cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 04, No. 01, Februari 2016" : 22 Documents clear
PENGATURAN MENGENAI PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN OLEH NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PENOLAKAN DUTA BESAR INDONESIA UNTUK BRASIL) Aisyah Putri; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.953 KB)

Abstract

Penolakan terhadap Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto oleh pemerintahBrasil pada saat proses penyampaian surat kepercayaan ternyata menimbulkan masalahdiplomatik antar kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturanmengenai penolakan surat kepercayaan oleh negara penerima dan menganalisis tindakanhukum atas ditolaknya surat kepercayaan oleh negara penerima khususnya dalam kasuspenolakan Duta Besar Indonesia untuk Brasil. Tulisan ini merupakan penelitian hukumnormatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai penolakan surat kepercayaandiatur dalam Pasal 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yangmenyebutkan bahwa negara pengirim harus memperoleh kepastian bahwa persetujuandari negara penerima telah diberikan pada orang yang telah diberikan bagi orang yangdiusulkan untuk diakreditasikan sebagai kepala perwakilan negara tersebut.SelanjutnyaPasal 9 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 menyebutkan negarapenerima tidak diharuskan untuk memberikan alasan kepada negara pengirim jikamenolak persetujuan. Tindakan hukum yang dapat dilakukanIndonesia sebagai negarapengirim yaitu tindakan resiprositas, embargo, penurunan tingkat keterwakilan, dan penarikan duta besar.
PENGATURAN MENGENAI PENGENDALIAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A DI KOTA DENPASAR Putu Alvin Janitra; Dewa Gede Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.414 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan mengenai Pengendalian, Peredaran, danPenjualan Minuman Beralkohol Golongan A di Kota Denpasar. Latar belakang masalahnyayaitu masih rendahnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak negatif yangditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, seperti dapat menggangu kesehatan,dan memicu timbulnya berbagai tindak kriminal yang dapat mengganggu ketertiban danketentraman bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatifdengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Pengaturanmengenai pengendalian, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol golongan A di KotaDenpasar, tidak memiliki peraturan daerah yang bersifat konkrit. Hal ini mengakibatkantidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat mengenai tempat-tempat seperti hotel,restoran, bar, serta tempat tujuan wisata mana saja yang diperbolehkan untuk menjualminuman beralkohol golongan A di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar hanyaberpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Makadiperlukan adanya pengaturan mengenai pengendalian, peredaran dan penjualan minumanberalkohol di Kota Denpasar yang mencerminkan kepastian hukum bagi masyarakat diKota Denpasar.
PENEGAKAN HUKUM TENTANG HAK FAKIR MISKIN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 Titin Oktalina Safitri; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.542 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Penegakan Hukum Tentang Hak Fakir Miskin Untuk MendapatkanPelayanan Kesehatan Terkait Berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011.Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap hak fakirmiskin sebagai kaum minoritas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan daritulisan ini adalah untuk mengetahui tentang penegakan hukum di masyarakat terkait hakfakir miskin serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak fakir miskindalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalahmetode hukum empiris yaitu melihat perilaku hukum yang terjadi di masyarakat.Kesimpulan dari tulisan ini adalah penegakan hukum terkait hak fakir miskin, sertakewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap hak fakir miskin dalam mendapatkanpelayanan kesehatan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 TentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial belum terlaksana dengan baik di masyarakat.
TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 TERHADAP AKTIVITAS KOMERSIAL DI LUAR ANGKASA Dimitri Anggrea Noor; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.079 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan adanya intensitas pemanfaatan ruang angkasa oleh actornegara dan non negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yangbertujuan menganalisis tanggung jawab Negara berdasarkan Space Treaty 1967terhadap aktivitas di luar angkasa dan pemanfaatan ruang angkasa yang bertujuankomersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara wajib bertanggung jawab atasaktivitasnya di luar angkasa, benda-benda angkasa miliknya serta tidak boleh merugikanNegara lain. Karena itu, tanggung jawab Negara dan pembatasannya telah diatur didalam Space Treaty 1967 maupun konvensi luar angkasa lainnya.
STATUS PULAU BUATAN YANG DIBANGUN DI DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF TERHADAP PENETAPAN LEBAR LAUT TERITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Anak Agung Gede Seridalem; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.603 KB)

Abstract

Masih menjadi pertanyaan mengenai status pulau buatan yang dibangun olehsuatu Negara kepulauan di zona ekonomi eksklusifnya apakah dapat dikatagorikansebagai titik terluar pulau pada Negara tersebut dalam hal untuk menentukan lebar lautterritorial ataukah tidak. Tulisan ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan di dalamUnited Nations Convention on the Law of the Sea mengenai status pulau-pulau buatan(artificial island) dalam penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif darisuatu Negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisisperaturan perundang-undangan dan literatur yang menggunakan pendekatan statueapproach. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal pulau buatan, United NationsConvention on the Law of the Sea menentukan bahwa kehadiran dari pulau buatantersebut tidak dapat mempengaruhi penetapan batas laut teritorial dan zona ekonomieksklusif.
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA Jacklyn Fiorentina; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.096 KB)

Abstract

Hak penangkapan ikan secara tradisional yang diatur dalam Konvensi BangsaBangsamengenai Hukum Laut Internasional (The United Nations Convention onthe Law of the Sea /UNCLOS 1982), ternyata belum memberi kepastian hukumdalam praktiknya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukummengenai nelayan tradisional dalam Hukum Laut Internasional serta upaya hukumyang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindunganterhadap nelayan tradisional. Tulisan ini merupakan penelitian Hukum normatifyang menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus,pendekatan historis, dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwapengaturan hukum terkait keberadaan nelayan tradisional belum didefinisikansecara baik di dalam pengaturan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982maupun hukum nasional Indonesia. Adapun upaya hukum yang perlu dilakukanpemerintah Indonesia dengan membuat perjanjian bilateral Indonesia mengenaiisu nelayan tradisional dengan Negara tetangga.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.613 KB)

Abstract

Banyaknya kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarnegeri menimbulkan pertanyaan mengenai peran misi diplomatik Indonesia di luarnegeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis tanggung jawab perwakilan diplomatik terhadap tenaga kerjaIndonesia (TKI) di luar negeri serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebabbelum optimalnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri oleh perwakilandiplomatik. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisisinstrumen hukum internasional dan nasional yang relevan dengan isu yangdibahas serta pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawabperwakilan diplomatik di luar negeri telah diatur baik di dalam Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang HubunganKonsuler, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yangmenyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri oleh perwakilan diplomatik. Faktor pertama adalah belum padunyakoordinasi di antara instansi pemerintah yang bergerak di bidang perlindunganTKI, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Perwakilan Diplomatikserta faktor belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidakmenimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangandalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri.
IMPLIKASI DARI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 Ni Putu Manik Mas Widiasih; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.333 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Implikasi Dari Uji Materi Undang-undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Dengan Adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 85/PUU-XII/2013. Latar belakang tulisan ini adalah berlakunya kembali UndangUndangNomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 . Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahuiapakah akibat hukum yang akan ditimbulkan dari dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004. Tulisan ini menggunakan metode normative yaitu dengan mengkajiperundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 33ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memenuhi enam prinsip dasarpembatasan pengelolaan sumber daya air. Akibat hukum dari dibatalkannya UndangUndangNomor 7 Tahun 2004 yaitu secara otomatis membatalkan keberadaan PP Nomor16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). Selain itu untuk mencegahterjadinya kekosongan norma maka diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan.
TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 TERHADAP AKTIVITAS KOMERSIAL DI LUAR ANGKASA Dimitri Anggrea Noor; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.079 KB)

Abstract

Sejumlah fakta menunjukkan adanya intensitas pemanfaatan ruang angkasa oleh actornegara dan non negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yangbertujuan menganalisis tanggung jawab Negara berdasarkan Space Treaty 1967terhadap aktivitas di luar angkasa dan pemanfaatan ruang angkasa yang bertujuankomersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara wajib bertanggung jawab atasaktivitasnya di luar angkasa, benda-benda angkasa miliknya serta tidak boleh merugikanNegara lain. Karena itu, tanggung jawab Negara dan pembatasannya telah diatur didalam Space Treaty 1967 maupun konvensi luar angkasa lainnya.
UPAYA HUKUM PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG DALAM MEMPERTAHANKAN TANAH PERTANIAN DI DAERAH BADUNG I Putu Arik Sanjaya; Made Arya Utama; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.038 KB)

Abstract

Pertanian merupakan sektor utama yang menopang Provinsi Bali. Namun,pembangunan yang berkembang pesat terutama di sektor pariwisata yang menyebabkanalih fungsi lahan pertanian tidak dapat dihindari. Hal tersebut yang melatarbelakangipenulis untuk membahas alih fungsi lahan pertanian khususnya di Kabupaten Badung.Permasalahan yang dapat penulis angkat ialah bagaimana kewenangan PemerintahKabupaten Badung dalam upaya mempertahankan lahan pertanian di KabupatenBadung dan bagaimana tindakan hukum Pemerintah Kabupaten Badung untukmempertahankan tanah pertanian di Kabupaten Badung.Jenis penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian yuridis empiris denganmenggunakan pendekatan secara teknis studi dokumen, observasi, kuisioner danwawancara. Data yang diperoleh bersumber dari data primer yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Badung dan BAPPEDA Kabupaten Badung serta data sekunder yaitudokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang menunjang. Hasil penelitian terhadappenulisan ini menunjukan bahwa, Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalamupaya mempertahankan lahan pertanian tercantum dalam Peraturan Daerah No.26Tahun 2013 yang didalamnya diatur mengenai Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Badung termasuk mengenai upaya dalam mempertahankan tanah pertanianDan Tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Badung untuk mempertahankantanah pertanian di Kabupaten Badung adalah dengan memberikan insentif, disinsentifsampai dengan pemberian sanksi oleh SatPol PP.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue