cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 15   16   17   18   19 
PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN KONSERVATISME FIKIH KELUARGA: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri Fakhria, Sheila
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13204

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) regulates that the pregnant women can only be married by the men who got her pregnant. At the some time, some schools of Islamic jurisprudence, particularly Hanafite, allows the women to marry with other men. This paper discuss about the implementation of the marriage of pregnant women in the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) and how the authorities understand the regulations by focusing on 5 districts of Kediri. This paper explains the attitude of law enforcer (marriage registrars) in determining the law reference in the case of pregnant women marriage. This paper found that the marriage registrars of these KUAs argued that pregnant women could be married by men who did not impregnate her. This indicates that marriage registrars in Kediri had a preferece to refer to classical Islamic Jurisprudence (fiqh) rather then state law (KHI). Sociological factors such as the pesantren environment and the influence of kyai as religious authority lead to this stand.Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perempuan hamil hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sementara itu, mazhab Hanafi membolehkan perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pernikahan wanita hamil pada Kantor Urusan Agama (KUA) di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. Artikel ini menjelaskan bahwa para pegawai pencatat nikah (PPN) yang ada di lima kecamatan tersebut lebih memilih untuk merujuk pada fiqh klasik, Mazhab Hanafi, dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil. Mereka berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Alasan sosiologis seperti tradisi pesantren dan pengaruh kyai menjadi alasan penting munculnya sikap seperti ini. 
PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat Indrasukma, Andre
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14108

Abstract

A change in the management of pusaka tinggi (high heritage assets) in Nagari Kubang Putiah, Minangkabau, prompted this research. This article examines the position of pusaka tinggi in Nagari Kubang Putiah, as well as whether high inheritance management in Nagari Kubang Putiah is governed by Islamic law. The primary data came from interviews, while the secondary data came from literature studies on high heirlooms in Kubang Putiah. The findings show that, first, the position of high heirloom in Nagari Kubang Putiah is as a customary inheritance; second, the management of high heritage assets in Kubang Putiah has changed, not following the applicable provisions; and third, the management of high inheritance assets is following Islamic law, such as hibah (grants). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu perubahan pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, Minangkabau. Artikel ini menganalisis bagaimana kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah, apakah pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah itu sesuai dengan Hukum Islam. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, sedang data sekunder dari kajian literatur yang terkait dengan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kedudukan harta pusaka tinggi di Nagari Kubang Putiah adalah sebagai harta waris adat; kedua, pengelolaan harta pusaka tinggi di Kubang Putiah mengalami perubahan; ketiga, dari perspektif hukum Islam, pengelolaan harta pusaka tinggi dapat disamakan dengan harta hibah.
TETAP SAKINAH DI TENGAH PANDEMI: Usaha Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Musyafaah, Nur Lailatul; Ilmiyah, Alif Safinatul; Safitri, Lely Dewi; F., M. Zakky Tasywirul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14104

Abstract

As a result of the Covid-19 outbreak, numerous companies have terminated their employee ties. It has an impact on their life at home. The efforts of Rejodadi Campurejo Panceng Gresik village lay off victims to care for their families during the covid-19 outbreak are examined in this essay. Interviews and observations are used to acquire data. The impact of the Covid-19 pandemic, according to this study, contributed to the layoff of certain people of Rejodadi Village, Campurejo Village, Panceng District, Gresik Regency. As a result, they must fight for their family's survival. Finding another work, managing the family's financial habits, developing good communication between family members, and mentally and spiritually strengthening each other are among their efforts to keep the family in a condition of hurt. The layoff victim was able to keep his family in a state of harmony or sakinahAdanya covid-19 menyebabkan beberapa perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan pegawainya. Hal tersebut berimbas pada kehidupan rumah tangga mereka.Artikel ini mengkaji tentang upaya korban PHK warga Dusun Rejodadi Campurejo Panceng Gresik untuk menjaga keluarga sakinah pada masa pandemi covid-19. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secarakualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa warga Dusun Rejodadi Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik kehilangan pekerjaan karena diPHK oleh perusahaannya. Upaya mereka untuk mempertahankan keadaan sakinah dalam keluarga adalah mencari pekerjaan lain, mengatur pola keuangan keluarga, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan saling menguatkan mental dan spiritual. Dengan upaya tersebut, korban PHK berhasil menjaga keluarganya tetap dalam kondisi sakinah, mawaddah wa rahmah. 
BERDAKWAH SAMBIL MERAWAT KELUARGA: Aktivitas Khurūj Jama’ah Tabligh Keamiran Metro Lampung pada Masa Pandemi Santoso, Dri; Syarifudin, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14105

Abstract

Khuruj is a Tablighi Jamaat program that requires members to leave their homes for a period of time in order to proselytize Islam's principles. According to some academics, khuruj has resulted in the ignoring of some married couple rights and obligations. Due to the restriction of social movement during the covid-19, khuruj was performed with some adjustments to avoid the transmission of coronavirus. The purpose of this study is to determine the impact of khurûj on family function among Tablighi Jamaat in Metro Lampung during the pandemic era. This article argues that Tablighi Jamaat in Metro City is divided into two factions, namely Tablighi Jamaat Keamiran and Tablighi Jamaat Syuro Alami. Tablighi Jamaat Keamiran still performs Khurûj throughout the pandemic. From the perspective of family function, the researcher discovered Tablighi Jamaat Keamiran, which has been running on Khurûj in a pandemic situation, does not allow the members of Tablighi to Khurûj while disregarding family members. They must prepare for all the requirements of the family. Khuruj adalah program Jamaah Tabligh yang mengharuskan anggotanya meninggalkan rumah mereka untuk jangka waktu tertentu untuk menyebarkan ajaran Islam. Beberapa riset menunjukkan bahwa khuruj telah berakibat pada pengabaian beberapa hak dan kewajiban pasangan suami isteri. Dalam masa pandemi, akibat pembatasan gerakan sosial selama masa covid-19, khuruj dilakukan dengan beberapa penyesuaian untuk menghindari penularan virus corona. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak khurûj terhadap fungsi keluarga di kalangan Jamaah Tabligh di Metro Lampung pada masa pandemi. Artikel ini berpendapat bahwa Jamaah Tabligh di Kota Metro terbagi menjadi dua kubu, yaitu Jamaah Tabligh Keamiran dan Jamaah Tabligh Syuro Alami. Jamaah Tabligh Keamiran tetap melaksanakan Khurj selama masa pandemi. Ditinjau dari fungsi keluarga, peneliti menemukan Jamaah Tabligh Keamiran yang selama ini menjalankan Khurj dalam situasi pandemi, tidak membolehkan anggota Tabligh untuk Khurj jika dilakukan dengan mengabaikan anggota keluarga. Mereka harus mempersiapkan semua kebutuhan keluarga.
KE ARAH PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Kontribusi Teori Penyusutan (al-Qabḍ) dan Pengembangan (al-Basṭ) Abdul Karim Soroush Bahri, Syaiful
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14106

Abstract

This article examines Abdul Karim Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Basṭ) in religious interpretation, as well as his contribution to the reform of Islamic Family Law. To address this issue, the author conducted a literature review, examining Soroush's works as well as other data related to the topics discussed. The collected data was analyzed using content analysis techniques. Based on the research, Soroush's theory of contraction (al-Qabḍ) and expansion (al-Basṭ) seeks to demonstrate that religion and understanding of religion are two distinct entities. Religion is absolute and unchanging. Religious understanding, on the other hand, is relative and dynamic. Furthermore, this theory contributes to the renewal of the study of Islamic Family Law, specifically by positioning this knowledge as a result of understanding religion rather than as a religion. Furthermore, in the process of reforming the study of Islamic Family Law, other disciplines outside of the religious sciences, particularly science and social humanities sciences, are involved. Artikel ini membahas teori penyusutan (al-Qabḍ) dan pengembangan (al-Basṭ) dalam interpretasi agama yang digagas Abdul Karim Soroush, sekaligus melihat kontribusinya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam. Untuk membahas persoalan tersebut, penulis melakukan studi pustaka dengan mengkaji karya-karya yang ditulis Soroush, dan data-data lain yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan tehnik analisis isi. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa teori penyusutan (al-Qabḍ) dan pengembangan (al-Basṭ) yang ditawarkan Soroush berupaya untuk menunjukkan bahwa antara agama dan pemahaman terhadap agama merupakan dua entitas yang berbeda. Agama bersifat absolut dan statis. Sedang pemahaman terhadap agama bersifat relatif dan dinamis. Selain itu, teori ini juga berkontribusi terhadap pembaruan kajian Hukum Keluarga Islam, yakni dalam hal memposisikan ilmu ini sebagai hasil pemahaman agama, dan bukan sebagai agama. Juga dalam hal bahwa dalam proses pembaruan terhadap kajian Hukum Keluarga Islam dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lain di luar ilmu agama, terutama sains dan ilmu sosial-humaniora.
DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim Al Hasan, Fahadil Amin; Yusup, Deni Kamaluddin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14107

Abstract

This paper examines the process of examining marriage dispensation cases prior to and following the enactment of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Cases. This paper was written using a qualitative research method, specifically normative and empirical juridical approaches. According to the findings of this study, the provisions of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 have explicitly regulated several things that are not specifically regulated in the formal and material rules governing marriage dispensation. The adoption of this regulation is anticipation and standardization for judges in making legal decisions so that court decisions pay more attention to the best interests of children when granting a marriage dispensation application. Makalah ini mendiskusikan tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendakatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur secara khusus di aturan formil maupun materil mengenai dispensasi kawin. Pemberlakuan Perma ini ialah sebagai atisipasi dan standarisasi bagi hakim dalam membuat putusan hukum agar putusan atau penetapan pengadilan lebih merperhatikan kepentingan terbaik anak ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah
PERFECTION OF SEX FOR THE INTERSEX (KHUNṠA) TO GET MARRIED: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery April, Muhammad; Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14205

Abstract

This paper sheds light on the reasons for performing corrective surgery for intersex person to get married. The data were collected through the examination of works on intersex. The results of this study reveal that Islamic law, following the maqāṣid syarīah approach, allows the intersex person to perform corrective surgery with/without the intention of marriage. The choice to conduct corrective surgery does not violate the five principles of maqāṣid syarīa: the principle of religion (ḥifẓ ad-dīn), the principle of the soul (ḥifẓ an-nafs), the principle of mind (ḥifẓ al-‘aql), the principle of descent (ḥifẓ an-nasl), and the principle of property (ḥifẓ al-māl).  However, corrective surgery is limited to the people who biologically have sexual disorders and the surgery must be safe according to medical science.Artikel ini menjelaskan alasan melakukan operasi kelamin bagi orang interseks untuk menikah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah berbagai literatur yang membahas interseks. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pendekatan maqāṣid syarīah, hukum Islam membolehkan orang interseks melakukan operasi penyempurnaan kelamin, baik disertai niat untuk menikah maupun tidak terlebih dahulu. Pilihan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin tidak melanggar kelima prinsip maqāṣid syarīah, yakni prinsip agama (ḥifẓ ad-dīn), prinsip jiwa (ḥifẓ an-nafs), prinsip akal (ḥifẓ al-‘aql), prinsip keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan prinsip harta (ḥifẓ al-māl).Namun, operasi penyempurnaan kelamin hanya dapat dilakukan bagi orang yang memang benar-benar secara biologis mengalami kelainan seksual. Dan operasi yang dilakukan harus memenuhi standar ilmu kedokteran. 
الزواج بين مختلفي الدين وآثاره في إندونيسيا (دراسة فقهية تحليلية) Muqorobin, Ahmad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14206

Abstract

The purpose of this study is to examine the law governing interfaith marriage in Indonesia and its implications for the validity of marriage. This research departs from the juridical-normative approach. The data were gathered through an examination of the Marriage Law and a series of regulations, including fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the opinions of classical fiqh scholars on interfaith marriages. The result of this study indicates that the Marriage Law does not confirm the validity of interfaith marriages, while the fatwa of MUI and the Compilation of Islamic Law confirm that the marriage is invalid. This illegitimacy results from the application of the principle of safeguarding the public interest and avoiding harm, particularly with regard to religion. The implication is that marriages between Muslims and non-Muslims are considered illegal throughout Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan beda agama di masyarakat Indonesia, serta implikasinya pada keabsahan perkawinan tersebut. Penelitian ini beranjak dari pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan dengan cara menelaah Undang-Undang Perkawinan, serta serangkaian peraturan di bawahnya (termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat-pendapat ulama fikih klasik) yang berkaitan dengan pernikahan lintas agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan keabsahan pernikahan beda agama, sedangakan peraturan di bawahnya, yaitu: fatwa Majlis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Indonesia menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Ketidakabsahan ini berasal dari penerapan prinsip menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan, terutama menjaga agama. Implikasinya, pernikahan ummat Islam dengan nonmuslim dianggap tidak sah di seluruh Indonesia.هدف هذا البحث لدراسة مكثفة في تحليل القانوني الفقهي بأمر زواج بين المسلمين والديانات الأخرى في مجتمعات إندونيسي، وإبراز الآثار المترتبة من نوع هذا الزواج. واعتمد من خلال هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي معًا في تناول قانوني الزواج بين مختلفي الدين وحقيقته، ثم استقراء قانون الزواج المطبق من خلال إبراز المشاكل التي فيه والإجابة عنها. ويحصل هذا البحث على نتائج عديدة ومن أبرزها أن قانون الزواج لا يؤكد بصحة الزواج بين الأديان، أما الفتوى مجلس العلماء الإندونيسي وتمشيا مع قرار مجموعة الأحكام الإسلامية يؤكد ببطلان زواج المسلمين من الديانات الأخرى، وذلك لأجل باب جلب مصالح الأمة ودرء المفسدة، وأيضا سد الذريعة في حماية الدين، ومن الآثار المترتبة في نوع هذا الزواج عدم صحة الزواج عند كل الأديان في إندونيسيا.
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI RUANG DIGITAL: Bias Gender dalam Wacana Hukum Perkawinan di Instagram Handayani, Yulmitra
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14201

Abstract

This study departs from the widespread social media content created and distributed by conservative groups. One of the topics frequently addressed by this group is family law discourse, which includes instructions for selecting a mate, marriage advice, the fulfillment of rights and obligations in the family, and other topics related to relationships in domestic life. Using Foucault's discourse analysis approach, this article investigates the dominant narratives that portray family law. The data for this study was gathered by examining discourse on the Instagram platforms @nikahsyari.com, @nikahbarokah, and @yuknikah.syari. These platforms were selected based on their popularity—number of followers. This research finds that marriage content on those Instagram platforms reflects what I refer to as fiqh-oriented and gender bias. The vast number of followers divided into online premarital classes enables account managers to subtly support and spread their ideology while attracting as many members as possible to their online courses. As a result, this conservative teaching influences the religious views and practices of their members, particularly regarding marriage and gender relations in the household.Kajian ini berangkat dari maraknya kehadiran konten-konten di media sosial yang dibuat dan disebarkan oleh kelompok konservatif. Salah satu wacana yang sering diusung oleh kelompok ini adalah hukum perkawinan seperti petunjuk memilih jodoh, anjuran menikah, pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta topik-topik lain seputar relasi dalam kehidupan rumah tangga. Tulisan ini bertujuan untuk membedah narasi-narasi dominan yang merepresentasikan hukum keluarga dengan pendekatan analisis wacana Foucault. Data penelitian ini didapatkan dengan cara menginvestigasi wacana dalam platform “@nikahsyari.com”, “@nikahbarokah”, dan “@yuknikah.syar_i”. Platform ini dipilih berdasarkan banyaknya pengikut. Penelusuran terhadap konten-konten pernikahan di Instagram ini merepresentasikan hukum perkawinan dengan berorientasi fikih dan bias gender. Jumlah pengikut yang terbilang ratusan hingga ribuan, yang terbagi kedalam kelas-kelas pranikah online, membuat pengelola akun memiliki kuasa atas pengiringan opini dan penyebaran ideologinya sekaligus menarik sebanyak-banyaknya member dalam kelas onlinenya. Konsekuensinya, ajaran konservatif ini mempengaruhi praktik keagamaan dan cara pandang para member terhadap perkawinan dan relasi gender dalam rumah tangga khususnya.
AGENCY IN THE ONLINE MATCHMAKING PLATFORM: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia Nugroho, Ishak Tri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2021.14207

Abstract

The emergence of the online ta'aruf matchmaking platform represents a shift in the community's religious practice from offline to online media. The matchmaking platform’s use of internet technology is a unique selling point, as it attracts a large number of members. Apart from the religious messages propagated by each platform, the emergence of the online taaruf matchmaking media is undoubtedly sustained by the agencies involved in order to attract its members. The purpose of this article is to discuss the role of agents in two online matchmaking platforms: Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia. This research employs an agency theory framework. Based on the data gathered, this study concludes that the success of these two platforms is a reflection of the performance of the numerous agents involved. These agents are not gender-specific, but rather multi-agency.Munculnya biro jodoh taaruf online merupakan sebuah perubahan sosial dari praktik keagamaan masyarakat dari model offline beralih menjadi online. Pemanfaatan teknologi internet oleh para biro jodoh menjadikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang menggunakan jasanya. Selain bersandar kepada pesan-pesan keagamaan yang dikampanyekan oleh masing-masing, kemunculan biro jodoh taaruf online tersebut tentu ditopang oleh para agensi yang terlibat sehingga sukses menjaring para pencari jodoh. Tulisan ini mengulas tentang bagaimana agen berperan dalam platform perjodohan online: Rumah Taaruf myQuran dan Mawaddah Indonesia. Penelitian ini berda pada pendekatan teori agensi. Berdasarkan data yang didapatkan, penelitian ini berkesimpulan bahwa kesuksesan kedua platform ini merupakan representasi dari kinerja banyak agen yang terlibat. Para agen ini tidak dipecah berdasarkkan gender melainkan multiagensi.

Page 17 of 24 | Total Record : 231

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol 8, No 2 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue