cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 664 Documents
 56   57   58   59   60 
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika yang Mengulagi Perbuatannya Setelah Menjalani Sanksi Rehabilitasi I Nyoman Agus Adi Priantara; Sagung Putri M.E Purwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p16

Abstract

In Indonesia, there is a double track system in resolving narcotics cases, namely the imposition of laws in the form of action sanctions in the form of rehabilitation and criminal sanctions in the form of imprisonment. However, in reality law enforcers tend to impose criminal sanctions on narcotics addicts because they focus on the guilt of their actions and rarely apply rehabilitation sanctions. This study aims to examine and analyze legal policies for addicts or narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 and legal policies against narcotics abusers who repeat their actions. This study uses normative legal research with the types of approaches used include statutory approaches, case approaches, and legal concept analysis approaches related to narcotics crimes. This study explains that no legal regulations or policies have been found against addicts or narcotics abusers who repeat their actions, giving rise to empty norms that make it difficult for law enforcement officials to impose appropriate sanctions on these problems. The imposition of criminal sanctions on narcotics addicts and abusers is considered less effective in enforcement, so that in the future it is hoped that law-making apparatus can make a policy that can be useful for narcotics addicts and abusers. In determining future legal policies for narcotics addicts or abusers who repeat their actions after undergoing rehabilitation sanctions, several comparisons can be made, namely, legal comparisons through the RKUHP Criminal, Narcotics Bill and Comparison of Laws from various countries to be used as a reference for future legal formulations. Di Indonesia mengenal double track system dalam penyelesaian kasus narkotika, yaitu penjatuhan hukum berupa sanksi tindakan berupa rehabilitasi serta sanksi pidana berupa pemenjaraan. Namun dalam kenyataanya para penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pemidanaan terhadap pecandu narkotika karena mereka berfokus kepada kesalahan atas perbuatannya dan jarang menerpkan sanksi rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan Hukum Bagi Pecandu Atau Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta kebijakan hukum terhadap penyalahguna mnarkotika yang mengulangi perbuatannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum terkait tindak pidana narkotika. Studi ini menjelaskan bahwa tidak ditemukannya pengaturan atau kebijakan hukum terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika yang mengulangi perbuatannya, sehingga menimbulkan norma kosong yang mempersulit aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap permasalahan tersebut. Penjatuhan sanksi pemidanaan terhada para pecandu dan penyalahguna narkotika dianggap kurang efektif dalam penegakannya, sehingga kedepannya diharapkan agar aparatur pembuat undang undang dapat membuat suatu kebijakan yang dapat berguna bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika. Dalam menentukan kebijakan hukum ke depan terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika yang kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani sanksi rehabilitasi dapat mempergunakan beberapa perbandingan yakni, perbandingan hukum melalui KUHP, RUU Narkotika dan Perbandingan Hukum dari berbagai negara untuk dijadikan acuan formulasi hukum kedepan.
Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum Mailinda Eka Yuniza; Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita; Ni Putu Maetha Maharani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p07

Abstract

This study aims to identify existing problems in the regulation of sources of authority and formulate recommendations for the ideal regulation to be accommodated in the revision of the Job Creation Law. The method used to answer the research problem is normative legal research with descriptive research nature. The author identifies the problem by interpreting the existing norms and formulating recommendations based on a theoretical study of the source of authority. The results of the study indicate that the problem in regulating the source of authority lies in the limitation of legal products to which authority can be given (attribution and delegation). Then, the recommendation that the author gives is the expansion of the form of legal products that can give authority to Government Agencies and/or Officials. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang eksis dalam pengaturan tentang sumber kewenangan dan merumuskan rekomendasi pengaturan yang ideal untuk dapat diakomodir dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penulis mengidentifikasi masalah dengan menginterpretasikan norma yang ada dan merumuskan rekomendasi berdasarkan kajian teori tentang sumber kewenangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengaturan tentang sumber kewenangan terletak pada limitasi produk hukum yang dapat tempat diberikannya kewenangan (atribusi dan delegasi). Kemudian, rekomendasi yang Penulis berikan ialah perluasan bentuk produk hukum yang dapat memberikan kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Konflik Norma Akibat Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif : Konsekuensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 2014 I Gede Abdhi Satrya Mahardika; I Wayan Bela Siki Layang
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p14

Abstract

The reason of conducting this research is to delve into the problems related to the paradigm shift towards The Fictive State Administrative Decisions. As for these problems, namely how is the paradigm shift towards The Ficitive State Administrative Decisions as an upshot of the declaration of the 2014’s Government Administrative Law, and how to overcome the conflict of norm problem that arise as a result of the paradigm shift. This is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach to delve into the issues that raised. The legal items that used namely primary legal items which include several legislation and jurisprudence, and secondary legal items which include books and journals that apposite to the topic that discussed. The outcome of the reseach are revealing that the paradigm shift that occurred is the form of a change in perspective on The Fictive State Administrative Decision, which was initially seen as a rejection (Negtive Fictive) turned into an acceptance (Positive Fictive). Regarding to the way how to overcome the problem of the conflict of norm that have arisen, the most proper method to do that is by changing the substance of the State Administrative Courts Law, which is a formal law. The action that has been carried out so far tend to be wrong, because seem to ignore the dissimilarity between the field of the formal law and the field of the material law. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah guna membahas masalah yang berkaitan dengan pergeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif. Adapun permasalahan tersebut, yakni bagaimana pegeseran paradigma terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif sebagai konsekuensi diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan konflik norma yang terjadi akibat adanya pergeseran paradigma tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus guna menelaah masalah yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi pelbagai peraturan perundangan serta yurisprudensi, dan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku beserta jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma yang terjadi adalah berupa perubahan cara pandang terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif tersebut, yang pada mulanya dipandang sebagai suatu penolakan (Fiktif Negatif) berubah menjadi suatu pengabulan (Fiktif Positif). Berkaitan dengan cara untuk mengatasi permasalahan konflik norma yang ditimbulkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan yakni dengan mengubah substansi dari UU Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan undang-undang yang bersifat formil. Tindakan yang selama ini dilakukan cenderung keliru, sebab terkesan mengabaikan perbedaan ranah undang-undang formil dan ranah undang-undang materiil.
The Indonesian Government's Readiness to Develop the Halal Food Industry in the Metaverse Era Dyah Ochtorina Susanti; Nuzulia Kumala Sari; Firman Floranta Adonara; Rahmadi Indra Tektoka; Auliya Safira Putri
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p05

Abstract

The halal food industry in its development in the metaverse era has great and promising potential. Especially for Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world. This is a challenge for the Indonesian government in welcoming the development of the halal food industry and making Indonesia the center of the world's halal industry. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The results of this research show that in welcoming the development of the halal food industry, support from Bank Indonesia and the Government is needed, in the form of regulations, especially in accommodating provisions and fatwas related to the halal food industry so that it enters the legal hierarchy and has sufficient power.
Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Secara Musyawarah Mufakat Made Indra Suma Wijaya; A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p12

Abstract

After the formation of the Bali Provincial Regional Regulation Number 4 of 2019, there were regulations regarding the mechanism for selecting Traditional Village Heads, which had never previously been regulated in previous regional regulations. This article aims to examine and analyze the Arrangements for the Election of Traditional Village Villages by Deliberation and Consensus After the Establishment of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019. This article uses normative legal research methods as a type of research, which is studied through a statutory approach, analysis of legal concepts, and also history. The results of the study show that the Arrangements for the Election of Traditional Bandesas After the Establishment of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, which were carried out through a deliberation and consensus mechanism, resulted in legal uncertainty in the regulation of the election of Traditional Bandesas, because there were no strict sanctions or strict provisions prohibiting the election mechanism for Traditional Bandesas. not through consensus deliberation. Pasca terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan Bandesa Adat, yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam perda sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Secara Musyawarah Mufakat Pasca Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normative sebagai jenis penelitian, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan juga sejarah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengaturan Pemilihan Bandesa Adat Pasca Terbentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yang dimana dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, mengakitbatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pemilihan Bandesa Adat, oleh karena tidak terdapat sanksi tegas ataupun ketentuan tegas yang melarang mekanisme pemilihan Bandesa Adat tidak melalui musyawarah mufakat.
Discourse on Fiduciary Guarantee Execution’s Arrangement After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019: A Deterioration? I Putu Reinaldy Putrawan; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p03

Abstract

This research has a goal in terms of knowing the arrangements for Fiduciary Guarantees as a national legal instrument, to find out the procedures for executing fiduciary guarantee objects, as well as those disclosed as a result of the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and an analytic and conceptual approach. The results of this study indicate that fiduciary guarantees as national guarantee legal instruments have been regulated through the Fiduciary Guarantee Act as a legal umbrella in the procedure for implementing fiduciary guarantees. Regarding the procedure for executing fiduciary guarantees, it is specifically regulated in the Fiduciary Guarantee Law by using executorial titles, through public auctions, and also underhand or private sales. However, after the Decision of the Constitutional Court Number: 18/PUU-XVII/2019 raises a legal implication for the execution procedure in terms of buying a default based on an agreement with the debtor who voluntarily surrenders the object and the execution procedure must be based on an agreement and there is already legal remedies against fraudulent breach of contract actually imposed on the creditor's position.
Problematika Pengaturan Batas Usia Pendiri Dalam Pendirian Perseroan Perseorangan I Wayan Gede Pradnyana Widiantara; I Wayan Novy Purwanto
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p10

Abstract

The purpose of writing this article is to determine the setting of the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company and to analyze the legal implications of establishing an individual limited liability company by immature founders. Normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches are used in this study. The results of this study indicate that the age limit for founders when establishing an Individual Limited Liability Company is regulated in Article 6 paragraph (2) PP No. 8 of 2021, which requires that Indonesian citizens be established with the lowest age of 17 (seventeen) years and are legally competent. Meanwhile, according to Article 330 of the Civil Code states that a person is considered mature if he is 21 (twenty one) years old or has (already been) married. Related to the legal implications of the establishment of an Individual Limited Liability Company by an immature founder reviewed based on the Civil Code, it is possible to cancel the legal act of establishing the Individual Limited Liability Company. Provisions of PP No. 8 of 2021, which regulates the age limit for the founder in the establishment of an Individual Limited Liability Company contains a norm conflict with legal norms above, namely the Civil Code, so it is very necessary to make adjustments to the implementing provisions in the establishment of Individual Limited Liability Company in Indonesia in order to create legal certainty in its application. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan, serta untuk menganalisa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengacu pada pasal 6 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan usia terendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa dianggap dewasanya seseorang jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah. Terkait implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan oleh pendiri yang belum dewasa ditinjau berdasarkan KUHPerdata, adalah dapat dibatalkannya perbuatan hukum pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur batas usia pendiri dalam pendirian Perseroan Perorangan mengandung konflik norma dengan norma hukum peraturan diatasnya yakni KUHPerdata, sehingga sangat perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan dalam pendirian Perseroan Perorangan di Indonesia guna menciptakan kepastian hukum dalam penerapannya.
Reconstruction of Village Head Election Dispute Settlement Septi Nur Wijayanti; Nanik Prasetyoningsih; Tanto Lailam; Kelik Iswandi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p01

Abstract

The resolution of disagreements regarding the outcomes of the village head election is still a topic of debate at this time. The resolution of complaints over the outcomes of the village head election must comply with Law Number 6 of 2014 Concerning Villages, however, the regent holds a political office and is therefore particularly susceptible to the independence of conflict resolution. In this study, the regent's handling of village head election issues was examined using the principle of the separation of powers. This normative legal research looked at elementary, secondary, and tertiary legal materials to address these issues. The results of this study indicated that the position of the regent is part of the executive branch of power, so it does not have the authority to judge. Therefore, the regent must form a dispute resolution team consisting of community leaders who have the capability to resolve disputes. The decision from the team is binding, and if there is still a candidate for village head who does not accept it, they can submit a legal process to the State Administrative Court.
Perlindungan Hak Privasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 4 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i04.p08

Abstract

The development of technology has brought us into a borderless world, which can be a challenge or an opportunity depending on how we approach it. Recent cases have shown that an individual's personal data, which is part of their privacy, can be leaked and misused by irresponsible parties. Examples such as the Facebook data breach during the U.S. presidential election, hacking attacks carried out by Bjorka, and the leakage of data from various government agencies are real examples of this issue. In this context, the protection of privacy has become more crucial than ever. The purpose of this writing is to investigate how Indonesian regulations protect individual privacy. This research uses a normative approach by analyzing the applicable laws and relevant facts. The research findings indicate that Indonesia has regulations that indirectly provide protection for individual privacy. This is in line with Indonesia's constitution and its international responsibility as a party that has ratified the ICCPR. Furthermore, these regulations also include sanctions that can be imposed in cases of privacy violations. However, challenges persist in terms of supervision and the implementation of these regulations, as well as the presence of extraterritorial threats beyond the jurisdiction of the country. Therefore, the challenge of protecting privacy in the digital era needs to be continuously addressed through rigorous supervision and international cooperation. Perkembangan teknologi telah membawa kita ke dalam dunia yang tidak mengenal batas, yang dapat menjadi tantangan atau peluang tergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Kasus-kasus terbaru menunjukkan bahwa data pribadi seseorang, yang merupakan bagian dari privasi mereka, dapat bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh-contoh seperti kebocoran data Facebook selama pemilihan presiden Amerika Serikat, serangan peretasan yang dilakukan oleh Bjorka, dan bocornya data dari berbagai lembaga pemerintah menjadi contoh nyata dari masalah ini. Dalam konteks ini, perlindungan privasi menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Penulisan ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia melindungi privasi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis hukum yang berlaku dan fakta-fakta terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap privasi individu. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia dan tanggung jawab internasionalnya sebagai pihak yang telah meratifikasi ICCPR. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga telah diatur sanksi yang dapat diberlakukan dalam kasus pelanggaran privasi. Namun, kendala tetap muncul dalam hal pengawasan dan penerapan peraturan tersebut, serta adanya ancaman ekstrateritorial yang berada di luar yurisdiksi negara. Oleh karena itu, tantangan perlindungan privasi dalam era digital ini perlu terus diatasi dengan ketatnya pengawasan dan kerja sama lintas negara.
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Perihal Surat Pernyataan Keabsahan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Arifatul Aininta Mardjoni; Abdul Madjid; R. Imam Rahmat Sjafi’i
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p15

Abstract

After the enactment of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services, the regulations regarding the Statement of Validity and Veracity of Documents as a condition for registering Electronic Mortgage Rights which must be attached to the PPAT will apply. This research aims to examine in more depth the limits of PPAT's responsibility as guarantor of the Statement of Validity and Correctness of Documents, bearing in mind that the inclusion of this letter is mandatory based on article 10 paragraph 2 of the ATR/BPN Ministerial Regulation because it is part of the administrative procedure in registering the latest electronic mortgage rights. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research explain that the difference between Conventional Ht and Ht-el has additional provisions, where PPAT is responsible for the Letter of Accountability for the validity and correctness of the documents which are a requirement for complete registration of Mortgage Rights. This is regulated in ATR/BPN Ministerial Regulation No. 5 of 2020. However, PPAT's responsibility in terms of this statement of truth is limited to formal truth only, and is also limited to the duties of PPAT's position. However, if there is an error or negligence committed by PPAT and as long as it can be proven, then PPAT can be held administratively, civilly or criminally responsible. Setelah diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintregasi Secara Elektronik maka berlakulah peraturan mengenai Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen sebagai syarat pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang wajib dilampirkan PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam megenai batasan pertanggungjawaban PPAT selaku penjamin Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen, mengingat penyertaan surat ini wajib berdasarkan pasal 10 ayat 2 Permen ATR/BPN karena merupakan bagian dari prosedur administratif dalam pendaftaran hak tanggungan eletronik yang terbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perbedaan antara Ht Konvensional dan Ht-el memiliki ketentuan tambahan, di mana PPAT bertanggung jawab atas Surat Pertanggungjawaban keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang menjadi syarat kelengkapan pendaftaran Hak Tanggungan. Hal ini diatur dalam Permen ATR/BPN No.5 Tahun 2020. Namun, pertanggungjawaban PPAT dalam hal surat pernyataan kebenaran ini sebatas kebenaran formil saja, dan juga sebatas sesuai dengan tugas jabatan PPAT. Namun jika memang terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dan selama dapat dibuktikan, maka PPAT dapat bertanggungjawab secara administratif, perdata maupun pidana.

Page 58 of 67 | Total Record : 664

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue