cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,464 Documents
 15   16   17   18   19 
Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Putu Gracia Hacinka Batan; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.676 KB)

Abstract

Mesin penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya untuk mencapai sasaran usaha adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, maka dari itu perlindungan konsumen dipandang semakin penting. Penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan atau dikenal dengan sebutan hukum empiris. Ruang lingkup permasalahannya meliputi pola pengawasan yuang dilakukan BPOM terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif pada setiap kemasannya serta upaya penyelesaiannya. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan. Upaya BPOM dalam melindungi konsumen rokok elektronik dengan pemberian berita kepada masyarakat akan kandungan apa saja yang terdapat dalam rokok elektronik. Informasi yang jelas merupakan bentuk perlindungan preventif dari pelaku usaha terhadap konsumen serta perlindungan reprsif dari BPOM dengan cara mengkaji mengenai rokok elektronik trersebut.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengawasan BPOM, Rokok Elektronik.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAAN HARTA PERKAWINAN Ida Bagus Yoga Adi Putra; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.783 KB)

Abstract

The paper shall be titled "Legal Consquence of Verdict of Bankrupt Debtors Performing Separation Of Marriage Property Agreement." This paper apply the method of normative analysis method and statutory approach. One of the debtors who could be declared into bankruptcy is a natural person. Recenty, many people married with separation of marital property agreement that also affect settlement or resolution process of the bankruptcy estate belongs to the debtor. Hence it is need to know the position of the husband or wife commated the pre-nuptial agreement in order to resolve uncertainty about the bankruptcy property settlement process.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA A. A. Bintang Evitayuni Purnama Putri; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.74 KB)

Abstract

Electronic transaction is a legal act performed by using a computer or other electronic media. Breaches of electronic transaction to be made good with applicable laws and regulations. The purpose of writing this paper is that consumers know the remedy electronic transaction in the travel and forms of legal protection of the consumers electronic transaction. This paper uses the method of normative legal research. Remedies that can be in use when consumers get the goods that do not comply is through the courts and out of court, legal protection of consumer electronic transaction contained in law Number 8 of 1999 on cosumer protection and in the law Number 11 of 2011 on information and electronic transaction.
UPAYA HUKUM BANK TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM HAL WANPRESTASI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK GAJAH MADA DENPASAR I Gusti Ngurah Krisna Suryana; Dewa Gede Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.353 KB)

Abstract

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang banyak digunakan pada zaman yang modern ini karena kepraktisan dan keamanan dalam membawa uang untuk digunakan dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, Bank seringkali mendapatkan masalah akibat pemegang kartu kredit yang wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya membayar tepat waktu pada pihak bank. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar yaitu tidak adanya itikad baik dari pemegang kartu kredit, adanya kebutuhan lain yang mendesak, pemegang kartu kredit di PHK. Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Gajah Mada Denpasar terhadap pemegang kartu kredit wanprestasi adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi bank melakukan negosiasi dengan cara menagih tagihan kartu kredit melalui Telepon, Surat peringatan, dan melakukan kunjungan. Kata Kunci: Upaya Hukum, Kartu kredit, Wanprestasi.
PILIHAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LISENSI DI BIDANG MEREK DAGANG ANTARA PARA PELAKU USAHA YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK Nyoman Bob Nugraha; Ngakan Ketut Dunia; I Ketut Sandhi Sudarsana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.379 KB)

Abstract

Background research based on the provision of the law as result of the licenseagreement. Because the license agreement between the different business associatescitizenship is does not always go according to agrrement.Purpose of the study is to know and understand the trademarks and licensesunder the law and determine your legal options in the event of a dispute betweenbusiness partner license agreement between different nationality.Writing researchmethod is normative legal research base on secondary dataConclusion of the study is about trademark and licenses as well as determiningthe choice of law of a license agreement case of business partner with differentnationality.
INKONSISTENSI PENGATURAN PARATE EXECUTIE BERKAITAN OBYEK HAK TANGGUNGAN? Ayu Putri Miranda Puri; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.655 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p12

Abstract

Dalam hal debitur cidera janji, maka terlebih dahulu akan diberi teguran kepada debitur untuk melunasi utangnya. Namun, apabila debitur tidak menanggapinya dapat dilaksanakan eksekusi langsung atas kekuasaan sendiri (parate executie). Parate executie merupakan sarana eksekusi termudah dan cepat bagi kreditur untuk pelunasan piutang manakala debitur cidera janji. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) terjadi inkonsistensi terhadap mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan itu sendiri. Inkonsistensi dalam peraturan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui inkonsistensi pengaturan parate executie hak tanggungan dalam UUHT dan upaya mengatasi inkonsistensi terhadap pengaturan parate executie dalam UUHT. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari penelitian ini adalah apabila dikaitkan antara ketentuan pada Pasal 6 dengan Penjelasan Umum angka 9 dalam UUHT bahwa Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuhnya, karena penjelasan dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan upaya mengatasi inkonsistensi dapat dilakukan dengan cara penerapan asas lex posterior derogate legi priori dan penyempurnaan pengaturan melalui revisi terhadap UUHT.Kata Kunci: Inkonsistensi, Parate Executie, Hak Tanggungan
KEWAJIBAN PERDATA AIR ASIA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT QZ8501 I Made Cahya Pujawan; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.471 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kewajiban Perdata Air Asia terhadap korban kecelakaan pesawat QZ8501. Latar belakang karya ilmiah ini adalah kecelakaan pesawat air asia yang tenggelam dimana para penumpang pesawat tersebut menjadi korban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban perdata air asia selaku pengangkut terhadap para penumpang yang telah menjadi korban dalam kecelakan tersebut. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah kewajiban perdata air asia terhadap para korban berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana Air Asia sebagai pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi yang berakibat meninggalnya para penumpang pesawat tersebut.
ANALISIS DARI SEGI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR? Habibatul Aliyah; Dewa Gde Rudy; I Wayan Wiryawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.418 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pasal yang tidak jelas dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai larangan perjanjian kemitraan yang menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) UU UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar dan akibat hukum adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam perjanjian kemitraan tentunya terdapat indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui adanya ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pengembangan usaha; hak dan kewajiban para pihak; dan jangka waktu perjanjian kemitraan yang harus diatur secara tegas dan tertulis jelas dalam isi perjanjian. Apabila ditemukan adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak. Oleh karena itu, apa yang seharusnya tercantum dalam isi perjanjian kemitraan harus dicantumkan dengan jelas serta para pihak yang membuat perjanjian harus lebih memahami segala akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kemitraan yang bertentangan dengan undang-undang. Kata Kunci: Perjanjian Kemitraan, Ketergantungan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Usaha Besar.
BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL I MADE DEDI SURYATMAJA; I WAYAN NOVY PURWANTO
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.764 KB)

Abstract

Tema penelitian ini yaitu “Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial”. Permasalahn hukum yang diangkat adalah bagaimanakah akibat hukum jual beli motor bekas yang tidak sesuai dengan iklan di media sosial. Jenis metode penelitan hukum yang dipakai adalah berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini memakai jenis pendekatan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Beberapa sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data hukum primer bersumber pada kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian, data sekunder meliputi perundang-undangan dan pustaka sedangkan data tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum. Transaksi jual beli diawali dengan adanya kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Pihak penjual mengiklankan motor bekas di media sosial yakni di media facebook dan media instagram. Begitu terjadi kesepakatan, maka antara penjual dan pembeli mengadakan pertemuan. Begitu pihak pembeli mengetahui motor bekas yang ditawarkan oleh penjual tersebut ternyata tidak sesuai dengan iklan di media sosial. Dengan demikian, pihak pembeli menuntut kembali uang muka yang telah diberikan sebelumnya tetapi pihak penjual hanya mengembalikan setengahnya saja. Tentunya kerugian ini dialami oleh pihak pembeli karna uang muka yang didapatkan tidak penuh. Dengan demikian, pihak penjual telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan adanya itikad baik dalam suatu kesepakatan. Kata Kunci: jual beli, perjanjian, itikad baik.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RENT A CAR DI KOTA DENPASAR (Studi Kasus pada PT. Asuransi Wahana Tata dan PT. Asuransi Astra Buana) Ni Putu Eni Sulistyawati; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.715 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Rent a Car Di Kota Denpasar“. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penanggung dan apaupaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam perjanjian asuransi apabila terjadi resiko. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yakni apabila ada kejadian yang melibatkan pihak ketiga yang disebabkan oleh tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, maka ganti kerugian terhadap pihak ketiga diberikan oleh penanggung. Pihak penanggung akan mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan isi dari polis asuransi. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga apabila terjadi resiko adalah dengan tiga cara, yaitu musyawarah langsung, mengundang pihak ketiga dari instansi perusahaan asuransi, dan jalur arbitrase.

Page 17 of 247 | Total Record : 2464

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue