cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62247465407
Journal Mail Official
gemapublica@live.undip.ac.id
Editorial Address
Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro Building A, 1st floor Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 24609714     EISSN : 25481363     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Gema Publica provides media to publish scientific articles as a result of research and development in public administration study. Gema Publica limited to published the scope of public policy and management We accept contributions of research articles and conceptual (non-research) articles from authors in English (preferable). We put more emphasis on research articles.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2025)" : 9 Documents clear
OPTIMIZATION OF A GOOD GOVERNANCE SYSTEM THROUGH SYNERGY AND COLLABORATION BETWEEN LEADERSHIP AND BUREAUCRACY IN INDONESIA Agung, Magda Faradiba Mauludia; Rani, Berliana Mustika; Millensyah, Erwing Wahyu; Wijayanto, Hendra; Sari, Sarah Meirina; Perdana, Rizky Nurhidayat
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.1-9

Abstract

Good governance is a crucial foundation for sustainable development in Indonesia. Its implementation, however, faces various challenges, including weak coordination between leadership and bureaucracy. This article aims to examine the role of synergy and collaboration between visionary leadership and professional bureaucracy in achieving effective, transparent, and accountable governance. This research employs a qualitative approach based on literature studies and policy analysis, focusing on case studies of bureaucratic reform in several regions of Indonesia. The findings indicate that a harmonious relationship between leadership and bureaucracy can enhance public service effectiveness, accelerate policy implementation, and minimize corruption. Responsive leadership serves as the primary driver of change, while professional bureaucracy acts as an efficient policy executor. The challenges include resistance to change, political influence, and overlapping bureaucratic authorities. Addressing these challenges requires strategic measures such as strengthening leadership training, performance-based bureaucratic reforms, and the adoption of digital technology to enhance transparency and efficiency. Strong synergy and good governance can be optimized to meet societal needs and global challenges.
PENGARUH KINERJA PEGAWAI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL) KABUPATEN TEBO Westi, Viva; Putera, Roni Ekha; Liesmana, Roza
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.10-22

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kinerja pegawai dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo yang berbanding terbalik dengan target kinerja pegawai yang tercapai dan kualitas pelayanan sudah menunjukkan kategori baik berdasarkan banyaknya inovasi dan penghargaan yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, uji validitas dengan korelasi Bivariate Pearson, uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs Alpha. Teknik pengujian hipotesis menggunakan Uji T (Parsial) dan Uji F (Simultan) menggunakan SPSS Versi 25. Berdasarkan hasil penelitian menurut analisis statistik deskriptif, kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Tebo berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 85,48%, kualitas pelayanan berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 83,06%, serta kepuasan masyarakat berada pada kriteria jawaban kategori baik dengan persentase 83,75%. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan adanya pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat dan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil uji F juga menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja pegawai dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebesar 78,9%.
DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Kurniyasih, Fajar
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.84-97

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui pendekatan Advocacy Coalition Framework (ACF). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan UU TPKS merupakan hasil kontestasi antara dua koalisi advokasi utama: koalisi progresif yang mendorong perlindungan korban berbasis kesetaraan gender, dan koalisi konservatif yang menolak atas dasar nilai moral dan agama. Kedua koalisi memiliki belief system yang berbeda dan mempengaruhi arah kebijakan melalui strategi advokasi yang terstruktur, termasuk petisi publik, pendekatan ke tokoh agama, dan dukungan politik. Pengesahan UU TPKS akhirnya terjadi setelah adanya konsistensi advokasi masyarakat sipil, dukungan politik dari fraksi-fraksi DPR serta pernyataan resmi Presiden. Studi ini mengungkapkan bagaimana pendekatan ACF digunakan untuk melihat interaksi antar aktor, nilai dan strategi dalam memegaruhi arah perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual.
Tantangan Demokrasi dalam Proses Legislasi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Nirmala, Renata Jati; Subekti, Rosalina Woro
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.98-123

Abstract

Tantangan legislasi RUU PPRT di Indonesia mencerminkan dinamika politik dalam sistem legislasi nasional. Demokrasi perwakilan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk melalui konsultasi publik dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan utama dalam pengesahan RUU PRT dari perspektif sistem legislasi dan pengambilan keputusan di DPR RI menggunakan Teori popular sovereignty atau kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dan John Locke serta Teori Pemisahan Kekuasaan dari Montesquieu. Penelitian ini dilakukan melalui studi liteatur. Dari penelitian adalah telah dilakukan, adanya keterlambat pengesahan RUU PPRT menunjukkan defisit dalam demokrasi partisipatif dan pengaruh politik elite dalam legislasi. Mekanisme representasi di DPR masih dipengaruhi oleh klientelisme, sementara eksekutif memiliki dominasi dalam menentukan prioritas kebijakan. Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan peningkatan partisipasi publik, reformasi sistem perwakilan khususnya perempuan dalam legislatif, dan peningkatan transparansi-akuntabilitas dalam legislasi. Dengan begitu, demokrasi Indonesia diharapkan lebih inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.
DAMPAK BANJIR ROB TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI 2018 DI DESA TOMPE KECAMATAN SIRENJA Ela, Nurla; Maliki, Rendra Zainal
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.23-35

Abstract

Desa Tompe terletak di bagian barat pesisir Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami land subsidence pasca gempa bumi pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak banjir rob terhadap kondisi perekonomian masyarakat pasca gempa bumi 2018 di Desa Tompe Kecamatan Sirenja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan kelingkungan. Analisis data yang digunakan yaitu trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang terdampak bencana banjir rob akibat bencana gempa bumi dan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Dampak banjir rob juga menimbulkan banyak masalah seperti jalan menjadi rusak dan berlubang, rumah dan infrastruktur rusak, kualitas lingkungan menjadi tidak stabil, dan terjadi genangan di pemukiman masyarakat.
ANALISIS TREN DAN FORECASTING PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN KOTA SEMARANG Fitrianto, Mochamad Rizki; Sugiarto, Amalia Rizka
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.124-142

Abstract

Perubahan tata guna lahan merupakan isu strategis yang memengaruhi lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren dan meramalkan perubahan penggunaan lahan di Kota Semarang dengan menggunakan pendekatan forecasting deret waktu (time series). Data penggunaan lahan dari tahun 2012 hingga 2016 dianalisis untuk berbagai kategori lahan seperti sawah, kebun, ladang, tambak, dan lahan terbangun. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas lahan terbangun, dengan prediksi mencapai 61% dari total luas kota pada tahun 2032. Sebaliknya, tren penurunan signifikan terjadi pada sawah, ladang, dan kebun, yang berimplikasi pada ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis kota. Tren penggunaan tambak menunjukkan peningkatan, sementara padang rumput mengalami penurunan moderat. Fluktuasi pada lahan yang ditanami pohon cenderung menuju kenaikan. Hasil peramalan ini menegaskan perlunya strategi tata kelola lahan berkelanjutan dan perencanaan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan perkotaan. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan dalam mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial dari perubahan tata guna lahan di masa depan. 
MANAJEMEN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DI KOTA PADANG Sari, Cynthia Aprilla; Putera, Roni Ekha; Kusdarini, Kusdarini
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.36-49

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh turunnya peringkat IPLM Kota Padang dari tahun ke tahun. Perolehan nilai IPLM Kota Padang pada tahun 2023 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Kinerja yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan terkait Manajemen Kinerja di Dinas Perpustakan dan Kearsipan dengan teknik purposive sampling yang didukung dengan dokumentasi, dan observasi kegiatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Kinerja Wibowo, yang terdiri dari empat variabel, yaitu Masukan, Proses, Keluaran, dan Manfaat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah melaksanakan manajemen kinerja pada upaya meningkatkan IPLM di Kota Padang. Perencanaan sudah dilakukan dengan baik berpedoman pada RPJMD meskipun masih terdapat beberapa kekurangan input dalam mendukung pelaksanaan kinerja. Adanya keterbatasan alokasi anggaran APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan hasil kinerja. Kegiatan peningkatan IPLM memberikan dampak positif bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sendiri maupun masyarakat. IPLM memperkuat keberadaan perpustakaan dan pengelolaan yang lebih baik, sekaligus menjadi penggerak utama literasi berkelanjutan.
KEBIJAKAN TRANSPORTASI HIJAU DI KOTA MEDAN: TELAAH TEORI KEADILAN SOSIAL JOHN RAWLS Dewi, Yupi Sasmita; Darniyus, Al-Adly
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.50-62

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan bus listrik di Kota Medan dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls, dengan fokus pada distribusi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan rute bus listrik. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi hijau, analisis menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya memenuhi prinsip justice as fairness. Ketimpangan akses masih terjadi, terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran kota yang memiliki keterbatasan mobilitas akibat minimnya infrastruktur SPKLU dan jalur bus listrik yang lebih terkonsentrasi di pusat kota. Studi ini menggunakan metode analisis pustaka dengan teknik Miles dan Huberman (2014) untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mencerminkan keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan SPKLU yang belum merata dan rute bus listrik yang tidak menjangkau seluruh wilayah menimbulkan ketidaksetaraan akses transportasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif berupa pemerataan distribusi SPKLU, ekspansi rute bus listrik ke wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi publik, serta integrasi pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan transportasi hijau. Dengan strategi ini, kebijakan bus listrik di Kota Medan dapat lebih optimal dalam menjamin aksesibilitas yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
DINAMIKA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: KAJIAN BIBLIOMETRIC BERDASARKAN DATABASE SCOPUS Silvia, Tissa; Putri, Rizky Amalia
GEMA PUBLICA Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gp.10.1.2025.63-83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lanskap riset global terkait kebijakan perlindungan pekerja migran melalui pendekatan bibliometrik berbasis data dari Scopus dari Tahun 2004-2024. Dengan menggunakan strategi pencarian Boolean (“social protection” AND “migrant workers”) AND (“policy framework” OR “government regulation”), diperoleh 721 publikasi yang kemudian diseleksi melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi hingga tersisa 69 artikel relevan. Data dianalisis menggunakan Excel, Publish or Perish (PoP), dan VOSviewer.Hasil menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam publikasi, terutama setelah pandemi COVID-19, dengan tahun 2022 sebagai puncaknya. Analisis kutipan mengidentifikasi karya-karya penting yang paling berpengaruh, salah satunya artikel tentang dampak COVID-19 terhadap pekerja migran di Kuwait. Dari sisi kolaborasi, Amerika Serikat dan Australia merupakan kontributor utama dalam kajian ini. Fokus penelitian terbagi dalam beberapa klaster seperti hak asasi manusia, kebijakan migrasi, pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial.Penelitian ini menyimpulkan bahwa isu kebijakan perlindungan pekerja migran terus berkembang dan menunjukkan urgensi untuk eksplorasi lebih lanjut, khususnya terkait kebijakan imigrasi, perlindungan kesehatan, dan isu perdagangan manusia. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam merancang perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja migran.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue