cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 17   18   19   20   21 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE TERKAIT PENDIRIAN USAHA DI BIDANG YANG SERUPA SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN WARALABA Tashaekti Fadhila Rahmadany; I Ketut Tjukup
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.185 KB)

Abstract

Latar belakang makalah ini adalah adanya klausula baku yang membatasi franchisee di dalam perjanjian waralaba ditinjau dari Pasal 18 Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan klausula baku yang membatasi franchisee serta ketentuan hukum yang melindungi franchisee apabila mendirikan usaha di bidang yang serupa setelah perjanjian waralaba berakhir. Paper ini merupakan kajian normatif sehingga untuk mengetahui perlindungan hukumnya dilakukan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang dapat digunakan adalah dengan menafsirkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang – Undang Rahasia Dagang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian, Waralaba
KETIDAKJUJURAN PELAKU USAHA TERHADAP STRUK BELANJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Putri Nabella Tuntama; I Ketut Tjukup
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.722 KB)

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketidakjujuran. Struk belanja yang dianggap hal sepele seringkali diabaikan oleh masyarakat, sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan kesempatan untuk meraup keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan mengangkat judul Ketidakjujuran Pelaku Usaha Terhadap Struk Belanja Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat selaku konsumen bahwa adanya perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait hal kerugian yang diderita oleh konsumen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pustaka. Adapun kesimpulan yang diperoleh bahwa konsumen dapat memperoleh perlindungan atas perbuatan ketidakjujuran struk belanja yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berpedoman dasar gugatannya pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata kunci: perlindungan, konsumen, struk belanja.
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “PURI SEDANA” DI DESA PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN DENPASAR I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma; AA Gede Agung Dharma Kusuma; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.839 KB)

Abstract

Most of the Indonesian community living and residing in rural areas, where theneed for a forum to foster the ability of rural communities for the realization ofeconomic democracy that based on kinship, the cooperative is the mostappropriate corporate structure for the economy developed as a joint effort basedon the principle of kinship them. Cooperative is an association or organization ofthe economy consists of people or agencies that provide freedom in and out as amember under the existing regulations by working together in a family running abusiness, with the aim of enhancing the physical well-being of its members. Inagreement borrowing money at Puri Sedana Credit Unions, if the borrower doesnot repay the loan on time will be a default. Default is not met or neglect of dutyas defined in the agreement made between the creditor and debtor.The issue in the writing of this paper was about how the legal consequences ofdefault in the loan agreement to borrow money at Puri Sedana Credit Unions andhow the settlement pursued defaults Credit Unions Sedana Puri. Researchmethods used in preparing this paper is empirical juridical, with a studyevaluating the written law to the facts that exist in the field.legal consequences of default in the loan agreement to borrow money at PuriSedana Cooperative is a debtor is required to make restitution that has beensuffered by the cooperative, the debtor is also required to pay the loan if it can stillbe done in accordance with the warning of the cooperative, and the risk ofswitching on loan borrowers since no nonpayment in accordance with apredetermined time period. Completion of defaults by borrowers on CooperativePuri Sedana do with the settlement of non-litigation (deliberation), a non litigationis done by consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert assessment.
PEMBERIAN KREDIT KEPADA WARGA LUAR DESA PAKRAMAN SETEMPAT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN PANGI KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Nova Rianta; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.852 KB)

Abstract

This article entitled granting credit to the citizens outside the village of local institutions Ofpakraman village (LPD) Pangi Pakraman Village, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Aiming to find out the procedure for the granting of credit to citizens outside the village of LPD Desa pakraman local by Pakraman Pangi and to know the legal consequences in case of tort by the debtor from outside the village of LPD village Pakraman local Pakraman pangi.The type of research that is used is the type of legal research are emperis.So the procedure or mechanism of granting credit to the citizens outside the village of LPD village pakraman local Pakraman Pangi almost the same procedure of granting credit to villagers and local pakraman in case of the dilakakukan tort by residents outside the village PangiPakraman will repaid through the sale of goods the guarantees shall create any warranty.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS JASA PRAKTEK TUKANG GIGI DI KOTA DENPASAR I Gede Wahyu Dananjaya; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.035 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar disusun berdasarkan hasil penelitian hukum secara yuridis empiris. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yakni perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Terlepas dari keberhasilan ilmu kesehatan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, masalah lain muncul seperti konsumen yang dirugikan atas jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas yakni bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan pelayanan jasa tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jasa praktek tukang gigi di Kota.Denpasar melalui UUPK Pasal 4 yaitu mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak konsumen yang belum.mengetahui hak-hak sebabgai konsumen, maupun pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya sebagai pelaku usaha dan pertanggungjawaban tukang gigi berkaitan dengan jasa praktek tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Denpasar yaitu dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap jasa praktek tukang gigi dengan batas waktu yang ditentukan dan apabila melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya kembali. Pertanggungjawaban tukang gigi terhadap konsumen yang dirugikan tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 1365 BW dan Pasal 19 UUPK dikarenakan adanya pungutan biaya kembali yang dilakukan oleh jasa praktek tukang gigi di Kota Denpasar Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Perbuatan Melawan Hukum
UPAYA HUKUM TERHADAP BENDA-BENDA BERGERAK DALAM HAL PERTANGGUNGAN KEBAKARAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) I Made Ary Diantara; A. A. Ngr. Gede Dirksen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.709 KB)

Abstract

Fire insurance related to moving things are ruled in article 295, clause 1commercial code. Generally, this article rules about the verification of thing valueestimate which was responsible for both of each side. About the disadvantages got bythe insurer for moving things saved in the buildings, warehouses, etc. According toarticle 295, clause 2 should be counted by the objects price when the fire had happened.In this paper will be explained about one main problem related to how theimplementation of law effort to moving things in the fire insurance based on commercialcode. The method, that article i use yuridis normatif and the conclusion of this article isbased on commercial code, that the verification of the insurance by in surance party,the cost was adapted by the interpretation of value.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERAHASIAAN REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) Made Yogi Prasada; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.696 KB)

Abstract

Provision of medical record is evidence in the process of health care that has been given to the patient. Medical records belong to the hospital to be maintained because very beneficial for the patient, the physician, and the hospital. With normativemethods of this paper will discuss to determine the extent of the responsibility of the hospital to the confidentiality of medical records that are known by the public, as well as to determine the shape of the responsibilities given by the hospital against medical records confidential. Hospitals are responsible for maintaining and protecting the confidentiality of all information related to the patient's medical record. Form of accountability provided by the hospital in the form of civil liability, administrative liability and criminal liability.
PERANAN DINAS KOPERASI KABUPATEN BADUNG DALAM PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI I Nyoman Restuin Mangdalena; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.129 KB)

Abstract

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah, namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia belum begitu maksimal dan masih banyak yang harus diperbaiki. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung sehingga harus dibubarkan, serta peran Dinas Koperasi Kab. Badung dalam hal pembubaran badan hukum koperasi. Pentingnya melakukan penelitian ini karena untuk memahami mengenai kendala yang dihadapi koperasi serta peran pemerintah dalam pembubaran badan hukum koperasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di Dinas Koperasi Kabupaten Badung, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah kendala yang dihadapi koperasi di Kab. Badung yaitu kendala dalam hal operasional, selain itu kesadaran anggota untuk berkoperasi masih sangat kurang dan keterbatasan modal juga menjadi hambatan dalam koperasi di Kab. Badung. Peran dinas koperasi Kab. Badung adalah memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dilakukan secara berkala atau setiap waktu dengan memeriksa secara langsung maupun melalui pemeriksaan atas laporan berkala dan tahunan yang dibuat oleh koperasi di Kab. Badung. Kata Kunci: Koperasi, Pembubaran Badan Koperasi, Dinas Koperasi.
TANGGUNG JAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES SEBAGAI PENYEDIA JASA PENERBANGAN KEPADA KONSUMEN AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN ATAU PEMBATALAN JADWAL PENERBANGAN (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 641/PDT.G/2011/PN.DPS) Ari Agung Satrianingsih; I Gusti Ayu Puspawati; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.399 KB)

Abstract

Journal entitled “Liability of PT. Lion Mentari Airlines as flight company toconsumers in flight delayed and cancelation of flight (Case Study: Denpasar’s DistrictCourt decision number: 641/PDT.G/2011/PN.DPS is based oftentimes consumersespecially flight consumers complaint the services was given if there is delayed orcancelation of flight in organizing air freight. So that, important to know how legalliability in practice of Lion Mentari Airlines Company in Denpasar as flight company to consumers about flight delayed and cancelation of flight based on law and throughDenpasar’s District Court decision number : 641/PDT.G/2011/PN.DPS.The writing method that used is the empirical laws. Based on researching result inNgurah Rai International Airport, Lion Mentari Airlines Company always givescompensation caused flight delayed or cancelation of flight to the consumers, but theenforcement of that liability obstructed by services factor. In accordance with theDenpasar’s District Court decision number : 641/PDT.G/2011/PN.DPS, Lion MentariAirlines Company only gives compensation like as drinks and snack and offers ticketrefund, but can’t help flight diversion (to another flight company).
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CUTI HAID TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN (STUDI PADA PT. BALI CAMEL SAFARIS’S) Ni Made Rai Meisiani; I Nyoman Suyatna
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.63 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p03

Abstract

Semakin pesatnya pembangunan nasional di berbagai sektor berimplikasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Melalui ketersediaan lapangan pekerjaan ini mendorong tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan untuk bekerja. Perempuan memiliki sedikit keunikan tersendiri yaitu mengalami masa haid setiap bulannya, yang mewajibkan setiap perusahaan memberikan cuti haid. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah Implementasi Perindungan Hukum Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Perempuan pada PT Bali Camel Safaris’s. Dalam Penelitian ini menggunakan Metode penelitian empiris. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bali Camel Safari’s, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian cuti haid pada perusahaan tersebut belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sistem penerapannya bukan dalam bentuk cuti melainkan dalam bentuk izin sakit, sehingga jatah libur setiap satu kali dalam minggu dipakai sebagai penggantinya. Hal ini hanya berlaku terhadap pekerja tetap saja, sedangkan pekerja tidak tetap tidak diberikan cuti haid sama sekali. Hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian cuti haid ini yaitu, terbatasnya pekerja yang bekerja, sulitnya membuktikan benar atau tidaknya pekerja dalam masa haid serta adanya kecemburuan sosial antar pekerja terhadap pemberian cuti haid tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya yang diberikan dari perusahaan. Pada PT. Bali Camel Safari,s melakukan upaya mengatasi hal tersebut dengan memberikan jaminan kesehatan berupa kartu BPJS Kesehatan yang dapat digunakan secara gratis, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi kesehatan pekerjanya dan mempermudah pemberian cuti haid kepada pekerja perempuannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Perempuan, Cuti Haid

Page 19 of 247 | Total Record : 2464

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue