cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 40   41   42   43   44 
Beyond Marxist Materialism: H.O.S Tjokroaminoto’s Islamic Socialism and Its Maqāṣidī Foundations Al-Amin, Muhammad Nur Kholis; Santoso, Fattah Setiawan; Murtadho, Ibnu; Wahuri, Salahuding Daman
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1596

Abstract

The development of Islamic legal-political thought in Indonesia has been focused on post-independence Islamic thinkers, leaving a significant academic gap in exploring pre-independence intellectual figures such as Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto. His perspective on socialism—distinct from Western Marxist materialism—provides an early model of Islamic socialism rooted in maqāṣid syarī‘ah principles. Tjokro also introduced three aphorisms as a private effort to encourage Muslim be perfect, namely: setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. This article aims to critically revisit Tjokroaminoto’s thoughts on socialism through a legal-historical method, focusing on his seminal work Islam dan Sosialism, supported by Tafsir Program dan Tandhim Syarikat Islam and Reglement Ummat Islam. Primary sources are analyzed using historical, conceptual, and comparative approaches framed within maqāṣid syarī‘ah theory. The findings reveal that Tjokroaminoto conceptualized socialism as inherently Islamic, emphasizing justice, equality, fraternity, and moral responsibility—not through class struggle but through collective ethical obligation grounded in tawḥīd and communal welfare. He redefined socialism as spiritual-ethical governance aligned with prophetic values, such as zakat, ukhuwah (brotherhood), and strategic intelligence (siyasah). These views form what may be considered a proto-model of Islamic governance in response to colonial capitalism. The study implies that contemporary Islamic legal-political thought in Indonesia must not neglect foundational nationalist-Islamic ideas that anticipated maqāṣid-based governance and social justice long before postcolonial discourses. Perkembangan pemikiran hukum-politik Islam di Indonesia seringkali berfokus pada para pemikir Islam pasca-kemerdekaan, sehingga menyisakan kesenjangan akademis yang signifikan dalam mengeksplorasi tokoh-tokoh intelektual pra-kemerdekaan seperti Haji Oemar Said (H.O.S) Tjokroaminoto. Perspektifnya tentang sosialisme—yang berbeda dari materialisme Marxis Barat—memberikan model awal sosialisme Islam yang berakar pada prinsip-prinsip maqāṣid syarī‘ah. Tjokro juga memperkenalkan tiga kata mutiara sebagai upaya pribadi untuk mendorong umat Islam menjadi sempurna, yaitu: ilmu setinggi-tinggi, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat.  Artikel ini bertujuan untuk meninjau kembali secara kritis pemikiran Tjokroaminoto tentang sosialisme melalui metode sejarah hukum, dengan fokus pada karya pemikirannya, Islam dan Sosialisme, yang didukung oleh Tafsir Program dan Tandhim Syarikat Islam dan Reglement Ummat Islam. Sumber-sumber primer dianalisis menggunakan pendekatan historis, konseptual, dan komparatif yang dibingkai dalam teori maqāṣid syarī‘ah. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Tjokroaminoto mengonseptualisasikan sosialisme sebagai sesuatu yang inheren Islami, menekankan keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral—bukan melalui perjuangan kelas, melainkan melalui kewajiban etis kolektif yang berlandaskan tauhid dan kesejahteraan komunal. Ia mendefinisikan ulang sosialisme sebagai tata kelola spiritual-etika yang selaras dengan nilai-nilai profetik, seperti zakat, ukhuwah (persaudaraan), dan kecerdasan strategis (siyasah). Pandangan-pandangan ini membentuk apa yang dapat dianggap sebagai proto-model tata kelola Islam dalam menanggapi kapitalisme kolonial. Studi ini menyiratkan bahwa pemikiran hukum-politik Islam kontemporer di Indonesia tidak boleh mengabaikan gagasan-gagasan nasionalis-Islam fundamentalis yang mengantisipasi tata kelola berbasis maqāṣid dan keadilan sosial jauh sebelum wacana pascakolonial muncul.
Qaṭ’ī-Dzannī keharaman Riba dan Bunga Bank: Kajian Heuristik Terhadap Ayat-Ayat Riba Solahuddin, Ahmad; Musaffa, Muhamad Ulul Albab
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 1 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i1.1598

Abstract

Larangan ribā merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang ditegaskan secara eksplisit dalam sejumlah ayat Al-Qur’an. Namun, penerapannya terhadap bunga bank dalam sistem keuangan modern menimbulkan perdebatan hukum dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat qaṭ’ī larangan ribā dalam Al-Qur’an serta menganalisis relevansi dan status hukum bunga bank melalui pendekatan heuristik. Metode yang digunakan meliputi analisis linguistik terhadap struktur dan diksi ayat, kajian historis melalui asbāb an-nuzūl, analisis koherensi tematik (munāsabah), serta pendekatan yurisprudensial terhadap ragam pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ribā bersifat mutlak dalam teks, namun penerapannya terhadap bunga bank berada pada wilayah ẓannī yang menuntut ijtihād kontekstual. Studi ini juga menemukan bahwa perbedaan pendekatan hukum, kesiapan kelembagaan, serta literasi masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan sistem keuangan Islam yang bebas riba. Pendekatan heuristik terbukti efektif dalam menjembatani antara idealisme normatif dan realitas ekonomi kontemporer, sekaligus memperkuat pentingnya maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai orientasi etik dalam pengembangan keuangan syariah.
Reinforcing Domestic Violence Prevention: The Role of Mu‘āsyarah bil-Ma‘rūf in Indonesian Legal Reform Lisnawati, Lisnawati
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.301

Abstract

Domestic violence is an increasingly troubling issue, in the period 2013-2018 the trend continues to increase. Even though it has been regulated in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, it has not been able to be overcome optimally. This article offers the integration of the principle of mu‘āsyarah bil-ma‘rūf with the articles in Law on the Elimination of Domestic Violence as an alternative to suppress the rampant of domestic violence. This research is normative legal research, using documentative data collection method, and presented by descriptive deductive-inductive method. While the approach used in this research are fiqh approach and legal approach. The results of this study show that the mu‘āsyarah bil-ma‘rūf principle is the principle of social life in a household with relationships that are appropriate and good according to Islamic law, common sense, and practiced by people in general. Between this principle and the articles of Law on the Elimination of Domestic Violence integrated in one unit of same fundamental value. The law has values of prohibition on all forms of violence. The same applies to the principle of mu'āsyarah bil-ma'rūf which contains prohibition on acts of violence that are injustice and inconsistent with the ma'rūf term. Therefore, obeying the provisions in Law on the Elimination of Domestic Violence means also obeying the rules of religion, especially for muslims as the majority in Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang kian meresahkan, dalam kurun waktu 2013-2018 trennya terus mengalami peningkatan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun belum dapat teratasi secara optimal. Penulis menawarkan integrasi prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf dengan pasal-pasal UU PKDRT sebagai alternatif untuk menekan maraknya KDRT tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentatif, dan disajikan dengan metode deskriptif deduktif-induktif. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan fikih dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf merupakan prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga dengan pergaulan yang patut dan baik menurut syari’at Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan orang pada umumnya. Antara prinsip ini dengan pasal-pasal UU PKDRT berintegrasi dalam satu kesatuan nilai fundamental yang sama. UU tersebut memiliki nilai pelarangan atas segala bentuk kekerasan. Begitu juga dengan prinsip mu‘āsyarah bil-ma‘rūf yang mengandung larangan atas tindakan kekerasan yang merupakan kezaliman dan tidak sejalan dengan ke-ma‘rūf-an. Dengan demikian, menaati ketentuan dalam UU PKDRT berarti juga menaati aturan agama, khususnya bagi umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia.
Religion, Law, and State Power: The Dynamics of Legal Contestation in Indonesian Presidential Elections Alfarisi, Muhammad Adib; Fatimah, Siti; Astuti, Eka Zuni Lusi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1427

Abstract

This article examines the legal and political dynamics of the relationship between religion and the state in Indonesia, particularly in the context of presidential elections. Since the nation’s founding, this relationship has been a subject of contestation—beginning with the Jakarta Charter controversy and reemerging in the post-truth era through the rise of identity politics and populism. Employing library research and Michel Foucault’s heuristic framework, the study identifies three dominant paradigms in the religion–state relationship: secularist, traditionalist, and reformist or moderate Islamic. It argues that Indonesia’s current model aligns with the reformist Islamic paradigm, characterized by a reciprocal relationship in which the state supports the development of religion, while religion provides moral and ethical guidance to the state. The state integrates Islamic ethical values—such as honesty, justice, and brotherhood—into governance and social life, fostering a mutually beneficial framework. This symbiosis does not aim to establish a theocracy but rather promotes a morally grounded state apparatus. The study contributes to ongoing scholarly discussions by offering a framework for constructing a harmonious relationship between religion and the state in pluralistic societies. It concludes that strengthening reformist Islamic values can reinforce Indonesia’s democratic resilience and enhance the spiritual and ethical foundations of its political order. Artikel ini mengkaji dinamika hukum dan politik dalam hubungan antara agama dan negara di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden. Sejak awal berdirinya negara, hubungan ini telah menjadi subjek perdebatan—bermula dari kontroversi Piagam Jakarta dan kembali mencuat di era pasca-kebenaran melalui menguatnya politik identitas dan populisme. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan heuristik Michel Foucault, penelitian ini mengidentifikasi tiga paradigma dominan dalam relasi agama dan negara: sekularis, tradisionalis, dan Islam reformis atau moderat. Penelitian ini berargumen bahwa model hubungan yang berkembang di Indonesia saat ini selaras dengan paradigma Islam reformis, yang ditandai dengan hubungan timbal balik di mana negara mendukung perkembangan agama, sementara agama memberikan panduan moral dan etika bagi negara. Nilai-nilai etika Islam—seperti kejujuran, keadilan, dan persaudaraan—diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial, membentuk kerangka kerja yang saling menguntungkan. Simbiosis ini tidak bertujuan membentuk teokrasi, melainkan mendorong terbentuknya negara yang berlandaskan moral. Studi ini memberikan kontribusi terhadap diskursus ilmiah yang sedang berkembang dengan menawarkan kerangka untuk membangun hubungan yang harmonis antara agama dan negara dalam masyarakat pluralistik. Ditegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Islam reformis dapat memperkokoh ketahanan demokrasi Indonesia serta memperdalam fondasi spiritual dan etika dalam tatanan politiknya.
Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang Al Arif, M; Rianto, Nur
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 44 No 2 (2010)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Waqf as one of the Islamic fiscal instruments has played a significant role in economic. Cash waqf is a new instrument in the field of waqf and Islamic economic as a facility for the purpose of worship and to achieve social welfare. The development of the waqf field through waqf funds, management which is flexible and offers many choices. The potential for cash waqf covers several aspects included for poverty alleviation program through community empowerment program. Cash waqf can give the contribution for the government community empowerment program.
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP E-COMMERCE (Studi UU No. 8 Tahun 1999 dalam Melindungi Konsumen dari Penipuan dan Cybercrime) Baidowi, Ahmad
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 44 No 1 (2010)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metodologi penafsiran Asghar Ali Engineer menggunakan pendekatan hermeneutik yang dikembangkan dengan cara membangun apa yang disebut oleh Ismail Raji al-Faruqi dengan "hirarkisasi" atas ayat-ayat al-Quran. Hirarkisasi ini merupakan cara untuk menghindarkan dari kesan pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam perkembangan pemahaman atas al-Quran sendiri, model hirarkisasi ini sudah mulai dikembangkan oleh para mufassir klasik dengan adanya pembagian ayat-ayat al Quran menjadi 'Am-Khashsh, Muthlaq-Muqayyad, Nasikh-Mansukh dan sebagainya. Persoalannya kemudian, metodologi seperti itu, sebagai bagian dari upaya untuk memahami ayat-ayat al-Quran, akan selalu diperdebatkan.
Membaca Gelombang Fikih dalam Hukum Nasional di Indonesia Syahabuddin, Syahabuddin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.248

Abstract

Banyaknya masalah hukum Islam belumditransformasikan karena mempunyai beberapa kendala danhambatan dari berbagai kalangan. Para ulama dalammentransformasikan hukum Islam di sekitar sebelum abad XXmemakai dua cara; pertama, membiarkan hukum berlakusepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kedua,mengganti lembaga hukum adat yang bersangkutan denganhukum Islam dengan lembaga hukum Islam yang sejenis, ataumengganti dengan lembaga hukum Islam lain melalui tehnikhilah.Para ulama pasca abad XX mentransformasikan hukum Islamke dalam legislasi nasional dengan menggunakan tehniktakhshishu al-qadla, takhayyur atau talfiq, reinterpretasi, siyasahsyar’iyyah, dan keputusan pengadilan. Sedangkan tiga problemyang selalu menyertai eksistensi hukum Islam di Indonesiaadalah lemahnya interes intelektual, konflik politik dengankekuasaan, dan ketegangan versus adat.Di sisi lain hukum Islam mempunyai banyak peluang untukdikembangkan di Indonesia, yaitu adanya political will daripemerintah bagi dikembangkannya hukum Islam di dalammasyarakat, berdasarkan penelitian, masyarakat Indonesiamemiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan agama(hukum Islam), dan kesadaran hukum masyarakat yangmayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukumIslam. Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki negara RIadalah hukum yang menampung dan memasukkan hukumagama dan tidak memuat norma yang bertentangan denganhukum agama.
Al-Kutub Al-Mu’tabarah: Kajian atas Sumber Rujukan dalam Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah, dan Persis Mz, Shofiyullah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.249

Abstract

Perbincangan sekitar topik tulisan ini tidak bisadilepaskan dari tradisi --atau lebih tepatnya elemen penting—dalam disiplin ilmu usul al-fiqh (metodologi hukum Islam). Ada 3(tiga) elemen penting yang dikaji dalam ilmu tersebut, yaitusumber/dalil hukum Islam, metode istinbat hukum Islam, danstudi tentang hal-ihwal pelaku ijtihad. Dalam berijtihad,organisasi-organisasi sosial keagamaan di Indonesia sepertiNahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persis masingmasingmemiliki kekhasan dalam melakukan istinbat hukum.NU melalui forum lajnah bahs al-masail mempunyai suatu tradisiuntuk menempatkan al-kutub al-mu’tabarah (khazanah kitab-kitabstandar) sebagai sumber rujukan dan pertimbangan pokokdalam beristinbat yang mendampingi al-Qur’an-Hadis sebagaisumber/dalil utamanya. Hal ini dilakukan oleh karena paraulama yang menyusun karya-karya al-kutub al-mu’tabarahtersebut di samping kredibilitas keulamaannya tidak diragukanlagi juga transmisi keilmuan antarulama relatif bersambung(ittisal al-sanad) sampai pada generasi awal keislaman.
Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang bagi Perusahaan di Indonesia Sunarsih, Sunarsih
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.250

Abstract

Syariah bond is new innovation of security in islamicfinance. In this time, it has rapid growth and acceptly universal.Syariah bond is source of fund for go public firms, with theirinvestors are not for muslim investors but also for non musliminvestors. The writing main explore: what syariah bond is, itspotential source of fund for firms, threats of its developmentand solutions to eliminate the threats.
Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok Tahir, Masnun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.251

Abstract

Tulisan ini membahas masalah dinamika hukumIslam yang berkembang di Pulau Lombok dalam pemikiranpara ”tuan guru”. Fokus perbincangannya adalah fenomenakawin lari yang sudah begitu berakar di masyarakat Sasak danisu formalisasi yang terus menggelinding seiring dinamikasosial-politik tanah air. Formalisasi pernah menjadi wacanamenarik di Lombok sehingga melahirkan Perda Zakat yangmemicu kontroversi dalam perjalanannya. Pembahasan tulisanini diawali dengan melihat pola keberagamaan masyarakat Sasakyang sangat unik dan dilanjutkan dengan penuturan perananpara tuan guru di pulau Lombok.

Page 42 of 61 | Total Record : 609

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) Vol 42 No 1 (2008) More Issue