cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 61   62   63   64   65 
TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.613 KB)

Abstract

Banyaknya kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarnegeri menimbulkan pertanyaan mengenai peran misi diplomatik Indonesia di luarnegeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis tanggung jawab perwakilan diplomatik terhadap tenaga kerjaIndonesia (TKI) di luar negeri serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebabbelum optimalnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri oleh perwakilandiplomatik. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisisinstrumen hukum internasional dan nasional yang relevan dengan isu yangdibahas serta pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawabperwakilan diplomatik di luar negeri telah diatur baik di dalam Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang HubunganKonsuler, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yangmenyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri oleh perwakilan diplomatik. Faktor pertama adalah belum padunyakoordinasi di antara instansi pemerintah yang bergerak di bidang perlindunganTKI, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Perwakilan Diplomatikserta faktor belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidakmenimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangandalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri.
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Luh Gede Mega Karisma; I Gde Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.28 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki posisi setingkat dengan lembaga negara lain namun dalam beberapa pandangan menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada dibawah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung karena memiliki sebagian dari fungsi yudisial.
AN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Ni Wayan Ruslinawati; I Ketut Sudantra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.819 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan membahas kedudukan Badan Permusyawaratan Desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari Undang-undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan danpendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan BadanPermusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sejajardengan kedudukan Kepala Desa selaku pemerintah desa. Undang-undang tidakmemisahkan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalamkedudukan yang hirarkis, melainkan menempatkan posisi kedua lembaga pemerintahandesa tersebut sesuai fungsinya masing-masing.
PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR PADA PELATARAN DAN GEDUNG YANG MERUPAKAN TEMPAT PARKIR KHUSUS DI KOTA DENPASAR Anak Agung Ngurah Bayu Kresnantya; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.247 KB)

Abstract

Kebijakan pengelolaan perparkiran diarahkan untuk mendorong terwujudnya ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di bidang perparkiran serta kontribusinya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kemacetan yang sering terjadi di Kota Denpasar yang diakibatkan oleh tempat parkir di tepi jalan umum sehingga Pemerintah Kota Denpasar mengalihkan penyelenggaraan parkir dari parkir di tepi jalan umum ke tempat parkir khusus yakni parkir tanah pelataran/gedung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir gedung dan pelataran di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknis analisis data secara kualitatif. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan parkir pada tempat parkir khusus di Kota Denpasar dilaksanakan dengan adanya MOU atau kerjasama antara pihak Perusahaan Daerah Parkir dengan pemilik tanah pelataran. Pelaksanaan parkir tempat parkir khusus wajib dikenakan Pajak Parkir sebesar 20% dari total penerimaan bersih parkir tempat parkir khusus, yang mana dialokasikan ke pendapatan asli daerah ( PAD ). Masih adanya faktor penghambat kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus yakni adanya manipulasi data terkait dengan laporan parkir, adanya koordinasi yang kurang baik antara pengelola dengan pendapatan pemilik lahan, banyaknya petugas Parkir yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH BIDANG KELAUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI UNCLOS TAHUN 1982 Ida Bagus Oka Putranata; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.451 KB)

Abstract

Penelitian ilmiah terkait lingkungan laut memiliki dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di daerah maritim seperti Indonesia. Kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan wajib dilakukan berdasarkan hukum nasional dan internasional. Pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di internasional telah diatur di dalam United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982. Makalah ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia dengan UNCLOS 1982. Metode yang digunakan yakni berjenis yuridis normatif yang merujuk pada pendekatan perundang – undangan dengan menganalisa sumber – sumber bahan hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Peraturan perundang – undangan Indonesia belum memuat ketentuan – ketentuan yang terkait dengan prinsip – prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan, tidak pula memuat adanya ketentuan dalam bekerjasama internasional baik antar negara maupun organisasi internasional dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan serta terkait tanggung jawab dan ganti kerugian. Kata Kunci : Penelitian Ilmiah Kelautan; Indonesia; UNCLOS.
IMPLEMENTASI YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGATASI DAN MENGADILI KELOMPOK ABU SAYYAF BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.399 KB)

Abstract

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai kewajiban internasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menanggulangi kasus pembajakan kapal dan penyanderaan orang oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Serta bagaimana implementasi yurisdiksi universal dalam mengatasi dan mengadili kelompok Abu Sayyaf berdasarkan hukum internasional. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian instrumen hukum internasional yang relevan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki beberapa kewajiban internasional yang sama dalam penanggulangan kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf, sebagaimana tertuang di dalam UN Charter, UNCLOS 1982, resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Maritime Organization yang terkait, serta 3 (tiga) perjanjian kerja sama trilateral yang dibuat untuk menanggulangi kasus pembajakan dan perampokan bersenjata di perairan perbatasan negara mereka. Jika melihat instrumen hukum internasional yang ada, pelaksanaan yurisdiksi universal terhadap kasus pembajakan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf hanya dapat dilakukan oleh negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO). Akan tetapi, jika melihat hukum kebiasaan internasional, kejahatan pembajakan kapal itu sendiri telah diakui sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional (hostis humani generis) sehingga dapat diadili oleh negara mana pun. Kata Kunci: Kelompok Abu Sayyaf, pembajakan kapal, perampokan bersenjata terhadap kapal, perairan perbatasan, kewajiban internasional, yurisdiksi universal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Ni Nyoman Kartika Sari Dewi; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.359 KB)

Abstract

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara dan perlu di jaga kelestariannya agar bisa di manfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dalam jurnal ini permasalahan yang di kaji adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelanggaran pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma dalam hukum positif. Adapun hasil penelitian ini adalah, kewenangan pemerintah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yaitu meliputi: “kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alami secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI”. Selanjutnya dalam hal ini terhadap pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 71 ayat (3) berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, dan/atau denda administratif. Sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran penambangan pasir dan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan diatur dalam 73 ayat (1) yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”. Kata kunci: Pengelolaan, Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil.
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI MENERIMA ASPIRASI RAKYAT DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS Agus Pradnyana; I Nengah Suantra; I Wayan Suarbha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.866 KB)

Abstract

The functions of the Local House of Representative of the Province of Bali (DPRD Bali) are the regulation maker and supervising function. In order to establish democratic government the people aspiration has to be seriously considered. The issues in this article are :1. to examine the legal basis of the authority of DPRD Bali to receive the people aspirations, 2. to examine the function of the function of the deliberation of people aspiration through DPRD Bali. purpose of this study was to assess the function of the Regional Representatives Council (DPRD) of Bali in realizing the aspirations of the people in order to establish. The Conclusion are : 1. DPRD Bali is an absorber of aspiration of the community as stated in the mandate of Article 300 letters (J) of Law No. 27 of 2009 and the Rules of Procedure of the Provincial Parliament of Bali No. 9 of 2010, 2. Through DPRD’s role as an absorber of aspiration of the community, people are expected to participate by providing feedback or complaints in the area so as to promote the establishment of a democratic government.
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TABANAN Made Surya Diatmika; I Nyoman Suyatna; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.399 KB)

Abstract

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat diperkotaan maupun pedesaan, berakibat semakin banyak timbulnya sampah. Tujuan daripenulisan ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TabananNomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisSampah Rumah Tangga. Makalah ini menggunakan metode penulisan hukum empirisdengan teknik analisis data kualitatif serta teknik pengumpulan data melalui wawancaradan pendekatan fakta. Pelaksanaan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga di Kabupaten Tabanan belum efektif karena terbatasnya jumlah sumber dayamanusia, sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan.Terdapat dua upaya dalam meningkatkan pelaksanaan perda, yaitu upaya preventifberupa sosialisasi mengenai penerapan 3R serta upaya represif berupa pemberian sanksiadministratif bagi pelanggar perda. Pemerintah sebaiknya menerapkan sanksi yang tegasuntuk pelanggar serta menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Gede Angga Tonny Mashita; I Dewa Gede Atmadja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.03 KB)

Abstract

The Regional Government sent the Regional Budgeting Plan to the Regional Assembly annually. The suggestion is accompanied by the needed budget allocation. The function of the regional assembly is the estimation function that conducts by the regional legislator efficiently and effectively. with the problems; how is the regional assembly’s authority in deciding the Regional Budgeting Plan that is sent by the governor, and what is the law effect of the ignored regional Budgeting Plan that is sent by the governor. This research is normative legal research. The obtained conclusion is that Regional Assembly has an authority to give agreement of determination and it can ignore the suggestion of the Regional Budgeting Plan through the factions in the Regional Assembly. And if regional budgeting cannot be realized as the obtained certainty, it will has legal cause to the regional budgeting determination which influences to the regional development.

Page 63 of 124 | Total Record : 1240

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue