cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 1,240 Documents
 64   65   66   67   68 
UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG Dewa Ayu Agung Arsita Maharani; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.138 KB)

Abstract

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang krusial dan popular dikalangan masyarakat yang sangat perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak. Dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidup agar tidak tercemar Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun rumusan masalah dari penulisan jurnal ini yaitu bagaimana penegakan hukum lingkungan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakah hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung. Metode penulisan yang digunakan adalah penilitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digabungkan dengan penerapan suatu aturan hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung sebanyak 30 kali perbulan dan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 usaha hotel. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kata kunci: limbah B3, pembuangan, penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN I Gede Handara Ratrya Pratama; Putu Gede Arya Sumerthayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.722 KB)

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 13 Perda Bangli 1/2016, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 Perda Bangli 1/2016. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Implementasi Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016 masih kurang karena masih terdapat 2 (dua) toko modern yang menyalahi ketentuan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional, yang dimana hal tesebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Penataan Pasar Tradisional, yang menyatakan bahwa: “Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 m (lima ratus meter”. Faktor penghambat dalam implementasi Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016 yakni: prosedur penindakan pelanggaran toko modern yang terkesan berbelit-belit serta kesadaran hukum para pelaku usaha tidak menggubris apa yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Perda Bangli 1/2016. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Toko Modern, Kabupaten Bangli. Abstract:
DASAR SUATU NEGARA MELAKUKAN KLAIM WILAYAH BENUA ANTARTIKA DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Hariady Putra Aruan; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.939 KB)

Abstract

Wilayah adalah suatu unsur penting yang harus dimiliki oleh negara yang berdaulat. Fungsi dan pelaksanaan kedaulatan suatu negara dilaksanakan di wilayah negara, sehingga setiap benda yang ada maupun perbuatan hukum yang terjadi di wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan suatu negara yang memiliki wilayah tersebut. Antartika merupakan suatu Benua yang tidak memiliki penduduk asli, banyak negara yang menginginkan wilayah Antartika karena memiliki sumber daya alam yang besar. Menurut Perjanjian Antartika tahun 1959, Antartika hanya digunakan untuk keperluan perdamaian. Sehingga klaim yang dilakukan oleh negara-negara tidak sah dan tidak diakui. Tujuan utama dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui cara apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk memperoleh suatu wilayah serta akibat hukum apa yang timbul ketika suatu negara melakukan klaim terhadap wilayah Antartika. Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum tentang cara negara memperoleh suatu wilayah serta akibat hukum yang timbul saat suatu negara melakukan klaim terhadap wilayah Benua Antartika dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta melalui bahan hukum terkait. KATA KUNCI: Wilayah Negara, Klaim Wilayah, Antartika.
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PERKEBUNAN KELAPA KARENA ADANYA KECELAKAAN KERJA TERHADAP BURUH BORONGAN DI DESA AMBYARSARI KABUPATEN JEMBRANA, BALI I Made Adiguna Majuarsa; Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.116 KB)

Abstract

Tanggung jawab pengusaha untuk para pekerja/buruh terjadi karena adanya suatu hubungan kerja, apabila hanya sebatas hubungan kerja borongan maka pemilik usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara pemilik perkebunan dengan para buruh pemetik buah kelapa serta tanggung jawab dari pemilik perkebunan apabila terjadi kecelakaan kerja pada buruh pemetik kelapa di perkebunan kelapa Desa Ambyarsari, Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian, buruh pemetik kelapa termasuk dalam hubungan kerja borongan dikarenakan hanya sebatas pemberian upah sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) per pohon. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja/buruh pemilik perkebunan seharusnya pemilik kebun tidak ikut bertanggungjawab dan menanggungnya, dikarenakan pekerja/buruh tersebut hanya hubungan kerja borongan. Kata Kunci: Hubungan kerja, Pekerja borongan
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Zenith Syahrani; I Gusti Ngurah Wairocana; Cok Istri Anom Pemayun
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.417 KB)

Abstract

According to Article 1 paragraph (2), The 1945 Contitution of the Republic of Indonesia, fourth amendment, sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution. That article explicitly explained that people has role in government practice through involve in people participation in the process of making regulation, in this case Peraturan Daerah Provinsi Bali. On the other side, participation has also becomes an important indicator in the effort of achieving a Good Governance. How is the mechanism and the type of that people participation? And what is the relevancy between participation and Good Governance? This paper uses normative legal method and descriptively analyzed, it will explicate the rules of the mechanism of people participation in government practice based on the regulation and its relevancy with the effort of achieving Good Governance.
TINJAUAN UMUM FORMULASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PENDIDIKAN Juliani Dewi Gangga; Ni Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.034 KB)

Abstract

Paper shall be entitled "Analysis towards Educational Criminal Act Penal Policy". Education shall be regarded as the most strategic spectrum within national development. Up to this point, numerous criminal acts within the circumference of educational sphere had occurred. One of the occurrences shall be the emphasis on teacher’s marking mechanism and educational courses conduct commercially with no accordance towards the quality of the education itself. As stipulated within the national legislation act, Law No. 20 Year 2003 regarding National Educational System, it implied no clear definition regarding qualification of delict in educational aspect. Therefore, it urges the needs to classify vary of acts classified into educational criminal act. Penal policy formulation is seen as one of the essential efforts in overcoming related occurrences of educational criminal act.
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I Made Aditya Wiryadarma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.285 KB)

Abstract

Pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar diatur berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 26 Tahun 2001, pelaksanaannya diserahan kepada DinasPerbuhubungan Kota Denpasar. Permasalahnya adalah Bagaimana pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ? dan Faktorfaktorapa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraanbermotor di Kota Denpasar ?. Metode yang dipergunakan metode penelitianhukum emperis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait danmelakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaanpengujian kendaraan sesuai dengan Perda Kota Denpasar No. 26 tahun 2001adalah kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dimana setiap KendaraanBermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan, dalam mengajukan pengujian kendaraan bermotor peryaratan harusterpenuhi seperti seluruh perlengkapan kendaraan, kendaraan yang di uji haris laikjalan. Faktor penghambat terlaksananya pengujian kendaraan bermotor di KotaDenpasar adalah faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat kurang tegas; danfaktor Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalammelakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat ujin kendaraan,sehinggamasih menggunakan alat uji kendaraan yang lama.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Ni Nyoman Ulan Yuktatma; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.386 KB)

Abstract

A visa is a document issued by a State in order to give permission to someone to enter its territory, within a particular period and purpose. Visa is divided into several types, depends on its functions. However, in practice in Indonesia, it is often found casesregarding the misuse of visa by foreigners, as they use it to live and work in Indonesia. This paper will discuss the violation of visa visit by foreign nationals in Indonesia. This paper will also discuss the Indonesian government's efforts to solve this legal issue.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SINGARAJA I Gede Deva Maliarda Guna; I Gusti Ngurah Wairocana; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.283 KB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif di Kota Singaraja, pemerintah setempat telah mengeluarkan pengaturan dibidang Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kesimpulan dalam penelitian hukum ini antara lain pelaksanaan Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kota Singaraja belum terlaksana dengan efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Singaraja juga belum seluruhnya tahu dan mengerti apa itu pengelolaan sampah. Saran dalam penelitian ini antara lain, agar kedepannya lebih aktif melakukan sosialisasi ke desa dan kelurahan yang ada di Kota singaraja. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.

Page 66 of 124 | Total Record : 1240

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue