cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 10   11   12   13   14 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN YANG DIUNGGAH KE SITUS YOUTUBE TANPA IZIN Ni Nyoman Yosi Mahaputri; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.734 KB)

Abstract

Pelanggaran terhadap Hak terkait masih sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya rekaman pertunjukan musik yang diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Hal ini menyebabkan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan kehilangan hak ekonomi dan hak moral atas pertunjukan musiknya tersebut. Sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana pengaturan Hak Terkait serta perlindungan hukum bagi penyanyi apabila pertunjukkan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan Hak Terkait serta perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan yang pertunjukan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa Penyanyi yang pertunjukan musiknya direkam dan diunggah ke Situs YouTube tanpa izin, berhak mendapatkan haknya sebagai Pelaku Pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan dengan diunggahnya rekaman pertunjukan musiknya ke Situs YouTube khususnya melalui Vlog pribadi akan memberikan keuntungan secara komersil kepada pemilik Vlog tersebut. Sehingga pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Serta pihak yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Pelaku Pertunjukan, YouTube, Tanpa Izin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PENGIRIMAN SURAT DAN BARANG PADA IDA’S POSTAL AGENT CABANG KEROBOKAN Gusti Ayu Angie Martika; A. A. Ketut Sukranatha; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.289 KB)

Abstract

Sebagai pelayanan publik, Ida’s Postal Agent berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Berbagai macam layanan yang ditawarkan oleh pihak Pos bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Pos. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab Ida’s Postal Agent dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman surat Pos dan paket Pos. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan karena surat Pos atau paket Pos terlambat, rusak atau hilang dan Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Ida’s Postal Agent dalam hal terjadi keterlambatan, kerusakan atau kehilangan surat Pos dan paket Pos. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris yuridis karena penelitian diamati di dalam kehidupan nyata. Kesimpulan yang yang diperoleh, Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen diantaranya perlindungan terhadap isi surat/dokumen, waktu tempuh, perlindungan atas keterlambatan, kerusakan atau kehilangan dan perlindungan dalam bentuk asuransi barang kiriman dan perlindungan dari segi hukum. Tanggung jawab Ida’s Postal Agent cabang Kerobokan jika terjadi keterlambatan adalah dengan memberi ganti rugi senilai 2 kali ongkos kirim. Jika terjadi kerusakan maka pihak pos akan memberi ganti rugi senilai dengan kerugian yang diderita (untuk kerusakan sebagian), sedangkan untuk kerusakan keseluruhan maka ganti rugi sama dengan ganti rugi kehilangan. Jika terjadi kehilangan maka ganti rugi adalah sebesar 2 kali ongkos kirim dan ditambah dengan nilai tanggungan (untuk barang yang diasuransikan).
ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA Made Prasasta Primandhika; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.79 KB)

Abstract

Hukum persaingan mengenal 2 (dua) macam pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan Per se Illegal (per se violations atau per se rule) dan pendekatan Rule of Reason kemudian dalam proses pembuktian mengenal 2 (dua) macam alat bukti, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu pendekatan apa yang digunakan KPPU dalam menyelesaikan sengketa kartel dan bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian adanya dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode yang digunakan dari tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam menyelesaikan sengketa kartel berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penggunaan alat bukti tidak langsung sebagai alat bukti petunjuk tanpa didukung dengan bukti langsung belum dapat diterima dalam konteks hukum Indonesia karena Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan implikasi dari penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Kata kunci: Kartel, Rule Of Reason, Per Se Illegal
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA OLEH PT. NAHELINDO PRATAMA) Raymond Bagus Nurchandra; Ketut Sandhi Sudarsana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.381 KB)

Abstract

Judul Penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran TerhadapPelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT.NahelindoPratama)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, bekerja keluar negerimerupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitandengan hal ini, kerap terjadi pelanggaran terhadap penempatan tenaga kerja keluarnegeri. Salah satunya dilakukan oleh PT.Nahelindo Pratama yang mengirim 4 TKIasal Bali ke Rusia secara non prosedural. Ke 4 TKI tersebut diberangkatkandengan visa belajar dan harus dideportasi karena dinyatakan melanggar hukumfederasi Rusia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah adalahperlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN Dewa Ayu Sekar Vikanaswari; I Ketut Sudjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.095 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Keracunan Makanan ” yang bertujuan untuk membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
HAK AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING TERHADAP HARTA WARISAN BERUPA TANAH Ida Ayu Ide Dinda Paramita; I Gede Yusa; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.633 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif, yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tinjauan yuridis tentang warisan berupa tanah terhadap ahli waris berkewarganegaraan asing adalah bahwa mereka yang berstatus warga negara asing tetap bisa mendapatkan warisan. Tetapi mereka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik melainkan ia hanya dapat mempunyai tanah dengan hak pakai. Dia hanya berhak untuk mengambil sejumlah nilai atau harga yang sama atas barang yang menjadi bagian warisnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA Made Indra Suma Wijaya; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.985 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tulisan ini akan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga. Kesimpulan dari hasil penulisan ini adalah pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga yaitu dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena alam praktik penerbangan komersil, kerugian-kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (delay), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA I Wayan Subangun Wirang Garda Satria; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pekerja Harian Lepas juga berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR I Made Dedy Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.394 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR”, Koperasi sebagai organisasi masyarakat berasaskan kebersamaan, kerakyatan serta kemandirian telah memberikan peranan yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan di koperasi kota Denpasar dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada koperasi di kota Denpasar. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi di Kota Denpasar berbeda antara satu Koperasi dan Koperasi lainnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap Koperasi. Faktor – faktor penyebab kredit bermasalah dengan diterapkannya asas kekeluargaan dan prinsip kehati – hatian pada koperasi di kota Denpasar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kata Kunci: Pemberian Kredit, Jaminan, Asas kekeluargaan
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DEBITUR DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DALEM BATUBULAN KABUPATEN GIANYAR I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat; A.A.Gede Agung Dharmakusuma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.838 KB)

Abstract

Perjanjian kredit dimana adanya suatu kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit yaitu kreditur dan debitur. Suatu perjanjian sangat mengikat para pihak secara hukum dalam mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perjanjian kredit banyak dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aturan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian kredit. Wanprestasi ini disebabkan oleh pihak – pihak yang memiliki pemikiran negatif sejak dimana awal mereka mengajukan permohonan kredit. Ada pihak lain yang memungkinkan wanprestasi itu terjadi yaitu dari anggota koperasi itu sendiri. Terjadinya wanprestasi sangat merugikan kreditur dan juga debitur. Maka dari itu wanprestasi harus secepatnya diselesaikan agar tidak terjadi kredit macet pada koperasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit pada koperasi dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau hukum empiris dimana dilihat dari teori yang ada dalam buku, artikel, majalah maupun surat kabar lainnya dan dilihat dari fakta yang ada dalam lingkungan masyarakat. Apakah adanya kesenjangan antara teori dan fakta dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini adalah merupakan faktor internal yaitu dimana wanprestasi terjadi karena disebabkan oleh pihak ataupun anggota dari koperasi tersebut dan faktor eksternal yaitu dimana wanprestasi terjadi disebabkan oleh pihak debitur atau nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi pada koperasi tersebut adalah melalui dua cara yaitu litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi adalah[1] penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian perkara melalui tiga tahap yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi.

Page 12 of 247 | Total Record : 2464

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue