cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 6   7   8   9   10 
KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Waspada, R. Jangkung Surya; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40385

Abstract

AbstractThis research aims to acknowledge child custody arrangements in terms of the breakdown of a marriage due to divorce which one party is a citizen of Indonesia (WNI) and the other one is a foreign citizen (FOREIGNERS). This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the Sleman State Court Judge and documents or references review. Based on the research and discussion, we know that issues that arise from mixed divorce are the place that divorce lawsuit was filed, fighting for child custody, and about child nationality. In resolving disputes over child custody, the judge uses Indonesian national law about child custody which tends to give children the right to choose who they want to be cared for. The Judge’s guideline is the priority of the child’s needs. About children nationality, Indonesian national law recognizes limited dual citizenship to children under 18 (eighteen) years old or unmarried children. When children turns 18 (eighteen) years old or after marriage, children must choose one nationality from their parents.Keywords: Mixed Marriage; Mixed Divorce; Child Custody; Limited Dual Citizenship.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana  cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada  kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.Kata kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Hak Asuh Anak; Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
ANALISIS PEMBENTUKAN ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN Damardjati, Respati; Latifah, Emmy; Sudarwanto, Al. Sentot
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19368

Abstract

AbstractThis paper purposes to analize the idea for establishing ASEAN cross border insolvency regulation as a solution of cross-border insolvency problem in ASEAN. It is a legal research viewed from descriptive analytic. The result of this paper indicates that the absence of uniformity or harmonization of insolvency law in ASEAN region will inflict some problems which are relating to the procedure of recognition and enforcement of a foreign insolvency. The regulation as a solution of cross-border insolvency in the ASEAN region is expected to become a facilitator for resolving problems and reducing uncertainty in cross-border insolvency cases. ASEAN Cross Border Insolvency Regulations in the form of a model law is the right solution to solve the problems of cross-border insolvency in the ASEAN region.Keyword (s)  :       ASEAN, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Cross Border InsolvencyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di ASEAN. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berupa model law merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.Kata Kunci  : ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas
EKSEKUSI BENDA MILIK PIHAK KETIGA KETIKA DEBITUR WANPRESTASI (Studi di PT Pegadaian Cabang Nganjuk) Windy, '; Pranoto, ,
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48415

Abstract

AbstractThis article aims to know when the debtor does not inform the third party if the goods will be made  collateral and then the debtor is tort. This article belongs to the type of empirical research that is descriptive to provide data that is likely to be about human, state or other symptoms with a qualitative approach. The data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using data collection tools such as document study or library material, observation or observation, and interviews or interview. The results showed that the execution of the goods owned by third party debtor in PT. Nganjuk Pawn Branch can be done by parate execution, ecsekutorial title and sales under hand by means of selling pawn objects is carried out publicly according to local customs and customary requirements, which in practice in its implementation is carried out after maturity of 120 days or 4 months from the date of credit.Keywords: Pawnshop; Pawn Object Execution; TortAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui ketika debitur tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pihak  ketiga jika barangnya akan dijadikan jaminan gadai dan kemudian debitur tersebut wanprestasi. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Debitur Wanprestasi Pada PT Pegadaian Cabang Nganjuk dapat dilakukan dengan parate eksekusi, titel eksekutorial dan penjualan bawah tangan dengan cara melakukan penjualan benda gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim, yang pada praktiknya dalam pelaksanaannya dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit.Kata Kunci: Pegadaian; Eksekusi Benda Gadai; Wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL Widyoningrum, Riezdiani Restu; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19402

Abstract

Abstract This article aims to describe legal protection of minority shareholder of insider trading implication in capital market stock trading. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. Legal protection of minority shareholder of insider trading implication has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection which is give minority shareholder chance to submit their civil lawsuit.Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority ShareholderAbstrak Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas ketika terjadi insider trading pada perdagangan saham di pasar modal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terlibat insider trading.Kata Kunci : Insider trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas
EKSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP GUGATAN OLEH SALAH SATU PIHAK MELALUI PENGADILAN Sinaga, Meliana Ferawati; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25602

Abstract

AbstractThis article aims to find out about the existence of an arbitration award against a lawsuit by one of the parties through a court because it is based on dissatisfaction with the decision issued by the arbitrator. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is approach of law (statue approach). Sources of research data are primary legal materials (Arbitration Law, Judicial Power Law, HIR,), secondary legal materials (books, journals, legal thesis), and tertiary legal materials (KBBI, Internet). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). The results of the study indicate that a lawsuit committed by either party can not invalidate an arbitral award because based on its legal force the award of the arbitration is final and binding for the parties to the dispute and not open any remedy. A decision which already has a permanent legal force (kracht van gewijsde power in force) can not be contested, it means that it has closed the opportunity to use a legal effort to fight the verdict.Keywords: Arbitration; Court; Existence;Abstrak Artikel ini bertujuan untuk  mengetahui tentang eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan karena didasari ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbiter. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif  yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan  penulis  dalam  penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, HIR,), bahan  hukum  sekunder    (buku,  jurnal,  skripsi  hukum),  dan  bahan  hukum  tersier  (KBBI,  Internet). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena berdasarkan kekuatan hukumnya putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde power in force) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.Kata Kunci: Arbitrase; Pengadilan; Eksistensi;
SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ', Elsa Aprilia; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ', Luthfyah Trini Hastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29958

Abstract

AbstractThe writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year  1974  about  marriage  as  arrangement  about  children,  relation  of  children  outside  marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah KonstitusiAbstrakPenulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  perundang-undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.
LEGALITAS PENGGUNAAN METODE HARRINGTON DALAM PRAKTIK KARTEL (Studi Kasus Praktik Kartel Ban Kendaraan Roda Empat) ,, Hendrik Barita S; ,, Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30132

Abstract

AbstractThis article examines the legality of using the Harrington method in cartel practice (case studies of four-wheeled tire cartel practice). This article uses normative legal research methods with prescriptive research properties. The research approach uses legal approach and legal source using primary legal material where the main legal material comes from legislation, secondary law material obtained from legal literature materials, as well as non-legal legal materials that have relevance to the research topic. Based on the research of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and Unfair Business Competition was formed to overcome Unhealthy Competition among business actors, one of the Cartel. Indonesia’s tire industry is impacted by the cartel that occurred at the Indonesian Ban Company Association (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting the price for the product and marketing of motorized four-wheeled vehicle tires of passenger cars. Furthermore, the agreement does not sell new tires so that tires circulating in the community / consumers to be limited. In order to prove the violation and Article 11 (production cartel) of Law Number 5 of 1999, Article 11 requires fulfillment of the agreement element. However, since the cartel is usually conducted secretly, KPPU needs indirect evidence to prove the existence of cartel agreement among business actors. In the case of a four-wheeled tire cartel conducted by APBI, KPPU uses Harrington Metotode to prove the cartel happened. However, in law the use of Harrington method has not been set more rigid. So the author is interested to discuss about the legality of Harrington Method usageKeywords: Cartel; APBI; Harrington MethodAbstrakArtikel ini mengkaji tentang legalitas penggunaan metode Harrington dalam praktik kartel (studi kasus praktik kartel ban kendaraan roda empat). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan  sumber  hukum  menggunakan  bahan  hukum  primer  dimana  bahan  hukum  utama  berasal  dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum, serta bahan hukum non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia tekena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen  menjadi  terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyakannya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran dan Pasal 11 (kartel produksi) Undnag- Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasal 11 mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diam-diam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Dalam kasus kartel ban kendaraan roda empat yang dilakukan APBI, KPPU menggunakan Metotode Harrington dalam membuktikan kartel yang terjadi. Namun dalam peraturan perundang-undang penggunaan metode Harrington belum diatur lebih rigid. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas penggunaan Metode Harrington.Kata kunci: Kartel; APBI; Metode Harrington
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG MENERUSKAN KREDIT DEBITUR PERUMAHAN PADA BANK BERDASARKAN AKTA KUASA NOTARIS Hartono Putri, Earline Gracella; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39323

Abstract

AbstractThis article discusses and examines the problems regarding legal protection for parties who are provided with a credit document accompanied  by a notary’s power deed in forwarding the credit of the housing debtor. This research includes prescriptive doctrinal legal research. Data collection obtained by using literature study and technical analysis obtained by using deductive method. The results of the research show that the third party as the recipient of power based on the deed of power of attorney can be guaranteed legal rights. The power of attorney deed made by notary is an authentic deed that has strong legal force and as a perfect proof that binds the parties as long as it is made to fulfill the legal requirements of the agreement, therefore the power deed held by recipient of power of attorney can be used as a basis for acting and taking ownership certificates at the bank when completing credit.Keyword: legal protection; proxy; power of attorney; authentic deedAbstrakPenulisan artikel ini membahas dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dibekali dokumen kredit disertai akta kuasa notaris dalam meneruskan kredit debitur perumahan pada bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga selaku penerima kuasa berdasarkan akta surat kuasa dapat terjamin haknya secara hukum. Akta surat kuasa yang dibuat oleh notaris ialah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum kuat dan sebagai alat bukti yang sempurna yang mengikat para pihak sepanjang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian, maka dari itu akta kuasa yang dipegang oleh penerima kuasa ini dapat digunakan sebagai dasar bertindak dan pengambilan sertifikat kepemilikan pada bank saat penyelesaian kredit.Kata Kunci: Perlindungan hukum; penerima kuasa; surat kuasa; akta otentik
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY) Carakata, Sharen Peari; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39339

Abstract

AbstractThis article aims to explain the law protection form given to the creditor toward the fiduciary guarantee object that is not registered to Fiduciary Registration Office. The researcher studies the protection form given to the creditor if the fiduciary deed is not registered to the Fiduciary Registration Office. This research is a descriptive empirical legal research. The approach of the research is qualitative approach which is a research method that produce analytical descriptive data. The data were collected through document analysis or library material, observation, and interview. The techniques for analyzing the data were qualitative method. The fiduciary object that is not registered to the Fiduciary Registration Office is a regular civil agreement where the law protection to the creditor is a common agreement that is limited to a law protection that does not have special rules or special rights that are written or does not have preference rights as stated in Fiduciary Guarantee Law if the fiduciary guarantee is registered to the Fiduciary Registration Office. Keyword: Fiduciary guarantee; fiduciary registration; law protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenaibagaimana bentuk dari  perlindungan hukum bagikreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dimana penulismengkaji bentuk dari pelindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif.  Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan sebuah perjanjian keperdataan biasa dimanaperlindungan hukum bagi kreditur merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang  tidak memiliki peraturan atau hak-hak khusus yang dicantumkan ataupun tidak memiliki hak preferensi seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftrarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  Kata Kunci: Jaminan fidusia; pendaftaran fidusia; perlindungan hukum.
AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) Sutarjo, Achmad Yusuf; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19240

Abstract

AbstractThis article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutusakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta

Page 8 of 20 | Total Record : 194

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI