cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2017)" : 66 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA PADA TOKO FEMALE WORLD SHOP GROSIR-DENPASAR Kadek Nanda Githa Utami; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.496 KB)

Abstract

BPOM menemukan 11.457 buah kosmetik lokal dan 5.900 buah kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya sepanjang tahun 2017. Berdasarkan banyaknya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, BPOM RI melakukan konferensi pers untuk mengumumkan produk-produk yang dilarang edar.Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris yang dimana kosmetik mengandung bahan berbahaya seharusnya tidak beredar dengan bebas. Tapi nyatanya kosmetik mengandung bahan berbahaya masih banyak diperdagangkan dan merugikan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik mengandung bahan berbahaya pada female world shop dengan teknik wawancara. Data yang didapat diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil yang diperoleh dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemakaian kosmetik mengandung bahan berbahaya pada toko female world shop grosir Denpasar yakni dapat berupa peraturan perundang-undangan, seperti halnya yang diatur dalam Pasal 4 UUPK mengenai Hak Konsumen. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila terjadi sengketa konsumen terkait kosmetik berbahaya ini yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 45 UUPK serta adanya BPSK sebagai badan dimana konsumen dapat meminta bantuan untuk menyelesaikan perkaranya dengan pelaku usaha.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Kosmetik
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR A.A. Istri Prami Yunita; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.792 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang MelakukanWanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor” tujuan dari penulisan iniadalah untuk mengetahui akibat hukum dalam terjadinya wanprestasi dalam perjanjiansewa beli sepeda motor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatifyaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kesimpulan dari tulisan ini adalah akibat hukum yang terjadi dalam hal wanprestasiberdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pihak pembeli di wajibkanmembayar kerugian yang di derita kreditur (Pasal 1234), pembatalan perjanjian apabilaperikatan tersebut timbal balik (Pasal 1266), peralihan resiko (Pasal 1237), danpembatalan perjanjian yang di sertai ganti rugi (Pasal 1267).
PELAKSANAAN TUGAS TIM LIKUIDASI DALAM HAL MASA KERJA TIM LIKUIDASI LAMPAU WAKTU Rizka Rahmawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.186 KB)

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai Tim Likuidasi dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Tugas Tim Likuidasi Dalam Hal Masa Kerja Tim Likuidasi Lampau Waktu”. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan tugas Tim Likuidasi serta tanggung jawab Tim Likuidasi kepada pemegang saham yang telah lampau waktu. Likuidasi merupakan pencabutan izin usaha bank yang dilakukan berdasarkan penilaian Bank Indonesia karena bank tersebut telah gagal untuk diselamatkan yang mana kegagalan ini akan dapat membahayakan sistem perbankan. Dalam menyelesaikan hak dan kewajiban bank tersebut, akan dibentuk Tim Likuidasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Tim Likuidasi diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan tugasnya, namun apabila telah lampau waktu maka akan diberikan perpanjangan waktu. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu kerja Tim Likuidasi, Tim Likuidasi ini hanya akan menjadi wakil dari para pemegang saham dalam pelelangan aset Bank Dalam Likuidasi. Tim Likuidasi memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham yang akan dipertanggungjawabkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang.
AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR YANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN STANDAR KREDIT PADA BPR TATA ANJUNG SARI DENPASAR Zuraida Saroha Handayani; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.716 KB)

Abstract

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat pihak kreditur, yang umumnya disebut perjanjian adhesie atau perjanjian baku. Pada umumnya bentuk perjanjian kredit perbankan adalah berbentuk perjanjian standar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terdapat beberapa perumusan mengenai klausula baku standar kredit bank dan akibat hukum terhadap debitur yang telah menandatangani perjanjian standar kredit di BPR Tata Anjung Sari Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa perumusan klausula baku standar kredit bank belum sepenuhnya sesuai dengan UUPK serta akibat hukum perjanjian baku mengharuskan kepada pihak debitur untuk menyetujui dan melaksanakan ketentuan dari perjanjian baku yang ketentuannya telah ditentukan secara sepihak oleh BPR Tata Anjung Sari Denpasar.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS SAHAM DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL Anak Agung Sintya Iswari; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.66 KB)

Abstract

Judul penulisan ini tentang peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek melalui scripless trading di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur tentang pelaksanaan scripless trading di pasar modal. Pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Penyelesaian transaksi bursa dengan dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya di atas, dapat diterangkan lebih lanjut bahwa perdagangan saham itu dapat dilaksanakan secara scripless trading, artinya perdagangan saham itu dapat dilakukan dengan tanpa warkat saham. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara peralihan hak milik atas saham dalam transaksi efek melalui scripless trading di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Peralihan hak milik atas efek dalam hal terjadinya pelaksanaan transaksi efek melalui scripless trading di pasar modal ini, terjadi pada saat dilakukannya pemindahbukuan (book-entry settlement) efek atau sejumlah dana, dari rekening efek anggota bursa efek jual ke rekening efek anggota bursa efek beli.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERPARKIRAN SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN(STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR KOTA DENPASAR) Anak Agung Sagung Dian Sasmita; I Wayan Wiryawan; Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.789 KB)

Abstract

Klausula Eksonerasi merupakan klausula berisi pengalihan tanggung jawab dari pengelola parkir kepada pihak penitip kendaraan bermotor. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian adalah apakah bentuk penyimpangan klausula eksonerasi yang terjadi dalam perjanjian baku perparkiran di kota Denpasar, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah bentuk tanggung jawab Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, tentang penggunaan klausula eksonerasi terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer,data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir jika kehilangan kendaraan didaerah Kota Denpasar mempunyai syarat-syarat tertentu. Klausula Eksonerasi yang terdapat pada karcis parkir atau tulisan besar yang terdapat pada tempat parkir yang tertulis sebagai berikut “Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan, atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terjadi didalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)”. Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Perparkiran, Perlindungan Konsumen
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Ketut Suardita; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.507 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL KETERLAMBATAN SAMPAINYA BARANG A. A. A. Nadia Andina Putri; Nyoman Mas Ariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.602 KB)

Abstract

Judul dari tulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang. Keberadaan perusahaan pengiriman barang mempermudah pekerjaan manusia. Namun jasa pengiriman barang ini memiliki beberapa kendala, salah satunya apabila barang yang diperjanjikan sampai dalam waktu tertentu mengalami keterlambatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami keterlambatan penerimaan barang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perusahaan jasa pengiriman barang tergolong sebagai ekspeditur dan hanya bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dikirimnya. Pihak konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pihak perusahaan berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 huruf g dan pasal 7 huruf g konsumen dapat mendapatkan ganti kerugian dari pihak perusahaan jasa pengiriman barang.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KSU.TUMBUH KEMBANG, PEMOGAN, DENPASAR SELATAN Gde Dianta Yudi Pratama; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.588 KB)

Abstract

Kredit macet sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan wanprestasi pihak debitur untuk membayar suatu kewajiban yang telah disepakati bersama oleh pihak kreditur sehingga kerugian pada pihak kreditur seperti yang terjadi pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet serta upaya penyelesaian kredit macet yang terjadi pada KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dari penelitian ini dapat menghasilkan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet adalah debitur mengalami hambatan/kesulitan dalam kebutuhan ekonomi karena adanya suatu hal/ musibah sehingga menyebabkan terlambatnya pembayaran dalam melunasi angsuran. Sedangkan faktor internal adalah lemahnya informasi dan pengawasan dalam perputaran kredit sehingga menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet di KSU. Tumbuh Kembang adalah melalui penyelesaian diluar pengadilan/non litigasi.
PENERAPAN PENDEKATAN RULES OF REASON DALAM MENENTUKAN KEGIATAN PREDATORY PRICING YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi; I Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.169 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Penerapan Pendekatan Rules of Reason dalam Menentukan Kegiatan Predatory Pricing yang Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam pengaturan predatory pricing pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dibahas adalah mengapa pendekatan rule of reason digunakan dalam pengaturan predatory pricing dan bagaimana mengkualifikasi kegiatan predatory pricing yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian yang didapat, bahwa pendekatan rule of reason digunakan untuk mengakomodir kegiatan predatory pricing yang dapat menguntungkan perekonomian negara. Untuk mengkualifikasinya dapat digunakan teori pembuktian yaitu Bright Line Evidence Theory atau Hard Line Evidence Theory.

Page 3 of 7 | Total Record : 66

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue