cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 60   61   62   63   64 
TANGGUNG JAWAB MESIR TERHADAP ISRAEL DALAM PENYERANGAN KEDUTAAN BESAR ISRAEL DI MESIR Yanwar David Hasudungan Siregar; Ida Bagus Wyasa Putra; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.013 KB)

Abstract

Serangan para demonstran Mesir pada tanggal 9 September 2011 terhadap gedung kedutaan besar Israel di Mesir yang mengakibatkan kerusakan terhadap gedung, arsip-arsip, serta dokumen-dokumen penting telah menimbulkan pertanyaan mendasar perlindungan hukum bagi misi diplomatik asing di suatu negara penerima. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kedutaan besar dan tanggung jawab negara Mesir dalam kasus penyerangan kedutaan besar Israel. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang dalam hal ini menganalisis instrumen internasional yang relevan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Kedutaan Besar Asing di Negara Penerima telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dalam kasus ini, Pemerintah Mesir sebagai negara penerima telah lalai dan gagal melindungi gedung kedutaan besar Israel dari serangan demonstran Mesir sehingga melahirkan tanggung jawab negara bagi Mesir terhadap Israel.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN JALUR HIJAU Gede Agung Sutrisna; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dhana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.968 KB)

Abstract

Secara umum kawasan jalur hijau adalah suatu kawasan/hamparan tanah yang luas  berfungsi untuk pelestarian pertanian, perkebunan dan penyelamatan daerah resapan air serta penunjang keindahan alam. Tanaman yang di tanam di jalur hijau diharapkan memenuhi tiga fungsi utama dalam penataan ruang luar, yaitu fungsional, pelestarian lingkungan, dan estetika. Untuk itu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan yang sudah efektif. Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan serta sanksi apa yang akan dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada kenyataan dan dilakukan penelitian secara langsung. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan sangatlah efektif, hal ini dapatlah dibuktikan usaha dan upaya kantor Dinas Pekerjaan Umum melakukan upaya baik prepentif maupun represif. Upaya Prepresif  yaitu dengan melakukan pengawasan setiap kawasan jalur hijau dan upaya represif yaitu melakukan tindakan kepada pelanggarnya serta menerapkan sanksi hukum menurut Undang-Undang secara tegas terhadap masyarakat yang melanggarnya.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH I Made Sugiarta Nugraha; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.027 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai kebersihan, apa saja yang menjadi larangan, serta apa yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan juga di salah satu Bank Sampah di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tidak efektif atau terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang melanggar larangan-larangan tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan peraturan kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dibagi menjadi 4 empat faktor yakni faktor aparatur penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Bagus Hermanto; Dewa Gde Rudy; Komang Pradnyana Sudibya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.314 KB)

Abstract

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kebijakan makro politik hukum perlindungan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun demikian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, jaminan hak konstitusional tersebut telah dipertegas sebagai akibat inkonsistensi rumusan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut. Adapun tujuan utama tulisan ini adalah menganalisis aspek politik hukum perlindungan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang tersebut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tulisan ini dibuat dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-undang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.395 KB)

Abstract

Laut adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu negara karena terdapat berbagai jenis flora, fauna dan keanekaragaman hayati yang belum teridentifikasi oleh manusia termasuk kekayaan mineral yang tersembunyi di dasar lautan. Perkembangan teknologi di bidang kelautan kini mulai mengarah pada aktivitas penambangan di laut dalam yang kaya akan cadangan mineral dalam bentuk Nodul yang berada di dasar laut. Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dasar samudera dalam yang terdapat diluar wilayah yurisdiksi negara disebut dengan Kawasan (The Area) yang juga memberlakukan konsep Common Heritage of Mankind namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang hidup di laut dalam yang potensial terkena dampak dari adanya aktivitas penambangan mineral di Kawasan (The Area). Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan konsekuensi dari diberlakukanya prinsip Common Heritage of Mankind di Kawasan (The Area) dan bagaimanakah menanggapi kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam melalui perspektif Hukum Laut Internasional. Diterapkanya prinsip Common Heritage of Mankind pada Kawasan (The Area) berimplikasi pada tidak ada satu negarapun yang boleh melaksanakan kedaulatanya di Kawasan (The Area) sedangkan dalam mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam, beberapa konvensi Internasional lainya seperti Convention on Biological Diversity dan ketentuan – ketentuan pada UNCLOS 1982 dapat dijadikan referensi dalam membentuk suatu peraturan yang secara spesifik dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam. Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati; Perlindungan Hukum; Kawasan
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 KABUPATEN GIANYAR PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI BALI I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.99 KB)

Abstract

Perencanaan pembangunan daerah adalah salah satu bagian dari urusan pemerintah daerah dalam kewenangannya mengatur urusan rumah tangga dari daerah itu sendiri. Dalam perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi (5) lima tahun setelah daerah tersebut menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar pasca pemilihan umum kepala daerah di bali dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar diwajibkan penyusunannya berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berbagai proses tahapan yang terdapat dalam ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar sebagai pelaksananya. Adapun faktor penghambat penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar adalah kurangnya penegakan hukum pada lingkungan organisasi perangkat daerah, tidak efektif nya sistem informasi pembangunan daerah dan masyarakat desa yang masih belum memahami pentingnya prioritas pembangunan dan penyelarasan perencanaan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH SURVEYOR TERHADAP PT PANN DALAM PENGGUNAAN JASA PENGECEKAN BARANG (KAPAL) Muhammad Shohib; A.A Ketut Sukranata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.883 KB)

Abstract

Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan atau melakukan pengecekan suatu barang yang sesuai dengan ahlinya masing-masingdalam kaitannya dengan penulisan ini PT PANN selaku perusahaan yang berjalan dibidang sewa-menyewakan atau pembiayaan barang yaitu kapal, yang mana telah menunjuk matthew daniels sebagai surveyor untuk mensurve kapal milik KM First Kasih untuk dijadikan dasar kontrak leasing sewa guna usaha. Ternyata pada kenyataannya surveyor tidak bertanggungjawab atas kewajibannya dalam meneliti kapal tersebut sehingga dapat merugikan PT PANN . Akibat Kesalahan tersebut surveyor bisa dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi hubungan kerjasama dengan PT.PANN selaku pengguna jasanya.adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yaitu metode yang tetap menggunakan Undang-undang sebagai acuannya dan juga melihat hasil praktiknya dilapangan. Hasil penelitian ini adalah surveyor harus mengganti kerugian yang telah dialami oleh PT PANN baik secara material ataupun non-material sebagai akibat hukum yang telah melanggar perjanjiannya atau wanprestasi yang sesuai dengan pasal 1243 KUHperdata yaitu “Debitur wajib membayar membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. Kata9Kunci:7Wanprestasi, Surveyor, Jasa Pengecekan Barang
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA Ani Tresna Kencana Dewi SP; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.724 KB)

Abstract

Pemerintah Kota Denpasar sebagai salah satu pelayanan publik perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet demi mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat. E-Government atau dalam arti lain jaringan berbasis teknologi pada pemerintahan dan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini salah satunya adalah SiRUP. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan sarana layanan publik terkait pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi RUP di setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau disebut K/L/D/I dan mengumumkan RUP di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan dua permasalahan yakni : bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pengelolaan SiRUP di Pemerintah Kota Denpasar? dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam Implementasi SiRUP? Metode penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini, dan didukung dengan penggunaan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib mengumumkan RUP pada masyarakat melalui aplikasi SiRUP, dimana penggunaan aplikasi dilakukan diluar jam kerja agar sistem tersebut lancar. Bagian Administrasi menginformasikan kepada user tentang solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem aplikasi SiRUP. Kata Kunci : Implementasi, e-Government, SiRUP, Peraturan Presiden
STATUS HAK-HAK PRIVAT WARGA NEGARA INDONESIA DI TIMOR LESTE YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Wenies Ema Sinaga; I Dewa Gede Palguna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.213 KB)

Abstract

The aims of this paper are to study, comprehend, and analyze how state succession has impact to the state obligations to Timor Leste as the state successor in related on the transfer of private rights the Indonesian citizens which have obtained legally under the Indonesia Law the time when Timor Leste (formerly East Timor) was part of to one of the Indonesia provinces. This research of study is to find the law impact when state succession occurs to private individual rights and non-government legal entities shall be treated. Furthermore, the condition existence to give a decent consideration to both Timor Leste and Indonesia government avoiding for its become an international dispute.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji; I Wayan Parsa; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.504 KB)

Abstract

Large and the number of government affairs, it is not possible entirely administered by the central government, located in one place. To help the government affairs, state governments need assistance in the region to achieve the purpose of the State as defined in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Based on this background, the formulation of the problem is, Is there any delegation of authority from the Regent / Mayor or District / town. Using writing to the Government District normative. Tool District / City led by Chief District called. Chief District in carrying out his duties as the area receives delegation of authority from the Regent / Mayor. Chief District also always guided and refer to the same regulations as for example the Law, Government Regulation, Government Regulation and Regulation as seen from Autonomy system current.

Page 62 of 124 | Total Record : 1240

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue