cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 03, September 2015" : 38 Documents clear
PELANGGARAN ASAS-ASAS HUKUM HUMANITER DALAM SENGKETA BERSENJATA DI PALESTINA Chyntya Dewi Negara; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.982 KB)

Abstract

Sengketa bersenjata antara Israel dan Palestina selama ini dipandang sebagaipermasalahan klasik dalam hubungan internasional. Masalah serius dalamsengketa bersenjata tersebut adalah terjadinya sejumlah serangan yang justrumengakibatkan jatuhnya korban di kalangan penduduk sipil. Tulisan inimenganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Gazaterkait pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniterkhususnya prinsip proporsionalitas. Selanjutnya, akan dianalisis pula sanksiterhadap pelanggaran prinsip tersebut dalam sengketa bersenjata yang terjadi diGaza.Tulisan ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yangmenggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah,pendekatan fakta, dan pendekatan kasus.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT LEGISLATIF NEGARA I Gede Dion Raharja; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.459 KB)

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class) yaitu pejabat legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harusnya menegakkan hukum justru marak melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan Apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.
SENGKETA KOMPETENSI ANTARA SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (SIAC) DENGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC BESERTA AFILIASINYA DAN LIPPO GROUP Komang Eky Saputra; Ida Bagus Wyasa Putra; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.551 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana Sengketa Kompetensi Antara Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Tulisan ini akan menggambarkan kompetensi pengadilan dan kekuatan mengikat keputusan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah SIAC memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus Astro All Asia Networks Plc Beserta Afiliasinya dan Lippo Group yang keputusannya bersifat mengikat.
PELEMBAGAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA I Ketut Asmara Jaya; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.109 KB)

Abstract

Demokratisasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalamproses pengambilan keputusan dalam setiap proses pengambilan kebijakan,pemerintah desaharus melibatkan peran serta masyarakat,yang perlu di pahami bersama bahwa prosesdemokratisasi di desa itubukan lah sebuah pekerjaan yang mudah. Rumusan masalah dalamtulisan ini yakni bagaimana partisipasi masyarakat dalam rangngka pembangunan masyarakatdesa serta bagaimana bentuk kelembagaan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif karena meneliti asas-asas serta kaidahhukum,serta mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konsep hukum,pendekatan perundang-undangan.Penyelenggaran pemerintahan yang efektif dan efisien menuntut adanya praktek-praktekpenyelenggaraan pemerintahan yang baik,dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat.
INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ida Bagus Nindya Wasista Abi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.624 KB)

Abstract

Intervensi Rusia di Ukraina terjadi akibat krisis yang membahayakan wargaketurunan Rusia di Ukraina pasca lengsernya Presiden Ukraina Victor Yanukovich.Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangiterjadinya intervensi serta menganalisis legalitas intervensi yang dilakukan Rusia diUkraina ditinjau dari perspektif Hukum Internasional. Tulisan ini merupakan penulisanhukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untukmenganalisis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatanfakta berkaitan dengan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamintervensi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor utama yangmengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina, yaitu geopolitik,demografis, dan sosial-politik. Dapat pula dikemukakan bahwa intervensi yangdilakukan Rusia terhadap ukraina merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggarprinsip non-intervensi sebagaimana tertuang di dalam berbagai instrumen HukumInternasional.
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI PEMERINTAHAN PROVINSI BALI I Gede Sarta; I Wayan Parsa; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.539 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang peranan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi (PPID) dalam keterbukaan informasi publik untuk mewujudkankepemerintahan yang baik (good govenrnance). Ada dua permasalahan yang dikaji. Pertama,proses pembentukan PPID dan yang kedua, konsekuensi yuridis keterlambatan pembentukanPPID dan faktor-faktor penghambatnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (goodgovernance). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.Maka data-data yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitiansebagai berikut bahwa pembentukan PPID di pemerintahan Provinsi Bali mengalamiketerlambatan selama 2 tahun dalam pembentukanannya, Adapun konsekuensi yuridis dan faktorpenghambat dalam pembentukan PPID yaitu tidak efektifnya pemberlakuan Undang-UndangNomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) dan faktornya adalahtidak adanya kepastian hukum mengenai struktur posisi penempatan PPID.Kata kunci: keterbukaan informasi publik dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KECELAKAAN BAGI PEKERJA OUTSOURCING PADA PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DI DENPASAR I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.742 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan nasional didukung dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu unsur penunjang berhasilnya pembangunan nasional, maka dari itu pekerja outsorcing dalam bekerja mempunyai resiko mengalami kecelakaan bekerja yang berhak mendapatkan Jamsotek, diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing juga diatur kewajibannya untuk mengikut sertakan pekerja dalam Jamsostek sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (in concreto). Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera secara hukum emperis dapat diketahui, terdapat beberapa hal yang harus dikaji, seperti langkah pertama yang dilakukan oleh pekerja outsourcing di saat terjadinya kecelakaan kerja dimana harus melapor pada saat itu juga yang dalam keadaan tertentu korban kecelakaan kerja tidak bisa memenuhi prasyarat dalam mengajukan Jamsostek. Faktor intern dan ektern yang mempengaruhi berjalannya Pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar yaitu dalam faktor intern adanya kesadaran hukum, serta adanya faktor pendidikan dalam tingkatan pekerja. Sedangkan mengenai faktor ekstern dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan tentang peraturan jamsostek, yang kedua yaitu faktor aturan-aturan hukum yang masih susah dan mempersulit pekerja khususnya dalam hal mengenai waktu.
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA DENPASAR YANG BERDASARKAN ASAS GOOD GOVERNANCE Anak Agung Gde Bayu Putra Pemayun; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.999 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kota Denpasar yang berdasarkan asas Good Governance. Dalam mewujudkan asas Good Governance dalam bidang perizinan perlu diketahui bagaimana peranan pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan publik khususnya dalam bidang perizinan kepada masyarakatnya, agar tidak lagi timbul anggapan masyarakat bahwa mengurus izin tersebut lambat, mahal dan melelahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah mengakomodir mengenai pelayanan perizinan melalui Peraturan Walikota dan dengan pembentukan BPPTSP dan PM (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal) yang mempermudah dalam pelayanan perizinan sehingga asas Good Governance dapat terwujud.
PENJATUHAN SANKSI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR HUKUM DISIPLIN (STUDI DI POLDA BALI) Putu Andhika Kusuma Yadnya; Ibrahim R.; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.387 KB)

Abstract

kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government dalampelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum, melindungi, mengayomi sertamelayani masyarakat. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangatdibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainyaprofesionalisme Polri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal iniadalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang dipergunakan dalampenelitian jurnal ini adalah pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatanperundang-undangan (statute approach) yang relevan dengan permasalahanpenelitian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin, yaitu tindakandisiplin dan hukuman disiplin seperti yang diatur pada Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. Sedangkan hambatan pada penegakan hukum dalampenjatuhan sanksi pelanggaran disiplin dapat dilihat dari faktor internal daneksternal.
PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH I Putu Eka Sanjaya; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.846 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang peran kepala daerah dalam peningkatankemampuan keuangan daerah. Permasalahannya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah belum mengatur secara jelastentang peran kepala daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerahTulisan ini bertujuan untuk Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentangperan kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah. Penulisan ini,menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturanperundang-undangan (The statute approach). Tulisan ini menghasilkan penelitianbahwa Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagaipemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuankeuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinanpelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangkapenanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah dalam rangkakemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjamandaerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yangdapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, sertamengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepaladaerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Page 3 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue