cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2018)" : 16 Documents clear
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi; Marwanto Marwanto; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.528 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p10

Abstract

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia
IMPLEMENTASI HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI PEMBELI DI MATAHARI DEPARTMENT STORE DUTA PLAZA BALI I Putu Raditya Sudwika Utama; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.791 KB)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong tumbuhnya sektor industri barang dan jasa semakin pesat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Salah satu cara konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa adalah melalui dunia retail. Banyak Mall dan Department Store yang ada saat ini memberikan keleluasaan atau kebebasan buat konsumen untuk menentukan pilihan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi lemah. Dalam pelaksanaan banyak kasus pelanggaran hak-hak konsumen di Department Store tidak sesuai dengan harapan konsumen. Maka perlu upaya penyelesaian pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer, berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung pada konsumen yang berbelanja di Matahari Department Store Duta Plaza Bali, dan dengan Management Matahari Department Store Duta Plaza Bali, serta ditunjang data sekunder, dianalisa dengan pengelohan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen sudah sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, dan upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara: preventif dan penyelesaian secara damai. Kata Kunci: Implementasi, Hak-Hak Konsumen, Upaya Penyelesaian
PELAKSANAAN HAK-HAK PEKERJA HARIAN LEPAS PADA HOTEL BINTANG BALI RESORT I Made Dwi Anugrah Putra; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.835 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p06

Abstract

Beberapa kasus yang terdapat pada hotel di daerah Kabupaten Badung adalah masih terdapat beberapa pekerja harian lepas yang telah bekerja selama enam tahun namun belum mendapatkan pengangkatan menjadi pekerja tetap. Salah satu hotel di daerah Kabupaten Badung yang memperkerjakan pekerja harian lepas selama enam tahun bekerja yaitu Hotel Bintang Bali Resort. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort serta apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak-hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak-hak pekerja/buruh dengan sistem harian lepas termasuk kedalam sistemperjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada Hotel Bintang Bali Resort belum berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena masih adanya pelanggaran dalam pelaksanaanya, yaitu di bidang hak cuti yang dibayarkan, serta hak untuk menjadi pekerja tetap. Hambatan yang dihadapi dalam terlaksananya pemberian hak- hak pekerja harian lepas pada Hotel Bintang Bali Resort adalah aturan perusahaan mengenai jumlah karyawan tetap sehinggapekerja harian lepas tidak dapat langsung diangkat menjadi pekerja tetap setelah bekerja lebih dari tiga tahun. Faktor kesadaran hukum yang belum memahami peraturan dari pihak Hotel Bintang Bali Resort mengenai hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu, dan hak cuti yang dibayarkan.Kata Kunci : pelaksanaan hak, pekerja, harian lepas
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Ni Putu Debby Chintya Kirana; I Ketut Westra; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.092 KB)

Abstract

Persoalan perubahan ekonomi di jaman globalisasi ini yang paling jelas terlihat adalah dimanfaatkannya media internet sebagai ladang bisnis, yang dikenal sebagai E-commerce dengan menggunakan media sosial salah satunya adalah Instagram. Tetapi karena sistemnya yang mudah dalam bertransaksi, ada banyak permasalahan yang timbul mengenai transaksi elektronik ini, yaitu salah satunya wanprestasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui media sosial instagram dan pola penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media sosial Instagram. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana metode penelitian hukum empiris yang dipergunakan dalam penulisan ini berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap adanya kesenjangan yang terjadi antara teori hukum (Das Sollen) dengan realita (Das Sein) yang terjadi di masyarakat maupun kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari @floristbali dan @miscobali termasuk ke dalam tanggung jawab akibat wanprestasi dan pola penyelesaian sengketa konsumen dari @floristbali dan @miscobali adalah dengan negosiasi. Kata Kunci: E-commerce, Instagram, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa
PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 65 TAHUN 2017 TERHADAP PEKERJA YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENJUAL ALAT DAN BAHAN BANGUNAN DI DESA PEKRAMAN PEMOGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN Dewa Gde Isana Prabhakta Putra; I Wayan wiryawan; I Made Dedi Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.907 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p03

Abstract

Dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adanya hal yang perlu di perhatikan dalam kesejahtraan pekerja terutama dalam hal pengupahan. Untuk memperhatikan kesejahtraan setiap pekerja yang ada di Indonesia harus di perhatikan dalam hal pemberian upah agar sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini setiap kabupaten/kota telah menentukan batas minimum upah di setiap kabupaten atau biasa di sebut Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah minimum di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bali telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jadi karena sudah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris serta jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yaitu jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan alat bahan dan bangunan yang bernama UD. Mega Bayu dan UD. Serati yang bertempat di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan dalam hal pemberian upah kepada para pekerjanya masih memberikan upah di bawah upah minimum yang di telah di tentukan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. Perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum ini di kerenakan dalam pemberian upah perusahaan ini memberikan upah kepada pekerjanya berdasarkan keuntungan yang di dapat oleh perusahaan tersebut. Pemerintah harus menegaskan dan memberikan informasi kepada perusahaan tentang batas minimum pengupahan sebagaimana di tentukan dalam Peraturan. Agar peraturan ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan mekanisme yang telah di tentukan. Kata Kunci: upah, Pekerja, Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2017
PERLINDUNGAN HAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN COVER VERSION LAGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA I Gusti Putu Agung Angga Aditya; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.255 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p07

Abstract

Kebebasan berekspresi yang tidak terbatas telah menimbulkan fenomena baru dalam dunia musik yang disebut cover version pada lagu. Pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif terhadap suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagunya dengan membuat cover version, pihak tersebut harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cover version lagu didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak diatur secara eksplisit namun secara impisit dalam Pasal 9 huruf b dan d dan cover version mendapat perlindungan hukum hak cipta namun termasuk sebagai pelanggaran jika Cover Version lagu dilakukan tanpa izin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersialkan. Saran dari penelitian ini yaitu dalam rangka menjamin kepastian hukum, haruslah dibentuk undang-undang untuk menyempurnakan ketentuan mengenai peraturan yang mengatur cover version secara jelas sehingga tidak menghambat para musisi-musisi untuk berkarya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Cover Version
PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Putu Anindya Melinda Putri; Ida Bagus Putra Atmadja; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.524 KB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas arti dariiperjanjian perkawinan. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi membuat perjanjian perkawinan bermakna dapat dibuatkisepanjang perkawinan berlangsung (postnuptial agreement) tidak hanya perjanjianiyang dibuatisebelum perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) dan dapat menyelamatkan hak-hak dari pasanganasuaministri yang belum membuat perjanjian perkawinan. Namun terdapat konflik norma pada pengaturan tentang perjanjian perkawinan, ini dapat mengurangi kepastian dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Selain itu, putusan hakim seharus mencerminkan kemanfaatan untuk pihakayang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tulisan ini mempergunakan penelitianshukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan ini bertujuan”untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab”sendiri-sendiri. Bagi suami istri perkawinan campuraniiyang masih mempertahankan Kewarganegaraanya mendapatkan kepastian hukum danaperlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik atauahak guna bangunan atasatanah di Indonesia.Kata Kunci : Perjanjian perkawinan, konflik norma, kepastian hukum, putusan mahkamah konstitusi
PELAKSANAAN KETENTUAN PREMI DANA PIHAK KETIGA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT Gede Ryan Febrasio Wikora; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.993 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p01

Abstract

ABSTRAK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi begitu dibutuhkan mengingat banyaknya bank-bank regional maupun bank nasional yang mengalami pailit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan premi dana pihak ketiga serta tingkat bunga yang dapat dijamin oleh LPS. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau tatsachenwissenschaft merupakan suatu ilmu kenyataan hukum yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum serta penegakan hukum dalam masyarakat dengan jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatam Perundang-undangan (The Statue Approach). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan studi dokumen atau metode penelitian kepustakaan(Library research) yang diperoleh dengan membaca serta mengutip buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan fakta ( The Fact Approach ) pendekatan yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di masyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. yang disajikan dan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan di BPR Mulia Wacana dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan akibat hokum jika BPR menaikan tingkat suku bunga yang di tetapkan oleh LPS maka dana pihak ketiga yang di simpan di BPR tidak akan di jamin oleh LPS. Kata Kunci : BPR , LPS , Suku Bunga
PENGATURAN MEREK PRODUK MAKANAN (BERDASARKANUNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK) I Made Dwi Prasetya; I Gede Putra Ariana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.127 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p08

Abstract

Kemajuan Merek dagang di indonesia semakin banyak macam pilihannya dengan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan berbagai macam-macam merek yang terkenal di masyarakat luas. Adanya kesamaan nama antara GeprekBensu milik Ruben Onsu dengan Kedai Bengkel Susu (Bensu) yang dimiliki oleh Jessy Handalim, serta terdapat permasalah sertifikat yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut yang dimana keduanya memiliki kesamaan nama belakang dari merek tersebut. Maka dari itu, pemilik asli nama dari Bensu yaitu Ruben Onsu menggugat saudara Jessy Handalim ke Pangadilan Niaga atas kesamaan nama yang telah dibuat. Terdapat juga pengajuan permohonan pendaftaran produk ke Ditjen KI. Adapun tujuan yang terkandung di dalam penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang mengatur mengenai merek dan upaya perlindungan hukum yang didapatkan melalui pendaftaran merek. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (the statue approach) dengan pendekatan yang digunakan yaitu Peraturan Perundang-undanganserta pendekatan kasus terkait dengan merek yakni Bensu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan dasar mengenai merek produk makanan diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham, serta upaya perlindungan yang dapat dilakukan adalah melalui pendaftaran dan melalui jalur litigasi maupun non litigasi jika terjadi sengketa dikemudian hari. Kata Kunci:Pengaturan Hukum, Hak Merek, Produk Makanan
PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 69/PUU-XIII/2015 JO. PASAL 29 AYAT (1) UU PERKAWINAN MENGENAI PENGESAHAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS DI KOTA DENPASAR Putu Diah Maharni Partyani; I Made Sarjana; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.155 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris di Kota Denpasar. Latar belakang diangkatnya judul ini oleh sebab melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknnya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatannperkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Adapun masalah yang diangkat adalah mengenai penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 dan faktor-faktor yang menghambat penerapan putusan tersebut. Metode yang@digunakan ialahYmetode penelitianPempiris objek kajiannya meliputiPketentuan danOmengenai pemberlakuan@atau implementasibketentuan hukum normatiffsecara in>action/in abstractoLpadaOsetiap peristiwankhukum yanggterjadi dalam masyarakat (in9concreto). Hasil dari penelitian ini adalah, penerapan ketentuan putusan tersebut masih belum efektif di Kota Denpasar oleh sebab belum ada peraturan pelaksanaanya dan masyarakat umum belum mengetahui pentingnya diadakan perjanjian perkawinan. Kata Kunci: Penerapan, Perjanjian Perkawinan, Putusan MK

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue