cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 16   17   18   19   20 
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA Ni Kadek Anindya Anggita Sary; I Ketut Suardita; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.507 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik Perbankan Syariah pada Bank Negara Indonesia (BNI) Yogyakarta. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan konsep Good Corporate Governance, Urgensi, dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah pada BNI Yogyakarta. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada BNI Yogyakarta adalah dalam bentuk internal control dan kewenangan internal auditor.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Ni Nyoman Tamu; Nyoman Mas Ariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan beberapa literatur. Kesimpulan penulisan ini adalah Perlindungan hukum yaitu perbuatan melindungi yang di lakukan oleh hukum bagi setiap warga negara . Secara yuridis pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Seperti halnya bagi buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pekerja atau buruh, terutama Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh majikan atau pengusaha yaitu Pemutusan hubungan kerja atas inisiatif pihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedur tertentu. Dengan demikian pekerja sebagai Warga Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan.
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BANK PERKREDITAN DI KOTA DENPASAR Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi; Desak Putu Dewi Kasih; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.385 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelaksanaan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar serta untuk mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pegawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum Empiris. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung mengenai kredit, manajemen, dan dana pihak ketiga di Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar dan pelanggaran-pelanggaran Bank Perkreditan Rakyat yang mempengaruhi efektivitas pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah perselisihan internal bank, pembukuan ganda, dan batas maksimum pemberian kredit.
PELAKSANAAN LARANGAN KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA USAHA LAYANAN JASA DI KOTA DENPASAR Karin Rimenda; I Ketut Westra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.005 KB)

Abstract

Pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/ perjanjian baku semakin marak. Klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. UUPK tidak melarang pencantuman klausula baku dalam suatu dokumen/perjanjian, yang dilarang adalah apabila klausula baku tersebut bersifat eksonerasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Meskipun telah diatur, pada kenyataannya klausula eksonerasi masih diterapkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini pelaku usaha penyedia layanan jasa di Kota Denpasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam penyediaan layanan jasa di Kota Denpasar serta akibat hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pencantuman klausula eksonerasi sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UUPK belum ditaati/dilaksanakan oleh pelaku usaha layanan jasa di Kota Denpasar tepatnya pada Celebrity Fitness Denpasar, JNE Denpasar, Techno Computer Denpasar dan Clean Laundry Denpasar. Pencantuman klausula eksonerasi yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum pelaku usaha yang belum memadai. Kata kunci: Larangan, Klausula eksonerasi, Penyedia layanan jasa
PENERAPAN TENTANG BATASAN WAKTU PEKERJA ASING UNTUK BEKERJA PADA PT. HARUM INDAH SARI TOUR & TRAVEL DI DENPASAR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Luh Intan Putri Wulandari; I Nyoman Wita
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.024 KB)

Abstract

Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Namun dalam prakteknya ternyata pemanfaatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang juga mendatangkan masalah. Masalah tersebut kerap muncul di lapangan dengan melihat bahwa banyak sekali warga negara asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan, seperti kasus yang paling sering terjadi adalah mengenai batasan waktu kerja.Pembatasan mengenai waktu kerja penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Untuk menegakkan ketentuan di dalam perizinan yang telah diatur sangat diperlukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris Dalam penelitian hukum empiris mengenal 2 (dua) jenis pendekatan yang dapat dijadikan acuan, dalam penulisan ini yang digunakan diantaranya: Pendekatan perundang-undangan (The Statute Aproach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approacch).Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai batasan waktu kerja di PT. Harum Indah Sari Tour & Travel belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa pegawai Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melanggar perpanjangan izin dan pembatasan waktu kerja tersebut tetapi masih bekerja dalam PT. Harum Indah Sari dan kebutuhan PT. Harum Indah Sari akan TKA memang menjadi faktor utama dalam tidak maksimalnya implementasi Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena masih aterdapat pelanggaran-pelangaran yang tidak diketauhi/belum dijalankan masalah perpanjangan izin dan batasan pekerja asing.Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing, Batasan Waktu Kerja, Implementasi Hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA Ni Made Dwi Julia Patria Dewi; I Made Dedy Priyanto; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.759 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara, pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam mengembalikan kerugian Negara. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan Pertanggung jawaban perdata ahli waris pelaku tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 32,33,34, Ahli waris dapat dituntut secara perdata terhadap harta benda yang bisa dibuktikan harta benda tersebut dari hasil kejahatan korupsi. Tetapi jika tidak bisa dibuktikan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris bukan dari hasil korupsi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian negara. Kata kunci : pertanggungjawaban perdata, ahli waris, tindak pidana korupsi.
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ayu Komang Sari Merta Dewi; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.222 KB)

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that require exceptional legal instrumentto combat its existence anyway. Of proof systems are specific rules established by thegovernment through the issuance of the provisions of Act No. 31 of 1999 which, asamended in Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. Because of the system ofproof applied in criminal acts of corruption is different from the one employed in theprocedural law in general, this paper will explain how the application system in theprocess of evidence of proof at court. In addition, this paper also explains howsystematically the role of proof against the imposition of the ruling by Judge.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Studi kasus: Desa Peliatan, Kecamatan Ubud) I Made Putra Sedana; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.815 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali konsumen berada pada kedudukan yang lebih rendah dari pelaku usaha, konsumen tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Pelaku usaha tidak memperhatikan hak-hak konsumen serta pelaku usaha tidak memenuhi kewajibanya. Dari uraian tersebut maka penulis membahas Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang dan apakah yang menjadi hambatan bagi konsumen air minum isi ulang dalam mendapatkan perlindungan hukum. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang belum terlaksana sesuai dengan yang sudah diatur dalam UUPK, depot air minum isi ulang tidak memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang yaitu informasi tentang higiesitasi air minum isi ulang. Hambatan bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan perlindungan hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Air Minum Isi Ulang.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DENGAN PENCEMARAN UDARA DI KOTA DENPASAR SETELAH KELUARNYA PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2007 SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA Tude Trisnajaya; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.973 KB)

Abstract

As the center of government, education and commerce, Denpasar City are required to keep developing to fulfill the facilities and infrastructures. Along with that, the environmental issues that we are dealing with are getting complex. Activities such as agriculture, tourism, industry, trade and transportation affect the existing resources, such as the ambient air pollution in certain areas or environments. The implementation of environmental quality standard and criteria for environmental damage under the Regulation of Governor Bali Number 8 of 2007 is able to be used as to enforce the environmental law to maintain the quality of ambient air in Denpasar.
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK TANAH MAKAM MUSLIM DI DESA BANYU BIRU KABUPATEN JEMBRANA Dicky Virdianto Joened; Marwanto Marwanto; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.966 KB)

Abstract

Tanah makam merupakan tanah/tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal. Tanah makam muslim pada umumnya satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan, berbeda dengan tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana tanah makam tersebut tanah hak milik yang dimiliki setiap individu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten jembrana. Metode penelitian digunakan adalah penelitian empiris yaitu gejala hukum yang diamati dalam kehidupan nyata. Hasil pembahasan yaitu bahwa jual beli hak milik tanah makam muslim sah menurut hukum pertanahan Indonesia sebagaimana mengacu pada UUPA dan Fatwa MUI No 9 Tahun 2014. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah makam yaitu pengalihan hak atas tanah kepada orang lain.

Page 18 of 247 | Total Record : 2464

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue