cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 11   12   13   14   15 
KENDALA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG DENPASAR. Tri Aditya Winata; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.996 KB)

Abstract

As a financial intermediary organizations (financial intermendiary), the bank became amedia intermediary parties - parties who have surplus funds (surplus of fouds) theparties - parties that lack / need funding (lack of fouds). In common practice, problemloans, where credit facilities to customers who require credit problems which have lentcan not be paid back by the customer to the bank as agreed.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIMESHARE I Dewa Ayu Danu Saputri; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.575 KB)

Abstract

Timeshare is a tourist program where members can join for resort accommodation exclusively for a certain period as long as 20 to 50 years. Sometimes in a Timeshare transaction involving two different parties citizenship. The contract for timeshares is usually made in the English language. As a result a lot of information that is not obtained by consumers when signing a timeshare contract.Therefore, a normative study titled “Legal Protection for Timeshare’s Consumer” has been conducted. This normative research collected through literature study with a card system method. The study aimed to examine the legal protection for the consumer. This study shows that Government needs to make a law to regulate the timeshare business. The best option to make a legal protection in this business is from the contract.
PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERKAIT DENGAN PERCERAIAN ORANG TUA (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr) Ni Putu Sari Wulan Amrita; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.024 KB)

Abstract

Tujuan utama dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga, untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai. Namun ikatan perkawinan itu dapat diputus jika suami dan istri memutuskannya. Setelah putusnya perkawinan salah satu sengketa yang biasanya dipermasalahkan. Pelaksanaan penetapan hak asuh anak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak ataupun penetapan melalui perantara hakim. Penulis mengkaji pelaksanaan ketentuan UU Perkawinan yang memuat ketentuan terkait hak asuh anak yakni Pasal 41 UU Perkawinan. Pentingnya penelitian ini, untuk mengetahui penetapan hak asuh anak atas dasar kesepakatan dengan bantuan hakim sebagai mediator. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Singaraja dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan hak asuh anak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak karena perkawinan orang tua diatur dalam beberapa ketentuan pasal pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1985, UU Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979, apabila terjadi perselisihan maka pengadilan akan memutuskan dengan pertimbangan untuk kepentingan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, ketentuan lain yang juga digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Kata kunci: perceraian, penetapan, hak asuh anak.
KAJIAN YURIDIS TENTANG KETENTUAN PRODUKSI DAN IJIN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN A. A. Gde Rana Dananjaya; Sg. Putri M. E. Purwani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.027 KB)

Abstract

The paper entitled jurisdical study about production regulation and permit of traditionalmedicine related with consumer protection. This paper aims to know and understand about theterms of production regulation and distribution of traditional medicine. By using normativeresearch to find out the rule of law, principles of law, and legal doctrines to obtain solution tothe problems faced as well as to discuss lifestyle trends that led to the use / consumption oftraditional medicine, herbal medicine is likely to increase in the globalization era. Producer/entrepreneur before distributing traditional medicinal products to the public, have to meetrequirements the production and distribution of traditional medicine in order not to contrary tothe conditions set by the Minister of Health and the National Agency of Food and Drug (FDA).In order to protect the public as consumers of traditional medicine circulation of hazardousmaterial have a risk to the public health as a consumer. In order to provide protection to thepublic as consumers of traditional medicine, the government especially the Ministry of Healthand the National Agency of Drug and Food has been set in the Regulation of the Minister ofHealth of the Republic of Indonesia Number 246/Menkes/Per/V/1990. About Industrial BusinessLicence and registration of Traditional Medicines, and Decree of the Minister of Health No.659/MenKes/SK/V/1991 About How To Make Traditional medicine (CPOTB). Although therehave been such an arrangement, as consumers should be more vigilant and not easy to trust oftraditional medicine product advertisement as well as consumers should have the awareness ofthe rights owned and more thoroughly before making a decision to purchase and consumetraditional medicine.
HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Kadek Febby Sara Sitradewi; Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.511 KB)

Abstract

According to Act Number 25 of 2007 about investment, obvious as a form of business activities by way of capital investment by both domestic investors and foreign investors in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign capital owned by the state, individual foreign nationals, either a foreign legal entity or Indonesian legal entity which partially or wholly owned by foreign parties in the form of assets that have economic value. Possibility of disagreement or dispute between the parties should not be ignored. The method used is a normative legal research methods, in particular by examining the principles of law, legal systematics, and the synchronization level of legal. The goal was to determine the rights and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007. One of the right and obligations of foreign investors by Act No. 25 of 2007 is open information about the field of business being operated and apply the principles of good corporate governance.
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) INTARAN DI DESA PAKRAMAN SANUR Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dewi; Marwanto Marwanto; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.528 KB) | DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p10

Abstract

Lembaga perkreditan desa berfungsi sebagai pengelola keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman yang berbentuk lembaga desa dan memiliki garis koordinasi dengan desa pakraman itu sendiri. Sumber keuangan yang dikelola oleh LPD berasal dari pendapatan desa seperti simpan pinjam. Dalam simpan pinjam tentunya memerlukan adanya jaminan sebagai pelunasan kredit tersebut. Jaminan yang biasa digunakan dalam pemberian kredit yaitu jaminan fidusia. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah pelaksanaan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan? Dan bagaimanakah penyelesaian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi kredit macet pada LPD Intaran Desa Pakraman Sanur. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tidak dapat memberikan kekuatan hukum untuk pelaksanaan eksekusi pada saat terjadi kredit macet, dan akibat hukum dan upaya penyelesaian apabila terjadi kredit macet dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yaitu pihak LPD tidak mempunyai kedudukan preferensi untuk pelunasan kredit macet tersebut. Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Kredit Macet, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA Belly Riawan; I Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.619 KB)

Abstract

Along with the development of technology in the present, a lot of progress in allfields, especially in information technology. It was certainly used by Indonesian people fora variety of needs. One is in terms of buying and selling online. Then the transactionactivity of online media, because it is necessary at this time we also consider the legalaspects, especially the rights and obligations of both parties is assured. In the transactionprocess tends consumers feel insecure when melakukakan the process. Plus the validity of atransaction process according to Code of Civil Law (Civil Code) in 1458 as the referencesection of a transaction agreement. Because this activity is likely to lead to legal issues oneof which is fraud and selling online businesses. By using the method of the normative legalresearch. It can be concluded that legislation to date that can provide protection to theconsumer online transactions is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Section 8and Article 16.
Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Wanita Dalam Hubungan Kerja Sebagai Sales Promotion Girl (SPG) Di PT. Garuda Inovasi Semesta Denpasar Komang Mahendra; I Nyoman Darmadha; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.527 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p07

Abstract

Promosi penjualan atau yang sering disebut Sales Promotion merupakan salah satu cara komunikasi yang dikenal dalam kategori promosi. Wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion ini kemudian lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Sales Promotion Girl (SPG). Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerja yang dalam hal ini adalah Sales Promotion Girl (SPG) adalah dengan menerbitkan sebuah surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara direktur utama yang kemudian disebut sebagai pihak pertama dengan seorang putri SPG yang dalam perjanjian kemudian disebut sebagai pihak kedua. Setiap SPG terikat kontrak selama 1 Tahun dengan mematuhi peraturan yang sudah tertera dalam perjanjian kerja. Apabila SPG melanggar salah satu peraturan yang berlaku, maka SPG tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku. Adapun tanggungjawab perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) apabila terjadi kecelakaan kerja didalam perjanjian yang dibuat antara pihak perusahaan dengan Sales Promotion Girl (SPG) mencantumkan jaminan keselamatan kerja apabila pada saat melakukan pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG) mengalami kecelakaan kerja dimana pihak perusahaan memberikan ganti kerugian/fasilitas yang biasanya berupa pertanggungan biaya pengobatan yang di keluarkan selama perawatan, dimana besar tanggungan yang diberikan perusahaan terhadap Sales Promotion Girl (SPG) adalah pihak perusahaan akan menanggung semua biaya pengobatan Sales Promotion Girl (SPG) yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja. Kata Kunci : Tanggungjawab, Pekerja, Sales Promotion Girl (SPG).
FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Windi Dianti Agustin; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.042 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapatpendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi ataukabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenangdari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumenyang dilakukan dalam satu tempat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Tujuanpenulisan ini adalah menguraikan tentang fungsi dari Badan Kooordinasi Penanaman Modal yang menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melihat peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat dilihat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
IMPLEMENTASI HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI PEMBELI DI MATAHARI DEPARTMENT STORE DUTA PLAZA BALI I Putu Raditya Sudwika Utama; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.791 KB)

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong tumbuhnya sektor industri barang dan jasa semakin pesat, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Salah satu cara konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa adalah melalui dunia retail. Banyak Mall dan Department Store yang ada saat ini memberikan keleluasaan atau kebebasan buat konsumen untuk menentukan pilihan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi lemah. Dalam pelaksanaan banyak kasus pelanggaran hak-hak konsumen di Department Store tidak sesuai dengan harapan konsumen. Maka perlu upaya penyelesaian pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer, berupa data penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung pada konsumen yang berbelanja di Matahari Department Store Duta Plaza Bali, dan dengan Management Matahari Department Store Duta Plaza Bali, serta ditunjang data sekunder, dianalisa dengan pengelohan data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak konsumen sudah sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, dan upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara: preventif dan penyelesaian secara damai. Kata Kunci: Implementasi, Hak-Hak Konsumen, Upaya Penyelesaian

Page 13 of 247 | Total Record : 2464

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue