Yustitiabelen
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Articles
117 Documents
<![CDATA[Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang ]]>
<![CDATA[Santy Fitnawati WN]]>;
<![CDATA[Muhamad Romdoni]]>;
<![CDATA[Rizki Nurdiansyah]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.568
<![CDATA[Akibat dari sebuah perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin pasangan suami istri. Pasca perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022 /PA.Srg Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang namun objek yang disengketakan masih menjadi agunan di salah satu perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harata bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), padahal jika merujuk UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti mengharuskan majelis hakim Pengadilan Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara a quo demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Argumentasi Hukum Hakim Agung Dalam Putusan Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Oleh Perusahaan Jasa Keuangan ]]>
<![CDATA[Agus Suharsono]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.588
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Hakim Agung dalam memutuskan sengketa Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Agunan Yang Diambil Alih oleh perusahaan jasa keuangan. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, kasus, konsep, dan interpretasi, bahan hukum berupa dokumen yang dianalisis menggunakan content analysis. Hasil penelitian bahwa Hakim Agung menggunakan linguistic arguments, systemic arguments dan teleological-evaluative arguments berpendapat bahwa penjualan Agunan Yang Diambil Alih perusahaan jasa keuangan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan satu kesatuan dengan perjanjian jasa keuangan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.]]>
<![CDATA[Sanksi Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung ]]>
<![CDATA[Bambang Slamet Eko Sugistiyoko]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.702
<![CDATA[Pelanggaran Lalu lintas Jalan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung tergolong tinggi oleh karena itu aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya lalu lintas jalan selalu memberikan penyuluhan baik melalui sekolah-sekolah maupun langsung ke masyarakan. Dengan adanya pelanggaran lalu lintas jalan polisi dapat melakukan Tindakan baik pencegahan maupun memberikan sanksi berupa memberikan surat tilang yang mana harus diselesaikan melalui siding di pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri telah memutus dengan pidana denda setiap pelanggaran lalu lintas jalan disebabkan karena : a. Perbuatan pidana setiap seseorang melanggar lalu lintas bentuknya tindak pidana tipiring, b. Pidana kurungan terhadap pelanggar lalu lintas oleh masyarakat belum siap diterapkan, c. Dalam memutus perkara terhadap pelanggar beberapa kali Hakim tidak mengatahuinya dan d. Terhadap rekap data bagi seseorang yang melanggar di Pengadilan Negeri Tulungagung belum ada. Adapun dalam pasal 281 terancam hukuman 4 (empat) bulan, seangkan dalam pasal 288 ayat (2) ancaman hukuman 1 (satu) bulan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas nominal denda dapat dilihat: a. Kondisi perekonomi masyarakat di daerah, b. Penerimaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pelanggaran lalu lintas dan c. Pengulangan pasal yang dilanggar yang tidak ada saksinya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Raperda Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan ]]>
<![CDATA[Karyadin]]>;
<![CDATA[Azizah]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.577
<![CDATA[Bersumber pada Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 mengenai Jalan dikatakan jalan ialah salah satu infrastruktur transportasi yang bermakna faktor penting dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, serta guna bagi masyarakat dan dalam memajukan ketenteraman umum. penelitian ini memiliki tujuan Untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan RAPERDA tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan dengan segala dimensinya secara menyeluruh dan terpadu. Penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah OKI tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan ini menggunakan metode penelitian hukum. Pengaturan Alat Pengendali Pengguna Jalan guna aktivitas kemasyarakatan dalam wujud Konsep PERDA perlu diwujudkan untuk membenahi serta menata Alat Pengendali Pengguna Jalan pada aktivitas kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.]]>
<![CDATA[Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ]]>
<![CDATA[karyadin]]>;
<![CDATA[Azizah]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.606
<![CDATA[Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD dan Pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas pemerintahan untuk mengatur masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Tujuan penelitian ini mengetahui dan memahami kedudukan Perda dalam hierarki peraturan prundang-undangan Indonsia serta sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Perda memiliki kedudukan hierarki yang jelas dan nyata dalam perundang-undangan. Pembentukan Perda, partisipasi masyarakat perlu dilibatkan agar supaya peraturan yang dihasilkan mampu menyerap berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Penanganan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ]]>
<![CDATA[Monica Sri Astuti Agustina]]>;
<![CDATA[Bagas Dwi Pangestu]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i1.665
<![CDATA[Penindakan masalah kejahatan kepada anak pastinya beda dengan penindakan masalah kepada umur dewasa, penindakan kepada anak bertabiat khusus yang diatur dalam peraturan tertentu. Uraian pada prosedur penindakan masalah anak tentunya barangkali tengah terdapat sebahagian kalangan warga yang belum paham ataupun mengerti, akibatnya menimbulkan penilaian yang beragam, serta juga terdapat penilaian yang salah semacam penangan anak yang berkonflik hukum mendapat perlakuan yang spesial ataupun jua menyangka anak tidak dapat dihukum. Sementara itu terdapat cara penindakan yang diatur dengan cara spesial. Butuh dimengerti kaitan proses anak yang terkena kasus hukum berdasar pada ketentuan yakni: UU No 11 Tahun 2012 dulunya UU No 3 Tahun 1997; UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 serta UU lainnya yang berhubungan. Berlandaskan penjelasan itu tampak nyata proses penindakan anak yang terkait kasus hukum lain dengan proses pada orang dewasa, dalam sistem peradilan pidana anak sangat memprioritaskan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[oki yunice]]>;
<![CDATA[Andreas Andrie Djatmiko]]>;
<![CDATA[Ajar Dirgantoro]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.556
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the legal power of a building lease agreement without a written agreement based on it and the implementation of a building lease agreement in accordance with Article 1320 in conjunction with Article 1548 of the Indonesian Civil Code. The method and technique used in research to collect data through observation, interviews, and documentation is known as qualitative descriptive. Using the observation method, researchers obtain data about the actual condition of the rented building and the surrounding environment. The documentation method itself seeks data and conditions related to the object of research. The interview method is used to obtain direct information from sources to find out about the issues discussed in the study. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal force regarding the building lease agreement without the basis of a written agreement and the implementation of the building lease agreement is related to the education and implementation of the agreement on leasing so that it is not against the law between the lessee and the lessee.]]>
<![CDATA[Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung) ]]>
<![CDATA[effa twintasari]]>;
<![CDATA[Andreas Andrie Djatmiko]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.558
<![CDATA[This writing aims to find out how the method of proof is implemented against the perpetrators of acts of non-physical violence (bullying) according to Article 80 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and what concrete steps are taken by law enforcers (police) to implement the method of proof against non-physical violence (bullying). This writing research method is qualitative and normative. Data collection techniques include observation, interviews, documentation. With the observation method used by researchers to obtain actual data from the actual conditions that occur. The documentation method itself is used to find data and circumstances related to the object of this research. The results of this study revealed the implementation of the method of proof against the perpetrators of non-physical violence (bullying) and what concrete steps were taken by law enforcers (the police) to implement this method of proving non-physical violence (bullying). letter to the realm of visas This proof is carried out by psychologists, psychiatrists and counselors by conducting interviews with victims of verbal bullying. In addition, the support of those closest to the victim of bullying can also provide positive motivation for the victim to get through it all. If you experience psychological violence, that will be used as evidence later.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie) ]]>
<![CDATA[Bambang Hartono]]>;
<![CDATA[Ansori]]>;
<![CDATA[Mega Junisda]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.708
<![CDATA[Pengeroyokan ialah pengroyokan dapat didefinisikan sebagai tindakan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Tindakan sengaja ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam putusan banding (judex factie) berdasarkan Putusan Nomor: 84/PID/2022/ PT.TJK). Penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengeroyokan berakibat kematian dalam putusan banding yang tepat yaitu menyatakan bahwa terdakwa hanyalah turut serta melakukan tindak pidana sehingga terdapat pengurangan masa pidana penjara yang mulanya 10 tahun menjadi 8 tahun.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penjualan Narkotika ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Louis Gandhi Amanda]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v9i2.711
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang ditandai dengan kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan atau follow up crime, sedangkan kejahatan utamanya disebut sebagai predicate core crime atau offense ataupun ada negara yang merumuskan sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang setelah itu melakukan metode pencucian. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban terdakwa tindak pidana pencucian uang melalui penjualan narkotika (Studi Putusan No: 755/Pid.Sus/2020/PN.Tjk). Penulisan ini memakai metode penelitian pendekatan yuridis normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat yaitu Terdakwa dihukum pidana 9 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- dengan syarat jika pidana denda tidak dibayarkan akan digantikan pidana 3 bulan penjara, serta membebankan tersangka untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.]]>
