S, Suarni.; Wahid, A.M. Yunus; Ilyas, Anshori
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 2 (2021): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.18509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dapat menangani kebakaran hutan, tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan mulai pelaksanaan peraturan sampai pada penegakan hukumnya belum maksimal yang dipengaruhi oleh penanganan kebakaran yang lambang, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya penegakan hukum, dan lebih mengutamakan upaya represif dalam mengendalikan kebakaran hutan. Adapun upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menanagani kebakaran hutan yaitu upaya pencegahan membuat peta rawan kebakaran dan memudahkan akses ke daerah yang rawan kebakaran, upaya pemadaman, upaya pasca kebakaran meliputi evaluasi, identifikiasi, rehabilitasi dan penegakan hukum, termuatnya larangan dan pengenaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan KPK dalam menangani kebakaran hutan, penggunakaan strict liability, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran hutan, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi kredit perusahaan.

Page 15 of 21 | Total Record : 205

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue