cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 42   43   44   45   46 
POTENSI PERPAJAKAN TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Finanto Valentino; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.79 KB)

Abstract

Pengenaan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai terhadap E-Commerce yang sedang berkembang di Indonesia memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari usaha secara online tersebut. Peraturan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pendapatan negara melalui pengenaan pajak Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi E-Commerce di Indonesia. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi Perpajakan terhadap transaksi E-Commerce Di Indonesia sangat besar, ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap E-Commerce baik dari faktor hukum faktor pemerintah maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Kata kunci: Pajak, E-Commerce, Potensi, PPN, PPH
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR Bhujangga Alam Kusuma Ratmaja; I Gede Yusa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.094 KB)

Abstract

Politik hukum berkaitan dengan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dalam tujuan mencari dan mempertahankan kekuasaan diperlukan politik untuk mengarahkan kebijakan kepada masyarakat sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Pembentukan peraturan Daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dari pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Kota Denpasar Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar memiliki arah kebijakan atau suatu dasar memajukan, menegakkan, memberikan perlindungan, dan pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab negara, yang dilaksanakan melalui lembaga pemerintah dan mampu mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang bersih, serta mampu memberikan suatu kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang mengarahkan masyarakat berperan serta agar mampu melakukan pengelolaan terhadap sampah sehingga TPA bukan menjadi satu satunya solusi dari hal tersebut. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis-empiris dengan melihat beberapa kenyataan dan di dukung dengan bahan hukum terkait. Kesimpulan penulisan ini menunjukkan bahwa politik hukum Perda Nomor 3 Tahun 2015 Kota Denpasar memiliki tujuan perwujudan atas kenyamanan, dan ketertiban, serta kepastian hukum. Peran aktif masyarakaat untuk pengelolaan sampah dengan cara pendaur ulangan sampah dan pembentukan bank sampah ataupun TPST. Kata kunci : Politik hukum, Pengelolaan sampah, peran masyarakat.
JUAL-BELI TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) (STUDI KASUS DI DESA PEKRAMAN PENESTANAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) Made Adi Berry Kesuma Putra; A.A. Gde Oka Parwata; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.278 KB)

Abstract

Land is very important in human life because the land is place where the humanborn, live, and do all activities community for their life. Rampant cases of land set in thesale of land, leasing land, seizure of land inheritance, sale of garden land to the villagebecome a problem. Linkage with such a man, according to Ter Haar said as perceivedaffinity and rooted in the minds of "all-pairs" (participeren Denden) it should beconsidered as "affinity laws" of human beings to the ground. Such a close relationshipbetween the law of the land under their control with a magical relationship religious naturethat causes people to obtain legal right to control the land, take advantage of it and collectthe results. From basic conception that the land under the control law based on theprinciple of solidarity alliances known in customary law.
PENGUJIAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN KONSULER AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 673K/PDT.SUS/2012) Luh Putu Yeyen Karista Putri; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.726 KB)

Abstract

Agen diplomatik dan konsuler pada prinsipnya memiliki kekebalan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963.Tetapi dalam penerapannya, kekebalan tersebut ternyata ditafsirkan dalam konteks berbeda ketika berhadapan dengan hukum nasional Indonesia.Dalam perkara di Mahkamah Agung RI No. 673K/Pdt.Sus/2012, kekebalan diplomatik dan konsuler yang dimiliki oleh Pimpinan Konsulat Amerika Serikat di Medan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berhadapan dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.Pokok utama dalam tulisan ini adalah penerapan kekebalan diplomatik dan konsuler dalam kasus tersebut.Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dikombinasikan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Kesimpulan dari tulisan ini bahwa dalam kasus tersebut kekebalan diplomatik dan konsuler yang dikenal dalam hukum internasional dikontekstualisasikan berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) (TINJAUAN TERHADAP GUGATAN INDONESIA KEPADA KOREA SELATAN DALAM PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING PRODUK KERTAS) Diah Ratnasari; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.369 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Mechanism of Trade Dispute Settlementthrough World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) (Analysistowards Indonesia vs South Korea on Income Tarrif of Anti-dumping for Paper-relatedProduct Case)”. This writing shall apply normative legal research method combinedwith several approaches of regulatory, casuistic, and factual approach respectively.This writing shall illustrate the chronological order of dispute settlement sequences ofthe related case between Indonesia and South Korea. Conclusion drawn from thiswriting shall be illustrating the mechanism initiated by bilateral consultation whichshall be proceeded with the establishment of WTO DSB Panel which furtherrecommended that the South Korea to conduct a review regarding Anti-DumpingAgreement (ADA) provision of Indonesian paper-related product.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN I Made Indrayana; I Wayan Parsa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.555 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang terjadi ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap kurang optimal karena program kerja Desa dalam bidang pembangunan yang ada di Desa Antap terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa peran BPD malaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.
PERLINDUNGAN PENGUNGSI SURIAH KORBAN GERAKAN NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH DI NEGARA-NEGARA EROPA Nandia Amitaria; I Made Pasek Diantha; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.952 KB)

Abstract

Kebijakan penolakan kehadiran pengungsi Suriah ke sejumlah negara Eropa yang sesungguhnya negara pihak dari Konvensi tentang Pengungsi 1951 ternyata menyulut kontroversi. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban UNHCR dalam melindungi pengungsi Suriah di negara-negara Eropa dan menganalisis konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa yang telah meratifikasi konvensi tersebut namun justru tidak menerima pengungsi Suriah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban UNHCR dilakukan dalam bentuk laporan di hadapan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa konsekuensi hukum bagi negara-negara Eropa tersebut dapat berupa sanksi yang diputuskan oleh European Court of Human Rights.
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING BIDANG AKOMODASI PARIWISATA DI KABUPATEN KLUNGKUNG Gede Agus Angga Saputra; I Nyoman Suyatna; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.907 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Bidang Akomodasi Pariwisata di Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menjelaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan penanaman modal asing bidang akomodasi pariwisata di Kabupaten Klungkung berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UU Pariwisata, UU Penanaman modal. Terkait dengan ijin-ijin pada bidang akomodasi pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Klungkung juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perka BKPM No. 14 Tahun 2015 dan juga Perka BKPM No. 15 Tahun 2015. Terkait PMA, ijin Prinsipnya dilaksanakan di BPKPM setelah ijin prinsip tersebut keluar baru yang bersangkutan mengurus izin IMB, HO, dan Izin Lingkungan. Izin lingkungan tersebut akan didahului dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah atau Amdal kalau merupakan Perusahaan Besar. Setelah persyaratan itu terpenuhi baru Kabupaten Klungkung akan memprosesnya hingga terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA DENPASAR I Gusti Ngurah Gede Permana Putra; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.457 KB)

Abstract

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar masih sulit untuk melakukan menata ulang Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Denpasar, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016. Sudah dilaksanakan namun belum maksimal, Upaya Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan program-program ini agar terus berlanjut untuk menciptakan perumahan dan permukiman kumuh terlihat nyaman bersih. Namun, karena adanya permasalahan yang terkait lahan pribadi oleh kawasan perumahan dan permukiman kumuh tersebut, pemerintah kota Denpasar menghadapi persoalan yang cukup sulit. Kata Kunci : peraturan menteri,perumahan kumuh, permukiman kumuh
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP USAHA SPA PENYEDIA PROSTITUSI Komang Arya Suzen Agustina; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.764 KB)

Abstract

Maraknya praktik prostitusi di Kota Denpasar muncul dengan model yang bervariasi, dimana praktik-praktik tersebut kini telah merambah dunia usaha dan hiburan seperti usaha spa dan karaoke yang secara terselubung menyediakan prostitusi. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur penegak hukum yang berwenang dalam hal upaya penanggulangan dan penegakan Peraturan Daerah serta mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Adapun hasil dari penelitian ini faktanya adalah Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Terhadap usaha spa penyedia prostitusi tidak berjalan dengan efektif. Dibutuhkan tindakan yang lebih tegas oleh Satpol PP Kota Denpasar untuk dapat memproses hukum lebih lajut usaha spa penyedia prostitusi hingga dapat dikenakan sanksi pidana. Kata Kunci: Penegakan, Ketertiban Umum, Usaha Spa, dan Prostitusi

Page 44 of 124 | Total Record : 1240

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue