cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 01, No. 12, November 2013" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA LEMBAGA PERBANKAN Ni Nyoman Ayu Suci Arini; Nyoman A. Martana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.888 KB)

Abstract

Banking institution is an institution that is depentdent upon the trust of the public, without the trust of public, of a bank will not be able to run its businessproperly. Banking institution must maintain the trust of the public by providing legal protection of the public interests especially the interests of customers of the bank concerned. Therefore, this paper will describe the “Legal Protection For Depositors Funds In Banking Institition”. The paper also describes the necessity guarantees legal protection for depositors in the banking institution.
KARAKTERISTIK REKSADANA DAN PENGATURANNYA DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA Putu Yudik Adisurya Lesmana; Dewa Made Suartha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.372 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia yang bertujuan mengetahui Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Karakteristik Reksadana dan Pengaturannya dalam Pasar Modal di Indonesia adalah Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Karakteristik dari Reksadana memiliki dua bentuk yaitu berbentuk Perseroan dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI Putu Silkyamara Nandha Rossana; I Putu Sudarma Sumadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.954 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Permasalahnnya yaitu kewenangan Notaris terhadap surat di bawah tangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban Notaris terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggungjawab atas identitas, isi akta, tanda tangan serta tanggal penandatanganan. Kesimpulannya Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan dan dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan Notaris bertanggungjawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Kata Kunci: Surat Di BawahTangan, Legalisasi, Notaris.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BIORESONNNZ THERAPY TERKAIT PENGIKLANAN OBAT YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I Komang Bagus Trypermana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Bioresonnnz Therapy Terkait Pengiklanan Obat Yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Latar belakang skripsi ini adalah adanya pengguna obat yang mengonsumsi obat yang tidak sesuai yang di iklankan oleh perusahaan Bioresonnnz Therapy yang menyebabkan kerugian bagi pengguna obat. Skripsi ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan Bioresonnnz Therapy bagi konsumen pengguna obat dan tanggung jawab perusahaan Bioresonnnz Therapy terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna obat dalam pembelian obat. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengacu kepada primer yang didapat melalui penelitian lapangan dan sekunder yang di dapat dari bahanbahan pustaka. Kesimoulan dari skripsi ini adalah pengguna obat mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna obat dalam melakukan pembelian obat pada perusahaan Bioresonnnz Therapy bentuk prenpetif dan propesip dilakukan melalui wujud perlindungan hukum non conflict/pre purchase dengan cara legislation dan voluntary self regulation yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perusahaan Bioresonnns Therapy terkait pemberian informasi karakteristik produk. dan pemberian edukasi secara bagi pengguna obat. Sedangkan wujud perlindungan hukum conflict/post purchase berkaitan dengan perlindungan langsung yang dilakukan oleh perusahaan dan tanggung jawab pelaku usaha.
PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN ENDEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN GIANYAR Pande Nyoman Yori Pratana; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.929 KB)

Abstract

Motif kain tenun Endek termasuk motif-motif kontemporer terus berkembang dan semakin banyak digunakan oleh para desainer. Berdasarkan Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, motif-motif Endek mendapatkan perlindungan Hak Cipta serta wajib diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum terhadap motif kain Endek di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Endek di Kabupaten Gianyar belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut, khususnya dalam hal prosedur pendaftaran dan biaya pendaftaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PARKIR DALAM HAL TERJADINYA KEHILANGAN TERHADAP KENDARAANNYA Ni Nyoman Ismayani; I Ketut Westra; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.631 KB)

Abstract

Consumer protection laws against parking services in the event of loss of the vehicle. The need for parking services are very important to the company established parking area of Denpasar. Practicing of standard clause to redress loss motor vehicle contrary to law customer protection laws. The purpose of this paper, to assess the regional regulations compensates lost motor vehicle. The method used in this paper with the empirical method juridical approach the problem from the provisions of laws - laws. In order to redress loss vehicle, the consumer must meet the requirements set.
PELANGGARAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA PESAING (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016) A.A Ayu Wulan Ratna Dewi; I Made Sarjana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.103 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh industry sepeda motor jenis skuter matic. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat email yang berisikan mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, KPPU telah membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tersusun menjadi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan bagaimana akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga. Metode penelitian yang digunakan menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum skunder yang diperoleh yaitu dari berbagai iliteratur dan media lainnya yang sesuai dengan syarat penulisan skripsi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga berdasarkan surat email yang berisi tentang mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Dalam pengaturan pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang menyebabkan adanya ketidak pastian hukum pada pengaturan tentang pelanggaran perjanjian penetapan harga. Hasil penelitian selanjutnya menunjukan bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian penetapan harga yaitu para pelaku usaha dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Pelanggaran dan Penetapan Harga
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TELAH KADALUARSA DI PASAR KERENENG DENPASAR I Made Cahyadi; I Wayan Wiryawan; A.A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.056 KB)

Abstract

Pelaku usaha berupaya menjual produk makanan kadaluarsa atau yang telah mendekati tanggal kadaluarsa guna mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan faktor penyebab konsumen sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum atas peredaran produk makanan kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang dialami konsumen. Konsumen tidak dapat menuntut produsen ataupun distributor terhadap produk yang dijualnya karena minimnya data dan informasi layanan pengaduan kepada produsen. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Peredaran Makanan, Kadaluarsa
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY TERKAIT DENGAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN LAUNDRY DI KECAMATAN KEDIRI I Ketut Arjuna Satya Prema; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.908 KB)

Abstract

Jasa mencuci pakaian atau sering disebut dengan laundry sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Dengan adanya jasa laundry tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga maupun waktu. Dijaman seperti ini, sudah banyak pelaku usaha laundry yang membanjiri daerah perkotaan untuk membuka dan menjalankan usaha laundry sebagai lahan dalam mencari nafkah. Tidak jarang kita temui bahwa pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku tersebut seringkali terdapat klausula eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang diangkat yakni mengenai bagaimana penggunaan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry. Jenis penelitiian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, karena adanya keadaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan sebagai data primer. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian laundry yang dibuat oleh pelaku usaha laundry mengunakan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundrynya tetapi ada beberapa pelaku usaha laundry yang hanya sekedar mencantumkan klausula eksonerasi karena mengikuti pelaku usaha laundry lainnya. Tanggung jawab pelaku usaha laundry didasarkan atas profesional liability yang mana pelaku usaha memberikan tanggung jawab perdata secara langsung (strict liability) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa laundry tersebut. Akan tetapi dalam kerusakan – keruskan tertentu pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DENGAN PHK PADA PERUSAHAAN YANG DI AKUISISI I Gede Ivan Wiryana Aditya; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.984 KB)

Abstract

Akuisisi merupakan pengambilalihan saham sepenuhnya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Akuisisi banyak menimbulkan kerugian antara pihak pekerja, terjadi akuisisi yang berdampak kepada posisi atau jabatan tenaga kerja, kecemasan dan kecemburuan sosial dan mutasi juga menjadi masalah yang dihadapi tenaga kerja mana kala perusahaanya mengalami akuisisi, Akuisisi juga menimbulkan permasalahan Upah atau pesangon yang harus direalisasikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebabkan setiap tenaga kerja yang di PHK harus mendapatkan Haknya sesuai dengan Peraturan Tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana Efektifitas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait akuisisi yang dilakukan PT. Bank Mandiri Taspen terhadap PT. Bank Sinar Harapan Bali. Metode Penulisan yang dipergunakan yakni metode Empiris. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terhadap tenaga kerja mana kala perushaan di akuisisi Hasil yang diperoleh di lapangan, bahwa perusahaan harus membayar uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sesuai dengan pasal 156 ayat (1) dan sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan Perusahaan dengan Pekerja. Berdasarkan data yang di dapat dari Bank Mantap bahwa pesangon yang diperoleh oleh Tenaga kerja yang di PHK baik atas kemauan sendiri maupun di PHK oleh perusahaan tidak sepenuhnya dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maupun Perjanjian kerja yang menyebabkan pelaksanaan yang dilakukan oleh pesuahaan kurang efektif. Kata Kunci : Akuisisi, Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue