cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 12   13   14   15   16 
PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Wendy Wendy; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.397 KB)

Abstract

Joger merupakan salah satu pusat belanja oleh-oleh khas di Pulau Bali, kaos Joger merupakan satu dari sekian banyak produk unggulan Joger yang paling dikenal dan diminati oleh banyak turis domestik maupaun mancanegara dikarenakan dalam kaos Joger berisi suatu gambar huruf dan angka yang menghasilkan suatu seni motif pada t-shirt(kaos) yang tidak dimiliki oleh kaos manapun dan hanya ada dalam kaos Joger. Karya cipta Joger ini sering sekali dilanggar oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab melanggar hak cipta dari pemilik Joger Bali yaitu mempergunakan seni motif pada kaos Joger untuk diperjual belikan tanpa mengantongi suatu izin. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya sanksi yang dapat dilakukan dalam terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta seni motif t-shirt Joger. Penelitian dalam Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya asas-asas atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan khususnya perlindungan hak cipta terhadap karya cipta seni motif pada t-shirt Joger dan mewancarai pemilik Joger mengenai pemberlakuan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sehingga tujuan penilitian ini untuk mengetahui efektivitas dari delik dipergunakan dengan baik atau tidak oleh pencipta serta sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pembajakan karena delik ini memiliki sifat yang pasif pada saat kejadian berlangsung dan menunggu laporan dari pihak-pihak yang dirugikan barulah diproses yang berbeda dengan delik biasa. Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Cipta, Joger Bali, Pelanggaran Hak Cipta, Delik Aduan.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PT. TRICON BANGUN SARANA DI JAKARTA UTARA Michael Johan Mowoka; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.387 KB)

Abstract

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada PT. Tricon Bangun Sarana di Jakarta Utara yang mengakibatkan para pekerja kehilangan mata pencaharian tanpa mendapatkan pesangon atau ganti rugi akibat PHK tersebut. Hampir semua para pekerja yang mengalami PHK merupakan pekerja lepas/buruh yang seringkali melakukan kesalahan baik kesalahan ringan maupun kesalahan berat. Dalam prosesnya, PHK yang terjadi pada PT. Tricon Bangun Sarana dilakukan secara sepihak yaitu oleh perusahaan. Pekerja pun tidak dapat melakukan tindaklanjut dalam bentuk apapun karena para pekerja lepas tidak mengerti atau tidak memiliki pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan PHK yang mereka alami. Tulisan ini akan menjelaskan apakah pelaksanaan PHK yang dilakukan oleh PT. Tricon Bangun Sarana telah sesuai dengan ketentuan Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh para pekerja terhadap PHK tersebut. dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris maka diperoleh kesimpulanPHK yang dilakukan oleh PT Tricon Bangun Sarana tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh para pekerja belum maksimal hanya sebatas musyawarah.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKIN CARE YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.082 KB)

Abstract

Skin care merupakan produk yang di formulasikan dari bahan-bahan aktif maupun bahan kimia yang akan bereaksi terhadap kulit. Perlindugan hukum apa yang di berikan kepada konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif dan faktor-faktor apa yang membuat peredaran skin care yang mengandung zat adiktif terus berkembang. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat atau bermetode YuridisEmpiris yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada.Perlindungan hukum yang di berikan terhadap konsumen yang menggunakan skin care yang mengandung zat adiktif adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 19 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatkan “Pelaku usaha brtanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan”. Berdasarkan wawancara terhadap BPOM Kota Denpasar cara melindungi hak hak konsumen yang telh di rugiksn dengan cara melakukan penarikan terhadap produk skincare, mencabut izin edar produk dan penerapan sanksi.faktor yang membuat beredarnya skin care yang mengandung zat adiktif berkembang adalah kecenderungan masyarakat yang membeli produk skincare karena harga yag terjangkau dan tidak memperhatikan keamanan produk tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Skin Care, Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TERHADAP PIHAK PENERIMA GADAI Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan; IGN Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.528 KB)

Abstract

Sistem perdagangan tanpa warkat (Scriptless Trading), saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain. Permasalahan yang dihadapi yaitu : siapa sajakah pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat? Dan bagaimanakah perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif beranjak dari adanya kekosongan dalam norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem perdagangan tanpa warkat. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat adalah emiten, investor, perusahaan efek, bank kustodian, kustodian sentral efek indonesia, kliring penjaminan efek Indonesia. Perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai yaitu tersimpannya saham dalam sistem pencatatan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pencatatan dan pengumuman peletakan gadai saham melalui C-BEST (Central Depository-Book Entry Settlement), pemblokiran rekening penyimpanan saham yang digadaikan.
PENGATURAN PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA Calvin Smith Houtsman Sitinjak; Desak Putu Dewi Kasih; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.184 KB)

Abstract

Di dalam dunia bisnis kini dikenal juga adanya praktik waralaba (Franchise) yang umumnya dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa, makanan, serta minuman, seperti restoran siap saji dan kafe. Warlaba di Indonesia saat ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah ini ditetapkan guna mengadakan keseimbangan diantara para pihak dalam kontrak waralaba melalui berbagai prosedur yang wajib dipenuhi oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam suatu bisnis waralaba, prosedur yang wajib di penuhi oleh para pihak dalam kontrak waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yaitu Prospektus Penawaran Waralaba. Namun, baik Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba sebagai pihak-pihak dalam kontrak waralaba pada praktik di dunia bisnis di Indonesia hingga saat ini masih sangat jarang memahami pentingnya Prospektus Penawaran Waralaba serta menyadari keberadaan dari Prospektus Penawaran Waralaba itu sendiri, hal ini disebabkan karena adanya suatu persoalan hukum, yaitu aturan hukum di bidang waralaba yang kabur. Dengan demikian dalam jurnal ini akan membahas mengenai Pengaturan Prospektus Penawaran Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba. Metode hukum yang dipergunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan data primer yang didapat dalam asas-asas hukum, perbandingan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta norma yang berlaku dan data sekunder yang didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Bahwa pengaturan prospektus penawaran waralaba dalam perjanjian waralaba merujuk pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba masih bersifat umum dan masih perlu di benahi, sehingga penyampaian Prospektus Penawaran Waralaba oleh Pemberi Waralaba kepada Calon Penerima Waralaba dimaksudkan agar penerima waralaba bisa melakukan studi kelayakan bisnis terhadap bisnis waralaba yang akan dijalaninya.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA Haris Rinaldy Gultom; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.539 KB)

Abstract

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang mempunyai peran strategisdan merupakan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Maka, seorang anak perlumendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang denganwajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sebagaimana telah diketahuiIndonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum UntukDiperbolehkan Bekerja, dengan kata lain ratifikasi ini menjamin hak-hak anak untuktidak dieksploitasi tenaganya di dunia ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap pekerjaanak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anakdapat diwujudkan sebagai tanggung jawab.
AKIBAT HUKUM SEWA BELI SEPEDA MOTOR DENGAN ANGSURAN I Putu Hendra Adhi Septyawan; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.671 KB)

Abstract

Perjanjian sewa beli dengan angsuran lahir dari praktek kebiasaan masyarakat, yang sesuai dengan azas Hukum Perjanjian yang termuat didalam pasal 1338 KUH Perdata, sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem bahwa perjanjian sewa beli itu hanya bersifat obligator saja, adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut Kapankah beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran ? dan Bagaimanakah akibat hukum apabila pembeli lalai membayar angsuran dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran ?. Metode yang dipergunakan dengan melakukan penelitian lapangan terutama sewa beli motor dengan angsuran, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Beralihnya hak milik dari penjual lepada pembeli dalam perjanjian sewa beli dengan memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang tersebut. Akibat hukum apabila pembeli lalai membayar angsuran dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran yaitu apabila terjadi lalai dari perjanjian maka barang tersebut dapat di ambil atau di eksekusi karena debitur Debitur tidak memenuhi prestasinya. Adapun kesimpulannya adalah beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran adalah apabila pembeli telah melunasi angsuran sepeda motor kepada penjual atau didalam perjanjian sewa beli barang bergerak dengan angsuran hak milik atas barang tersebut baru beralih dari tangan penjual kepada pembeli apabila telah lunas. Akibat hukum apabila pembeli lalai dalam membayar.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SECURITY DI ALILA VILLAS ULUWATU I Gede Surya Prayoga; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.239 KB)

Abstract

Perlindungan hukum merupakan tindakan maupun upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang–wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum dalam bidang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja terhadap security di Alila Villas Uluwatu dan Apakah pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat antara security dengan Alila Villas Uluwatu sudah sesuai dengan peraturanyang berlaku.Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Alila Villas Uluwatu kepada pekerja Security belum sepenuhnya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena terdapat pada Pasal 81 yang menyebutkan bahwa perempuan yang pada masa haid tidak wajib bekerja karena merasakan sakit haid pada hari pertama dan hari kedua, tetapi pada Alila Villas Uluwatu pekerja perempuan yang memasuki masa haid wajib bekerja. Agar terciptanya iklim kerjasama yang sehat dengan berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk melakukan dan berusaha mengadakan perbaikan khususnya dalam hal pemenuhan hak – hak pekerja maka disarankan kepada pihak Alila Villas Uluwatu sebagai pemberi kerja seharusnya dapat mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dan jika isi perjanjian kerja antara pihak security dan Alila Villas Uluwatu telah dijalankan dengan baik dan benar serta sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hal tersebut terus dilaksanakan sebaik-baiknya agar hak – hak dan kewajiban – kewajiban pekerja security tetap terpenuhi dan terciptanya suasana kerja yang efektif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN PENDEKATAN HUKUM PERKAWINAN Brody Made Kariarta; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.257 KB)

Abstract

Ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan kembali, maka perceraian menjadi salah satu upaya yang ditempuh oleh sebuah pasangan suami istri untuk melepaskan ikatan kekeluargaan yang terjalin diantaranya. Dalam pengaturan hukum nasional, prosedur perceraian tidak dapat disetarakan secara general namun ditentukan oleh status ataupun profesinya. Hal ini turut berlaku bagi para pihak yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS yang oleh karena profesinya maka mengharuskan adanya pengkhususan dalam proses perceraian yakni melewati tahap perijinan dan pendamaian oleh atasannya. Journal ini disusun untuk menganalisis aktifitas syarat sahnya perceraian dan bentuk serta peran upaya pendamaian dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan sintesis hukum. Hasil akhir dari Journal ini bermuara pada kesimpulan bahwa syarat sahnya perceraian PNS tidak sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun adapula syarat-syarat khusus yakni mendapatkan ijin dari atasan dan telah melewati tahap mediasi namun tidak dapat diselesaikan. Kata Kunci : Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah, Pendamaian, Mediasi, Pasangan
KAJIAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PT. BALI UNICORN* Bagus Julio Suroso; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.152 KB)

Abstract

“Kajian Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pemutusan Perjanjian Sewa-Menyewa Secara Sepihak Yang Yang Dilakukan Oleh Direksi PT.Bali Unicorn”. Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat, hal tersebut menyebabkan banyaknya perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memulai dalam melakukan usahanya. Sehingga timbul berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan pada PT.Bali Unicorn menurut peraturan perundang-undangan dan akibat hukum dari pemutusan perjanjian sewa-menyewa secara sepihak oleh PT Bali Unicorn sebelum masa perjanjian berakhir. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode empiris. Kesimpulan analisis Perbuatan Direksi PT Bali Unicorn yang memutus secara sepihak pada perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap pihak penyewa. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum karena pemutusan perjanjian pengikatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh PT.Bali Unicorn secara sepihak adalah ganti kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil terhadap penyewa. Kata Kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa, Pembatalan Secara Sepihak , Akibat Hukum, Perbautan Melawan Hukum.

Page 14 of 247 | Total Record : 2464

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue