cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 41   42   43   44   45 
Mekanisme Keuangan dalam Struktur Modal Perusahaan Mudawam, Safaul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.253

Abstract

There are several Islamic modes of financing whichserve as alternatives to interest based financing. There is,however, divergence of views between theory and practiceabout the order of preference of these modes of financing. Thetheoreticians are, generally, of the view that profit-loss sharingshould be the most widely prevailing mode of financing in thefinancial system of Islam. Some theoreticians have been quitecritical of this practice. Profit-loss sharing techniques make thecapital owner share the profit according to-actually realizedproductivity. Thus, the actually realized return on profit is theprice of capital which will determine its allocation. Among PLStechniques, musyarakah may have an edge over mudarabah inthe sense that in musyarakah, capital owner has a right tointerfere in the management and hence can have some controlover the problems created by informational asymmetry andmoral hazards, mudarabah is void of any such control. Thisdivergence is a result of the fact that the capital user does nothave to bear the uncertainties that the capital owner does. Itmay also be noted that since an upper limit on their profit isfixed by the rent or the mark up which are not related to theprofitability of the enterprise, these techniques may not have asprimary a role in investment decision making as profit-losssharing techniques.
Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'i Azhari, Susiknan; Ibrahim, Ibnor Azli
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.254

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Kalender Jawa Islamyang merupakan hasil ijtihad Sultan Agung yang luar biasa dizamannya. Namun demikian sebagai produk ijtihad KalenderIslam Jawa perlu dikaji dan ditindaklanjuti agar kalendertersebut sesuai dengan semangat awal yang diinginkan SultanAgung dan sesuai pula dengan tuntutan zaman. Artinya, jikahendak menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan barusecara dinamis, maka penghargaan terhadap Kalender JawaIslam seyogyanya bukan dalam bentuk pelestarian teori itu apaadanya, tetapi mengembangkannya secara dinamis dan kreatif.
Politik Islam, Demokrasi, “Kepekaan Gender”, dan Feminisme Qamar, Subaidi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.255

Abstract

Democratic system was estableshed in the Athena,without there is not equality of righs by womens. She is thesecond class and have not Franchise. But the Moderndemocratics system in American government was practically onequelity of righs, freedom of consience,freedom ofopinion,freedom of expression, and economic freedom. And arealistic, democratic and responseble government wasestableshed by the prophet of Islam. As many as fourteencentury before this time. Equelity of righs, independence ofopinion and freedom expreesion, werw all cultivated with aview to developping a sound nation caracter, it is nore wotheythat this way succes fully achieved and carnet out in practice inthe teeth on two adverse factors. One of them was the fact ofthe prophet receiving revelition for guidance of the people. Hecould very well play the roll of shepherd, driving the sheep inthe direction liked; but the case, he could not become a nationbuilden nor a democrat.
Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Munajat, Makhrus
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.256

Abstract

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proseskonkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadapperistiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Kendatidemikian, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukumlebih tepat, karena diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapiditemukan. Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagaipersoalan yang tidak ada atau tidak jelas hukumnya, para jurismuslim telah mengembangkan metode penemuan hukum Islamyang bertolak dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri.Dalam Hukum Islam ada tiga metode ditemukannya hukum,pertama, metode interpretasi literal yaitu hukum yang ditemukanadalah bukan hukum hukum baru tetapi menafsirkan kembali apayang ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurangadanya kejalasan hukum. Kedua, kausasi (ta’lili), yaitu mencaridasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuantujuanditetapkannya hukum syara’. Metode ini mecakup duatemuan hukum yang meliputi metode qiyas iyaitu menetapkanhukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan metodeteleologis, yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuanhukum. Ketiga metode sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadapperlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antaraayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadismutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, dan seterusnya.Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau berpendapat Ada tiga model(penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para sahabatNabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihadbayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi.
Menggali Teks, Meninggalkan Makna: Pemikiran Singkat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dharnela, Lindra
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.257

Abstract

Syahrur menerapkan teori hudud untuk menjelaskanketentuan hukum. Terdapat dua pembatasan istilah dalamdiskusi tentang poligami, yaitu pembatasan pada kuantitas (al-Had al-Kamy) empat istri dan pembatasan pada kualitas (al-Hadal-Kalfy). Hal ini menunjukkan bahwa istri kedua, ketiga, dankeempat adalah janda dengan anak-anaknya, yang suaminyameninggalkannya.Syahrur membolehkan poligami dalam dua kondisi, yaitupertama, istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda-jandaberanak yang suaminya meninggalkannya. Kedua, suami harusmemiliki perasaan gelisah bahwa dia tak akan dapat berbuat adilkepada anak-anaknya. Jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi,poligami akan gagal. Syahrur menerapkan dua kondisi iniberdasarkan struktur norma bahasa dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4.
Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Kritik Karya Prof. DR. Amir Syarifuddin) Kamsi, Kamsi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 42 No 1 (2008)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v42i1.259

Abstract

Buku ini disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Hanafiah,Malikiyah, Syafi`iyah, Hanabilah, Imamaiyah dan Zahiri, signifikansi akarperbedaan anatarmazhab-etimologi materi hukum; hukum dan dasarhukum; tujuan hukum dan hikmahnya; rukun dan syarat-syaratnya;pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permaslahan yangdipaparkan di sini mengajak kita melakukan telaah kritis terhadap hukumperkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilah danmemilih pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan . Dengan komparasiterhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku ini menawarkankeluasan wawasan serta kedalaman pembahasan bernilai tinggi bagimereka yang tengah mempelajari Hukum Perkawinan Islam sertapenerapannya secara positif dalam konteks keindonesiaan melalui KHI.
Ambiguity of Damages in Civil Court Decisions: A Case-Based Analysis of Racial and Ethnic Discrimination in Indonesia Rusydi, Bustanul Arifien
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i1.414

Abstract

This study examines the ambiguity of damages in civil court decisions concerning racial and ethnic discrimination in Indonesia. Using a normative legal method with philosophical, conceptual, and case study approaches, the research focuses on the application of adequate causality theory by Johannes von Kries to assess the causal relationship between discriminatory acts and non-material harm. The study analyzes court decisions Surabaya District Court Decision No. 529/Pdt.G/2014/PN. Sby, Central Jakarta District Court Decisions No. 588/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst and No. 13/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, which were declared inadmissible due to insufficient proof of harm. Findings reveal that current evidentiary standards are limited to material losses, leaving psychological harm—such as trauma, fear, and social stigma—unaddressed. This research proposes normative parameters for evaluating non-material damages, including psychological intensity, public exposure, duration of impact, and social vulnerability of victims. The study highlights the need for a more responsive evidentiary framework that accommodates the realities of symbolic and immaterial harm in discrimination cases.
Evaluasi Maqāṣidī terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Dakum, Dakum; Tamtowi, Moh
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 1 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i1.493

Abstract

Abstract: The rapid development of digital payment systems has increased the demand for financial instruments that comply with Islamic law, including Sharia-compliant electronic money. DSN-MUI Fatwa No. 116/IX/2017 was issued as a normative response to this demand, but it presents several issues related to contract ambiguity, fund protection, and transparency. This study aims to evaluate the fatwa using the maqāṣid al-sharī‘ah framework developed by al-Imām al-Shāṭibī, focusing on the principles of ḥifẓ al-māl (wealth protection), al-‘adl (principle of justice), and al-maṣlaḥah (public interest). The method employed is normative-qualitative analysis through a juridical-philosophical approach, based on literature review of the fatwa document, al-Muwāfaqāt, and related fiqh and financial regulations. The results reveal that the dual-contract model (wadī‘ah and qarḍ) permitted in the fatwa potentially creates legal ambiguity and undermines user rights, especially in the absence of clear transparency and education mechanisms. Therefore, the fatwa requires operational strengthening and regulatory harmonization with financial authorities to ensure a fair, secure, and Sharia-compliant digital financial system. Abstrak: Pertumbuhan sistem pembayaran digital menuntut hadirnya instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah uang elektronik syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 hadir sebagai respons normatif atas perkembangan tersebut, namun mengandung sejumlah isu problematis terkait kejelasan akad, perlindungan dana pengguna, dan prinsip transparansi. Artikel ini bertujuan mengevaluasi fatwa tersebut dengan menggunakan pendekatan teori maqāṣid asy-syarī‘ah yang dikembangkan oleh al-Imām asy-Syāṭibī, dengan fokus pada prinsip ḥifẓ al-māl, keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Metode yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-filosofis berbasis studi pustaka terhadap dokumen fatwa, kitab al-Muwāfaqāt, serta sumber fikih dan regulasi keuangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akad ganda (wadī‘ah dan qarḍ) dalam fatwa tersebut membuka ruang ambiguitas hukum dan potensi pelanggaran hak pengguna, terutama jika tidak disertai mekanisme edukasi dan transparansi yang memadai. Oleh karena itu, fatwa ini perlu diperkuat dengan pedoman operasional yang lebih detail serta harmonisasi regulatif dengan otoritas keuangan demi menciptakan sistem keuangan syariah digital yang adil, aman, dan maslahat.
Evaluating AI-Generated Fatwas: A Quality Assessment of ChatGPT and Google Bard Against Authoritative Islamic Rulings Billah, Mu'tashim; Azhari, Susiknan; Baroroh, Nurdhin; Rahma, Vivi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1032

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) in Islamic law has become a global phenomenon, including in Muslim countries such as the United Arab Emirates and Egypt. AI technology began to go viral when ChatGPT and Google Bard were released, claiming to be able to reason like humans. The development of Natural Language Processing (NLP) technologies like ChatGPT and Google Bard has raised a new question: Can AI replace the role of muftis in issuing fatwas? This qualitative study analyzes the capacity of AI as a fatwa issuer by testing ChatGPT and Google Bard with specific prompts related to Islamic law. The results are compared with official fatwas from Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, which serve as authoritative fatwa standards in Indonesia. Based on the discussion, this article finds that to date, AI NLP technology is unable to reason Islamic law as a mufti would. Therefore, AI technology cannot yet replace the role of a mufti in issuing fatwas. The main reason is that the credibility and authority of fatwas generated by AI technology cannot be guaranteed. Therefore, the use of AI technology as a fatwa issuer is not recommended. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam bidang hukum Islam telah menjadi fenomena global, termasuk di negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Teknologi AI mulai sangat viral ketika Chat GPT hingga Google Bard dirilis yang diklaim mampu berpikir layaknya bahasa manusia. Fenomena perkembangan Natural Language Processing (NLP) seperti ChatGPT dan Google Bard memicu pertanyaan baru: Dapatkah AI menggantikan peran mufti dalam berfatwa? Penelitian kualitatif ini menganalisis kapasitas AI sebagai pemberi fatwa melalui uji coba terhadap ChatGPT dan Google Bard dengan prompt spesifik terkait hukum Islam. Hasilnya dibandingkan dengan fatwa resmi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai standar fatwa yang otoritatif di Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan, artikel ini menemukan bahwa hingga saat ini, teknologi AI NLP tidak mampu melakukan nalar hukum Islam sebagaimana seorang nalar seorang mufti. Dengan begitu, teknologi AI belum mampu menggantikan peran seorang mufti untuk berfatwa. Alasan utamanya adalah bahwa hasil fatwa yang digenerate oleh teknologi AI tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas dan otoritasnya. Sehingga penggunaan teknologi AI sebagai pemberi fatwa tidak direkomendasikan.
From Divine Revelation to Legal Practice: Contextualizing Islamic Law in the Contemporary Era Karimullah, Suud Sarim
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i1.1336

Abstract

This study aims to illuminate the gap between the idealism of Islamic law and its practical implementation by providing a deep insight into the associated challenges and potential solutions. The focus is on detailing the obstacles and strategies for realizing a dynamic Islamic law that aligns with the demands of contemporary Muslim societies. Employing library research methods, this study conducts an integrative and comprehensive analysis of the literature, summarizes significant information, traces ongoing debates, and formulates well-rounded conclusions. The findings reveal that the pragmatic application of Islamic law requires an inclusive and open approach to universal values and social contexts. Contextual interpretation and an in-depth understanding of Islamic legal texts are crucial for developing implementation strategies relevant to everyday life, considering social, cultural, political, and technological dynamics. Flexibility and responsiveness in interpreting Islamic law are essential to maintaining its relevance and benefits for the Muslim community. Therefore, Muslim countries must adopt a dynamic approach, remain open to change, and focus on the needs of modern Muslim societies. By integrating universal values that correspond with contemporary times, the implementation of Islamic law transcends legal aspects and becomes a vehicle to promote justice and welfare within Muslim communities today.

Page 43 of 61 | Total Record : 609

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42 No 1 (2008) Vol 42, No 1 (2008) More Issue