cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 43   44   45   46   47 
KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Ni Komang Manik Sari Utami; Nyoman A Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.641 KB)

Abstract

Kepala Pemerintah di tingkat Provinsi terdiri dari Kepala Daerah Provinsi dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Penelitian ini menyoroti masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang wakil gubernur dalam hubungannya dengan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan di samping mengungkapkan faktor hukum yang potensial dapat mempengaruhi terjadinya konflik antara gubernur dengan wakil gubernur dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan referensi agar pembaca dapat memahami tugas, memperjelas fungsi peraturan perundang-undangan dalam upaya agar tidak terjadi konflik antara wakil gubernur dengan gubernur, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sekaligus untuk meningkatkan transparasi dalam tugas dan wewenang wakil gubernur. Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif (yuridis normatif). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan dan wewenang wakil gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 307 Tahun 1985 adalah membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan, membantu gubernur dalam menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, di samping juga memberikan masukan kepada gubernur untuk menjalankan pemerintahan melaksanakan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga peraturan kewenangan dan tugas tersebut akan terjalin kerjasama dan terdapat kejelasan tugas dan tanggungjawab dari wakil gubernur. Keywords: Kedudukan, Wakil Gubernur, Wewenang.
AKIBAT HUKUM BAGI PONDOK WISATA NADIA PANSION TERHADAP PEKERJA YANG KELEBIHAN BATAS WAKTU KERJA AA Mira Crysinta Ardiyanti; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.178 KB)

Abstract

Penelitian jurnal ini mengetengahkan tema tentang “Akibat Hukuum Bagi Pondok Wisata Nadia Pansion Terhadap Pekerja Yang Kelebihan Batas Waktu Kerja”. Masalah hukum yang akan dikaji yaitu bagaimanakah akibat hukum bagi Pondok Wisata Nadia Pansion Terhadap Pekerja Yang Kelebihan Batas Waktu Kerja?. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian hukum empiris, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini bahwa akibat hukum bagi Pondok Wisata Nadia Pansion terhadap pekerja atas kelebihan waktu kerja adalah dimana pihak Pondok Wisata Nadia Pansion memiliki suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk memberikan hak kepada pekeraja atas kelebihan waktu kerja yang dialamai oleh pekerja. Dengan demikian, kewajiban untuk memenuhi hak dari pekerja itu harus dilaksanakan oleh Pondok Wisata Nadia Pansion. Berdasarkan kesepakatan antara pihak Pondok Wisata Nadia Pansion dengan pekerja, dimana apabila pekerja melakukan pekerjaan yang melebihi batas waktu kerja, maka akan diberikan upah lembur. Upah yang diberikan itu sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Upah tersebut merupakan imbalan yang diberikan oleh Pondok Wisata Nadia Pansion kepada pekerja. Upah ini dinamakan dengan upah lembur. Kata Kunci: Perusahaan, Pekerja, Perjanjian.
PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA DALAM PEMBATASAN PENGGUNAAN SENJATA Grace Amelia Agustin Tansia; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.559 KB)

Abstract

This paper aims to discuss how the UN Security Council's role in the restriction of the use of weapons. This paper is a normative legal research that uses statutory and case approaches. This paper will describe both the function and role of the UN Security Council as well as restrictions on the use of weapons for war. The conclusion of this research is that UN Security Council’s role in enforcing peace for countries, especially those engaged in war as well as in the use of weapons in war to keep attention to the humanity values as set out in customary international humanitarian law and the Hague Convention IV of 1907 by issuing resolution.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT GALIAN C DI DESA SEBUDI KABUPATEN KARANGASEM Tria Mantra; A A Ngr Gd Dirksen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.653 KB)

Abstract

Environment’s problems nowadays become hot issues among peoples, government orSocial Organizations that focus on environment. Many environment damages occurbecause of activities done by the peoples or they happen because of the influences of theenvironment itself. In the research writing entitled “The Maintenance of EnvironmentRules Related to Sand Quarying in Sebudi Village, Karangasem Regency, there are someproblems in quarrying area and how the efforts should be done if there are violations of arule in the quarrying activities. There are three efforts, administratif, civil and criminalsanctions. The method used in this research is Empirical Method. Finally, in SebudiVillage, there are many violations in the quarrying area that can damage the environmentin the future.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT LEGISLATIF NEGARA I Gede Dion Raharja; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.459 KB)

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class) yaitu pejabat legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harusnya menegakkan hukum justru marak melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan Apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.
PENGAWASAN PENERAPAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Gusti Ayu Pitriani; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.131 KB)

Abstract

Pengawasan pemberian izin gangguan di Kabupaten Klungkung dilatar belakangi oleh banyaknya usaha industri terutama usaha industri kecil yang berkembang, berpotensi menimbulkan gangguan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris,dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penegakan hukum Izin Gangguan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung adalan penegakan hukum preventif yang bersifat persuasif, dengan jalan sosialisasi. Hambatan yang dihadapi Kabupaten Klungkung yaitu, faktor penegak hukum dimana kurangnya kordinasi antara instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penertiban dan Pengawasan Izin Gangguan di Kabupaten Klungkung, pengusaha industri kecil yang susah dibina.
YURISDIKSI INDONESIA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA Kadek Rina Purnamasari; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.172 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas Yurisdiksi Indonesia dalam upaya melindungi wilayah lautnya dari penangkapan ikan secara ilegal dengan melakukan penenggelaman terhadap Kapal Asing. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Tulisan ini akan menggambarkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan hak negara pantai menurut United Nations Convention on the Law of the Sea. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah Negara memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sebagai wujud Kedaulatan Negara.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Tri Harsya Wardhana; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.162 KB)

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Inspektorat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Artikel yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Adapun hal yang bisa dilakukan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2016, maka tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pelaksanaannya, sebaiknya Inspektorat Daerah lebih memperhatikan pengawasan sehingga mampu menjamin Independensi dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan melakukan Program kerja Pemeriksann Tahunan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu memperhatikan kondisi yang terjadi dalam struktur organisasi di Inspektorat Daerah terkait dengan rangkap jabatan dalam jabatan struktural dan diperlukan adanya penambahan aparatur pengawas dengan pola rekruitmen yang berbeda dipisahkan dari rekruitmen aparatur pada umumnya sehingga menghasilkan aparatur yang profesional dan kompeten dibidang pengawasan yang dapat memaksimalkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Buleleng.
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN TEMPAT SUCI DALAM PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI Ida Ayu Padma Trisna Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.609 KB)

Abstract

Berdasarkan otonomi daerah, penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009. Berkembangnya pembangunan di Bali khususnya dalam bidang pariwisata, menimbulkan permasalahan berupa pelanggaran pemanfaatan ruang disekitar radius kesucian pura terkait penetapan kawasan tempat suci dalam peraturan daerah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kawasan tempat suci tersebut dan bagaimana sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, pengaturan kawasan tempat suci diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan memuat radius kesucian di sekitar pura sesuai dengan status pura, seperti Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan dengan radius kesucian masing-masing 5.000 meter dan 2.000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura serta Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya dengan radius kesucian sekurang-kurangnya apenimpug atau apenyengker pura, kemudian terhadap para pihak yang melanggar pemanfaatan ruang disekitar radius tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif berdasarkan Pasal 144, 147 sampai Pasal 149. Agar arah pemanfaatan ruang dalam kawasan tersebut dapat berjalan efektif, dipandang perlu dibentuknya suatu regulasi mengenai izin pemanfaatan dalam kawasan tersebut beserta sanksi yang lebih tegas bagi para pelanggar. Kata Kunci: Kawasan Tempat Suci, Penataan Ruang, Bali
PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XV/2017 Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.942 KB)

Abstract

Ketersediaan energi listrik merupakan penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan bertambahnya konsumen tenaga listrik yang dapat menyokong penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Namun, pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini dianggap merugikan para pengusaha. Oleh karenanya, pembuatan tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai ruang lingkup obyek dari Pajak Penerangan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengenaan Pajak Penerangan Jalan terhadap konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan fakta. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tulisan ini yaitu adanya kekaburan norma pada ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan terjadinya multitafsir karena dicampuradukannya kategori peruntukan dan sumber tenaga listrik, walaupun demikian pengenaan pajak terhadap konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dalam hal ini merupakan obyek Pajak Penerangan Jalan memang dapat dilakukan selama diatur dalam undang-undang. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya rekonstruksi terhadap ketentuan Pajak Penerangan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar menjadi lebih relevan dan terciptanya kepastian hukum. Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, Konsumsi Tenaga Listrik, Putusan Mahkamah Konstitusi

Page 45 of 124 | Total Record : 1240

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue