cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 7   8   9   10   11 
KONSTRUKSI HUKUM SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta) Dradjad, Gracia Weningayu; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40375

Abstract

AbstractAs the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have been regulated by law such as pawning, fiduciary, mortgage right and borgtocht, but now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates. This article aims to determine the legal construction of teacher certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia. The research used is descriptive empirical legal research, with a qualitative approach. The results showed that teacher certificates used as collateral in financing in BPR Syariah Dana Mulia Surakarta included in the category letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that can be guaranteed, however their use as collateral is more effective in practice.Keywords: financing; collateral; teacher certificate.AbstrakSeiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtoch, namun kini terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik.Kata Kunci: pembiayaan; agunan; sertifikat guru.
KAJIAN MENGENAI GUGATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WANPRESTASI Chandraresmi, Harumi; ,, Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19346

Abstract

AbstractThis article has a purpose to find out about against the law that is based on the contractual relationship. The method used in this article is legal prescriptive,with approach legislation, the sources of law material that is included in this article come from primary and secondary. From the result of this article, it is known that against the law that is based on the contractual relationship can be done if of the claim supports their actions against the law, namely the Act violations both the rights of others and the obligations of actors and contrary to morals or decency, accuracy, and prudence.Keywords : Contract, Breach of Contract, Tort lawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan dari hubungan kontraktual dapat dilakukan selama masih ada gugatannya yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran Undang-Undang, baik melanggar hak orang lain maupun kewajiban pihak pelaku dan bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.Kata Kunci : Perikatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan    
PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLAPROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIS SOLO Faizal T.A., Muhammad; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48410

Abstract

AbstractThis article Aims to find out, describe, and analysis the cooperation agreement process between football  players with Persis Solo football club. This research uses the normative legal approach. The research was prescriptive or applied. The research approach used by the authors is by the legislation approach. The legal material used by the authors is the primary legal material and secondary legal material. The techniques of collecting legal materials authors using literature study techniques and technical analysis techniques using silogism methods. Process agreement between the club exactly with the player is a  process of agreement made unilaterally (the club) by using the standard professional contract PSSI.  The agreement has qualified the terms of the agreement set forth in article 1320 of the KUH Perdata. The agreement also qualifies for a specific employment contract, in which the agreement must be made in writing.Keywords: Agreements; Employment Contracts; Football Players; Football ClubsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa proses perjanjian kerjasama  antara atlet pemain sepakbola dengan Klub Persis Solo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme. Proses perjanjian antara klub Persis dengan pemainnya merupakan proses perjanjian yang dibuat secara sepihak (klub) dengan menggunakan standar kontrak profesional PSSI. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dimana perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis. Kata Kunci: Perjanjian; Perjanjian Kerja; Pemain Sepakbola; Klub Sepakbola
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 DALAM AKUISISI BANK BUMN TERHADAP BANK SWASTA (Telaah Studi Bank Rakyat Indonesia Terhadap Bank Agroniaga) Saputra, Doras Nugraha; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19392

Abstract

AbstractThe article of  this research is know how to main base into consideration Bank Rakyat Indonesia in doing Agroniaga, Bank acquisitions and ownership as well as knowing the order management after the acquisition of pengambilalhian shares or conducted by the people’s Bank of Indonesia against the Bank Agroniaga of Law Number 10 Of 1998 changes to the Law Number Number 7 Of 1992. This research is socio legal. The research is descriptive. Types of data used include primary data and secondary data, which includes primary legal materials and legal secondary materials. Data collection techniques used with interviews and studies library. Data analysis techniques used in this research was the qualitative analysis. The results of research and discussion of the basic considerations that Rakyat Indonesia Bank in the acquisition of the Agroniaga Bank business expansion, addition of assets as there are similarities in core business, namely in the field of agribusiness, the demand for Indonesia of Bank to Rakyat Indonesia Bank to acquire Agroniaga Bank who are going through a slump. Agroniaga Bank ownership after being acquired belong to the people’s Indonesia of Bank. Management of the Agroniaga Bank chosen unilaterally by the people’s Indonesia of Bank.Keywords : Rakyat Indonesia Bank and Agroniaga Bank, acquisition, basic considerations,  ownership and governance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar utama yang menjadi pertimbangan Bank Rakyat Indonesia  dalam  melakukan  akuisisi  Bank Agroniaga,  dan  mengetahui  kepemilikan  serta  susunan kepengurusan sesudah akuisisi atau pengambilalhian saham yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Agroniaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar  pertimbangan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan akuisisi Bank Agroniaga yaitu ekspansi bisnis, penambahan aset karena terdapat kemiripan pada core bussines yaitu dibidang agribisnis, permintaan Bank Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia untuk mengakuisisi  Bank Agroniaga  yang  sedang  mengalami  keterpurukan.  Kepemilikan  Bank Agroniaga setelah diakuisisi menjadi milik Bank Rakyat Indonesia. Kepengurusan Bank Agroniaga dipilih secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia.Kata kunci: Bank Rakyat Indonesia dan Bank Agroniaga, akuisisi, dasar pertimbangan, kepemilikan dan kepengurusan
TINJAUAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH Setyaningtyas Ratnasari, Wiedtriana Putri; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i2.48426

Abstract

AbstractThis article has aims to know legal protection and dispute resolution for creditor about land guarantee that has been not registered as a Mortage rights. This research was categorized as doctrinal research and prespective though which means writer will give argumentation to know and ensure the problem solving over this research. The data used by writers which are primary legal material and secondary legal material, one of them is based on Law Number 4 year 1996 about Mortgage. Material techniques collect did by library search which means riset, seek for  reference which relevant to this research. This research approach by some of the constitution and used to concern legislation and regulation. Material data analysis used to deductive thinking scheme. These results shows if legal protection to creditor about land guarantee that has not registered as a Mortage rights can’t be used as guarantee in their agreement between creditor and debitor. This was happened because the guarantee has not been registered as Mortage Rights, and for creditor that didn’t hold Mortgage Certificate the legal protection isn’t covered by the Regulation though. Legal protection that can used refers to Article 11 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, mentions that all of debitor wealth included moveable property either not, even wealth that will appear in the future used as a guarantee. Second, dispute resolutions didn’t mention a more detail in their agreement. Clausule on the agreement just mention about deliberation, but it can’t help to finished the dispute between both of them. Thus, writers had an argumentation if dispute resolution finished by lawsuit at court.Keywords: Land Guarantee; Legal Protection; Dispute ResolutionAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian bagi kreditor  atas jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif, yaitu penulis akan memberikan argumentasi guna menjawab rumusan masalah. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji, membaca buku-buku atau sumber yang relevan dengan penulisan hukum ini. Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan yang akan menggunakan legislasi dan regulasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor atas jaminan tanah yang tidak didaftarkan sebagai hak tanggungan ini kreditor tidak bisa menggunakan jaminan tanah tersebut karena kreditor tidak memegang Sertifikat Hak Tanggungan, perlindungan hukum yang diberikan adalah mengacu pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jaminan yang dipakai adalah seluruh kekayaan debitor baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari. Selanjutnya, penyelesaian sengketa para pihak juga tidak bisa diselesaikan apabila berpacu pada perjanjian hutang piutang, karena pada perjanjian tersebut hanya menyebutkan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat. Namun, pada saat musyawarah mufakat kedua belah pihak tidak mencapai titik temu. Maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian dilakukan melalui gugatan wanprestasi.Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Tanah, Perlindungan Hukum; Penyelesaian Sengketa
PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Saputra, Ginanjar Bowo; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25592

Abstract

AbstractThis  article  aims  to  determine  consideration  related  impacts  unfair  business  competition  in  the Commission’s Decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2016. This article is a kind of normative law which are prescriptive and applied. The approach which is used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the case (case approach). The sources of legal materials consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary collecting these techniques to the study of literature. This article used deductive analysis technique. The results showed that the impact of unfair business competition in Comission’s Decision Number 01 / KPPU-L / 2016 is still very simple, lacking in detail and still not in accordance with the provisions of Law Number 5 Year 1999.Keywords: Conspiracy; Business Competition; Enforcement Rule of LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan terkait dampak persaingan usaha tidak sehat pada Putusan KPPU Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif dan terapan.. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Artikel ini menggunakan teknik analisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2016 masih sangat sederhana, kurang menjelaskan secara detail dan masih kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Kata kunci: Persekongkolan Tender; Persaingan Usaha; Penegakan Hukum
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Ananda Dwinanti Kinasih; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30104

Abstract

AbstractThis article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.34405

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
PERJANJIAN ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA ANTARA PT. ASURANSI RAMAYANA DAN JNE DALAM PENYELENGARAN PENGANGKUTAN BARANG Amalia, Putri Nur; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39334

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.Keywords: Intercountry adoption;  the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi
ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM KASUS KARTEL SEPEDA MOTOR DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA Fitriyah, Sarah; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19224

Abstract

Abstract This article discusses the price fixing of automatic scooter motorcycle that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Cartels are very difficult to be proved, because cartels case are rare or has no hard evidence. Therefore, the emergence of indirect evidence approved as evidence to used by The Commision to decide the cartels case. Indirect evidence that are used in this motorcycle cartel case are a price movement that indicate a similar trend between the reported. In conclusion, there is a coordination between the two companies in determining the price. The Commission’s decision No.04/KPPU-I/2016 relating to price fixing are perfomed by well-known automotive companies. Automotive companies have met the elements of Article 5 concerning the price fixing. The method used in this study is normative legal research or literature searches in data collection. The results suggest improvements in increased oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect evidence for the unfair business competition case in Indonesia.Keyword: Indirect Evidence; Cartels; Business Competition AbstrakArtikel ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktek kartel merupakan pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan, dikarenakan kasus kartel jarang atau tidak memiliki bukti langsung (hard evidence). Karena hal tersebut, munculnya bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya  pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Hasil ini menyimpulkan bahwa adanya koordinasi antara kedua perusahaan dalam menentukan harga. Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2016 berkaitan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan otomotif terkenal. Perusahaan-perusahaan otomotif tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyarankan perbaikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, meningkatkan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung; Kartel; Persaingan Usaha

Page 9 of 20 | Total Record : 194

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI