cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 25   26   27   28   29 
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK PATEN PADA KASUS APPLE,INC. DAN SAMSUNG LTD.CO. Sagung Putri Wulandari; Ida Bagus Wyasa Putra; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa waktu lalu, pelaku bisnis internasional dikejutkan dengan sengketa antara perusahaan Apple dan Samsung mengenai pelanggaran hak paten yang digunakan di salah satu produk terbaru keluaran Samsung. Sengketa tersebut diselesaikan oleh Samsung melalui jalur litigasi dengan cara mengajukan gugatan terhadap Apple di negara-negara tempat anak perusahaan mereka berada. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah Apple Inc. dan Samsung Electronics Ltd. Co. sebagai perusahaan transnasional dapat menyelesaikan sengketa di setiap peradilan dimana perusahaan mereka berada dan menganalisis apakah keputusan pengadilan di suatu negara dapat dieksekusi di negara lain. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Apple dan Samsung memiliki kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa hak paten di setiap negara dimana perusahaan mereka berada melalui anak perusahaan mereka dan putusan pengadilan di suatu negara pada umumnya tidak dapat dieksekusi di wilayah negara lain.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL PADA KAWASAN SEMPADAN JURANG DI KABUPATEN BADUNG I Putu Antoni Giri; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.017 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap pembangunan hotel pada kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Penulisan ini berlatar belakang dari filosofi yaitu Tri Hita Karana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Namun kenyataannya di lapangan telah terjadi pelanggaran terhadap kawasan sempadan jurang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang dan bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan hotel di kawasan sempadan jurang belum efektif.
PENGATURAN INTERNASIONAL VANDALISME TERHADAP TERUMBU KARANG DI INDONESIA Riski Bagus Try Ananda; Ida Bagus Wyasa Putra; AA Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.181 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berbanding lurus dengan kebutuhan manusia akan wisata. Wisata alam adalah salah satu alternatif pilihan bagi manusia untuk menenangkan pikirannya namun, tidak semua manusia yang melakukan kegiatan wisata ikut serta dalam menjaga kelestarian alam tersebut. Tangan-tangan perusak seringkali menghasilkan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan makhluk hidup yang berada disekitar tempat wisata. Atas hal tersebut maka timbulah suatu permasalahan pertama bagaimanakah penjabaran pengaturan internasional mengenai vandalisme terhadap terumbu karang?; kedua, bagaimanakah penjabaran pengaturan pertanggungjawaban hukum vandalisme terumbu karang di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang merupakan pengaturan internasional dan nasional yang terkait dengan pokok permasalahan serta sumber hukum sekunder dan tersier yang mendukung sumber hukum primer. Dalam pengumpulan sumber bahan hukum primer, penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan pokok bahasan pertama dan kedua, sedangkan pengumpulan sumber bahan hukum sekunder dan tersier penulis melakukan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Telah terdapat pengaturan internasional yang dapat digunakan Indonesia dalam melindungi terumbu karang akan tetapi pengaturan tersebut masih bersifat Softlaw. 2. Dalam hal tidak terdapatnya suatu konvensi yang bersifat Hardlaw dan global maka Indonesia dapat melakukan ekstradisi karena vandalisme telah melanggar ketentuan UUPPLH dan UU Kepariwisataan Indonesia. Hukum Internasional harus mampu menghasilkan suatu peraturan yang bersifat Hard Law dan global. Indonesia juga harus memanfaatkan perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi dengan baik.
ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS DPR DITINJAU DARI PRESPEKTIF PRINSIP NEGARA HUKUM A. A. Sagung Istri Agung Andryani; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.291 KB)

Abstract

Untuk mempertahankan tujuan dari bangsa yaitu menjaga kesatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara membangun sebuah instrumen untuk menjalankan sebuah demokrasi. Maka dari itu lahirlah DPR sebagai instrumen demokrasi yang melakukan sebuah perwujudan kehendak dalam sebuah Negara kesatuan juga rakyat dalam keikutsertaan untuk m enentukan arah kebijakan-kebijakan dari sebuah Negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai gambaran dalam kedaulatan rakyat. DPR dalam melaksanakan suatu fungsinya, dilengkapi oleh hak, wewenang dan tugas yang diatur secara jelas dalam UUMD3 No.17 Thn.2014. Bukan hanya fungsi, wewenang dan tugas, DPR juga memiliki Hak Imunitas. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yang bertujuan mengkaji dan membahas mengenai bagaimana landasan yuridis Hak Imunitas hukum DPR dalam konteks kedudukan sebagai pejabat negara prinsip Hak Imunitas bagi pejabat negara ketika diujikan keberlakuannya dihadapan negara hukum yaitu prinsip equality before the law. Hasil pembahasan menunjukkan pengaturan mengenai Hak Imunitas termuat secara tertulis di dalam Pasal 20A Ayat 3 yang dipaparkan jelas pada UUD RI Thn.1945 bahwa DPR memiliki Hak Imunitas sebagai salah satu hak selain hak menyampaikan usul, serta mengajukan pertanyaan dan pendapat. Kelanjutan dari sebuah penjabaran dari keberadaan pengaturan Hak Imunirtas anggota DPR secara legalitas tertuang dalam pasal 224 UUMD3 No.17 Thn.2014. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa imunitas hukum bagi anggota parlemen merupakan suatu yang mutlak untuk disematkan bagi personal anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dikarenakan mengingat prinsip equality before the law dalam kenyataan memaksa Hak Imunitas hukum bagi DPR atau anggota parlemen untuk diberlakukan secara terbatas. diberlakukan secara terbatas dapat dilihat dari subtansi pasal 224 UUDMD3, kemudian kehadiran pasal 224 UUMD3, harus mendapatkan penjabaran lanjutan dalam ketentuan normatif dibawah Undang-Undang dengan memperhatikan keberadaan Pasal 27 Ayat 1 UUD RI Thn.1945 untuk memberi batas-batas keberlakuan dari Hak Imunitas tersebut. Kata Kunci: Negara, DPR RI, Hak Imunitas, dan Equality before the law
PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMBATASAN PASAR MODERN BERJEJARING DESA PAKRAMAN BERMODUL SINERGITAS PEREKONOMIAN DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Ni Komang Sayu Sri Anita Dewi; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.331 KB)

Abstract

Kebijakan yang diterapkan oleh desa pakraman dalam hal membatasi peredaran pasar modern di wilayahnya secara tidak langsung telah menyimpang dari komitmen nasional yakni ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan sintetis dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk partisipasi desa pakraman dalam menjalankan pemerintahan termasuk didalamnya menentukan quantitatif restriction adalah partisipasi pasif dan seharusnya tidak bertentangan dengan hukum nasional serta konsekuensi pembatasan pasar modern berjejaring yang dilaksanakan oleh pihak desa sejatinya telah menyimpangi komitmen nasional dan akan berimplikasi pada hubungan diplomatik dan Politik Luar Negeri Indonesia. Kata Kunci: TRIMs, Perdagangan, Desa Pakraman, Pembatasan, Non Diskriminatif
PERLINDUNGAN HUKUM HAK POLITIK PEKERJA MIGRAN DALAM PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ni Nyoman Yesi Rismadani; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.832 KB)

Abstract

Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu diantaranya menyangkut HAM pekerja imigran. Akibat kelemahan yang dimiliki badan penyelenggara pemilu menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dua permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah penerapan dari pengaturan hak politik pekerja migran terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri sebagai pemenuhan HAM dan bagaimanakah peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak politik pekerja migran agar tetap dapat menyalurkan haknya saat pemilu. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengacu pada instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan hak politik dari pekerja migran, dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis fakta dilapangan. Hasil penelitian menunjukan pengaturan hak pilih pekerja migran dalam pemilu telah diatur dalam hukum HAM internasional dan nasional, bahkan tata cara pelaksanaan pemilu di luar negeri telah diatur dalam perundang-undangan khusus di bidangnya. Namun tetap saja pengaturan tersebut belum menjamin tersalurkannya hak pilih pekerja migran. Adapun peranan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah merujuk pada standar-standar internasional untuk pemilihan umum oleh International IDEA yaitu pembaharuan hukum terhadap sistem pemilu dan KPU lebih selektif dalam membentuk PPLN yang bertanggung jawab dalam tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Hak Pilih, Pekerja Migran, Hak Asasi Manusia
KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI MEMBUAT AKTA DALAM BIDANG PERTANAHAN I Putu Gunartha Adi Laksana; Ni Made Ari Yuliarti Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.315 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi dari notaris dalam hal membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan serta mengetahui kedudukan Notaris sebagai membuat akta berkaitan dalam bidang pertanahan. Isu hukum yang terdapat pada penulisan ini adalah terdapat norma kabur pada kewenangan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan mengenai membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dalam hal ini terdapat pejabat lain yang juga berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis dalam penulisan ini adalah menunjukan bahwa kedudukan yang dimiliki oleh Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu masih terbatas. Kedudukan yang dimiliki oleh Notaris yang berkaitan dengan pertanahan yaitu membuat Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Atas Tanah, sewa menyewa tanah, membuat hak tanggungan, bangun guna serah. Pembatasan kewenangan ini terjadi karena pejabat lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan juga memiliki kewenangan yang bersifat atribusi oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kewenangan Notaris juga bersifat atribusi oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata kunci : Kedudukan Notaris, Akta, Pertanahan
KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI BALI DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL Roberta Kristine; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.688 KB)

Abstract

The position of the individual as a citizen of a foreigner in a state is a subject of international law, which has the rights and obligations under the International law in a limited sense. Limited stay permit is valid residence permit granted to foreign nationals who meet immigration requirements. Each entry of foreigners into the territory of Indonesia, are entitled to the protection of both of the country of origin or destination country. However, each state has different procedures and processes in resolving acceptance influx of foreign nationals. This paper will discuss the limited stay permit of foreigners who stay in Indonesia.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC) DALAM HUKUM INTERNASIONAL Lila Sitha Rambisa; Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.563 KB)

Abstract

Free Trade Agreements attract many Multi National Corporations (MNCs) to invest inother countries. The economic impact of MNCs, made some difficulties to developingcountries in enforcing national laws. This condition brings international law to try tofill the gap when the national law failed to make MNCs to responsible for damagecaused by activities of the company. But the fact that MNCs do not have legalpersonality under international law has become the main obstacle in theimplementation of international law This paper is intended to discuss the MNC statusunder international law, and analysis how efforts of International Law in the impositionof liability for Multi National Corporations.
SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) Luh Putu Ayu Diah Utami; I Ketut Mertha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.027 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggunjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.

Page 27 of 124 | Total Record : 1240

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue