Yustitiabelen
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Metode Pembentukan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Keolahraagan Di Kabupaten Merauke. ]]>
<![CDATA[Martinus Guntur Ohoiwutun]]>;
<![CDATA[Theresia Maria Thesa]]>;
<![CDATA[Ali Rahman]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.814
<![CDATA[Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diatur lengkap unsur yang saling berkaitan dari sistem keolahragaan, dari unsur tersebut perlu dicari permasalahannya satu persatu sehingga penyelesaian masalah keolahragaan nasional menjadi komprehensif dan tidak ada maslalah lagi nantinya. Metode yuridis normatif dilakukan melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (the statute approach) dan Pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach) Urusan olahraga telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke dibuktikan dengan adanya Perangkat Daerah yang menangani olahraga, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Penyelenggaraan Keolahragaan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak terkiat dengan pelayanan dasar yang belum dilakukan sesuai dengan urusan pemerintahan bidang olahraga.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Dengan Penggunaan Kuasa Mutlak ]]>
<![CDATA[Aulia Rahman Hakim]]>;
<![CDATA[Muhammad Fajar Ilham]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.828
<![CDATA[Riset ditujukan untuk tujuan mengetahui akibat hukum atas penggunaan klausul kuasa mutlak pada Akta Jual-Beli yang diproduk PPAT. Riset ini memakai metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang -undangan (statute approach) dan analisa secara deduktif, yang mana hasil penelitian ialah akibat hukum AJB yang didalamnya ada klausul kuasa mutlak batal demi hukum dan kembalinya status kepemilkan hak dan kewajiban atas objek tersebut seperti semula dan pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya ini dapat melalui tiga cara yaitu administratif, perdata dan pidana.]]>
<![CDATA[Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa UBHI PGRI Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. ]]>
<![CDATA[Novigawati , Dewi]]>;
<![CDATA[Andrie Djatmiko, Andreas]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.799
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengkaji dan menganalisa kesesuaian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa Universitas Bhinneka PGRI sesuai prinsip-prinsip hukum perjanjian. Metode yang dipakai ialah yuridis normatif. Teknik analisis dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini ialah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa Universitas Bhinneka PGRI telah ditetapkan oleh pengelola, ternyata penyewa tidak memenuhi banyak kewajiban dan banyak ketentuan perjanjian yang tidak dilaksanakan keduanya. Terdapat tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa dan tidak adanya sanksi yang tegas oleh pengelola untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut.]]>
<![CDATA[Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina. ]]>
<![CDATA[Hendry Devano, Muhammad]]>;
<![CDATA[Astuti, Mirsa]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.908
<![CDATA[Serangan rumah sakit di wilayah Palestina adalah kejahatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan belum ada seorang pun yang diadili atas kejahatan ini dan perang selama 76 tahun telah menjadi tidak terkendali sehingga mengakibatkan korban perang bagi warga sipil dan anak-anak Palestina. Tujuan dari penelitian ini difokuskan untuk mencari tahu mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan penegakan Hukum Internasional dengan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan rumah sakit di Palestina. dan Untuk mengetahui Peran Hukum Internasional dalam Perang Palestina-Israel, metode yuridis normatif merupakan metode untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa hak veto Dewan Keamanan PBB patut dipertimbangkan kembali sebagai syarat utama bagi ICC untuk mengadili kejahatan perang dan kemanusiaan yang dilakukan dalam konflik Palestina dan Israel dengan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan ilmiah.]]>
<![CDATA[Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua ]]>
<![CDATA[Wahyu, Dinar]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.922
<![CDATA[Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memiliki kewenangan tambahan, khususnya berkaitan dengan aliran dana, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para whistleblower pada peraturan daerah, khususnya di Provinsi Papua, sebagai salah satu aksi pencegahan dan penanganan korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil pembahasan yang didapatkan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintahan Provinsi Papua dapat dilakukan penerapan whistleblowing system. Penyelenggaraan whistleblowing system yang mapan harus diikuti dengan perlindungan hukum terhadap para whistleblower dengan pembentukan produk hukum di Provinsi Papua, aparat penegak hukumnya, dan budaya yang mendukung sehingga meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pemerintahan Provinsi Papua.]]>
<![CDATA[Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat. ]]>
<![CDATA[Neltje Saly, Jeane]]>;
<![CDATA[Ocarina Fae, Majolica]]>;
<![CDATA[Kinanti, Lamsiur]]>;
<![CDATA[Gracia, Gracia]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.923
<![CDATA[Penggunaan hak Free, Prior, Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri, terutama terkait hak atas tanah dan wilayah mereka berdasarkan pertalian adat dan hubungan sejarah, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Kepastian keputusan yang berdasar prinsip FPIC, keterlibatan pihak luar dan pemahaman yang baik dari masyarakat adat tentang prosedur pengambilan keputusan dan implikasinya diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan keragaman tingkatan pengakuan hak masyarakat adat terhadap tanah dan penerapan prinsip FPIC di berbagai negara, sesuai dengan hukum masing-masing negara. Masyarakat adat dapat memastikan proses berbasis FPIC berjalan dengan baik melalui persiapan proaktif dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Prinsip FPIC diharapkan menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga hak-hak dan kehidupan masyarakat adat serta memberikan mereka kebebasan menentukan nasib sendiri.]]>
<![CDATA[Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan di Era digital. ]]>
<![CDATA[Setiwawan, Asep]]>;
<![CDATA[Aini, Qurotul]]>;
<![CDATA[Wardhani, Listinia]]>;
<![CDATA[Asrori, M. Abdul Roziq]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.944
<![CDATA[Pemanfaatan internet pastinya memberikan perubahan, bisa perubahan positif ataupun negatif. Perundungan atau lebih viral dengan istilah bullying juga kerap terjadi di era digital sekarang. Dimana perbuatan tersebut iaah salah satu contoh delik pidana di dunia cyber. Perundungan dalam dunia digital kini bisa diibaratkan senjata ampuh pembunuhan karakter targetnya dengan menyebarluaskan bullying scara masif tanpa belas kasihan. Nilai Pancasila pada perundungan berperan penting guna memperbaiki moral dan perilaku seseorang dan perlunya Perlindungan Hukum korban perundungan agar supaya kasus perundungan tidak menjadi masif. Penguatan Nilai Pancasila dan Perlindungan Hukum Korban Perundungan Guna Meredam Perundungan menjadi tujuan utama daam artikel, yang mana muara akhirnya iaah meredam dan menurunkan maraknya perundungan digital. Metode hukum normatif dalam riset yang dilakukan periset dengan cara mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder yang terdiri dari materi hukum utama, materi hukum sekunder serta materi hukum tersier. Berupa apapun perundungan di dunia digital harus diredam dan dihapuskan. Pendoktrinan nilai-nilai Pancasila harus di-blow up terus-menerus pada semua lapisan masyarakat untuk meredam dan menghapuskan segala bentuk perundungan di era digital.]]>
<![CDATA[Kedaulatan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Bermoral Menuju Kemakmuran Rakyat. ]]>
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Retnowati, Endang]]>;
<![CDATA[Kusumaputra, Ardhiwinda]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i1.946
<![CDATA[Pengaturan pengelolaan sumber daya air mencerminkan aspek hukum kedaulatan negara yang meliputi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan mutlak, sehingga negara bertanggung jawab untuk to respect, to protect dan to fulfill sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, pola pengaturan tersebut menggunakan konsep keseimbangan kepentingan, sebab peran sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan (dalam UU No. 17 Tahun 2007). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis harmonisasi hukum pengaturan pengelolaan sumber daya air yang bermoral guna menciptakan kemakmuran rakyat. Metoda penelitian ini penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisisnya menggunakan metode induktif dan pisau analisisnya teori negara kesejahteraan. Hasil penelitiannya, kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya air dilandasi politik hukum keseimbangan kepentingan antara aspek demokrasi, nilai dasar dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan sumber daya air adalah bermoral dan menjamin hak rakyat atas air menuju kemakmuran.]]>
<![CDATA[Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. ]]>
<![CDATA[pangestuti, erly]]>;
<![CDATA[Setianingsih, Linda]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1164
<![CDATA[Perceraian merupakan fenomena sosial kompleks yang menantang Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan keadilan kepada semua pihak terlibat. Mediasi dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan lebih cepat dan ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peranan mediator dalam menangani perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung dan mengukur efektivitasnya dibandingkan dengan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan mediator berperan sebagai fasilitator penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah, khususnya dalam kasus-kasus perceraian yang kompleks. Saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi mencakup peningkatan sosialisasi tentang manfaat mediasi, penguatan pelatihan bagi mediator, dukungan psikologis bagi pihak terlibat, serta perluasan monitoring dan evaluasi proses mediasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas dari Tindakan Kekerasan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa ]]>
<![CDATA[Yuliandari, Susi]]>;
<![CDATA[Chomariyah, Chomariyah]]>;
<![CDATA[Asmuni, Asmuni]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v10i2.1165
<![CDATA[Meningkatnya kasus di beberapa daerah di Indonesia menandakan bahwa penyebaran tindak kekerasan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) semakin meluas. Kekerasan yang dialami oleh ODGJ seringkali dialami oleh petugas kesehatan karena adanya stigma negatif yang melekat pada mereka dan kurangnya pemahaman terhadap gangguan jiwa. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum apa yang dilakukan terhadap pelaksana program kesehatan jiwa di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dari tindakan kekerasan yang dilakukan ODGJ dan lembaga manakah yang berwenang memberikan perlindungan kepada pelaksana program kesehatan jiwa di Puskesmas dari kekerasan yang dilakukan ODGJ. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan regulasi, konseptual, dan komparatif. Dengan penelitian pustaka, peneliti menggunakan Undang Undang kesehatan, KUHPidana sebagai instrumen penelitian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kesehatan jiwa meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini terus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pelaksana program kesehatan jiwa di Puskesmas, termasuk dokter dan perawat. Pada saat pelaksana program kesehatan jiwa merawat atau mengevakuasi ODGJ, mereka didampingi oleh aparat TNI dan polisi masyarakat untuk menjamin keselamatan mereka dan memungkinkan terlaksananya program kesehatan jiwa secara optimal.]]>
