cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 59   60   61   62   63 
PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH I Putu Eka Sanjaya; I Nyoman Gatrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.846 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang peran kepala daerah dalam peningkatankemampuan keuangan daerah. Permasalahannya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah belum mengatur secara jelastentang peran kepala daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerahTulisan ini bertujuan untuk Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentangperan kepala daerah dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah. Penulisan ini,menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturanperundang-undangan (The statute approach). Tulisan ini menghasilkan penelitianbahwa Peran kepala daerah dalam hal keuangan daerah dimana kepala daerah sebagaipemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam meningkatkan kemampuankeuangan daerah mulai dari kewenangan pemberian persetujuan dan perizinanpelaksanaan penanaman modal untuk permohonan penanaman modal dalam rangkapenanaman modal dalam negeri, menerbitkan peraturan daerah dalam rangkakemudahan investasi diderahnya, penarikan pajak dan retribusi daerah, pinjamandaerah, kekayaan yang dipisahkan, dan mengeluarkan keputusan kepala daerah yangdapat mendukung terciptanya sistem yang mampu meningkatkan keuangan daerah, sertamengawasi berjalannya roda pemerintahan dalam hal keuangan daerah dimana kepaladaerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
PAKSA BADAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK DALAM PROSES PENAGIHAN PAJAK Ni Ketut Arfeni; I Ketut Markeling
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.351 KB)

Abstract

This paper entitled "Gijzeling against Tax Insurer in Tax Billing Process". The method used inthis research is normative research methods and comparative approaches. Tax laws do not onlyrecognize the existence of corporal punishment for committing criminal acts taxes, but alsoknown, a detention upon the taxpayer or the person in taxes as a consequence of theimplementation of the action forced letter. The detention upon the tax payer or the personreferred to as the "Gijzeling". Therefore, this paper will explain how hostage-taking in taxcollection occurs. In addition, this paper also explains how the influence of administrativesanctions against the taxpayer. Detention upon the tax payer or insurer is called "gijzeling". Itcan only be made to the person who does not pay off tax debts after the expiration of 14 daysfrom the date of Letter of Force informed to the tax payer. Gijzeling is conducted to the TaxPayers who have tax debts of at least Rp.100.000.000, 00 and doubted for his good faith tosettle the tax debts. The administration facts in the form of interests, penalties, or the increaseimposed on the taxpayer might be deducted or eliminated. In addition, there are reduction andelimination of administrative sanctions against the taxpayer in a variety of legislation.
PENGATURAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2000 Desak Nyoman Oxsi Selina; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.633 KB)

Abstract

Gangguan terhadap kebersihan dan ketertiban umum di Kota Denpasar salah satunya disebabkan oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di areal trotoar dan badan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan bagi pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dan kewenangan yang melekat pada penertiban pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengaturan terhadap pedagang kaki lima di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar, namun Perda tersebut tidak mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima di Kota Denpasar tidak di atur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut. Dalam Perda tersebut hanya mengatur mengenai pengertian, larangan dan sanksi pidana bagi Pedagang kaki lima. Penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kewenangan penertiban PKL di Kota Denpasar berada pada Wali Kota, serta yang berwenang menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong praja. Diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.
KEWAJIBAN PNS PRIA TERHADAP ANAK TIRI PASCA BERCERAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 Dien Zaelani; Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.017 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kewajiban PNS Pria terhadap Anak Tiri Pasca BerceraiBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tulisan ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan iniakan memaparkan mengenai kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil priaterhadap anak tirinya pasca bercerai berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990. Kesimpulanyang dapat ditarik dari tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pria tidak memilikikewajiban pembagian gaji kepada anak tirinya setelah bercerai.
HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KASUS EKSEKUSI TERPIDANA NARKOBA AUSTRALIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM DIPLOMATIK Luh Mas Susyana Chika Putri Apsari; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.51 KB)

Abstract

Sebagai salah satu subyek Hukum Internasional negara perlu mengadakan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri yang dilakukan negara-negara dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Apabila terjadinya kasus diplomatik seperti penjatuhan hukuman untuk warga Negara di negara lain , tentu akan terjadi pro dan kontra entah itu berdampak positif atau negatif terhadap keberlangsungan hubungan kedua negara tersebut dan apakah berimbas juga pada Negara lain. Mengacu pada latar belakang terdapat 2 (dua) permasalahan yaitu : bagaimanakah hubungan luar negeri Indonesia dan Australia dilihat dari aspek Hukum Diplomatik; dan bagaimana dampak Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Australia terkait kasus eksekusi terpidana Narkoba Australia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan instrumen hukum internasional dan nasional, buku-buku serta pendapat para sarjana yang sekiranya terkait dengan pembahasan penelitian tersebut. Hasil kajiannya adalah hubungan luar negeri Indonesia dan Australia sejak dulu hingga sekarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri , sudah sering mengalami pasang surut dari Hubungan yang baik dan hingga Hubungan yang memanas. Hubungan baik salah satunya adalah hubungan kerjasama diplomatik yang dilakukan oleh Australia terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah kedua Negara mulai menyelesaikan persoalan, terdapat lagi kasus penjatuhan Hukuman Mati yaitu Bali Nine. Dampak positif dan Negatif dari kasus eksekusi mati terpidana narkoba Australia dimana dampak positifnya pemberian hukuman mati dilakukan dengan tegas, sedangkan dampak negatifnya hubungan kedua negara menjadi semakin tidak baik dan adanya kecaman dari negara lain yang menolak pelaksanaan hukuman mati.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Iswariyati; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.245 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerbitkan kartu identitas yang diakui secara resmi oleh Negara untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun sebagai upaya perlindungan atas hak anak-anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar serta apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Kota Denpasar dengan membuat program pembuatan KIA yang dapat dilakukan sekaligus saat pembuatan Akta Kelahiran, serta upaya pelayanan pembuatan KIA di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kata Kunci: Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Kota Denpasar
ASPEK SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs DALAM PERDA BALI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAPI BALI Anak Agung Gede Agung Indra Pratama; Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.79 KB)

Abstract

Fluktuasi sapi Bali menjadi sebuah persoalan bagi pemerintah Provinsi Bali terkhususnya pada aspek filosofis masyarakat Bali yang memposisikan sapi sebagai hewan suci. Persoalan ini kemudian disikapi dengan pembatasan intensitas pemotongan sapi Bali namun hal tersebut mengalami penolakan sehingga akan menjadi topik yang menarik untuk diidentifikasi. Rumusan Masalah pada jurnal ini adalah pertama, Apakah Perda Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali telah mencerminkan nilai tepat guna pada aspek proporsionalitas kebijakan publik?; kedua, Bagaimana pengaturan sustainable development goal dalam Perda Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali? Tujuan penulisannya adalah Untuk menjelaskan peran dari Perda Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali dalam aspek keseimbangan (principle of proporsionality) yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara pemerintah dengan masyarakat; serta Untuk mendeskripsikan sejauh mana Perda Bali Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sapi Bali telah memaktubkan prinsip sustainable development goal dalam materi muatannya. Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini menunjukan bahwa pertama, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 telah mencerminkan prinsip proporsionalitas; Kedua, arah perumusan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017 telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata Kunci: Sapi Bali, Genetik, Pembangunan Berkelanjutan.
KAJIAN YURIDIS ALIH TEKNOLOGI DALAM PERUSAHAAN MULTINASIONAL Kadek Bisma Prayogi; A. A. Gde Agung Dharmakusuma; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.968 KB)

Abstract

The role of multinational enterprises (PMN) in technology transfer thatcan be mentioned such as : as a parent company that can be used for media, theform of information exchange, technology among countries within internationalsociety which is then beneficial and useful for Indonesia; as the place to capitalinvestment in order to have benefit for Indonesia; and as the place to implementnew technology in order to be used more efficiently and effectively for Indonesia,in addition to improve international economic trade.The regulation of technology transfer toward multinational enterprises(PMN) still focuses on Act No. 25 of 2007 concerning capital investment,especially Article 2 Point 1, in addition Indonesia has also referred to nationallegal regulation in economic /trade affairs based on GATT and WTO that havebeen ratified through RI Act No. 7 of 1994, included adaptation to regulation ofIntellectual Property Rights (HKI) available in TRIPs, like RI Act No. 14 of 2001concerning patent, RI Act No. 15 of 2001 about trade mark, and RI Act No. 19 of2002 concerning copy rights and others included object from IntellectualProperty Rights (HKI).
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SWASTA I Gede Yudha Partha Mahendra; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.84 KB)

Abstract

PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta merupakan dasar dari pembatasan seorang pegawai negeri memiliki atau menjalankan usaha diluar pekerjaan pokok mereka sebagai pegawai negeri. Terdapat permasalahan yaitu dapatkah pegawai negeri dapat memiliki dan menjalankan usaha swasta. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Terdapat pasal dalam PP No. 6 Tahun 1974 dan PP No 53 Tahun 2010 yang membatasi usaha swasta pegawai negeri. Peraturan ini dikeluarkan untuk mencegah peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. untuk sanksi tidak diatur jelas pada PP No. 6 Tahun 1974 tapi dapat dilihat dalam PP No. 53 Tahun 2010. Tetapi pembatasan tersebut sering tidak berfungsi di masyarakat. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan sulitnya untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan usaha dari pegawai negeri sipil itu sendiri jika usaha tersebut itu dilakukan di luar jam kerja atau jika dilakukan oleh isteri dari pegawai negeri.
ASEAN HUMAN RIGHTS CHALLENGES: TOWARDS A REGIONAL-BASED SOUTHEAST ASIAN COURT OF HUMAN RIGHTS I Gede Bagus Ananda Pratama; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.467 KB)

Abstract

As the declaration of ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN had enablednew options in its framework of human rights settlement issues in its region. Suchmomentum shall be considered as an entry point in transforming long-standing values ofconsultative and consensual of ASEAN in dealing with human rights issues in ASEAN.Such aforementioned values had been assessed their relevance in handling ASEANhuman rights violations which had been unresolved. The application of regional-basedinstitution by several other regions might be considered as a blueprint for ASEAN courtof human rights in the future.

Page 61 of 124 | Total Record : 1240

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue