cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 04, No. 06, Oktober 2016" : 24 Documents clear
PELAKSANAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI PROVINSI BALI I Gst.Ngr.Gd.Ag. Mariswara; Putu Gede Arya Sumerthayasa; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.886 KB)

Abstract

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang daripemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Pemberian dana bantuansosial dari pemerintah terhadap masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosialyang bersumber dari APBD dan juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Provinsi Bali.Dalam penelitian inimetode yang digunakan adalah yuridis empirs, dimana bertujuan yaitu untukmengetahui dan memahami bagaimanakah proses atau pelaksanaan pemberian danabantuan sosial kepada masyarakat di Provinsi Bali. Adapun kesimpulan dari penelitianini adalah tahapan penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Bali yakni: Perencanaandan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahan,Pelaporan dan Pertanggungjawabandan juga Monitoring dan Evaluasi.
EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Luh Putu Ade Suandewi; Gede Marhaendra Wija Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.648 KB)

Abstract

Makalah ini mengangkat judul Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Bodies) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Dengan permasalahan Bagaimana kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana peran dan fungsi KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary bodies)? Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut hal dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen.Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, KPI mempermasalahkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 ternyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi  berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.
PENGATURAN JARAK PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BADUNG Made Hendra Pranata; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini menjelaskan tentang Pengaturan Jarak Pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Dasar hukum pengaturan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 dan diperjelas dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014 dan yang menjadi alasan perbedaan jarak pembangunan di tiga kawasan Kabupaten Badung adalah dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kawasan Kabupaten Badung.
PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK AN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA Nandia Amitaria; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.737 KB)

Abstract

Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.
SURAT IZIN MENGEMUDI SEMENTARA BAGI WISATAWAN ASING YANG BERKENDARA DI BALI Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra; I Nyoman Suyatna; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.771 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Surat Izin Mengemudi Sementara Bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali”. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan orang asing yang berkendara di Bali, Indonesia menetapkan pada Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM, bahwa warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia dapat mengajukan SIM baru yang bersifat sementara dengan mengajukan dokumen keimigrasian. Berdasarkan kenyataan mengenai adanya pengaturan SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifitas dari SIM sementara terkait dengan kurangnya wisatawan asing yang menerapkan SIM sementara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan wawancara di lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai adanya SIM sementara bagi wisatawan asing yang berkendara di Bali, tidak hanya bagi wisatawan asing yang hendak berkendara di Bali tetapi juga kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi mengenai adanya SIM baru bagi wisatawan asing yang berlaku sementara.
KEWENANGAN BEBAS (FREIES ERMESSEN) DALAM KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DITINJAU DARI SISTEM ADMINISTRASI DI INDONESIA I Made Surya Dharma; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.344 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai bagaimana kewenangan bebas atau freies ermessen dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat  ditinjau dari sistem administrasi di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Tulisan ini menjelaskan mengenai penerapan kewenangan bebas atau freies ermessen dalam kebijakan Kartu Indonesia Sehat  yang bertentangan dengan asas legalitas di Indonesia, sehingga dapat menjadi permasalahan hukum dikemudian hari. Solusi yang dapat diambil adalah menerbitkan peraturan mengenai Kartu Indonesia Sehat.
HARMONISASI PENGATURAN PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING DALAM SKEMA REGULASI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Ida Bagus Gede Satya Wibawa Antara; Ida Bagus Wyasa Putra; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.869 KB)

Abstract

Harmonisasi hukum merupakan suatu penggabungan dan penyalarasan peraturanhukum, untuk menghindari peraturan hukum yang berbenturan atau disharmonisasihukum, pada tahun 2008 ASEAN mengeluarkan Cetak Biru Masyarakat ekonomiASEAN 2015, yakni sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang arusbebas terhadap beberapa sektor ekonomi, termasuk yaitu Tenaga Kerja terlatih,dalam pembebasan tenaga kerja terlatih ini, ASEAN pun menemui hambatanhambatanterhadap produk hukumnya sendiri yakni setiap negara anggota ASEANmemiliki peraturan yang berbeda-beda terhadap Tenaga kerja asing yangberkeinginan bekerja di wilayah sesama negara ASEAN.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL PADA KAWASAN SEMPADAN JURANG DI KABUPATEN BADUNG I Putu Antoni Giri; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.017 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap pembangunan hotel pada kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Penulisan ini berlatar belakang dari filosofi yaitu Tri Hita Karana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Namun kenyataannya di lapangan telah terjadi pelanggaran terhadap kawasan sempadan jurang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang belum efektif.
PELAKSANAAN INTERVENSI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI DARFUR Elinia Reja Purba; I Gede Pasek Eka Wisanajaya; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.592 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pelaksanaan Intervensi hak asasi manusia (HAM) dalam konflik bersenjata non Internasional di Darfur berdasarkan Hukum Internasional serta untuk menganalisis yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi pada konflik tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan instrumental, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Dapat disimpulkan bahwa legalitas pelaksanaan Intervensi HAM didasarkan pada Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 Tahun 2007. Dalam konflik ini, ICC memiliki yurisdiksi dalam mengadili kasus pelanggaran berat HAM dalam konflik bersenjata non internasional di Darfur yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagaimana diatur di dalam Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta Roma.
UPAYA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS Dewa Ayu Jnani Easwaramba; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini berjudul “Upaya Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Terhadap Gelandangan dan Pengemis”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung selaku Penegak Peraturan Daerah tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan yang terjadi dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 disebabkan karena lemahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan, belum seluruh peraturan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat di revisi atau diperbaharui, belum banyak dilakukan jalinan kerjasama dengan aparat setempat, dan seluruh unsur masyarakat untuk membantu menertibkan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung. Dari Uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan ketertiban umum di Kabupaten Badung, penanganan gelandangan dan pengemis tidak diatur secara tegas dan perlu direvisi kembali dan diatur secara jelas dan mengkhusus mengenai masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Badung.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue