cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 10 (2024)" : 22 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM BERLANGGANAN KARTU PROVIDER PASCABAYAR Sadiqa, Hafsa Syahrain; Nugroho, Andriyanto Adhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p02

Abstract

Studi ini berupaya untuk menyelidiki perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang mengalami kerugian finansial saat berlangganan kartu penyedia pascabayar. Selain itu, juga mengeksplorasi kewajiban badan usaha atau penyelenggara yang bertindak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur berbasis hukum dan pendekatan berbasis kasus, yang bersumber pada sumber hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu pascabayar dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen. Fokus utama dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada hak atas informasi. Selain itu, pelanggan yang merasa dirugikan mempunyai pilihan untuk mengajukan pengaduan baik kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) maupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh PT Telkomsel selaku pihak provider adalah memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengurangan nilai tagihan pada bulan berikutnya
REFORMULASI LAYANAN BANTUAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya; Puspa Sari, Ni Kadek Rista; Dewisyara Cahyani, Kadek Devia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p16

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis penyebab tidak optimalnya pelayanan bantuan hukum dan memformulasikan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konsep. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait dengan bantuan hukum dikumpulkan dengan metode studi dokumen, kemudian dianalisa dengan teknik deskriptif. Penelitian ini menemukan terdapat tiga alasan pelayanan bantuan hukum belum optimal bagi masyarakat tidak mampu, diantaranya adalah mengenai pengaturan penerima bantuan hukum terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang mengesampingkan kelompok rentan lainnya, kemudian belum jelasnya pengaturan fungsi dan kewajiban pemberi bantuan hukum diantaranya advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum serta penataan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan pendanaan yang dialokasikan oleh daerah masih perlu dibenahi. Mengenai formulsi mekanisme pelayanan bantuan hukum perlu dilakukan penataan ulang lembaga bantuan hukum dengan membagi keberadaan lembaga bantuan hukum, perbaikan ketentuan verifikasi dan akreditasi, Memperluas pendanaan bantuan hukum dengan mewajibkan daerah dalam mengalokasikan pendanaan pemberian bantuan hukum, memberikan penghargaan tergadap lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan bantuan hukum secara optimal, serta membentuk pengawasan yang terintegrasi terhadap pelayanan bantuan hukum dan mengikut sertakan masyarakat dalam pengawasan. ABSTRACT This research will analyze the causes of non-optimal legal aid services and formulate a mechanism for providing legal aid services. This research is normative research with statutory, analytical and conceptual approaches. Primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books, journals and articles related to legal aid were collected using the document study method, then analyzed using descriptive techniques. This research found that there are three reasons legal aid services have not been optimal for the poor, including the regulation of legal aid recipients limited to people or groups of poor people who exclude other vulnerable groups, then the unclear regulation of the functions and obligations of legal aid providers including advocates, paralegals, lecturers and law faculty students as well as the arrangement of verification and accreditation of legal aid institutions and funding allocated by the regions still need to be addressed. Regarding the formulation of legal aid service mechanisms, it is necessary to reorganize legal aid institutions by dividing the existence of legal aid institutions, improving verification and accreditation provisions, expanding legal aid funding by requiring regions to allocate funding for legal aid, giving awards to legal aid institutions that are able to provide legal aid optimally, and forming integrated supervision of legal aid services and including the community in supervision.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI PRAKTIK OVERCHARGING BIAYA PENEMPATAN Uliarina, Ester Victoria; Ramadhani, Dwi Aryanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p06

Abstract

Tujuan penelitian ditujukan untuk mengetahui dan memahami penerapan dari zero cost yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik overcharging biaya penempatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kendala dalam penerapan dari zero cost berada pada kurangnya sinergitas antara lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, Penulis menyarankan agar terciptanya kolaborasi dari BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, pelimpahan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada BP2MI untuk menangani secara langsung permasalahan kasus overcharging agar penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efektif. Kemudian, BP2MI dapat menerbitkan cost structure (penetapan biaya) setiap 5 tahun sekali untuk masing-masing negara. The purpose of the research is aimed at the reader to know and understand the application of zero cost as stipulated by legislation in Indonesia and analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers from the practice of overcharging placement fees. This writing uses normative juridical research method with 2 (two) approaches, namely case approach and statutory approach. This research shows that there are obstacles in the application of zero cost in the lack of synergy between related institutions such as the Ministry of Manpower and BP2MI, the author suggests that the collaboration of BP2MI and the Ministry of Manpower, delegation of authority from the Ministry of Manpower to BP2MI to deal directly with the problem of overcharging cases so that case handling becomes faster and more effective. Then, BP2MI can issue a cost structure every 5 years for each country.
KLAUSUL PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERJANJIAN PENANAMAN MODAL LANGSUNG DI INDONESIA Brahmanta Awatara, Nyoman Genta; Dewi Kasih, Desak Putu; Sumardika, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p21

Abstract

Tujuan dari artikel yang ditulis adalah guna mengkaji konsep klasula pada perjanjian di Indonesia dan Klausula Kelestarian Lingkungan pada penanaman modal langsung yang di lakukan di Indonesia. Pada artikel ini digunakan suatu metode dalam melakukan penelitian yaitu normatif yang merupakan sebuah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep klausul pada perjanjian di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan asas Kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam berkontrak pada penerapannya. Apabila dikaitkan kemudian terhadap Klausul Kelestarian Lingkungan, maka perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia, berdasarkan asas kesepakatan, itikad baik serta kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian maka dapat disertakan pada perjanjian penanaman modal langsung di Indonesia. Adapun kemudian dapat dituangkan lebih rigid apabila dibuat dalam bentuk badan hukum perseroan, maka dapat disertakan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berkaitan dengan Lingkungan sekitar serta klausul kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, pemerintah tetapi juga kepada perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan kedepannya, perjanjian permulaan penanaman modal langsung di Indonesia dapat diwajibkan disertakan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan pada ruang lingkup investasi di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the concept of clauses in agreements in Indonesia and the Environmental Sustainability Clause in direct investment made in Indonesia. This writing uses a normative research method, namely legal research using a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the concept of clauses in agreements in Indonesia can be carried out based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith in its application. When linked later to the Environmental Sustainability Clause, direct investment agreements in Indonesia, based on the principles of consensualism, freedom of contract and good faith, can be included in direct investment agreements in Indonesia. As for later, it can be stated more rigidly if it is made in the form of a company legal entity, then it can be included in the form of Corporate Social Responsibility related to the surrounding environment and environmental sustainability clauses that can provide benefits not only to the community, the government but also to the companies concerned. It is hoped that in the future, agreements for the initiation of direct investment in Indonesia may be required to be included as a measure to protect the environment in the scope of investment in Indonesia.
KETENTUAN SANKSI TILANG BAGI PELANGGAR TIDAK SESUAI ARAH PERJALANAN DAN MELEWATI BATAS KECEPATAN PADA JALAN TOL Suparta Yasa, Kadek Putra Dwi; Apryani, Ni Wayan Ella
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p12

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan fasilitas ruas jalan pada jalan tol dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Jalan dan PP Jalan Tol sebagai aturan pokok, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat aturan turunan sebagai aturan organik sebagaimana diatur dalam ketentuan Permen PUPR 2014, dan Permen PUPR 2015. Sedangkan terhadap pengadaan pembangunan jalan tol diatur dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 yang disempurnakan melalui PP Pengadaan Tanah. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan ketentuan sanksi tilang bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan dan melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur dalam ketentuan PP Jalan Tol. Bagi pelanggar tidak sesuai arah perjalanan akan dikenakan wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup serta secara khusus atas pelanggar melewati batas kecepatan pada jalan tol diatur UU LLAJ dengan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. ABSTRACT The purpose of this study was conducted to analyze related to the provision of fines for violators who do not comply with the direction of travel and exceed the speed limit on toll roads. "The research method used is normative research method with statue approach and conceptual approach. The results of the study show that the arrangement for the implementation of road facilities on toll roads is in several statutory provisions such as the Road Law and PP Toll Roads as the main rules, then in practice there are derivative rules as organic rules as stipulated in the provisions of the 2014 PUPR Ministerial Regulation, and PUPR Ministerial Regulation 2015. Meanwhile, the procurement of toll road construction is regulated in Presidential Decree No. 36 of 2005 which was refined through PP Land Acquisition. Furthermore, based on this then related to the provision of fines for violators not following the direction of travel and exceeding the speed limit on toll roads regulated in the PP Toll Road provisions. Violators who do not comply with the direction of travel will be subject to the obligation to pay a fine of twice the toll fare for the farthest distance on a toll road section with a closed system and specifically for violators exceeding the speed limit on toll roads stipulated in the LLAJ Law, which shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiahs)”.
IMPUNITAS BAGI KORPORASI TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Kandalina, Maylita Evely; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mendapati kondisi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini dan penegakan hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach. Pandangan studi menjelaskan sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luas daerah yang terbakar sekitar 642.009,73 hektar. Titik api tersebut dikuasai keberadaannya di dalam konsesi 194 perusahaan yang diantaranya pernah melakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegakan hukum yang dilaksanakan justru melemahkan lingkungan hidup, seperti mengutamakan penggunaan sanksi administrasi dan menghilangkan frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan”. This research aims to determine the current condition of forest and land fires in Indonesia and the enforcement of laws in the context of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study uses normative juridical research through a statute approach and a conceptual approach. The study's findings reveal that there are 184,223 fire hotspots in Indonesia, with approximately 642,009.73 hectares burned. These hotspots are primarily located within the concessions of 194 companies, some of which have previously engaged in forest and land fires. The enforcement of laws tends to weaken environmental protection by prioritizing the use of administrative sanctions and removing the phrase "without the need for proof of wrongdoing."
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER INDONESIA YANG MELAKSANAKAN MISI PERDAMAIAN PBB DI KONGO Ovialita Yanitara, Anggi; Pramono, Agung; Chomariyah, Chomariyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p18

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis status hukum dokter Indonesia selama misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dan perlindungan hukum bagi dokter Indonesia selama misi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Kedudukan hukum dokter Indonesia pada saat melakanakan misi perdamaian PBB di Kongo diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Dalam hukum internasional mengacu pada ketentuan Geneva Convention 1949 yang mengatur bahwa dokter yang terlibat dalam konflik bersenjata akan diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan pada Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations menjamin bahwa dokter dalam misi perdamaian memiliki kekebalan dari penahanan dan pembatasan imigrasi. Kemudian dalam hukum nasional Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tepatnya dalam Pasal 273 serta Pasal 274 yang mengatur adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi dokter pada saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi dokter Indonesia pada misi penjaga perdamaian PBB di Kongo dibagi menjadi dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The purpose of this study is to analyze the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo and the legal protection for Indonesian doctors during these missions. This research is normative legal research. The findings reveal that the legal status of Indonesian doctors during UN peacekeeping missions in Congo is regulated by both international and national law. International law refers to the provisions of the Geneva Convention of 1949, which stipulate that doctors involved in armed conflicts will be treated humanely and protected from actions that violate human rights. Additionally, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations ensures that doctors on peacekeeping missions have immunity from detention and immigration restrictions. In Indonesian national law, this is regulated by Law Number 17 of 2023 on Health, specifically in Articles 273 and 274, which provide security guarantees and legal protection for doctors in performing their duties and responsibilities in healthcare services. Furthermore, the legal protection for Indonesian doctors on UN peacekeeping missions in Congo is divided into two forms: preventive legal protection and repressive legal protection.
PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX Rachim, Muhammad Hafidz; Sulastri, Sulastri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p08

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam putusan No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps serta menjelaskan proses eksekusi pasca putusan No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta di analisis dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim setelah mencermati fakta hukum yang ada menimbang bahwa saat menjaga dan menyimpan berkas atau aset milik nasabah, Bank Mandiri tidak menerapkan kehati-hatian. Maka sebagai pihak yang menimbulkan kerugian, haruslah memberikan ganti rugi seperti dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan dalam proses eksekusi putusannya Bank Mandiri tidak mengimplementasikan hasil putusan tersebut dengan mengelak untuk bertanggung jawab sampai dengan akhirnya melakukan banding. Adapun akibat hukum bagi Bank Mandiri yang tidak memenuhi kewajibannya bisa dijatuhi sanksi administratif yang implementasinya ditentukan bank indonesia. The aim of this research is to analyze and identify the judge's considerations in decision No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps and explain the execution process after decision No.226/Pdt.G/2019/PN.Dps. This research uses normative juridical methods and is analyzed using a statutory approach and a case approach. The research results show that based on its legal considerations, the panel of judges after examining the existing legal facts considered that when safeguarding and storing files or assets belonging to customers, Bank Mandiri did not exercise due care. So, as the party who caused the loss, we must provide compensation as stated in Article 1365 of the Civil Code and in the process of executing the decision, Bank Mandiri did not implement the results of the decision by avoiding responsibility until finally making an appeal. The legal consequences for Bank Mandiri which does not fulfill its obligations could be subject to administrative sanctions, the implementation of which is determined by Bank Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MASKAPAI ATAS KEHILANGAN BARANG DALAM BAGASI PESAWAT TERBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/PDT.G.S/2018/PN.DPS) Nugraha, Qynara Qynasih; Marwanto, Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p13

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan ketentuan perlindungan atas keamanan barang penumpang yang dititipkan dalam bagasi pesawat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan perlindungan atas barang penumpang dalam bagasi maskapai pesawat terbang dalam peraturan perundang-undangan terjadi sejak konsumen membeli sebuah tiket pesawat dan menggunakan jasa angkutan penerbangan tersebut maka pihak maskapai penerbangan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan kepada konsumen sebagai tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik barang atas kerusakan barang dalam bagasi maskapai pesawat terbang dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri dengan jumlah ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang. ABSTRACT The aim of this research was to analyze the provisions regarding the protection of the security of passenger goods stored in aircraft baggage. “The research method used is a normative research method. The results of the research show that the regulation of the protection of passenger goods in airline baggage in the statutory regulations occurs from the moment the consumer buys an airplane ticket and uses the airline transportation service, so the airline is obliged to provide protection, comfort and security to the consumer as a responsibility. businessmen. Furthermore, based on this, in relation to the legal action that can be taken by the owner of the goods for damage to goods in the airline's baggage, they can file a lawsuit against the carrier in the district court with the amount of compensation set as high as the passenger's actual losses.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PAILIT DENGAN ASET DEBITOR YANG BERADA DI LUAR NEGERI Permana, Cindy; Subawa, Made
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p04

Abstract

Tujuan dilaksanakannya riset ini guna menyelidiki pengaturan aset debitor yang berada di luar negeri sebagai boedel pailit dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal aset debitor pailit berada di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu Aset debitor yang berada di luar neger tidak langsung dapat dikategorikan sebagai boedel pailit mengingat ketentuan dalam Pasal 21 dan 212 UUK PKPU tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara lain. Maka terhadap putusan pailit yang diputus oleh hakim pengadilan niaga Indonesia serta ketentuan UUK PKPU tidak dapat dijadikan dasar untuk pengkategorian aset di luar negeri sebagai boedel pailit menurut HPI. Bentuk perlindungan hukum kreditor diwujudkan dalam ketentuan Pasal 212 hingga Pasal 214 UUK PKPU yang pada intinya diberikan hak kepada treditor untuk mengambil pelunasan atas sebagian atau seluruh piutangnya, termasuk terhadap benda yang menjadi harta pailit yang terletak di luar yurisdiki Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah putusan pailit diucapkan melalui proses pengadilan umum, perjanjian bilateral, dan hubungan diplomatik. Perlindungan hukum dilakuan dengan pembaharuan dalam hukum internasional melalui UNCITRAL Model Law memberikan peluang kepada kreditor yang debitornya memiliki aset di luar negeri untuk dapat menggunakan aset tersebut sebagai alat pelunasan utang. Ketentuan UNCITRAL Model Law hanya dapat diterapkan bagi negara yang meratifikasi atau bersedia menundukkan diri pada ketentuan ini. The purpose of this research is to determine the regulation of debtor assets located abroad as bankruptcy debtors and understand the form of legal protection for creditors in the event that the assets of bankrupt debtors are abroad. This research uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research are that debtor assets located abroad cannot immediately be categorized as bankruptcy debt considering that the provisions in Articles 21 and 212 of UUK PKPU do not have binding force on other countries. So the bankruptcy decision made by the Indonesian commercial court judge and the provisions of the PKPU UUK cannot be used as a basis for categorizing assets abroad as bankruptcy cases according to the HPI. The form of legal protection for creditors is manifested in the provisions of Articles 212 to Article 214 of UUK PKPU which essentially give the creditor the right to take payment for some or all of his receivables, including for objects that become bankruptcy assets located outside the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia after the bankruptcy decision is pronounced. through public court processes, bilateral agreements, and diplomatic relations. Legal protection is carried out by updating international law through the UNCITRAL Model Law, providing opportunities for creditors whose debtors have assets abroad to be able to use these assets as a means of repaying debts. The provisions of the UNCITRAL Model Law can only be applied to countries that ratify or are willing to comply with these provisions.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue