cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 63   64   65   66   67 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN BANGUNAN PADA KAWASAN JALUR HIJAU DI KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Ketut Widiastra; I Gusti Ngurah Wairocana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.437 KB)

Abstract

Perda Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, pada hakikatnya untuk mengatur, melindungi, serta menjaga tata ruang secara menyeluruh, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun Perda tentang tata ruang maupun yang berkaitan dengan usaha penataan ruang wilayah, seperti Perda tentang bangun-bangunan, tentang larangan mendirikan bangun-bangunan pada daerah jalur hijau. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang akan dibahas yakni bagaimanakah kepastian hukum terhadap bangunan-bangunan di kawasan jalur hijau, beserta hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap bangunan- bangunan di kawasan jalur hijau Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah jenis bangunan yang berdiri pada kawasan jalur hijau di Kecamatan Abiansemal adalah jenis bengunan permanen dan bangunan semi permanen, dan untuk upaya penertibannya Pemerintah Kecamatan Abiansemal telah melakukan upaya berupa peningkatan koordiansi antara instansi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Kata Kunci : Izin, Kepastian Hukum, Jalur Hijau
WEWENANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN FUNGSI KONTROL ADENIN UDARA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Desak Ayu Kristyana Dewi; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.483 KB)

Abstract

Perhatian tentang lingkungan di Indonesia dalam bidang eksekutif secara tidak langsung diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tulisan ini mengangkat dua persoalan hukum, Pertama, apakah ruang lingkup pelaksanaan pengawasan dan pengendalian baku mutu udara ambien hanya diletakan pada Dinas Lingkungan Hidup? Kedua, Bagaimana kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peraturan terkait baku mutu udara ambien di Indonesia?. Tujuan penulisan yakni agar konsisten dengan permasalahan yang diangkat, jadi tujuan pertama disesuaikan dengan rumusan masalah kesatu, tujuan kedua disesuaikan dengan rumusan masalah kedua. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan, pertama ruang lingkup pelaksanaan kewewenangan tegas secara fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup di Indonesia masih cenderung tidak konsisten perumusannya sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan pada pelaksanaan fungsi tersebut; dan kedua, kewenangan untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup tidak terletak kepada Kementerian lingkungan hidup pada obyek konkrit. Kata Kunci : Baku Mutu Udara Ambien, Lingkungan Hidup, Pengawasan.
UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI : PENGADILAN NEGERI GIANYAR) I Kadek Dwipayana; I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.807 KB)

Abstract

Domestic violence has been a distinctive discourse in everyday life. Women and children as the main victims of domestic violence, it requires absolute protection. Generally people believe that home and family is a safe place, a refuge from the danger outside the home, a place to share the warmth and love. But in fact a lot of a crime happen at home, within the family. next can be formulated about whether the efforts conducted by the Government of Gianyar regency in overcoming domestic violence cases and How to Sanctions of Law To The Domestic Violence. This writing use empiric juridical method to discuss the issue. Last it can be concluded that the efforts of the Government of Gianyar regency is making the policy or programs and preventive move by giving knowledge or category as well as the prohibitions contrary to the Law No. 23 of 2004 and for Sanctions Law To The Domestic Violence actors previously regulated in Law no. 7, 1984 on the Ratification of the Convention on All Forms of Discrimination To The Women and then updated by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence which is expected accommodative prevent the occurrence of domestic violence.
FUNGSI LEGISLASI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Epita Eridani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.859 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsiperwakilan di Indonesia sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyatyang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.setiap UU yangdisahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap UUtersebut. UU dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulanprisnsip yang mengaturkekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. DPR merupakanlembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPRmempunyai fungsi sebagai: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
HAK ATAS TANAH BAGI ORANG ASING DI INDONESIA TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 Kadek Rita Listyanti; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (74.357 KB)

Abstract

In Indonesia regulations on land use set forth in the Law of Agrarian Tree ( UUPA ) No . 5 The year 1960 , in which arranged UUPA prohibition on ownership of land ownership for foreigners. How does the prohibition on land ownership for foreigners ? , And the restrictions on land ownership for foreigners is no waiver of right to be used by foreigners ? . In writing the title rights over land to foreigners in Indonesia related to Law No . 5 The year 1960 , using the normative method . Ownership restrictions on foreign ownership for those set forth in Article 21 UUPA . In accordance with one of the bases in the agrarian law that is the basis of nationalism. The prohibition is intended to keep the land remains the property of the nation or citizens , because when the soil is dominated by foreign parties will diminish the well-being of their control and could cause some areas of the country by foreigners. But there are exceptions to the ban, foreigners can apply for the right to use or open a small builder.
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI INPPRES NO 5 TAHUN 2004 DALAM RUANG LINGKUP PEMERINTAH KOTA DENPASAR Pande Made Adhistya Prameswari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.234 KB)

Abstract

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif. Tulisan ini hendak menganalisis upaya pencegahan korupsi dikota denpasar.Selain itu,tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan asas- asas umum pemerintahan yang baik Tulisan ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan peraturan- peraturan hukum yang berlaku dengan mengkaitkan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Korupsi dimulai ketika proses birokrasi cenderung sangat lambat, sedangkan setiap orang menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan “imbalan- imbalan” dengan cara memberikan uang pelicin (uang suap). Praktek ini akan terus - menerus berlangsung sepanjang tidak adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan aparatur yang bersih dan bebas KKN guna membangun daerah, baik sumber daya manusianya maupun wilayahnya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
PELAKSANAAN ASAS “CONTRADICTOIRE DELIMITATIE” DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI Ni Wayan Ari Susanti; I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.265 KB)

Abstract

Dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pelaksanaan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan upaya penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan jika asas contradictoire delimitatie tidak terlaksana. Metode  yang  di  gunakan  adalah  metode  penelitian hukum empiris. Berdasarkan  hasil  penelitian, disimpulkan  bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dilakukan dengan menghadirkan pemilik tanah dan para penyanding untuk menyepakati batas-batas bidang tanah secara kontradiktur. Upaya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan jika asas contradictoire delimitatie tidak terlaksana adalah Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200).
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNGNOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN – BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU Ni Luh Putu Ayu Prawerti; I Ketut Sudiarta; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.318 KB)

Abstract

Judul dari penelitian ini adalah Pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang – Undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 di Kabupaten Badung yaitu belum efektif karena masih ada bangunan – bangunan pada daerah jalur hijau, dan bagi masyarakat yang mempunyai tanah pada daerah jalur hijau dan tetap diperuntukan sebagai jalur hijau yang hanya dimanfaatkan untuk bertani dibebaskan dari pembayaran pajak bumi dan bagunan.
KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API DI KOTA SURABAYA Enjita Hairindika; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.806 KB)

Abstract

Tingginya urbanisasi memberikan masalah terhadap penataan ruang di kota-kota besar seperti pada kota Surabaya, orang yang melakukan urbanisasi identik dengan kelompok ekonomi lemah yang sulit untuk mengikuti rencana pembangunan kota, sehingga muncul banyak kawasan permukiman kumuh seperti pada kawasan sempadan rel kereta api. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan menngenai bangunan liar pada kawasan sempadan rel kereta api di Kota Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada peraturan yang bersangkut paut dengan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kawasan sempadan rel kereta api adalah kawasan yang digunakan sebagai jalur hijau, pada Pasal 120 huruf a Perda Surabaya tentang RTRW dijelaskan kewajiban untuk mentaati tata ruang kota, dan pada Pasal 126 Perda tersebut diatur mengenai larangan untuk mempergunakan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum yang bersifat represif dimana adanya sanki administratif dan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Namun masih terdapat kekosongan hukum, dimana tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran diatas. Peraturan ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 130 Perda Surabaya tentang RTRW pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Kata Kunci : Bangunan, Sempadan Rel kereta api, Pelanggaran, Penegakan hukum.
KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL Ida Ayu Wijawati Manuaba; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.472 KB)

Abstract

Setiap Negara memiliki aturan dan kedaulatannya untuk mengatur masyarakat khususnya untuk mengatur lalu lintas orang dalam melaksanakan kegiatannya untuk masuk dan keluar wilayah Negara. Untuk mengatur hal tersebut di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai yang salah satunya mengatur tentang izin tinggal keberadaan warga Negara asing yang tinggal di Indonesia khususnya di Bali. Semakin banyak kita jumpai penyalahgunaan izin yang digunakan oleh warga Negara asing untuk bisa menetap di Indonesia salah satunya dengan cara menggunakan jasa yang dibantu oleh pihak sponsor, hal ini bisa menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal terbatas yang tidak semata-mata sengaja diperbuat oleh warga Negara asing tersebut melainkan keterlibatan dari pihak-pihak perusahaan penjamin yang sering kali sengaja mengakali warga Negara asing untuk menyalahi aturan dari pihak Imigrasi. Dari pencerminan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang nantinya dapat diketahui penyelsaian dari praktek izin illegal bebas visa kunjungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningakatkan sumber daya manusia keimigrasian, menyempurnakan sarana dan prasarana. pelaksanaan dapat diwujudkan dalam mekanisme sistem pengamanan teknis pemberikan izin keimigrasian serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Kata Kunci : Imigrasi, Izin Tinggal, dan Orang Asing

Page 65 of 124 | Total Record : 1240

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue