cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 26 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 05, No. 02, Juni 2015" : 26 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BALITA SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI Kadek Dwika Agata Krisyana; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai macam kejahatan merupakan suatu gejala yang terjadi di masyarakat, salah satu kejahatan yang terjadi ialah kejahatan perdagangan orang terhadap balita. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Tujuan dari penulisan makalah ini ialah untuk mengetahui perlindungan terhadap balita sebagai korban perdagangan orang. Dengan metode normatif yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan akan mengkaji dari segi aspek victimologi dan kekaburan norma terhadap bentuk perlindungan dari korban tersebut. Korban tindak pidana perdagangan orang yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, UU Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan agar dapat mengetahui perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban perdagangan orang, baik secara abstrak maupun konkret. Kesimpulannya dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung namun mekanismenya belum ada pengaturannya.
TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP HEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA I Nyoman Adi Wiradana; Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengambil judul tentang tindak pidana asusila terhadap hewan ditinjau dari perspektif hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana asusila terhadap hewan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Tindak asusila terhadap hewan merupakan penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan dalam bentuk melakukan hubungan seksual dengan hewan. Selain menunjukkan menyimpangnya norma oleh para pelaku, kejadian ini juga melanggar hukum positif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak asusila terhadap hewan merupakan perbuatan melawan hukum dan setiap perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana sehingga para pelaku tindak asusila terhadap hewan dapat dipidana karena sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN I Gusti Ngurah Agung Darmasuara; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dalam lingkup rumah tanggasemakin meningkat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkanpelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuktindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah dampak tindak kekerasan terhadapanak dalam rumah tangga? Dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitianyuridis normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam Pasal 26 UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenaiperlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dampak tindakkekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu berdampak pada kesehatan fisik dankesehatan mental anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumahtangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan danpengamanan diri korban berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN DIBAWAH SADAR (TRANCE) (STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI SUBAGAN KARANGASEM) Gandi Utama Putra; A. A.Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper ini mengambil judul tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan dibawah sadar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti evektifitas hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dasar terjadinya pembunuhan dikarenakan adanya upacara ritual yang dilakukan oleh keluarga korban. menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dapat di jerat dalam pasal 338 KUHP bilamana dapat dibuktikan dengan unsur kesengajaan dan dilakukan dengan sadar oleh pelaku. Suatu perbuatan hanya dapat di pertanggung jawabkan perbuatanya apabila pelaku kejahatan mengakui akan perbuatan dan di perkuat oleh kesaksian-kesaksian dari saksi.
KEBIJAKAN FORMULASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Ni Luh Khrisna Shanti Kusuma Devi; I Ketut Rai Setiabudi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dilatarbelakangi oleh kekaburan atas fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga menyebabkan fungsi KPAI dalam menyelenggarakan perlindungan anak khususnya dalam hal anak sebagai korban kekerasan menjadi kurang efektif, sehingga penting untuk diketahui bagaimana fungsi Komisi Perlindungan Anak sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan bagaimana bentuk kebijakan formulasi di masa mendatang guna enjamin efektifnya penyelenggaraan perlindungan anak. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diketahui kurang efektifnya fungsi perlindungan anak yang dimiliki KPAI. Selain itu adanya ketersinggungan KPAI dengan lembaga perlindungan anak yang lain baik dari yang dibentuk pemerintah maupun dari masyarakat menjadikan fungsi KPAI sangat terbatas untuk menangani masalah perlindungan anak terutama dalam hal anak sebagai korban tindak kekerasan.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN Ida Ayu Ratna Apsari Dewi; I Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Perundang-Undangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan.Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat adanya konfliknorma. Tulisan ini menjelaskan tentang upaya penyelesaian konflik pertanahan yangdilakukan melalui proses pidana termasuk dengan menggunakan Perundang-undangan di luarkodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang pertanahan yang kemudian menimbulkankonflik norma. Adapun masalah yang muncul yaitu mengenai pengaturan sanksi pidana padaperundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dan perundang-undangan dalamkodifikasi hukum pidana guna menyelesaiakan konflik pertanahan serta penerapan sanksipidana dari perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflikpertanahan. Sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di luarkodifikasi hukum pidana sangatlah rendah, hal ini dikarena pengkualifikasian daripada tindakpidana tersebut. Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dari peraturan perundangundangandi luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan berdampakminimnya konflik pertanahan yang diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangandiluar kodifikasi hukum pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI GIGI DALAM MELAKUKAN SUATU MALPRAKTIK DALAM PERSFEKTIF KUHP dan UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN I Putu Wahyu Weda Gunawan; I Ketut Sudiarta
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerjaan sebagai ahli gigi tanpa izin dari pemerintah membawa dampak besar maraknya pelanggaran dan malpraktik yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana ahli gigi dalam melakukan malpraktik yang akan ditinjau dari KUHP dan UU Kesehatan. Tulisan ini bertujuan menganalisa KUHP dan UU Kesehatan menegenai pengaturannya tentang malparaktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mengkaji kekosongan norma praktek ahli gigi. Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh ahli gigi dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang oleh karena itu dibutuhkan suatu tinjauan yuridis yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana. Bahwa dalam UU Kesehatan dan KUHP belum adanya pengaturan mengenai malpraktik yang dilakukan oleh seorang ahli gigi.
ANALISA YURIDIS PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.85/PID.SUS/2014/PN.DPS.) Ida Ayu Vera Prasetya; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Pasal 287 ayat (1) KUHP. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan terhadap undang-undang.
DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar) Ida Bagus Agung Dwi Adwitya; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi perumusan sanksi alternatif dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP serta kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, penyebab disparitas pidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pemasyarakatan”correctional administration”. Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban ”the judical caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari latar belakang ditarik permasalahan bagaimana pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum normatif yang didukung fakta empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kekaburan norma dalam masalah ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman pemidanaan untuk memberikan rambu-rambu dalam menjatuhkan pidana.
PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Luh Putu Gita Dharmaningtyas; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan kartu kredit sudah menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup modern. Akan tetapi kartu kredit juga menimbulkan resiko tersendiri bagi pemegang kartu karena terjadi penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut memunculkan permasalahan mengenai perlunya mengetahui bentuk dari penyalahgunaan kartu kredit dan upaya dalam memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi penyalahgunaan kartu kredit dalam transaksi e-commerce. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena terdapat kekaburan aturan hukum. Penyalahgunaan kartu kredit dilakukan dengan cara chatting, bill atau tagihan kartu kredit, jebakan hadiah, pencurian data, menggunakan surveillance, dan masuk ke database penyedia layanan internet. Peran hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut, terbukti dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disimpulkan bahwa tingginya modus operandi dalam transaksi e-commerce harus didukung dengan pengamanan sistem yang baik dan memfungsikan hukum pidana dengan melakukan pembaharuan hukum pidana serta kriminalisasi.

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue