cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,078 Documents
 7   8   9   10   11 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA CETAK I Gst Ngrh Agung Bagus Laksmana Ananda; Marwanto -
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas mengenai pornografi yang dimana saat ini, masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Makalah ini berjudul penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media cetak, penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat terlaksananya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh media cetak dan faktor-faktor yang menghambatnya. Demi memelihara dan menjamin agar hukum ditaati dan dipatuhi, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian batiniah setiap individu, dan upaya yang dapat dilakukan adalah  penanggulangan secara preventif dan upaya secara represif.
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN I Gede Cita Permana; I Ketut Rai Setiabudhi; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan merupakan lembaga pemasyarakatan yang mengalami beberapa kendala seperti kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dan juga dalam hal pembinaannya. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih berpedoman pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar Narapidana diberikan pembinaan yang mengkhusus untuk menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali dan keadaan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GENG MOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH DENPASAR Evi Paullia Wati; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari jurnal ini Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Di Wilayah Denpasar. Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang paling banyak ditinggali oleh penduduk dari luar kota Denpasar sebagian penduduk di Denpasar merupakan dari Jawa, penulisan ini membahas tentang pelaku geng motor anak di bawah umur karena mengingat bahwa pelaku geng motor ini sering melakukan perilaku negatif atau menyimpang dari norma-norma sosial di masyarakat. Para pelaku kejahatan umumnya berusia 14 sampai 16 tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendukung terjadinya aksi geng motor khususnya pelaku anak di bawah umur dan upaya penanggulangan aparat kepolisian terhadap tindak pidana kejahatan geng motor yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penelitian hukum empiris dan dilaksanakan di Polresta Denpasar. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana geng motor yang dilakukan anak di bawah umur yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan geng motor yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Denpasar yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selain itu peran serta masyarakat secara umum juga sangat dibutuhkan di samping peranan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kata Kunci : Geng Motor, Anak di Bawah Umur, Tindak Pidana
UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA Dewa Gede Yudi Putra Wibawa; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait, akan berpengaruh buruk bagi motivasinya untuk berkreasi. Pengaturan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta yang terdiri lebih dari satu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat kekaburan mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ranah pelanggaran Hak Cipta, terutama mengenai upaya mediasi yang dimaksud masih implisit, sehingga perlu untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan Pasal 95 penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan Niaga sedangkan dalam ranah hukum pidana dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Khusus mengenai upaya mediasi dapat dilakukan upaya mediasi penal bagi pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum pidana yaitu selain pembajakan dengan bantuan wewenang diskresi, dan mediasi sukarela apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Pasal 95 disesuaikan dengan ranah hukum pelanggarannya, mengenai upaya mediasi dapat dilakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Hak Cipta selain pembajakan dan mediasi sukarela untuk penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta dalam ranah hukum perdata. Kata kunci: Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Mediasi.
KEWENANGAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INSTANSI YANG MELAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI? I Dewa Gede Agung Wira Saputra; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. tindak pidana korupsi telah menjadi bagian perilaku budaya yang sangat menyimpang terhadap tatanan lembaga birokrasi pemerintahan dan negara sekaligus merugikan negara dan rasa keadilan serta kesejahtraan bagi rakyat. Untuk itu diperlukanya penegakan hukum dan aturan hukum melalui pembentukan suatu badan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK yang dibentuk berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang tipikor. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah sebaiknya pengaturan kewenangan supervisi terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan suatu penjelasan terkait pengaturan kewenangan supervisi dan untuk mengetahui pengaturan kewenangan supervisi terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah dengan terbentuknya KPK, lembaga tersebut telah membuktikan keberhasilan dalam memberantas dan menangani korupsi di Indonesia. atas keberhasilan KPK dalam memerangi korupsi, maka alangkah baiknya jika lembaga ini dipertahankan untuk masa yang akan datang guna menstabilkan perekonomian Negara. Selain itu peranan KPK sangat diperlukan untuk masa mendatang dilihat dari faktor yuridis, sosiologis, filosofis beserta kewenangan, tugas, dan fungsi dari KPK saat ini. Kata Kunci : Kewenangan, Supervisi, Tindak Pidana Korupsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAKARAN MATA UANG RUPIAH DALAM PROSESI NGABEN DI BALI Wishwanata Adi Darma; A.A Ngurah Oka Yudistira Daramadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dimana mulai dengan seluruh perbuatan diatur oleh hukum serta memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Bali memiliki sebuah tradisi ngaben yaitu prosesi pembakaran mayat atau jenazah juga terdapat beberapa sarana yang ikut di bakar, seperti kwangen dan uang kepeng seiringin berjalannya waktu terdapat pergeseran makna dimana uang kepeng berubah menjadi Rupiah, namun dengan dimunculkan UU tentang Mata Uang terdapat sebuah kontradiksi hukum karena menurut UU mata uang seorang pembakaran Rupiah dapat dipidana karena dianggap merendahkan Rupiah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seseorang yang membakar Rupiah dalam prosesi ngaben tergolong sebagai tindak pidana atau tidak dan mengetahui pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut perbuatan pidana. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk mengkaji kekaburan norma tentang perusakan mata uang Rupiah. Hasil penelitian ini dimana pelaku pembakran uang dalam prosesi ngaben tidak dapat dipidana karena Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif bermakna apabila suatu tindakan tersebut sudah memenuhi rumusah delik dalam undang-undang dapat dikesampingkan karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan ini merupakan perbuatan pidana maka pelaku dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda 1.000.000.000 miliar karena dianggap merendahkan martabat Rupiah sebagai simbol negara.Kata Kunci : Pembakaran, Mata Uang, Ngaben, Rupiah, Bali.
PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Desak Made Adnyaswari Sudewa; Putu Tuni Cakabawa L.
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The paper is titled "The Divertion Process in The Criminal Justice System Child Development Effot For Children Who Do Crime". This paper is used the methods of normatvr juridical and legislative approach. Chils as stipulated in article 1 of law number 23 year 2002 on Child Protection is a person who are under 18 of age, including children who are still in the worm.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK I Kadek Oka Wijaya; I Dewa Gede Palguna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper titled press criminal liability under the Act No. 40 of 1999 in the crime of defamation. Workers press considers the imprisonment of journalists in the reform period is very restrict creativity press workers and a threat to freedom of expression as guaranteed in the Constitution and Law No. 40 of 1999 on the Press. Issues raised in this paper regarding the criminal responsibility by the negative press associated with the news as reported by him. The research method of this paper is normative research. The purpose of this paper to determine the criminal responsibility of the press. Based on Law No. 40 of 1999 on the Press in the event of prosecution, which is responsible for the editorial content of news is that the media in general, in this case represented by the Chief Editor (Editor in Chief). Accountability system press Act also may be charged to the company news. This criminal liability is known as "Vicarious Liability" (substitute criminal liabiability) sehubung thereto, affirmed in Article 12 of Law No. 14 of 1999 on the Press.
KEBIJAKAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELACURAN SESUAI DENGAN PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2000 Bella Kharisma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Kebijakan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelacuran Sesuai Dengan Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2000”. Di Bali masalah pelacuran diatur dengan Perda No. 2 tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kota Denpasar, kebijakan hukum pidana ini dibuat dengan tujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat, namun minimnya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan tidak membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pelacuran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelacuran sesuai dengan Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2000, dan apakah kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pelacuran telah berjalan dengan efektif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelacuran melihat ketentuan Pasal 6 Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2000 yakni pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-, dan Kebijakan formulasi dalam menangani tindak pidana pelacuran dirasa sudah tidak efektif lagi, hal ini dikarenakan Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2000 memiliki kekosongan norma sehingga perlu diperbaharui dan ditinjau kembali.
PEMANFAATAN TELEKONFEREN SEBAGAI ALAT BANTU PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PIDANA Putu Elik Sulistyawati; I Ketut Sujana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As we know the technology has recently created a sophisticated and increasinglydiverse that can facilitate the work of man. This of course brings a positive and negativeimpact to the development of the future of human civilization. One of the media’s livelydiscussion that is teleconference. With media teleconference one can communicate in audiovisual without knowing the distance and time. When associated with proof of course withthe teleconference technology helps the process of proof in criminal cases, which willshorten the time resolution of the matter.

Page 9 of 108 | Total Record : 1078

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue