cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 44   45   46   47   48 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN RINGAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DASAR Achmad Yudha Yogaswara; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.748 KB)

Abstract

Makanan ringan bukan merupakan makanan utama yang hanya dinikmati pada pagi, siang, dan sore hari, namun makanan ringan ini bisa dinikmati kapanpun disaat saya ingin menikmatinya, dan hanya untuk menghilangkan rasa lapar sementara. Semakin banyaknya minat konsumen terhadap makanan ringan khususnya konsumen anak-anak maka bisnis makanan ringan ini semakin berkembang pesat di masyarakat, namun banyak makanan ringan yang beredar di kalangan anak-anak yang tidakdicantumkan bahan dasar pembuatan dari makanan tersebut oleh pelaku usaha dan membuat para orang tua dari anak-anak tersebut khawatir dengan kesehatan anak-anaknya setelah mengkonsumsi makanan ringan tersebut. Permasalahan dalam penilitian ini antara lain membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan ringan tanpa label bahan dasar dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan secara luas makanan ringan tanpa label bahan dasar pembuatannya. Selanjutnya metode penulisan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Ringan, Bahan Dasar.
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dwi Kardri Pramita; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.042 KB)

Abstract

This paper is titled “THE APPOINTMENT OF VILLAGE’S SECRETARY INTO REGIONAL’SCIVIL SERVANT”. This paper used analytical normative method with the case approach and thefact approach. The interests regarding the governance affair will be handled by the governance’sservants or the civil servants, especially the village’s governance which is led by head man andthe village’s government staff. The Village’s Secretary is one of the village’s government staffwhich is a Regional’s Civil Servant. The Act Number 8 of 1974 on the Principals of Officialdomand its alteration the Act Number 43 of 1999 on the Alteration of the Act Number 8 of 1974 onthe Principals of Officialdom become the guidance on the appointment of Regional’s CivilServant, especially the explanation of the Article 16 paragraph 1 which is included in it. Theissues that writer raised are the procedures of appointing the Regional’s Civil Servant and theregulation of the Village’s Secretary into a Regional’s Civil Servant. The conclusion is theappointment of a Village’s Secretary into Regional’s Civil Servant can be done according to thesupporting criteria of national’s interest. The appointment of the village’s secretary intoRegional Civil Servant can be appointed directly without test, but should be fulfilling therequirement which has been determined because not all the village’s secretaries can be aRegional’s Civil Servant.
PERAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN OBJEK WISATA I Wayan Paramarta Jaya; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.112 KB)

Abstract

The paper is titled "The Role of Law - Law No. 10 Year 2009 on tourism andpreservation" By using normative research method of this paper describes how the role oflaw in the preservation of attractions. Indonesia is one of the world's tourist destination forits natural beauty. The natural beauty of this time has managed the business objectives forthe welfare of the community itself in accordance with Article 33 paragraph (3) of the 1945Constitution. The beauty is supposed to be protected and preserved for the purpose ofsustainable tourism development.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Tinjauan Yuridis Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia) Dwi Kherisna Payadnya; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.077 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as Local Government Authority in NaturalResources Management (Juridical Approach of Regional Specifity within Republic ofIndonesia).By applying normative legal research method, this writing shall describe theauthority of local authority in managing natural resources. As stipulated in 1945Constitution, Article 18 (2), (5) and (6), Article 18A (1) along with its operatinglegislation, namely Law No. 32 of 2004, Law No. 21 of 2001 based on considerations c,f, g, h, i and article 34 , and Law No. 33 of 2004 article 11 point (1) and (3), article 19point (1) and (2). Within this matter, local government shall possesses the authority inmanaging the natural resources upon the basis of decentralizing principle, pursuant toArticle 17 point (1) of Law No. 32 of 2004.
PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PRA PENUNTUTAN I Gusti Ayu Aditya Wati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.17 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “ Pemecahan Perkara (Splitsing) dalam Pra Penuntutan”. Makalah ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris. Mengadakan pra penuntutan yang berarti sebelum Penuntut Umum bertndak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan menilai berkas hasil pemeriksaan Penyidik telah cukup dan sempurna. Pemecahan Perkara atau Splitsing adalah pemecahan satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa tersebut dipecah menjadi dua atau lebih. Pra Penuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.
PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM DUNIA MAYA (CYBER-TERRORISM) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ari Mahartha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas pengaturan tindak pidana terorisme dalam dunia maya berdasarkan hukum internasional serta membahas upaya harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dalam dunia maya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ada dua kesimpulan yang didapat dari penulisan ini. Pertama, terorisme dalam dunia maya saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, dan sayangnya, belum terdapat satu pun instrumen hukum internasional yang mengatur secara spesifik mengenai terorisme dalam dunia maya. Kedua, upaya harmonisasi pengaturan hukum mengenai terorisme dalam dunia maya amat penting untuk dilakukan di samping perlunya membentuk hukum nasional mengenai terorisme dalam dunia maya.
TANGGUNG JAWAB NEGARA FEDERASI RUSIA ATAS TINDAKAN INTERVENSI DAN ANEKSASI TERHADAP YURISDIKSI WILAYAH CRIMEA Zhafran Raihan Zaky; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan intervensi dan aneksasi Federasi Rusia di Crimea telah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan politik Ukraina atas Crimea, dengan dalih untuk melindungi etnis Rusia di Crimea dan menjawab permintaan intervensi dari Presiden Yanukovych. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelaraskan teori tanggung jawab negara dalam ILC 2001 tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan Kesalahan Internasional dengan upaya pertanggungjawaban yang dapat ditempuh pasca intervensi Crimea dan untuk mengetahui bagaimana status hukum Crimea pasca dilakukannya aneksasi ke dalam yurisdiksi teritorial Federasi Rusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Dalam mempertanggungjawabkan tindakan kesalahan internasional oleh Federasi Rusia ini tentunya akan diselaraskan dengan langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional baik menggunakan jalur politik antar negara maupun dengan jalur hukum internasional.
PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DI KOTA DENPASAR Luh Gede Diah Oktarini Dewi; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.833 KB)

Abstract

Pada era globalisasi, Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang paling menentukan dalam pencapaian visi dan misi organisasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas. Namun kenyataan yang ada bahwa sumberdaya manusia belum memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan tersebut. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu mekanisme penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kota Denpasar berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan faktor penghambat penerapan disiplin pegawai dan upaya penerapan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Kota Denpasar. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di Kota Denpasar. Faktor penghambat penerapan disiplin PNS yaitu lemahnya Sumber Daya Manusia, lemahnya pengawasan, dan kurang tegasnya sanksi. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan disiplin yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pengawasan yang dilakukan oleh atasan harus ditingkatkan, dan memberi sanksi secara tegas. Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK Lastri Timor Jaya; Putu Tuni Caka Bawa Landra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.524 KB)

Abstract

Setiap negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan bukan untuk kepentingan perorangan. Hak istimewa yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik menjadi dilemma besar bagi para Negara penerima perwakilan diplomatik dalam menegakkan keadilan bagi warga negaranya yang menjadi korban. Sehingga, berdasarkan latarbelakang tersebut diatas menimbulkan suatu permasalahan yakni bagaimana pertanggungjawaban Negara Pengirim perwkilan diplomat kepada Negara penerima terhadap peyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai tanggung jawab Negara Pengirim Perwakilan Diplomat terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomat pada Negara Penerimanya. Penulisan ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normative. Hukum diplomatik telah mengatur di dalam Perjanjian-perjanjian Internasional dan pertanggungjawaban suatu Negara yang menentukan konsekuensi hukum bagi pejabat diplomat termasuk sanksi yang akan dikenakan diatur dalam Konvensi Wina 1961 terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan sebagai cara penyelesaian bagi Negara Penerima antara lain Persona Non Grata, Penanggalan Kekebalan Diplomatik dan Recall atau pemanggilan kembali perwakilan diplomatik. Pertanggungjawaban kepada negara pengirim dapat berupa suatu permohonan maaf secara resmi atau sebuah jaminan agar perbuatan tersebut tidak dilakukannya lagi. Tindakan pejabat yang terkait dapat menimbulkan kerugian materil maka sebagai Negara penerima memiliki hak untuk meminta ganti kerugian materiil kepada Negara Pengirim.Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penyalahgunaan Kewenangan, Pejabat Diplomatik
PENGATURAN RETRIBUSI PADA KAWASAN DAERAH TUJUAN WISATA TANAH LOT DI KABUPATEN TABANAN I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.638 KB)

Abstract

Provinsi Bali merupakan daerah tujuan wisata yang sudah sangat terkenal baik di Indonesia maupun di Mancanegara, masyarakat dunia sangat takjub akan keindahan pariwisata yang ada di Pulau Bali ini dikarenakan Pulau Bali memiliki “taksu” yang tidak dimiliki oleh daerah lain atau provinsi lainnya di Indonesia. Pulau Bali juga dijuluki “Pulau Seribu Pura’ atau “Pulau Dewata”, Tujuan Wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan memberikan dampak bagi daerah terhadap retribusi pada kawasan wisata tanah lot guna melaksanakan asas otonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Pasal 4 tertulis Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Dan olahraga, sedangkan pengunjung Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot tidak saja para wisatawan namun juga para “pemedek” atau umat Hindu yang akan bersembahyang di Pura tersebut karena Umat Hindu melakukan persembahyangan apakah umat Hindu dapat diklasifikasikan sebagai Subjek Retribusi dan bagaimana pengaturan tarif retribusi di beberapa Pura di Provinsi Bali. Jurnal ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bersembahyang bukan merupakan sebuah aktivitas yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Melainkan bersembahyang merupakan aktivitas kerohanian maupun Upacara Agama yang dilakukan oleh “pemedek” Pura Tanah Lot yang dilakukan di areal Kawasan Daerah Tujuan Wisata Tanah Lot. Seharusnya pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan kejelasan terkait Perda Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 4 mengenai Subjek Retribusi. Dan hanya di Pura Tanah Lot saja yang mengenakan tarif retribusi Tiket Masuk bagi Umat Hindu sedangkan di Pura lainnya tidak. Kata Kunci: Retribusi, Wisatawan, Umat Hindu

Page 46 of 124 | Total Record : 1240

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue